Posts tagged ‘Marine’

October 29, 2014

Dua Hari Jadi Menteri, Susi Sudah Buat Terobosan

Tuesday, 28 October 2014, 13:41 WIB

Komentar : 21
AP Photo
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Baru beberapa hari menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja, Susi Pudjiastuti langsung melakukan terobosan. Susi akan membuka data kepemilikan kapal yang ada di Indonesia.

Langkah ini sebagai upaya untuk membuat transparansi kepemilikan kapal di Indonesia. Susi sudah memerintahkan jajarannya untuk segera mendata seluruh kapal yang ada di Indonesia. Baik kapal yang dikeluarkan oleh PKP, asing, maupun kapal milik warga Indonesia buatan asing.

“Saya baru Jumat besok dapat data-data jumlah kapal yang ada di Indonesia,”kata Susi pada wartawan di Jakarta, Selasa (28/10).

Setelah data kepemilikan kapal didapatkan, maka Menteri Kelautan dan Perikanan akan membuka data tersebut untuk publik. Agar masyarakat juga mengetahui jumlah dan kepemilikan kapal yang ada di Indonesia. Ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Sebab, dari data tersebut, akan lebih mengenali kapal pencuri kekayaan laut di Indonesia.

Susi menambahkan, saat ini pihaknya memang tengah memilah persoalan kelautan secara menyeluruh. Dengan memilah persoalan yang dihadapi oleh kelautan Indonesia, Susi mengungkapkan akan lebih mudah menyelesaikan persoalan. Mana yang bisa diselesaikan dengan cepat dan mana yang butuh waktu lama.

“Intinya kita mau perbaiki, bahwa 70 persen dari wilayah laut kita ini menjadi andalan yang luar biasa,” tambah Susi.

Susi mengaku sudah mulai bekerja di kantornya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya banyak yang harus dibenahi dan banyak pekerjaan menanti di sektor kelautan Indonesia.

++++

Percuma aja kalau pake Jilbab tapi korup dan kerjanya tidak bener sama dengan rajin sholat (jidat hitam) tapi doyan duit dan perempuan, Aa Gym !

Aa Gym: Semoga Bu Susi Berhenti Merokok dan Pakai Jilbab

Republika/Tahta Aidilla
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  —  Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang merokok di depan umum menjadi pembicaraan masyarakat luas. Aa Gym pun ikut angkat bicara soal menteri asal Pangandaran tersebut.

“Guru-guru akan susah. Nanti kalau guru nanya ke muridnya, ‘Kenapa kalian merokok?’ ‘Kan Bu Menteri Merokok, Bu’,” kata Aa Gym, Senin (27/10).

Aa Gym mendesak Susi bisa memberikan contoh yang baik. “Mudah mudahan berhenti merokok, pakai jilbab juga. Kita mah doakan yang baik baik saja,” ucapnya saat memberikan tausiah di Masjid Bank Indonesia Jakarta.

Aa Gym secara khusus juga menyatakan bahwa pemimpin adalah panutan bagi rakyatnya. Sebelumnya, Susi sempat banyak dibahas di dunia maya terkait aksi nyentriknya.

Bahkan, dia tidak segan langsung merokok di kompleks Istana Kepresidenan, ketika baru saja usai pengenalan nama 34 menteri oleh Jokowi. “Setop dong, biar aku bisa selesaikan rokok ini sampai habis,” ujar presiden direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product tersebut kepada wartawan, Ahad (26/10).

 

+++++++++++++++

 

Begini Cara Susi Berantas Illegal Fishing

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) memberi selamat kepada Harry Azhar dan Sapto Amal usai di lantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, 28 Oktober 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengatakan akan mendata semua kapal-kapal komersil yang masuk ke dalam perairan Indonesia. Pendataan ini dilakukan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal. (Baca: Serah Terima Jabatan Susi Ramai Dihadiri Bule)

“Saya akan memulai dengan pendataan online. Kapal yang masuk ke Indonesia dapat terpantau, sama seperti data pesawat terbang,” ujar Susi seusai serah terima jabatan di kantornya, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Menteri Susi dan Tato)

Pendataan tersebut, menurut Susi, akan dilakukan untuk semua kapal di perairan Indonesia. “Baik yang dikeluarkan DKP, yang asing, atau yang punya orang lokal tapi asing, semua kapal. Kalau ada kapal yang hanya tangkap ikan tanpa izin akan dibabat,” ujar Susi. (Baca: Susi Berkeras, Pilot Memelas)

Susi mengatakan dirinya akan menerapkan transparansi, yakni dengan membuka data kapal yang beroperasi di perairan Indonesia kepada publik. “Data itu saya minta ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk dibuka. Jadi, semua media tahu berapa banyak dan punya siapa kapal-kapal itu,” kata Susi. (Baca: Susi Doyan Baca Novel Supaya Fasih Bahasa Inggris)

Menurut Susi, Indonesia mesti menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mandiri secara ekonomi. Pasalnya, potensi Indonesia sangat besar mengingat 70 persen wilayah Indonesia berupa laut. Bahkan, kata Susi, luas wilayah Indonesia lima kali lebih besar daripada Thailand. “Tapi kenapa angka ekspor kita lebih rendah dari Thailand dan Malaysia?” ujar dia. (Baca juga: Cara Menteri Susi Relaksasi)

AMOS SIMANUNGKALIT

Advertisements
Tags: ,
January 8, 2014

100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun

Kapal2 ini harusnya dirampas oleh Negara atau ditenggelamkan .Tapi yang terjadi di laut justru sebaliknya, “tauke” kapal asing kongkalikong dengan aparat ( Polisi Air) dan Angkatan Laut. 
 
 
RABU, 08 JANUARI 2014 | 04:13 WIB

 

100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun

Ilustrasi kapal nelayan. TEMPO/Iqbal Lubis

 

 

TEMPO.COJakarta–Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan terjadi pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahun. “Praktik pencurian ikan dari tahun ke tahun bertambah banyak. Pada 2012 lebih dari 6.000 kapal asing mencuri ikan. Pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahunnya,” kata Halim pada Selasa, 7 Januari 2014 dalam diskusi bertajuk Mencari Pemimpin Bervisi Kelautan di Cikini, Jakarta Pusat.

Sepanjang 2001 hingga 2013 terjadi 6.215 kasus pencurian ikan. Dari jumlah itu lebih dari 60 persen atau 3.782 terjadi sampai November 2012. Ironisnya, kata Halim, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo justru mengesahkan aturan yang membolehkan alih muatan (transhipment). Ini menjadi salah satu penyebab melonjaknya kasus pencurian ikan di perairan Indonesia.

Penyebab lainnya, Halim menuturkan, ideologi negeri ini tidak menganggap penting laut. Padahal Indonesia berbatasan dengan 10 negara dan mereka bebas masuk mencuri ikan. Beberapa negara yang tercatat melakukan pencurian ikan yakni Malaysia, Filipina, Cina, Korea, Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Selain itu, dalam anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak tercermin upaya pengamanan laut. KKP hanya memiliki 24 kapal pengawas laut. Meskipun belakangan ada penambahan sekitar 2 atau 3 kapal, hal itu masih jauh dari kebutuhan lautan Indonesia. Idealnya, kata dia, Indonesia memiliki 80 kapal pengawas laut. Kewenangan bidang kelautan dan perikanan yang terbagi pada TNI Angakatan Laut dan Kepolisian juga menjadi penyebab. “Mereka ada kepentingan, ada main dengan pencuri ikan,”katanya.

Halim mengatakan KIARA telah melaporkan adanya dugaan korupsi di bidang kelautan dan perikanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini KPK masih mendalami laporan tersebut. Akibat kasus pencurian ikan tersebut, menurut FAO, Indonesia tercatat mengalami kerugian Rp 300 triliun setiap tahunnya. Namun, jumlah itu hanya dari segi ikan. Jika ditambah dengan nilai pajak negara, kerugian mencapai Rp 50 triliun per tahun.

Permen Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas perubahan Permen 30 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap dianggap tidak menyelesaikan masalah pencurian ikan. Bahkan berpotensi tetap melanggar Pasal 25B UU No. 45 Tahun 2009. Pertama, kewajiban Vessel Monitoring System untuk Kapal 30 GT dan Asing Dilonggarkan. Kedua, alih muatan kapal masih diperbolehkan. Pengaturan mengenai transshipment (alih muatan) dari antara kapal di atas perairan masih dimungkinkan dilakukan berdasarkan Permen 26 Tahun 2013. 

Dengan masih diberikan kebebasan untuk melakukan alih muatan merupakan celah yang berisiko tetap terjadinya pencurian ikan. Terlebih dengan adanya pengecualian terhadap komoditas tuna segar untuk wajib diolah di dalam negeri. Komoditas tuna segar dikecualikan dari Unit Pengolahan Ikan.

Di tengah minimnya kapasitas negara melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KIARA mendesak Presiden SBY untuk menegur Menteri Kelautan dan Perikanan agar merevisi peraturan menteri yang berpotensi merugikan Negara dan nelayan tradisional, serta mengganggu ketersediaan sumber pangan perikanan dalam negeri.

Berikut data pencurian ikan sejak 2001 sampai 2012:
Tahun 2001 Jumlah 155 kasus
Tahun 2002 Jumlah 210 kasus
Tahun 2003 Jumlah 522 kasus
Tahun 2004 Jumlah 200 kasus
Tahun 2005 Jumlah 174 kasus
Tahun 2006 Jumlah 216 kasus
Tahun 2007 Jumlah 184 kasus
Tahun 2008 Jumlah 243 kasus
Tahun 2009 Jumlah 203 kasus
Tahun 2010 Jumlah 183 kasus
Tahun 2011 Jumlah 104 kasus
Tahun 2012 Jumlah 75 kasus

APRILIANI GITA FITRIA

Tags:
October 24, 2012

RI-Norwegia Kerja Sama Kelautan

Rabu,
24 Oktober 2012

PERIKANAN

Jakarta, Kompas – Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Norwegia mengembangkan perikanan budidaya laut nasional. Pengembangan usaha budidaya laut saat ini sangat minim. Dari total potensi areal budidaya laut seluas 12,5 juta hektar, pemanfaatannya hingga kini baru 1,4 persen, yang didominasi usaha budidaya rumput laut.

”Budidaya ikan di laut lepas menjadi pilihan karena lokasinya jauh dari pencemaran dari darat dan sungai,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto, di Jakarta, Selasa (23/10).

Penjajakan usaha budidaya laut dimulai tahun 2013. Kerja sama antarnegara itu memfokuskan pada penyusunan regulasi pengembangan usaha dan penetapan lokasi ideal bagi usaha budidaya laut. Selain itu, penanganan kesehatan ikan budidaya dan lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melibatkan ahli oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Menurut Slamet, budidaya laut di laut lepas diarahkan berjarak sedikitnya 12,8 kilometer dari tepi pantai. Perangkat yang digunakan adalah keramba jaring apung berdiameter 30 meter.

Lokasi perairan yang dinilai potensial antara lain Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah timur Indonesia. Ikan yang potensial dikembangkan adalah kakap putih, bawal bintang, dan cobia. Kakap putih sudah memiliki pasar ekspor ke Amerika Serikat.

Untuk menopang pengembangan budidaya laut, pusat pembenihan sedang dibangun di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut di Batam. Selain itu, pembenihan juga disiapkan di Lombok (Nusa Tenggara Barat), Situbondo (Jawa Timur), dan Lampung.

Slamet menambahkan, kerja sama dengan Norwegia dilakukan sejak tahun 2010 untuk industrialisasi perikanan berbasis usaha budidaya laut. Norwegia dikenal sebagai negara maju yang mengandalkan perekonomian dari sektor perikanan, di antaranya budidaya ikan salmon yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ia menambahkan, beberapa pola produksi yang akan diadopsi antara lain praktik budidaya yang baik, vaksinasi, sertifikasi, dan zonasi perairan untuk budidaya.

Secara terpisah, Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengemukakan, hingga kini sangat sedikit pemerintah daerah (pemda) yang memiliki peraturan daerah tentang tata ruang perairan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

”Meskipun sudah lima tahun diterbitkan, hanya sedikit pemda yang membuat aturan zonasi perairan,” ujarnya. (LKT)

Tags:
June 5, 2012

Di Laut Kita Kalah

Selasa,05 Juni 2012
Di Laut Kita Kalah
Industri Perikanan Indonesia Makin Sulit Bersaing

JAKARTA, KOMPAS – TNI Angkatan Laut kewalahan mengatasi pencurian ikan yang melibatkan kapal berbendera asing. Selain karena minimnya armada patroli, hal itu juga karena maraknya penyalahgunaan izin untuk kapal asing. Apalagi, tingkat kesiapan operasional tidak selalu 100 persen.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati di Jembrana, Bali, Senin (4/6), menerangkan, saat ini baru ada sekitar 150 kapal perang TNI AL untuk mengamankan wilayah perairan Nusantara.

”Kita kekurangan sarana kapal untuk mengamankan wilayah seluas 5,9 juta kilometer persegi,” kata Untung.

Menurut Untung, jumlah tersebut juga jauh dari memadai. Apalagi, tingkat kesiapan operasional tidak semuanya dalam kondisi 100 persen.

”Adanya perhatian soal pencurian ikan merupakan kritik membangun terhadap pengambil kebijakan, terutama menyangkut alat utama sistem persenjataan TNI AL,” ujar Untung.

Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama Pranyoto mencontohkan, kapal patroli TNI AL butuh minimal 5 ton solar untuk patroli sehari. Laut Natuna yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan hanya dijaga rutin empat kapal. Akibatnya, terus terjadi pencurian ikan di area lebih dari 250.000 kilometer persegi itu.

”Kami harus memastikan benar setiap informasi sebelum mengerahkan KRI. Kalau ternyata tidak benar, hanya menghabiskan BBM yang terbatas,” ujar Pranyoto.

Keterbatasan armada juga dialami aparat di Aceh. Dengan luas perairan mencapai 295.370 kilometer persegi dan panjang garis pantai 1.660 kilometer (terpanjang di Sumatera), kepolisian di Aceh hanya dilengkapi satu kapal yang hanya mampu berlayar hingga 12 mil laut (sekitar 21,6 kilometer).

”Padahal, kapal-kapal Thailand yang mencuri ikan di perairan Aceh umumnya berada di 12 mil laut ke atas. Kapal tak mampu mengejarnya,” kata Kepala Bagian Bina Operasi Direktorat Airud Polda Aceh Ajun Komisaris Besar Nawan.

Menurut Nawan, dibutuhkan tiga kapal besar untuk patroli perairan di Aceh yang berada di pertemuan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Selat Malaka.

Abdus Syukur dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengatakan, pencurian ikan di wilayah perairan Aceh biasanya dilakukan pada waktu malam hari dengan radius 12 mil laut dari pantai Aceh.

Pencurian ikan oleh kapal asing di Aceh dalam semalam mencapai 10.000 ton. Artinya, dalam setahun setara 4 juta ton.

Penyalahgunaan izin

Mantan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso mengungkapkan, pemilik kapal ikan asing kerap menggunakan jasa pengusaha kapal ikan Indonesia sebagai perantara untuk memfasilitasi ”izin” kapal berbendera ganda.

Modusnya, kapal berbendera asing tersebut diubah menjadi kapal berbendera Indonesia agar bisa leluasa beroperasi mencuri ikan di perairan Indonesia.

”Pemilik kapal asing bekerja sama dengan pengusaha kapal ikan di Indonesia mengubah status kapal asing menjadi kapal eks asing berbendera Indonesia. Namun, pengalihan kapal asing menjadi kapal Indonesia itu hanya formalitas belaka,” ujar Aji.

Aji menambahkan, melalui jasa pengusaha perikanan, kapal asing itu memperoleh izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Diperkirakan, jumlah kapal asing yang melakukan penyimpangan itu mencapai 700 kapal.

Aji menegaskan, kapal asing berbendera ganda itu menggunakan bendera Indonesia sewaktu menangkap ikan di perairan Indonesia. Namun, ikan hasil tangkapan tidak pernah didaratkan di pelabuhan dan unit pengolahan ikan di Indonesia, tetapi langsung diangkut ke negara asal kapal.

”Indikasi kapal eks asing tetap dimiliki oleh pengusaha asing sangat jelas terlihat, yakni anak buah kapal hampir semuanya warga negara asing,” ujar Aji.

Biaya pengurusan dokumen dan penggantian status kepemilikan kapal ditanggung pemilik kapal asing. Untuk kelancaran pengurusan dokumen, pengusaha ikan asing juga membayar tarif bulanan kepada pengusaha yang menjadi perantara ”perizinan” ke aparat dan pejabat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, tarif yang dibayar kepada pengusaha perantara bervariasi, antara 5.000 dollar AS dan 10.000 dollar AS per kapal setiap bulan. Biaya itu mencakup pengamanan kapal dari pemeriksaan aparat dan petugas patroli.

Dengan tarif sewa sebesar itu, kapal ikan asing bisa mengeruk ikan di perairan Indonesia dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Untuk wilayah penangkapan ikan di Laut China Selatan, tarif sewa bulanan oleh kapal asing kepada pengusaha perantara 5.000 dollar AS per kapal dan Laut Sulawesi bagian utara 7.000 dollar AS per kapal. Sementara Laut Arafura sebesar 10.000 dollar AS per kapal.

Tarif sewa kapal asing untuk beroperasi di Indonesia cenderung lebih murah untuk wilayah Laut China Selatan karena kapal asing yang beroperasi di kawasan itu rata-rata berukuran kecil, yakni berbobot mati 60-90 ton. Sementara kapal asing yang beroperasi di Laut Arafura berbobot mati di atas 200 ton.

Menurut Aji, praktik pencurian ikan yang tak dilaporkan membuat industri perikanan nasional terus terpuruk. ”Pencurian ikan membuat industri perikanan Indonesia sulit bersaing karena kekurangan bahan baku. Yang diuntungkan hanya broker,” ujarnya.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia Herwindo menilai, upaya pengawasan untuk menekan pencurian ikan dengan patroli pengawasan selama ini tidak efektif. Pemerintah perlu melakukan pendekatan ekonomi, yakni memperkuat kapal perikanan di perairan perbatasan. ”Penguatan kapal ikan domestik di perairan perbatasan akan mendorong kapal asing tidak berani beroperasi di perairan perbatasan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia,” ujarnya.

Mematikan peluang

Guru Besar Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor Rokhmin Dahuri, di Jakarta, menduga aktivitas pencurian dilakukan oknum pengusaha dan penguasa. Selain merugikan negara, pencurian ikan oleh nelayan asing berarti juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan satu juta ton ikan per tahun. Hal itu juga mengurangi pasokan ikan segar bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait.

Mengutip data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Rokhmin menyebutkan, penangkapan ikan oleh nelayan asing di wilayah RI mencapai 1 juta ton per tahun dengan jumlah kapal 3.000. (HAN/RAZ/OSA/LKT/ONG)

Tags:
April 10, 2012

Nelayan Kurang Mendapat Perhatian

Menteri Perikanan ngapain aja

Nelayan Kurang Mendapat Perhatian
Jakarta, Kompas – Keberlanjutan perikanan nasional kian terancam oleh ketertinggalan nelayan, lemahnya infrastruktur, pencurian ikan yang masih merajalela, dan arus impor ikan yang memukul daya saing. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor perikanan dinilai masih rendah.

Demikian benang merah pendapat dari kalangan praktisi dan pemerhati perikanan, di Jakarta, Senin (9/4). Pendapat ini berkenaan dengan nasib nelayan di Tanah Air yang semakin terpuruk karena berbagai persoalan. Nilai tukar nelayan terus menurun dari waktu ke waktu.

Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, kemarin, menegaskan, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Nelayan kecil banyak yang menganggur dan tidak bisa melaut, antara lain, karena cuaca buruk dan peralatan minim.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengemukakan, sektor perikanan saat ini mengalami tiga bahaya besar. Pertama, peningkatan pengangguran karena nelayan semakin sulit melaut. Kebijakan penguatan nelayan hingga kini masih minim.

Kedua, arus impor ikan yang masuk ke Indonesia dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga lokal memukul daya saing nelayan. Ironisnya, ikan impor yang masuk ke Indonesia diduga kuat berasal dari Indonesia. Beberapa jenis ikan impor asal Thailand dan Vietnam yang marak masuk, seperti ikan kembung dan layang, sudah sulit ditemukan di perairan negara-negara tersebut.

Tahun ini, pemerintah memproyeksikan impor ikan naik 35 persen, dari 450.000 ton pada 2011 menjadi 610.000 ton.

Ketiga, penangkapan ikan ilegal yang merajalela. Ketertinggalan teknologi dan alat tangkap kapal nelayan membuat daya jelajah nelayan tidak optimal. Lemahnya daya saing kapal dalam negeri membuat perairan Indonesia rawan dimasuki nelayan asing untuk menguras sumber daya ikan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal nelayan tercatat 345.988 unit, sebanyak 343.650 unit atau 99,32 persen berupa kapal kecil berbobot mati di bawah 30 ton dengan daya jelajah di bawah 12 mil (19,2 kilometer).

Lebih ke darat

Tahun 2011, selepas perombakan kabinet serta pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan dari Fadel Muhammad menjadi Sharif Cicip Sutardjo, pemerintah menggulirkan kebijakan baru, yakni industrialisasi kelautan dan perikanan. Namun, kebijakan itu masih menitikberatkan pada industri hilir.

Di sejumlah sentra produksi, seperti Maluku dan Sulawesi, nelayan terpaksa membuang hasil tangkapan yang berlimpah setiap musim panen ikan karena tidak terserap oleh industri pengolahan. Belum tercipta sistem logistik perikanan yang memasok bahan baku secara kontinu dari sentra produksi di wilayah Indonesia timur ke sentra pengolahan di Jawa.

Sementara itu, program bantuan 1.000 kapal nelayan berbobot mati 30 ton senilai Rp 1,5 triliun untuk periode 2010-2014 dinilai salah kaprah. Program modernisasi kapal nelayan itu diprioritaskan untuk nelayan di perairan Jawa yang sudah mengalami penangkapan berlebih (overfishing).

Berdasarkan pantauan Kompas, kapal bantuan Inka Mina belum sepenuhnya bisa beroperasi. Kelompok nelayan penerima bantuan harus mengeluarkan biaya tambahan hingga ratusan juta untuk perbaikan dan penambahan alat agar kapal layak beroperasi.

Di Brebes, Jawa Tengah, Kapal Inka Mina 158 yang diserahterimakan ke Koperasi Serba Usaha Sumber Ikan sejak Desember 2011 hingga kini tidak beroperasi. Kapal berbobot 32 ton senilai Rp 1,5 miliar itu belum memiliki kelengkapan surat dokumen berupa gross acte dan surat izin penangkapan ikan sebagai syarat melaut.

Menurut Ketua Koperasi Serba Usaha Sumber Ikan Akhmad Muttaqin, pihaknya harus mengeluarkan biaya Rp 250 juta untuk penambahan alat tangkap. Tanpa peralatan memadai, nelayan berpotensi rugi karena biaya melaut untuk kapal itu mencapai Rp 60 juta per trip.

Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yusuf Solichien menilai, kebijakan nasional hingga kini belum berpihak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan di negeri bahari masih berorientasi pada darat. Ini tecermin dalam ketimpangan politik anggaran.

Tahun 2012, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,9 triliun. Dari segi sarana produksi, selama ini nelayan tidak pernah memperoleh subsidi untuk memperkuat daya saing perikanan. Ini berbeda dengan sektor pertanian yang tahun ini memperoleh subsidi pupuk Rp 14 triliun dan benih Rp 0,1 triliun.

Penyediaan infrastruktur pendukung perikanan juga masih lemah. Jumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan kios pengisian solar nelayan (SPDN) hanya 250 unit, sedangkan pangkalan pendaratan ikan lebih dari 800 unit.

Minimnya SPBN dan SPDN membuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersendat. Tahun 2011, alokasi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan 1,75 juta kiloliter (kl), yang tersalurkan hanya 720.000 kl.

Daya saing sektor perikanan semakin sulit terkejar karena nelayan Tanah Air yang didominasi oleh nelayan tradisional dan kecil yang tidak dilengkapi teknologi penangkapan ikan, kapal, dan alat komunikasi yang memadai. Keterbatasan sarana juga memicu nelayan rawan menghadapi kecelakaan di laut.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Arif Satria mengingatkan, industrialisasi perikanan masih ditandai dengan kesulitan bahan baku. Untuk itu, konsep industrialisasi seharusnya dimaknai sebagai peluang untuk mendorong produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan lintas kementerian dengan memperkuat infrastruktur di daerah. Selain itu, nelayan juga perlu didorong mencari mata pencarian alternatif ketika cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Langkah politik untuk menyejahterakan nelayan didasari paradigma nelayan adalah pelaku penting dalam suplai pangan protein yang diperlukan bangsa ini.

”Semestinya nelayan dianggap sebagai pelaku strategis sebagaimana petani karena berjasa menyediakan pangan serta punya peran secara geopolitik untuk menjaga laut dari pencurian ikan,” ujar Arif.

Pencarian alternatif

Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan, daya dukung perikanan tangkap terus menurun seiring merosotnya populasi ikan. Fenomena itu juga terjadi di seluruh dunia.

Terkait itu, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Kebijakan industrialisasi perikanan diarahkan untuk memberdayakan keluarga nelayan pada sektor hulu-hilir perikanan.

”Nelayan yang tidak bisa melaut akan diberdayakan untuk usaha budidaya dan pengolahan ikan sebagai alternatif mata pencarian,” ujar Cicip saat dihubungi Kompas, Senin.

Kendala yang masih menghadang adalah masalah permodalan dan BBM. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong BUMN menggulirkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu permodalan nelayan dan pembudidayaan.

(lkt/ENY/WER/gre/mhf/Rwn/nit/hei)

+++++++++++++++

Selasa,
10 April 2012
PERIKANAN
Pudarnya Kebanggaan Menjadi Nelayan…
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Masrauf (50-an), nelayan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pulang melaut, Kamis (5/4). Hasil yang tidak menentu dan minimnya dukungan dari pemerintah membuat pekerjaan sebagai nelayan tidak dilirik oleh anak-anak muda di sebagian besar wilayah pantai utara Jawa. Anak-anak muda lebih memilih bekerja di pabrik, kantor, atau menjadi tenaga kerja di luar negeri.
Oleh BM Lukita Grahadyarini dan Siwi Nurbiajanti

Kaid (55) melangkah pelan sambil memikul jaring. Setelah melaut selama setengah hari, nelayan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Indramayu, Jawa Barat, itu hanya memperoleh enam rajungan.

Hasil penjualan enam rajungan, yakni Rp 32.000, tidak mampu menutupi biaya solar 10 liter sebesar Rp 50.000. Meski telah menebar tiga jenis jaring, yakni jaring udang, rajungan, dan ikan, hasil tangkapan tidak meyakinkan.

Kaid menuturkan, penghasilan nelayan semakin tidak menentu. Dalam kondisi tangkapan melimpah, Kaid bisa mendapat jutaan rupiah sekali melaut. Namun, saat paceklik, ia bisa pulang tanpa hasil.

Akibat ketidakstabilan penghasilan, pekerjaan sebagai nelayan kini semakin ditinggalkan generasi muda. Para pemuda dari kampung nelayan memilih merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) nelayan atau merantau ke Jakarta dan bekerja di kapal besar.

Putra pertama Kaid, Sulaiman (26), sudah lima tahun bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal Taiwan. Sebelum hijrah ke luar negeri, anaknya yang tamatan sekolah dasar itu telah bertahun-tahun menjadi nelayan kecil.

Banyaknya pemuda yang tidak lagi melirik pekerjaan sebagai nelayan kecil dan memilih menjadi TKI nelayan diakui Kastari, Ketua Kelompok Nelayan Anggota KUD Karya Mina Kota Tegal, Jawa Tengah, yang juga koordinator nelayan tradisional Muarareja.

Di wilayah Muarareja, sedikitnya 20 pemuda merantau sebagai TKI nelayan di Taiwan dan Jepang. Meski bekerja dengan status kontrak, penghasilan mereka lebih tinggi dengan gaji Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Ini berbeda dengan penghasilan nelayan kecil di Indonesia yang sangat dipengaruhi musim dan hasil tangkapan.

Anak kedua Kastari, Aryoto (26), juga pernah selama dua tahun di Jepang. Saat ini, Aryoto telah kembali ke Tanah Air dan berkeluarga. Meski demikian, Aryoto berencana untuk kembali ke luar negeri. ”Kemarin ditelepon, dia mau ke Jepang lagi,” kata Kastari.

Menantu Kastari, Kholiruloh (31), pun sudah mendaftarkan diri dan siap berangkat ke Taiwan. Kholiruloh berniat bekerja ke Taiwan dengan asa mendapatkan penghasilan lebih tinggi.

”Sekarang menjadi nelayan lokal merupakan pilihan terakhir. Kalau bisa ke luar negeri, ya, ke luar negeri,” ujarnya.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tegal. Menurut Bendahara Kelompok Usaha Bersama Teri Nasi Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Ranito (34), para pemuda nelayan di desanya bersemangat ke luar negeri sejak 1999, setelah terjadi krisis moneter. Saat itu, nilai rupiah anjlok sehingga nilai gaji di luar negeri menjadi sangat tinggi apabila dibawa pulang ke Indonesia.

Mereka menjadi TKI nelayan di Taiwan, Selandia Baru, Afrika Selatan, Jepang, dan Spanyol. Jepang dan Spanyol merupakan negara favorit tujuan TKI nelayan karena di negara tersebut mereka bisa digaji Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Untuk bisa berangkat, nelayan harus berpengalaman di negara lain. Mereka juga dipungut biaya keberangkatan sebesar Rp 12 juta.

Saat ini, lima keponakan Ranito juga menjadi TKI di luar negeri: tiga orang di Spanyol, satu orang di Jepang, dan satu orang di Afrika Selatan. Tak butuh pendidikan tinggi untuk menjadi TKI nelayan. Para pemuda nelayan lulusan sekolah dasar pun bisa menjadi TKI nelayan.

”Kalau yang sarjana, biasanya tidak mau jadi nelayan. Kalaupun bekerja di kapal, biasanya kapal pesiar,” tuturnya.

Selain ke luar negeri, para pemuda nelayan dari Desa Munjungagung juga banyak merantau ke daerah lain, seperti Jakarta dan Bali, untuk bekerja di kapal-kapal besar.

Danuri (57), nelayan Desa Munjungagung, menuturkan, anaknya, Solihin (28), dan menantunya, Junaedi (26), memilih bekerja di kapal pencari cumi-cumi di Jakarta daripada menjadi nelayan kecil.

Dengan bekerja di kapal besar di Jakarta, anaknya bisa membawa Rp 4 juta dalam dua bulan. Uang sebesar itu sulit diperoleh para nelayan yang hanya mengandalkan perahu kecil.

”Sekarang, nelayan yang bertahan di Munjungagung kebanyakan orang tua,” ujar Ranito.

Ketangguhan kapal ikan asing yang didominasi kapal skala besar lengkap dengan teknologi penangkapan, alat navigasi, dan komunikasi canggih menjanjikan kepastian hasil tangkapan sekalipun pada cuaca ekstrem.

Pemerintah gagal

Kondisi itu berbeda dengan nelayan dalam negeri yang rawan terpengaruh musim. Pada musim angin barat dan cuaca buruk, sebagian besar kapal nelayan mangkrak, tidak mampu mengarungi gelombang tinggi karena masih didominasi kapal kecil dan tradisional.

Jumlah kapal nelayan tercatat 345.988 unit, sebanyak 343.650 unit atau 99,32 persen berupa kapal kecil berbobot mati di bawah 30 ton dengan daya jelajah kurang dari 12 mil.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik menilai, fenomena menurunnya minat generasi muda nelayan untuk berkiprah di perikanan nasional menunjukkan kegagalan pemerintah untuk mengembangkan potensi negeri bahari.

”Kebanggaan untuk menjadi nelayan kian pudar, sejalan dengan abainya pemerintah dalam melindungi dan mendukung kegiatan nelayan,” ungkap Riza.

Dengan panjang garis pantai 95.181 kilometer dan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia seharusnya bisa mengoptimalkan potensi bahari untuk penyerapan lapangan kerja dan kontribusi bagi pendapatan nasional.

Tanpa kebijakan yang berpihak pada pembangunan sektor maritim, dalam jangka panjang Indonesia tidak hanya menghadapi krisis ikan, tetapi juga krisis nelayan. Tradisi kebaharian yang digambarkan dengan ”nenek moyangku orang pelaut” dikhawatirkan kandas seiring dengan merosotnya minat generasi muda keluarga nelayan untuk berkiprah menjadi nelayan di negeri sendiri.

Tags:
December 8, 2011

Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Ekonomi dan Bisnis
KAMIS, 8 DESEMBER 2011
Ralat
Pada berita halaman A4, edisi 7 Desember 2011, yang berjudul “Penunggak Pajak Akan Dicekal”, disebutkan hingga November 2011 realisasi penerimaan pajak Rp 635,381 triliun atau 69,2 persen dari target
Muliaman dan Ronald Jadi Deputi Gubernur BI
JAKARTA –Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Muliaman D
SINYAL
Pembelian Netto Asing Rp 1,57 Triliun
JAKARTA — Positifnya bursa regional dan menguatnya bursa Eropa di sesi pembukaan sore ini mampu memicu kenaikan indeks lokal
KILAS
Coca-Cola dan Burger King Jalin Kongsi
MIAMI — Produsen minuman Coca-Cola mendapat mitra strategis untuk memasarkan produk
Amerika Pasok Toyota Camry Korea
WASHINGTON — Pabrikan mobil terbesar di dunia, Toyota Motor Corp, akan mengekspor sedan Camry rakitan Amerika Serikat ke Korea Selatan pada awal tahun depan
Dewan Eropa Ajukan ‘Fiscal Compact’
BRUSSEL — Presiden Dewan Uni Eropa Herman van Rompuy menggagas solusi cepat untuk menangani krisis yang semakin kronis
KILAS
Produksi Kayu Perhutani Bakal Turun 30 Persen
JAKARTA — Produksi kayu Perhutani diperkirakan terus menyusut hingga 30 persen pada 2016
Pemerintah Kaji Kenaikan Harga BBG
JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan usulan kenaikan harga bahan bakar gas (BBG) yang disampaikan para pengembang BBG
Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 200 Miliar
JAKARTA — Banyaknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat negara menanggung kerugian sebesar US$ 10-23 juta (Rp 90-200 miliar) per tahun
Pariwisata Jadi Pengaman Krisis
JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pengestu menyatakan industri pariwisata memiliki potensi yang besar untuk menjadi sabuk pengaman ekonomi nasional di saat perekonomian dunia mengalami krisis
Investasi Eksplorasi CBM Capai Rp 666 Miliar
JAKARTA — Pemerintah mendapatkan investasi total senilai US$ 73,8 juta atau setara dengan Rp 666 miliar untuk komitmen eksplorasi blok minyak dan gas serta gas metana batu bara (CBM) dari hasil lelang langsung yang ditawarkan sejak Oktober lalu
KISRUH AGEN INSPEKSI
Mogok Kerja Diminta Dilakukan di Luar Bandara
JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti Singayuda Gumay mempersilakan para pengusaha yang menolak tarif baru pemeriksaan kargo melakukan mogok kerja
Telkom Targetkan 497 Kota Terjangkau Broadband
JAKARTA — PT Telkom Indonesia Tbk menargetkan sebanyak 497 kota di Indonesia akan menikmati layanan true broadband pada 2015
Anak Ayam Berlimpah, Laba Japfa Tergerus
JAKARTA — Laba bersih PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun ini diperkirakan turun 10 persen dibanding pada tahun lalu
�Sulit Capai Investment Grade 2012�
JAKARTA — Ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk, Tony Prasetyantono, menilai Indonesia masih kesulitan mencapai predikat layak investasi (investment grade) pada 2012
BI Dorong Efisiensi BPR
JAKARTA — Bank Indonesia mendorong sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) untuk meningkatkan efisiensi
Persiapan Redenominasi Harus Matang
JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan penyederhanaan mata uang (redenominasi) harus disiapkan secara matang sebelum diterapkan
KPK Usut Rekening Gendut PNS Muda
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengusut rekening gendut para pegawai negeri sipil muda sebagaimana temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

BERITA UTAMA (126)
NASIONAL (13)EKONOMI DAN BISNIS (18)METRO (10)NUSA (9)EDITORIAL (1)SENI (1)OLAH RAGA (12)INTERNASIONAL (10)OPINI (3)DIGITAL (2)ILMU DAN TEKNOLOGI (3)BERITA UTAMA-JATENG (12)MAKASSAR (28)GAYA HIDUP (4)
ARSIP

Ekonomi dan Bisnis
Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 200 Miliar
THURSDAY, 08 DECEMBER 2011
Kembali
JAKARTA — Banyaknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat negara menanggung kerugian sebesar US$ 10-23 juta (Rp 90-200 miliar) per tahun. Kerugian lainnya adalah rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut.
“Pencurian ikan ini mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia di bidang kelautan dan perikanan serta kehidupan para nelayan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ida Kusuma, kemarin.
Para pencuri menggunakan kapal petron dan koling panjang milik nelayan asing di perairan Indonesia.
Mereka menangkap ikan secara besar-besaran, bahkan mengeruk sampai ke dasar laut. Akibatnya, banyak terumbu karang dan ekosistem yang rusak. “Kerugian ini meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun,” tutur Ida.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, selama 2005-2011, sebanyak 1.162 kapal perikanan pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing ditangkap di perairan Indonesia. Khusus November 2011, ada 103 orang yang diproses hukum.
Dosen hukum internasional dari Universitas Indonesia, Melda Kamil Ariadno, mengatakan pencurian ikan merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan secara terorganisasi.
Karena itu, penanganan kejahatan ini harus dimasukkan ke dalam hukum internasional. Alasannya, kejahatan itu tidak hanya merugikan suatu negara, tapi juga merugikan ekosistem laut.
“Para ahli sepakat agar ASEAN membuat kebijakan khusus dalam memberantas IUU Fishing,” katanya.
Selama ini, ucap dia, banyak nelayan asing yang ditangkap tapi selalu dibebaskan. “Pemerintah hanya menahan kapalnya, tapi tidak memberi hukuman badan atau penjara bagi pelaku kejahatan,” ujarnya. Bahkan terkadang denda pun tak dibayar.
Pertemuan para pakar perikanan kemarin tidak hanya diikuti oleh anggota-anggota ASEAN, tapi juga negara-negara di luar ASEAN, seperti Norwegia dan Amerika Serikat.
Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Norwegia, Gunnar Stolsrik, mengungkapkan, dampak pencurian ikan juga dirasakan di negaranya. “Norwegia menderita kerugian ekonomi yang cukup besar. Apalagi secara global kerugian mencapai US$ 11-23 miliar,” kata Gunnar.
Karena itu, dia menyarankan agar hasil pertemuan para ahli ini menjadi rekomendasi bagi penegakan hukum internasional di bidang kelautan. “Saya berharap ASEAN mengenali dan mengakui bahwa IUU Fishing merupakan kejahatan Internasional,” katanya.SAHRUL | EFRI

Nelayan Juga Dilibatkan
JAKARTA — Terbatasnya armada pengawasan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk kelompok pengawas dengan melibatkan nelayan di seluruh Indonesia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ida Kusuma mengatakan Kementerian telah membentuk 1.462 kelompok pengawas.
“Mereka akan melakukan pengawasan wilayah laut di daerahnya masing-masing,” kata Ida.
Kelompok nelayan ini akan melaporkan hasil pengawasan mereka ke pos pengawas di daerahnya masing-masing. Sebelum bertugas, para pengawas terlebih dulu diberi pembinaan.
Meskipun memiliki keterbatasan dalam bidang pengawasan, pemerintah tetap memprioritaskan penyelamatan sumber daya ikan. “Selain itu, tetap memperkuat armada pengawasan serta mendorong industri pengolahan.”
JAKARTA — Banyaknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat negara menanggung kerugian sebesar US$ 10-23 juta (Rp 90-200 miliar) per tahun. Kerugian lainnya adalah rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut.
“Pencurian ikan ini mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia di bidang kelautan dan perikanan serta kehidupan para nelayan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ida Kusuma, kemarin.
Para pencuri menggunakan kapal petron dan koling panjang milik nelayan asing di perairan Indonesia.
Mereka menangkap ikan secara besar-besaran, bahkan mengeruk sampai ke dasar laut. Akibatnya, banyak terumbu karang dan ekosistem yang rusak. “Kerugian ini meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun,” tutur Ida.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, selama 2005-2011, sebanyak 1.162 kapal perikanan pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing ditangkap di perairan Indonesia. Khusus November 2011, ada 103 orang yang diproses hukum.
Dosen hukum internasional dari Universitas Indonesia, Melda Kamil Ariadno, mengatakan pencurian ikan merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan secara terorganisasi.
Karena itu, penanganan kejahatan ini harus dimasukkan ke dalam hukum internasional. Alasannya, kejahatan itu tidak hanya merugikan suatu negara, tapi juga merugikan ekosistem laut.
“Para ahli sepakat agar ASEAN membuat kebijakan khusus dalam memberantas IUU Fishing,” katanya.
Selama ini, ucap dia, banyak nelayan asing yang ditangkap tapi selalu dibebaskan. “Pemerintah hanya menahan kapalnya, tapi tidak memberi hukuman badan atau penjara bagi pelaku kejahatan,” ujarnya. Bahkan terkadang denda pun tak dibayar.
Pertemuan para pakar perikanan kemarin tidak hanya diikuti oleh anggota-anggota ASEAN, tapi juga negara-negara di luar ASEAN, seperti Norwegia dan Amerika Serikat.
Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Norwegia, Gunnar Stolsrik, mengungkapkan, dampak pencurian ikan juga dirasakan di negaranya. “Norwegia menderita kerugian ekonomi yang cukup besar. Apalagi secara global kerugian mencapai US$ 11-23 miliar,” kata Gunnar.
Karena itu, dia menyarankan agar hasil pertemuan para ahli ini menjadi rekomendasi bagi penegakan hukum internasional di bidang kelautan. “Saya berharap ASEAN mengenali dan mengakui bahwa IUU Fishing merupakan kejahatan Internasional,” katanya.SAHRUL | EFRI

Nelayan Juga Dilibatkan
JAKARTA — Terbatasnya armada pengawasan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk kelompok pengawas dengan melibatkan nelayan di seluruh Indonesia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ida Kusuma mengatakan Kementerian telah membentuk 1.462 kelompok pengawas.
“Mereka akan melakukan pengawasan wilayah laut di daerahnya masing-masing,” kata Ida.
Kelompok nelayan ini akan melaporkan hasil pengawasan mereka ke pos pengawas di daerahnya masing-masing. Sebelum bertugas, para pengawas terlebih dulu diberi pembinaan.
Meskipun memiliki keterbatasan dalam bidang pengawasan, pemerintah tetap memprioritaskan penyelamatan sumber daya ikan. “Selain itu, tetap memperkuat armada pengawasan serta mendorong industri pengolahan.”
1 / 2

Tags:
July 26, 2011

Mochtar Kusumaatmadja Terima Penghargaan

Skrg diplomasi maritim kita kok memble yaaa?????

Mochtar Kusumaatmadja Terima Penghargaan
JULIUS
Mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menerima Anugerah Pahlawan Nasional Dr Ide Anak Agung Gde Agung untuk Keunggulan dalam Diplomasi 2011 yang diserahkan Menlu Marty Natalegawa di Jakarta, Senin (25/7).
Jakarta, Kompas – Karena keuletannya menjalankan diplomasi dan mengembangkan gagasan ”Wawasan Nusantara”, mantan Menteri Luar Negeri RI Mochtar Kusumaatmadja dianugerahi penghargaan Keunggulan dalam Diplomasi.

”Diplomat ulung Mochtar Kusumaatmadja terus bekerja dan berjuang tanpa pamrih dalam keadaan sesulit apa pun,” kata Ketua Dewan Juri Penghargaan Keunggulan dalam Diplomasi Emil Salim di Jakarta, Senin (25/7).

Atas permintaan Ketua Dewan Pembina Yayasan Sekar Manggis Dr Anak Agung Gde Agung, dewan juri diberi tugas memilih tokoh yang berjasa dan memiliki keunggulan diplomasi. Dewan juri terdiri atas Emil Salim (ketua), Andri Hadi (Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri), Rahardjo Jamtomo (diplomat karier), Anhar Gonggong (guru besar dan sejarawan), serta August Parengkuan (wartawan). Anugerah Pahlawan Nasional Dr Ide Anak Agung Gde Agung untuk Keunggulan dalam Diplomasi 2011 akhirnya diberikan kepada Mochtar.

Menlu Marty Natalegawa menyatakan kebanggaannya kepada Mochtar, yang mengembangkan politik luar negeri dengan rasa kebersamaan melalui diplomasi politik, hukum, dan kebudayaan.

Emil Salim memaparkan, pemahaman karakteristik Benua Maritim Indonesia yang dimiliki Mochtar memberi makna isi pada aktualisasi Wawasan Nusantara yang mencakup isi ketiga pilar: laut, udara, dan bumi. Ketiga pilar ini yang mendukung jati diri bangsa Indonesia.

Awalnya, ada anggapan bahwa laut itu bebas. Karena teknologi persenjataan mampu menembak sampai 3 mil, sejak tahun 1703 untuk berapa lama berlaku batas wilayah laut sampai 3 mil.

Dalam rangka persiapan Konferensi Hukum Laut di Geneva 1958, di Indonesia berkembang gagasan membangun Wawasan Nusantara. Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda mendeklarasikan bahwa perairan di Kepulauan Indonesia adalah kedaulatan mutlak negara dengan lebar laut teritorial 12 mil, diukur sejajar garis lurus menghubungkan titik terluar pada pulau terluar milik Indonesia.

”Di balik Deklarasi Juanda tersimpul pikiran dan kerangka ilmiah yang mengembangkan gagasan Wawasan Nusantara. Gagasan ini dikembangkan oleh Profesor Mochtar Kusumaatmadja selaku Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung,” kata Emil Salim. (LOK)

Tags:
July 24, 2011

Investor Belanda Tertarik Sektor Maritim Di Sabang

Investor Belanda Tertarik Sektor Maritim Di Sabang
Minggu, 24 Juli 2011 13:13 WIB | 577 Views

Ilustrasi Pariwisata Maritim (FOTO ANTARA/Henky Mohari)

one-stop-service yang disediakan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Calon investor asing cukup mendatangi BPKS untuk menyelesaikan seluruh prosedur yang dibutuhkan
Berita Terkait
Kenangan Operasi Laut Jawa-Bali
Target Investasi Rp240 Triliun Bisa Dicapai
Korea Selatan Kini 5 Besar Investasi Di Indonesia
China Pertimbangkan Investasi Pengembangan Pelabuhan Kali Baru
Faisal Basri: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak “bubble”
Video
Pangeran Andrew Temui SBY
London (ANTARA News) – Kota Sabang di Pulau Weh, Provinsi Aceh, dengan status zone perdagangan bebas-nya menarik hati para investor Belanda untuk menanamkan modal di sana. Salah satu sektor dengan aspek ikutan yang dinilai menjanjikan secara bisnis adalah maritim, termasuk perikanan, jasa kepelabuhan, hingga pariwisata.

Dalam pertemuan dan presentasi potensi ekonomi Kota Sabang, di Den Haag, Belanda, beberapa hari lalu, minat para investor Belanda itu jelas mengemuka. Hal itu dikatakan Sekretaris Pertama KBRI di Den Haag, Berlianto Situngkir kepada ANTARA London.

Menurut Situngkir, pertemuan bisnis itu difasilitasi KBRI di Den Haag, dengan peserta inti Walikota Sabang, Kepala Perwakilan Indonesia di Den Haag, Umar Hadi, dan sejumlah pebisnis besar Belanda, pula perwakilan pemerintahan Kerajaan Belanda. Tema pertemuan bisnis yang bersemangat menjemput bola itu sendiri adalah “Pembangunan dan Peluang Investasi di Sabang” guna mempromosikan kota Sabang.

Pebisnis yang hadir berlatar aneka rupa, mulai dari pebisnis di industri perkapalan, operator tur perjalanan wisata, hingga media massa setempat.

Pertemuan bisnis itu, kata Situngkir, terbagi dalam tiga sesi, yaitu presentasi potensi Sabang, diskusi dan diakhiri dengan pembicaraan langsung pebisnis dengan calon mitranya dari Indonesia.

Umar Hadi, dalam kata pengantarnya, mengatakan, “Ada dua kata yang dinilai sangat tepat untuk menggambarkan ekonomi Indonesia saat ini yaitu kuat dan adaptif.”

Aceh, khususnya Kota Sabang, katanya, mampu bangkit sejak peristiwa tsunami 2004. “Sabang kini telah menjelma menjadi salah satu kawasan di Indonesia dimana bisnis berkembang dengan pesat,” kata diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri Indonesia itu.

Ada banyak hal yang diyakini pasti mampu menggugah minat investor mancanegara bergiat di Indonesia. “Perkembangan ekonomi Indonesia sedang menggeliat dan semakin bergairah. PDB menembus angka satu trilyun dollar AS, komitmen Indonesia tentang konektivitas ASEAN, dan banyak lagi,” kata Hadi.

Sementara itu Zainal, menjelaskan beberapa hal menarik mengenai Sabang. “Posisi geografis Kota Sabang di Pulau Weh, Aceh, yang sangat strategis, aspek historis dalam hubungannya dengan Belanda, serta potensi perekonomian yang sangat besar,” katanya.

Sabang sebagai kota yang sedang terus membangun memerlukan investasi asing, terkhusus di empat sektor utama, yaitu pelabuhan laut, perikanan, pariwisata (tourism) serta industri dan perdagangan.

Sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas (FTZ) di Indonesia, Sabang menawarkan berbagai kemudahan bagi investor asing yang ingin berbisnis di daerah tersebut.

“Termasuk one-stop-service yang disediakan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Calon investor asing cukup mendatangi BPKS untuk menyelesaikan seluruh prosedur yang dibutuhkan,” katanya.

Efisiensi merupakan daya tarik yang penting bagi pengusaha asing untuk berbisnis di Indonesia. Di sektor pariwisata, Sabang memiliki pantai dan taman laut yang indah, serta didukung pula oleh adanya resort-resort yang berkualitas.

Salah satu arena promosi pariwisata Kota Sabang adalah penyelenggaraan Regatta Sail pada 13-16 September 2011 nanti.

Dari kontak bisnis di Den Haag itu, sejumlah tanggapan didulang. Di antara peserta yang hadir, beberapa pengusaha Belanda menyampaikan minat yang tinggi terhadap peluang investasi di Sabang, khususnya di sektor pariwisata, pelabuhan laut dan perikanan.

Terdapat pengusaha yang berminat berinvestasi di Sabang memanfaatkan kebijakan one stop service dan perdagangan bebas, bebas regulasi perdagangan dan bebas pajak, terdiri dari bea cukai impor, pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah.

Minat ini disambut baik Zainal, terutama mengingat sejak tsunami hingga sampai dengan sekarang, belum terdapat perusahaan pengolahan ikan baik yang bertaraf nasional dan internasional beroperasi di Sabang.

Diharapkannya investor Belanda dapat membuka usaha di bidang perikanan yang akan mengundang pula minat pengusaha dari negara lain. Salah satu tantangan sektor ini yang perlu menjadi perhatian adalah standar impor Uni Eropa bagi produk perikanan yang relatif ketat.

Para peserta kontak bisnis itu sepakat, masyarakat Sabang yang merupakan masyarakat yang heterogen dan terbuka terhadap masyarakat asing, ditambah kondusivitas keamanannya, dinilai merupakan daya tarik tersendiri bagi arus investasi asing.

Indonesia dipandang penting oleh Belanda. Sebagai gambaran, penerbangan langsung Amsterdam-Jakarta dan Amsterdam-Denpasar dilakoni maskapai penerbangan nasional negara itu, KLM, sejak lama. Sesuai prinsip resiprokal, Garuda Indonesia juga menerbang rute Jakarta-Amsteram dengan tingkat okupansi kursi yang sama menguntungkan. (ANT/ZG)

Tags: ,
April 4, 2011

AS Perketat Impor Kepiting dan Kerapu Asal Indonesia

Senin, 04/04/2011 18:02 WIB
AS Perketat Impor Kepiting dan Kerapu Asal Indonesia
Suhendra – detikFinance

Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memperketat importasi ikan kerapu dan rajungan (kepiting) termasuk dari Indonesia. Mulai 1 Juli 2011 semua ikan kerapu dan rajungan yang masuk ke Negeri Paman Sam tersebut harus memenuhi ukuran atau batas minimal tertentu.

Hal ini disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Thomas Darmawan kepada detikFinance, Senin (4/4/2011)

Thomas menjelaskan mulai 1 Juli 2011 ikan kerapu yang masuk ke AS minimal yang bisa masuk ke pasar AS berukuran 600 gr per ekor, sementara untuk rajungan yang diperbolehkan masuk minimal berukuran 7 Cm.

“Ini sebenarnya tujuannya baik, salah satunya untuk sustainable,” kata Thomas.

Menurutnya alasan AS ini cukup beralasan karena selama ini ikan kerapu yang dibudidayakan maupun kepiting yang ditangkap tak mempertimbangkan ukuran. Sementara pelaku pasar dalam hal ini negara importir menuntut faktor kelestarian (sustainable).

“AS tak mau beli yang kecil, sementara secara prinsip orang membeli ikan untuk makan dagingnya bukan tulang, kalau di kita itu yang masih kecil-kecil saja sudah ditangkap dibuat jadi ikan asin,” katanya.

Selain itu kata Thomas, dari sisi nelayan maupun pembudidaya ikan, langkah ini bisa meningkatkan pendapatan karena ikan yang dijual lebih besar ukurannya.
Sehingga kata dia, pengetatan ini harus mendapat dukungan dari pelaku perikanan maupun regulator meski harus ada penyesuaian.

“Kesiapannya kalau memang harus begitu, waktu budidaya harus disesuaikan, masalah pakannya, pembiayaan dari bank, sementara dari aturannya akan memakai ketentuan kementerian kelautan dan perikanan,” jelas Thomas.

Selama ini ekspor ikan Indonesia ke AS khusus untuk kepiting segar dan dingin di 2010 mencapai US$ 26,8 juta, kepiting beku US$ 47,46 juta dan kepiting kaleng US$ 134,1 juta.

“Dari dari data yang ada tren ekspor terus meningkat termasuk ikan budidaya,” katanya.
(hen/dnl)

Tags:
April 4, 2011

Tergantung Impor, Industri Pengolahan Tertekan

ERIKANAN
Tergantung Impor, Industri Pengolahan Tertekan
KOMPAS/BM LUKITA GRAHADYARINI
Puluhan ton udang vaname dipanen di lokasi tambak Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLU-PPB) Karawang, Jawa Barat, Minggu (3/4).
Jakarta, Kompas – Pelaku industri perikanan nasional mendesak pemerintah untuk membenahi produksi perikanan nasional. Tanpa hal itu, upaya pengendalian impor ikan yang sedang didorong pemerintah saat ini dapat menjadi bumerang bagi industri pengolahan ikan yang masih bergantung pada impor ikan.

Ketua Harian Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya, akhir pekan lalu, mengungkapkan, industri pengalengan ikan masih bergantung pada bahan baku ikan impor. Sebab, produksi nasional tidak mampu mencukupi kebutuhan bahan baku pabrik.

”Hingga saat ini, tidak ada desain pengolahan ikan yang terencana dan sejalan dengan produksi perikanan,” ujar Ady.

Industri pengalengan cakalang misalnya, membutuhkan bahan baku 300.000 ton per tahun. Namun, pasokan dari dalam negeri hanya 120.000-140.000 ton atau 40 persen dari kebutuhan pabrik. Akibatnya, kekurangan 60 persen bahan baku dipenuhi dari impor ikan.

Sementara itu, kapasitas terpasang industri pengalengan sarden berkisar 150.000 ton dengan pasokan bahan baku lokal hanya 70.000-100.000 ton per tahun. Dalam satu tahun terakhir, pasokan bahan baku lokal untuk pengalengan sarden terus merosot, khususnya ikan lemuru.

”Keberlangsungan industri pengolahan ikan sangat penting untuk mendorong nilai tambah. Kenyataannya, industri pengolahan seolah dibiarkan bertempur sendiri menghadapi krisis bahan baku,” ujarnya.

Daya saing

Ady menambahkan, kendala bahan baku dalam jangka menengah akan mematikan daya saing industri pengolahan nasional. Sementara itu, negara-negara produsen ikan olahan siap mengisi pasar Indonesia. Filipina dan Australia, misalnya, telah siap memasok ikan sarden kaleng ke Indonesia.

Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan redesain produksi, distribusi, peningkatan kualitas produk ikan, serta memperkuat pasar konsumsi dalam negeri. Tanpa pembenahan, industri perikanan nasional terancam semakin sulit berdaya saing.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Nikijuluw, mengakui, dalam dua tahun terakhir, kapasitas produksi unit pengolahan ikan (UPI) hanya 30 persen dari kapasitas terpasang.

(LKT)

Tags: