Posts tagged ‘Mafia Pajak’

February 25, 2011

250 Film Impor Tunggak Rp 30 Miliar

250 Film Impor Tunggak Rp 30 Miliar
Editor: Erlangga Djumena
Jumat, 25 Februari 2011 | 07:08 WIB
Dibaca: 7814Komentar: 14

JAKARTA, KOMPAS.com — Sembilan importir film yang membawa masuk 250 judul ke Indonesia dalam dua tahun terakhir ini menunggak pajak dan bea masuk Rp 30 miliar, belum termasuk denda. Jumlah tunggakan akan membengkak karena denda atas keterlambatan pembayarannya bisa mencapai 1.000 persen dari pokok tunggakan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Menurut Agus, bagian yang harus diperjelas adalah masalah penetapan nilai pabean film impor. Selama ini importir hanya menetapkan nilai pabean atas dasar panjang rol film, yakni 0,43 dollar AS per meter. Itu yang menjadi dasar pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

Padahal, sebagai sebuah karya cipta, film memiliki keunikan dibandingkan dengan barang lain. Selain membayar ketiga pungutan tadi, importir film juga harus memperhitungkan nilai pabean yang didasarkan atas hak ciptanya, yakni royalti yang dibayarkan kepada produsen film di luar negeri. Atas dasar ini, importir dikenai lagi bea masuk sebesar 10 persen, PPN 11 persen, dan PPh Pasal 26 sebesar 2,75 persen, atau total 23,75 persen.

”Jika perhitungan pungutan itu hanya didasarkan atas panjangnya rol film, satu judul film hanya menyetor Rp 13 juta per salinan film. Padahal, satu film bisa mencapai 60.000 dollar AS,” kata Agus.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Thomas Sugijata mengatakan, sebelumnya, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional melaporkan ada 52 judul film paling laris yang beredar di Indonesia pada periode 2009-2010. Seluruhnya diperbanyak menjadi 1.780 salinan film sehingga total pembayaran royalti pada periode itu mencapai Rp 570 miliar.

”Namun, dalam audit yang di lakukan, sebenarnya ada 250 judul film yang masuk, baik yang box office (film laris) maupun film biasa. Hasil audit menunjukkan adanya tunggakan Rp 30 miliar, belum termasuk dendanya,” tutur Thomas. (OIN)

Advertisements
Tags:
February 22, 2011

Korupsi kehutanan mesti ditelusuri Kerugian negara akibat pembalakan liar capai triliunan rupiah

Korupsi kehutanan mesti ditelusuri
Kerugian negara akibat pembalakan liar capai triliunan rupiah
OLEH ANUGERAH PERKASA

Bisnis Indonesia 22 Februari 2011

JAKARTA: KPK didesak
menelusuri korporasi
yang diduga melakukan
penyuapan dalam
kasus korupsi kehutanan
di Provinsi Riau. Perusahaan
itu merupakan
pemasok untuk PT Riau
Andalan Pulp and Paper
serta PT Indah Kiat
Pulp and Paper Tbk.
Direktur Eksekutif Walhi Riau
Hariansyah Usman mengatakan
KPK sudah melakukan penyidikan
terhadap sejumlah pejabat
Dinas Kehutanan di provinsi itu
maupun mantan bupati. Namun,
tidak satu pun korporasi yang
diduga terlibat dalam kasus tersebut
dapat diproses.
“Perusahaan itu diduga terlibat
dalam masalah suap, tetapi sampai
sekarang KPK belum menyentuh
pihak tersebut. Padahal
kerugian negara akibat pembalakan
liar mencapai triliunan rupiah.
Pihak yang diduga penyuap
harus diperlakukan sama,” ujar
Hariansyah ketika dikonfirmasi
di Pekan Baru, kemarin.
KPK sendiri telah memproses
sejumlah pejabat yang diduga terlibat
dalam kasus dugaan korupsi
di sektor kehutanan di antaranya
tiga mantan kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Riau, satu mantan
bupati Pelalawan, dan satu
mantan bupati Siak. Mereka adalah
Syuhada Tasman, Asral Rahman,
Burhanuddin Husein, Tengku
Azmun Jaafar dan Arwin AS.
Hariansyah membenarkan korporasi
yang diduga terlibat itu
merupakan penyuplai untuk dua
perusahaan besar yakni PT Riau
Andalan serta PT Indah Kiat. Pemasok
bahan baku PT Indah Kiat
di antaranya PT Arara Abadi, PT
Bina Duta Laksana, PT Rimba Mandau
Lestari, PT Ruas Utama Jaya.
Penyuplai bahan baku PT Riau
Andalan seperti PT Madukoro,
PT Merbau Pelalawan Lestari, PT
Nusa Prima Manunggal, PT Bukit
Batubuh Sei Indah, PT Citra Sumber
Sejahtera, dan PT Mitra Kembang
Selaras.
“Dalam kasus itu perusahaan
diduga melakukan sejumlah pelanggaran
hukum yakni kerusakan
lingkungan, perizinan dengan
persoalan suap serta munculnya
SP3 di Polda Riau dalam kasus
pembalakan liar. KPK harus masuk
untuk dugaan suap tersebut,”
ujar Hariansyah.
Penelaahan Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum
(Satgas PMH) menemukan sejumlah
kejanggalan terhadap
penghentian kasus pembalakan
liar PT Riau Andalan Pulp and
Paper dan PT Indah Kiat Pulp and
Paper Tbk yang menginduki total
14 penyuplai di Provinsi Riau
pada Desember 2008.
Penghentian perkara terhadap
14 perusahaan yang berada di bawah
PT RAPP maupun PT Indah
Kiat dilakukan oleh Polda Riau
melalui Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) pada 22
Desember 2008.
Menurut anggota Satgas Mas
Ahmad Santosa, penelaahan SP3
oleh Satgas menemukan
terjadinya
kejanggalan
yang di antaranya
disebabkan
oleh masalah kesaksian
maupun
isu teknis.
“Misalnya, kami
menilai kesaksian dua staf Kementerian
Kehutanan tidak tepat
karena tidak memiliki kualifikasi
untuk menjadi ahli di bidang hukum,”
ujar Santosa kepada pers
di Jakarta.
Pada 2007, Polda Riau di bawah
kepemimpinan Brigjen Pol.
Sutjiptadi menetapkan 200 tersangka
dari 14 perusahaan perkayuan
yang dimiliki oleh PT RAPP
maupun PT Indah Kiat karena
dugaan pembalakan liar.
Namun, mantan Kapolda Riau
itu digantikan oleh Brigjen Pol.
Hadiatmoko yang akhirnya menerbitkan
SP3 dalam kasus pembalakan
liar tersebut. Salah satu
pertimbangan adalah keterangan
ahli yang menyebutkan tidak adanya
kerusakan lingkungan.
“Karenanya Satgas telah mengirimkan
surat resmi kepada Kapolri
untuk mencabut SP3 terhadap
sedikitnya 14 perusahaan, karena
putusan pengadilan terhadap dua
perusahaan menunjukkan izin
yang diperoleh melawan hukum,”
katanya.
Koordinator ICW Danang Widoyoko
mengatakan
pihaknya
menduga terdapat
11 aktor yang
harus diteliti dalam
kasus pembalakan
liar tersebut.
Mereka
adalah dua pejabat
Polri, seorang mantan menteri,
satu jaksa, dua kepala daerah,
tiga mantan kepala Dinas Kehutanan
dan dua dari pihak perusahaan
induk yakni PT RAPP
dan PT Indah Kiat.
Menurutnya, Koalisi Anti Mafia
Kehutanan mencurigai adanya
praktik mafia hukum dan mafia
hutan dalam penghentian kasus
tersebut melalui SP3 yang diterbitkan
2 tahun lalu. Modus yang
dilakukan dalam kasus itu adalah
a.l. melakukan penebangan dengan
perizinan yang berlawanan
dengan UU dan membangun tanaman
industri di area dengan
perizinan dengan melakukan suap.
KPK sebelumnya bertekad menuntaskan
kasus terkait dengan
perizinan hutan tanaman industri
di Riau pada Semester I tahun ini.
”Kasus tersebut menjadi prioritas
kami untuk dituntaskan. Sedapat
mungkin selesai dalam 1
semester [tahun] ini,” ujar Wakil
Ketua KPK Mohammad Jasin kepada
pers beberapa waktu lalu.
Walhi Riau sebelumnya pernah
menyatakan kasus korupsi sektor
kehutanan yang melibatkan pejabat
di Provinsi Riau masih belum
tuntas meski telah ditangani
KPK.
“Sudah saatnya pejabat di KPK
tidak lagi beretorika, tetapi menyelesaikan
kasus korupsi kehutanan
di Riau yang belum tuntas
ditangani,” kata Direktur Eksekutif
Walhi Riau Hariansyah Usman
beberapa waktu lalu.
Menurut dia, kasus tindak pidana
korupsi lingkungan hidup
di Riau dengan dugaan kuat pelaku
yang mengarah dan bermuara
kepada para pelaksana negara itu
masih terus di pantau berbagai
kalangan termasuk penggiat lingkungan.
“Malu rasanya menjadi warga
Riau terkenal gudang para koruptor,
tetapi sedikit sekali yang bisa
dijebloskan ke penjara,” tegasnya.

February 18, 2011

Ada Ratusan Gayus Bukti Mafia Pajak Menggurita

detikNews » Berita

Jumat, 18/02/2011 04:25 WIB
Ada Ratusan Gayus Bukti Mafia Pajak Menggurita
Anwar Khumaini – detikNews

Jakarta – Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkait rekening pejabat Ditjen Pajak dan keluarganya menunjukkan makin pentingnya pemberantasan Mafia Pajak. Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menyatakan temuan ini merupakan bukti mafia pajak kian menggurita.

“Bahkan data PPATK menunjukkan terdapat ratusan Gayus di Ditjen Pajak,” kata Aboe Bakar dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (18/2/2011).

Aboe Bakar menegaskan, tindak lanjut data PPATK ini oleh aparat terkait akan menunjukkan keseriusan pemerintah memberantas mengguritanya mafia pajak yang menggerogoti sendi utama keuangan negara. “Data PPATK adalah pintu masuk yang sangat krusial bagi pemberantasan mafia pajak. Jangan disia-siakan,” papar politisi PKS tersebut.

Dalam rapat dengar pendapatd engan DPR, PPATK mengungkapkan terdapat bebera transaksi mencurigakan dari 3.616 rekening milik pejabat Ditjen Pajak dan 12.089 rekening milik anggota keluarga mereka.

Pemeriksaan rekening pegawai Ditjen Pajak tersebut atas permintaan dari Dirjen Pajak. Hasilnya, rata-rata pegawai pajak melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yakni berkisar dari Rp 500 juta hingga Rp 7 miliar. Modusnya, pegawai pajak tersebut menggunakan rekening istri dan anaknya untuk melakukan transaksi. PPATK juga menelisik 1.245 rekening pejabat Bea Cukai dan 3.408 rekening keluarganya.

Menurut Aboe Bakar, mafia pajak termasuk white collar crime yang harus mendapatkan perhatian khusus. “Penanganannya seharusnya setara dengan extra ordinary crime. Pelakunya sama saja dengan teroris!” tutup Aboe Bakar.

(anw/anw)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tags:
February 15, 2011

Buntut Kasus Gayus, 12 Jaksa Ditindak

Gila jaksa jaksa korup ini hanya diber sanksi administratip aja !Minimal sanksi terhadap mereka adalah dipecat , karena sudah memalukan corps kejaksaan !

detikNews » Berita

Selasa, 15/02/2011 16:46 WIB
Buntut Kasus Gayus, 12 Jaksa Ditindak
Nurvita Indarini – detikNews

Jakarta – Sejumlah jaksa diduga terkait kasus mafia hukum dalam penanganan perkara Gayus Tambunan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 12 jaksa yang terkait dalam kasus ini pun ditindak dengan diberi sanksi administrasi.

“Kedua belas oknum jaksa tersebut telah dijatuhi tindakan/sanksi administratif,” kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Denny Indrayana dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (15/2/2011).

12 Jaksa tersebut sebelumnya diperiksa oleh Jamwas Kejagung. Dari hasil pemeriksaan, terbukti mereka telah melakukan perbuatan tercela, yaitu tidak cermat dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara Gayus.

“(12 Jaksa) mengesampingkan pasal-pasal tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta tidak melakukan pengendalian dalam penanganan perkara,” lanjut Denny.

Terkait dokumen perjalanan dan perlintasan atas nama Sony Laksono yang digunakan Gayus ke luar negeri, Kemenkum HAM pun telah melakukan sejumlah langkah. Kemenkum HAM telah membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka memperoleh data, informasi, bukti dan fakta yang akurat dan terpercaya sebagai masukan bagi jajaran pimpinan Kemenkumham dalam mengambil kebijakan terkait kasus itu.

Kemenkumham juga telah melakukan evaluasi dan perbaikan sistem maupun koordinasi serta penjatuhan sanksi hukuman disipliner dan administratif berupa mutasi 35 pegawai imigrasi.

“Terhadap ke 35 petugas terseebut di atas jika terdapat bukti baru tentang keterlibatan mereka secara langsung dan memenuhi unsur tindak pidana maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” sambung Denny.

Sementara itu, Kemenkeu juga telah melakukan langkah-langkah konkret. Antara lain pada Januari 2011, telah dilakukan pergantian pejabat di lingkungan Kemenkeu, termasuk rotasi pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

“Di lingkungan Ditjen Pajak, telah dilakukan pergantian pada level Inspektorat Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, bahkan hingga Dirjen-nya, demi memperlancar penuntasan kasus Gayus,” terang pria berkacamata ini.

Sedangkan Ditjen Pajak telah melakukan upaya-upaya berupa langkah umum, langkah khusus, hingga crash program. Upaya preventif juga merambah Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam rangka mengevaluasi kinerja hakim Pengadilan Pajak, telah disiapkan konsep putusan Ketua Mahkamah Agung (MA) tentang mekanisme evaluasi kerja hakim Pengadilan Pajak.

PPATK pun berperan aktif dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak. Hal itu dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait dengan rekening atau aset Gayus.

PPATK telah melakukan penelusuran transaksi, aset dan keberadaan Gayus di luar negeri. Caranya adalah dengan meminta informasi kepada counterpart PPATK di beberapa negara yaitu Singapura, Amerika Serikat, Malaysia dan Macau. Permintaan informasi tersebut dilakukan pada Januari 2011 yang lalu.

Sedangkan Satgas PMH bersama-sama dengan MA, Kemenkum HAM, Kejaksaan Agung dan Polri telah merumuskan secara bersama Rencana Aksi Pencegahan Mafia Hukum yang telah dilakukan di Cipanas, Jawa Barat pada 8-10 Februari 2011. Rencana aksi yang disusun secara bersama ini diharapakan mampu menjawab secara langsung kelemahan sistem yang ada selama ini.

Hal itu dilakukan agar pelaksanaan pemberantasan mafia hukum yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 (Inpres 1/2011).

“Dalam hal penguatan pengawasan seluruh wakil dari lembaga penegakan hukum sepakat tentang perlunya pengembangan dan penerapan sistem whistleblowing di mana pelaporan atau pengaduan terhadap adanya penyimpangan etika dan pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yang berasal dari orang dalam diperlukan perlindungan yang memadai,” tutur Denny.

Ditambahkannya, MA dan kejaksaan juga sepakat untuk menyusun pedoman pemberian tuntutan dan hukuman bagi participant whistleblower (saksi yang sekaligus sebagai pelaku). Hal ini sesuai dengan UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mendorong agar seseorang memiliki keberanian dalam pengungkapan kejahatan teroganisir termasuk praktik mafia hukum/ peradilan.
(vit/irw)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca Juga :
Nurdin Halid – Gayus Capres 2014 Mejeng di Kontras
Satgas: Pembuktian Terbalik Akan Diterapkan di Kasus Gayus
Cirus Belum Dikonfrontir dengan Gayus dan Haposan
Usai Dikonfrontir, Gayus Akui Berbeda Keterangan dengan Haposan Soal Rentut
Share
(12) KomentarKirim KomentarDisclaimer
agus.soetopo 15/02/2011 18:49 WIB
Menurut teori hukum, Tujuan Hukum adalah 1) kepastian, 2) keadilan, dan… » Selengkapnya
tukulanDF 15/02/2011 18:29 WIB
jaksa nakal seharusnya dihukum mati dan dimiskinkan.. karena jaksa… » Selengkapnya
KH. Jarkoni 15/02/2011 18:00 WIB
Jaksa jadi tumbal. Dulu diminta harus begini-begitu kalau menuntut… » Selengkapnya

February 15, 2011

Satgas Laporkan Tindak Lanjut Inpres Bongkar Kasus Gayus

Satgas Laporkan Tindak Lanjut Inpres Bongkar Kasus Gayus
Oleh Linda T. Silitonga | Print |
Published On: 14 February 2011
JAKARTA: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menegaskan kementerian dan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Inpres No.1/2011 telah melakukan kemajuan dalam membongkar kasus mafia Gayus Tambunan.

Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pihaknya telah mengeluarkan siaran pers yang membeberkan tindak lanjut pelaksanaan Inpres No. 1/2011 yang dibagikan ke wartawan hari ini.

“Baca saja siaran persnya,” katanya saat ditanyakan perkembangan tindak lanjut pelaksanaan Inpres untuk membongkar kasus Gayus di Istana Presiden, hari ini.

Dalam siaran pers itu disebutkan langkah yang telah dilakukan jajaran kepolisian terkait Inpres adalah Polri yang telah menangani anggota kepolisian terkait penerimaan hadiah dan gratifikasi dari Gayus yaitu Edmon Ilyas, Radja Erizman.

Polri telah berkoordinasi dengan Kejagung, KPK, PPATK. Polri juga menyelidiki jaringan pemalsuan dokumen keimigrasian dan bekerja sama dengan Kedutaan Besar AS terkait pelacakan identitas.

Sementara utuk jajaran Kejaksaan Agung terfokus pada kasus pemalsuan rencana tuntutan oleh Cirus Sinaga dan Haposan Hutagalung, serta kasus pemalsuan paspor oleh tersangka Gayus dan Arie Nur Irwan.

Kejaksaan Agung juga fokus pada kasus suap terhadap penjaga rumah tahanan Brimob oleh tersangka Gayus. Kejagung juga fokus pada penghilangan pasal tipikor dan pasal money laundering dalam perkara Gayus, dan hukuman disiplin terhadap 12 jaksa tersangkut.

Jajaran Kemkumham fokus pada dokumen perjalanan atas nama Sony Laksono dan pada kasus mafia hukum Gayus.

Jajajaran Kementerian Keuangan juga diklaim telah melakukan langkah konkrit yaitu melakukan pergantian pejabat termasuk rotasi pimpinan di lingkungan Ditjen Pajak.

PPATK berperan aktif dalam pelaksanaan percepatan kasus Gayus dengan menelusuri transaksi, aset, dan keberadaan Gayus di luar negeri.

Sementara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bersama Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri merumuskan bersama rencana aksi pemberantasan mafia hukum.(yn)

Tags:
February 15, 2011

Satgas Laporkan Tindak Lanjut Inpres Bongkar Kasus Gayus

Satgas Laporkan Tindak Lanjut Inpres Bongkar Kasus Gayus
Oleh Linda T. Silitonga | Print |
Published On: 14 February 2011
JAKARTA: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menegaskan kementerian dan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Inpres No.1/2011 telah melakukan kemajuan dalam membongkar kasus mafia Gayus Tambunan.

Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pihaknya telah mengeluarkan siaran pers yang membeberkan tindak lanjut pelaksanaan Inpres No. 1/2011 yang dibagikan ke wartawan hari ini.

“Baca saja siaran persnya,” katanya saat ditanyakan perkembangan tindak lanjut pelaksanaan Inpres untuk membongkar kasus Gayus di Istana Presiden, hari ini.

Dalam siaran pers itu disebutkan langkah yang telah dilakukan jajaran kepolisian terkait Inpres adalah Polri yang telah menangani anggota kepolisian terkait penerimaan hadiah dan gratifikasi dari Gayus yaitu Edmon Ilyas, Radja Erizman.

Polri telah berkoordinasi dengan Kejagung, KPK, PPATK. Polri juga menyelidiki jaringan pemalsuan dokumen keimigrasian dan bekerja sama dengan Kedutaan Besar AS terkait pelacakan identitas.

Sementara utuk jajaran Kejaksaan Agung terfokus pada kasus pemalsuan rencana tuntutan oleh Cirus Sinaga dan Haposan Hutagalung, serta kasus pemalsuan paspor oleh tersangka Gayus dan Arie Nur Irwan.

Kejaksaan Agung juga fokus pada kasus suap terhadap penjaga rumah tahanan Brimob oleh tersangka Gayus. Kejagung juga fokus pada penghilangan pasal tipikor dan pasal money laundering dalam perkara Gayus, dan hukuman disiplin terhadap 12 jaksa tersangkut.

Jajaran Kemkumham fokus pada dokumen perjalanan atas nama Sony Laksono dan pada kasus mafia hukum Gayus.

Jajajaran Kementerian Keuangan juga diklaim telah melakukan langkah konkrit yaitu melakukan pergantian pejabat termasuk rotasi pimpinan di lingkungan Ditjen Pajak.

PPATK berperan aktif dalam pelaksanaan percepatan kasus Gayus dengan menelusuri transaksi, aset, dan keberadaan Gayus di luar negeri.

Sementara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bersama Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri merumuskan bersama rencana aksi pemberantasan mafia hukum.(yn)

Tags:
February 6, 2011

Jaksa Fadil Akan Bersaksi untuk Cirus

JUM’AT, 04 FEBRUARI 2011 | 15:41 WIB
Besar Kecil Normal
Cirus Sinaga. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Jaksa Fadil Regan akan bersaksi untuk sejawatnya, jaksa Cirus Sinaga, dalam penyidikan kasus penggandaan surat rencana penuntutan (rentut) untuk Gayus Tambunan. Kasus yang terjadi saat saat Gayus tersangkut kasus mafia pajak di Pengadilan Negeri Tangerang, awal 2010 menyerat beberapa nama jaksa.

“Kami menghadapkan tiga orang jaksa sebagai saksi dalam kasus Cirus. Yaitu jaksa Fadil, Ika Safitri, dan Eka Kurnia,” kata Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jumat (4/2).

Basrief berujar, sampai saat ini Polri dibantu Kejaksaan masih terus menggali dan mengembangkan keterlibatan jaksa lain selain Cirus. Seperti diketahui, baik Fadil, Ika, maupun Eka, tergabung dalam tim jaksa peneliti kasus Gayus di PN Tangerang. “Ya kita lihat nanti. Kalau itu berkembang, kami teruskan,” kata Basrief.

Jaksa Cirus akhirnya ikut terseret pidana dalam kasus Gayus, menyusul pengakuan Gayus dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu Gayus berujar, dirinya menggelontorkan US$ 50 ribu karena cemas dengan ancaman dua rentut untuk dirinya, yang disodorkan pengacaranya saat itu, Haposan Hutagalung.

Dalam rentut pertama, yang diyakini sebagai rentut asli, tertulis Gayus diancam tuntutan setahun masa percobaan oleh jaksa. Adapun dalam rentut kedua yang sudah dimodifikasi oknum, tertera tuntutan jaksa untuk Gayus adalah setahun penjara.

Isma Savitri

Tags:
February 6, 2011

Jaksa Fadil Akan Bersaksi untuk Cirus

JUM’AT, 04 FEBRUARI 2011 | 15:41 WIB
Besar Kecil Normal
Cirus Sinaga. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Jaksa Fadil Regan akan bersaksi untuk sejawatnya, jaksa Cirus Sinaga, dalam penyidikan kasus penggandaan surat rencana penuntutan (rentut) untuk Gayus Tambunan. Kasus yang terjadi saat saat Gayus tersangkut kasus mafia pajak di Pengadilan Negeri Tangerang, awal 2010 menyerat beberapa nama jaksa.

“Kami menghadapkan tiga orang jaksa sebagai saksi dalam kasus Cirus. Yaitu jaksa Fadil, Ika Safitri, dan Eka Kurnia,” kata Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jumat (4/2).

Basrief berujar, sampai saat ini Polri dibantu Kejaksaan masih terus menggali dan mengembangkan keterlibatan jaksa lain selain Cirus. Seperti diketahui, baik Fadil, Ika, maupun Eka, tergabung dalam tim jaksa peneliti kasus Gayus di PN Tangerang. “Ya kita lihat nanti. Kalau itu berkembang, kami teruskan,” kata Basrief.

Jaksa Cirus akhirnya ikut terseret pidana dalam kasus Gayus, menyusul pengakuan Gayus dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu Gayus berujar, dirinya menggelontorkan US$ 50 ribu karena cemas dengan ancaman dua rentut untuk dirinya, yang disodorkan pengacaranya saat itu, Haposan Hutagalung.

Dalam rentut pertama, yang diyakini sebagai rentut asli, tertulis Gayus diancam tuntutan setahun masa percobaan oleh jaksa. Adapun dalam rentut kedua yang sudah dimodifikasi oknum, tertera tuntutan jaksa untuk Gayus adalah setahun penjara.

Isma Savitri

Tags:
February 4, 2011

Terobosan Vonis Bahasyim

Terobosan Vonis Bahasyim

Tempointeraktif Jum’at, 04 Februari 2011 | 00:50 WIB

Putusan terhadap Bahasyim Assifie merupakan angin segar. Bekas pejabat pajak ini diganjar hukuman cukup berat, sepuluh tahun penjara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun membuat terobosan penting dengan menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian.
Bahasyim dinyatakan bersalah karena mendapat setoran Rp 1 miliar dari pengusaha farmasi Kartini Mulyadi. Duit ini ia terima ketika menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII. Terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa duit Rp 60,9 miliar dan US$ 681.147 miliknya bukan berasal dari korupsi. Itu sebabnya, harta ini disita untuk negara.
Memutuskan perkara seperti ini, umumnya hakim membiarkan harta jatuh lagi ke tangan terdakwa karena jaksa tak bisa membuktikannya sebagai hasil kejahatan. Kali ini pun sebetulnya penuntut umum tak mampu mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan duit puluhan miliaran rupiah itu. Tapi majelis hakim yang dipimpin Didik Setyo Handono justru meminta terdakwa membuktikan bahwa hartanya bersih.
Kendati diatur dalam Undang-Undang Pencucian Uang, boleh jadi inilah pertama kali pembalikan beban pembuktian diterapkan oleh hakim. Putusan ini membuat kekesalan publik atas amburadulnya penegakan hukum bagi koruptor sedikit terobati. Apalagi, sebelumnya, baik polisi maupun jaksa terkesan tak serius membongkar kejahatan Bahasyim.
Bayangkan, Bahasyim dan keluarganya terungkap memiliki rekening dengan total transaksi lebih dari Rp 1,5 triliun. Tapi yang dinyatakan sebagai harta tidak wajar milik bekas pegawai negeri golongan IV ini hanya sekitar Rp 60 miliar. Di tangan jaksa, perkara ini bukannya semakin terbongkar, tapi malah terkesan dipermainkan. Jaksa sampai tiga kali menunda penuntutan tanpa alasan yang jelas.
Di tengah ketidakpastian itu, muncul kisah tak sedap antara jaksa dan keluarga Bahasyim. Setelah menyadap jaksa dan keluarga Bahasyim yang sedang melakukan proses tawar-menawar hukuman, Komisi Pemberantasan Korupsi mendengar ada rencana pertemuan mereka di sebuah restoran di Tebet, Jakarta Selatan. Komisi pun datang ke restoran tersebut, tapi tak membuahkan hasil karena diduga ada yang membocorkan rencana penggerebekan.
Semula tuntutan bagi terdakwa juga amat ringan, hanya hukuman 5 tahun penjara. Kejaksaan Agung akhirnya memeriksa para jaksa kasus Bahasyim yang diduga sudah “masuk angin”. Tuntutan terhadap terdakwa kemudian diubah menjadi 15 tahun karena ada tambahan pasal mengenai pencucian uang.
Kendati Bahasyim telah divonis, KPK tetap perlu menuntaskan kasus ini karena masih banyak bolong. Penyetor duit Rp 1 miliar tidak dijerat. Asal-usul duit miliaran rupiah juga belum terungkap tuntas. Lagi pula, mustahil terdakwa bekerja sendiri tanpa melibatkan pejabat atau pegawai lain dalam praktek kotor yang merugikan negara itu.
Putusan untuk Bahasyim seharusnya pula menampar para penegak hukum yang selama ini mempermainkan kasus serupa. Bayangkan jika dalam kasus lain, termasuk Gayus Tambunan, juga diterapkan prinsip pembalikan beban pembuktian. Sungguh banyak harta yang bisa disita untuk negara, tak ada pula koruptor yang masih bisa tertawa.

Tags:
February 4, 2011

ICW: Buka Sumber Dana Bahasyim!

Jumat, 04/02/2011 13:14 WIB
ICW: Buka Sumber Dana Bahasyim!
Ari Saputra – detikNews

Bahasyim Assyifiie

Jakarta – Setelah divonis bersalah korupsi dan mencuci uang, Bahasyim Assifiie harus mengembalikan uang sebanyak Rp 64 miliar ke negara. Namun, ada persoalan utama yang belum terjawab, siapa pemberi uang itu?

“Di pengadilan Bahasyim, aliran dananya tidak dibuka semua. Kepolisian dan kejaksaan belum berhasil membongkar sumber dana. Itu harus ditelaah kembali bersama-sama bagaimana penyelidikan,” kata aktivis Indonesia Corrruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas saat dihubungi wartawan, Jumat (4/2/2010).

Menurut ICW, mengetahui sumber dana Bahasyim sangat penting. Sebab, jabatan Bahasyim sebagai Kepala Kantor Pajak sangat bersinggungan dengan wajib pajak. Tidak tertutup kemungkinan, sumber dana itu dari para wajib pajak yang terkait dengan pembayaran pajak.

“Kenapa penting ungkap sumber dana, karena salah satu celah terbesar itu di keberatan dan banding. Kalau Bahasyim mewakili otoritas keberatan dan banding dan Gayus bagian dari operator belakang. Kalau kita lihat statistik keberatan dan banding yang dikabulkan rata-rata sekitar 80 persen. Nilai kasus dalam keberatan dan banding antara Rp 16-17 triliun pertahun. Kita bisa saja kehilangan antara Rp 10-13 triliun pertahun karena pola-pola permainan seperti Bahasyim dan Gayus,” jelas Firdaus.

Sebelumnya, pada Rabu (2/1/2011) lalu, hakim Didik Setyo Handono secara mengejutkan memakai asas pembuktian terbalik -yang diamanatkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang- untuk mengadili Bahasyim. Bekas Kepala Kantor Pajak Jakarta VII, Jakarta Koja dan Jakarta Palmerah itu diyakini memperoleh harta secara tidak sah karena tidak bisa membuktikan sendiri asal-usul uangnya.

Beberapa fakta yang membuat hakim tidak percaya keterangan Bahasyim, salah satunya tentang keterangan bahwa anak Bahasyim yang masih berstatus mahasiswi mempunyai lalu-lintas rekening mencapai Rp 26 miliar. Bahasyim juga hanya melaporkan 10 persen kekayaanya ke KPK. Bahkan, volume transaksi rekening Bahasyim mencapai Rp 932 miliar dan praktik KKN untuk memutar uang di produk perbankan.

“Terdakwa tidak melaporkan kekayaanya ke KPK, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan hartanya. Unsur tindak pidananya telah terpenuhi. Hakim berpendapat terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal pencucian uang,” kata Didik dalam amar putusannya.

(Ari/gun)

Tags: