Posts tagged ‘Marine’

March 31, 2011

Jakarta Drifts Into Protectionism

  • OPINION ASIA Asia Wallstreet Journal MARCH 30, 2011, 1:28 P.M. ET

Jakarta Drifts Into Protectionism

Archipelagos depend on efficient shipping, and for that reason they sometimes foster world leaders in the industry—think Greece. But when government steps in to promote shipping, both the industry and the wider economy start taking on water. Now there’s a tear in Indonesia’s hull.

Our story begins in the early 2000s when the Indonesian National Shipowners Association lobbied for a cabotage law—restricting domestic trade to domestic carriers—to shield them from foreign competition. At that time, foreign-flagged vessels carried about half of the country’s internal cargo. Ironically enough, Indonesian shippers had trouble competing because of protectionism: Local shipbuilders had won a steep tax on imported ships to bolster their industry.

1indonesia

Associated PressWorkers load sacks of cement onto a cargo ship at Sunda Kelapa port in Jakarta, Indonesia.

1indonesia

1indonesia

The government’s solution was more protectionism. In 2005, President Susilo Bambang Yudhoyono issued a decree to ban foreign-owned and foreign-flagged vessels from Indonesian waters within three years. This unrealistic timetable was superceded by a law passed in 2008 that granted an additional three-year transition period. As the deadline approaches, the proportion of freight carried on locally owned ships has been rising, which has prompted some to call the policy a success.

Not so fast. The U.S. offers a lesson in the costs of cabotage. Anyone who has been to Hawaii knows how expensive ordinary goods are there. That’s due to the 1920 Jones Act that requires the ships from carrying goods between U.S. ports be built in the U.S., owned by American companies and even crewed by Americans. Unfortunately for Americans, the law was grandfathered by the World Trade Organization and is protected by domestic interests. The law also hampered the response to the oil spill in the Gulf of Mexico last year, since it encompasses vessels used to exploit offshore oil and gas.

At least Indonesia dodged that bullet earlier this month when parliament allowed an exception for the energy industry. The oil and gas companies need to move sophisticated and expensive ships such as drilling rigs, seismic vessels and cable layers in and out of the country as they are required. The uncertainty over whether these ships would have to leave as of May 7 delayed investment. Parliament only acted after a government regulator predicted late last year that 20% of the country’s gas production would be lost if the law was not amended. Other officials warned of a loss of $7 billion in revenue and $13 billion in investment.

Now that energy is safe, however, there is a danger that the even greater long-term losses from the cabotage law will be forgotten. The barrier to entry will inevitably lead to higher shipping rates. But there are other hidden shoals. It’s often forgotten that shipping is not as simple as filling the hold with goods and setting sail. The maritime industry is supported by a complex but invisible web of finance and insurance for both ships and cargo which naturally clusters in jurisdictions with low costs and a predictable rule of law. Indonesia by contrast suffers from high taxes, a corrupt bureaucracy and an underdeveloped judiciary, all of which add costs.

Indonesia’s business elite will no doubt continue to thrive nevertheless, as even more government intervention is granted to compensate for the loss of competitiveness caused by cabotage. It is consumers who will ultimately pay through reduced buying power and lower standards of living. Indonesia could use the sea to help transport its people out of poverty, but instead it is charting a course for lost growth.

 

Advertisements
Tags:
March 29, 2011

Ikan Kembung Impor Dibalikkan ke Negara Asal Paling Lambat 7 April

Pejabat negara ( yang mikirnya hanya kenaikan gaji + tunjangannya) pekerjaannya hanya membuat kelompok masyarakat sulit. Contohnya ya ini ..Ikan kembung diobjekan untuk diimpor, mereka tidak peduli nasib nelayan dan para penangkar ikan bangsanya sendiri. Minta ampun deh !

++++

Selasa, 29/03/2011 15:03 WIB
Ikan Kembung Impor Dibalikkan ke Negara Asal Paling Lambat 7 April
Rachmadin Ismail – detikFinance

Bogor – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad berjanji akan re-ekspor ikan impor yang tertahan di beberapa pelabuhan di Tanah Air. Ikan-ikan itu akan dikembalikan ke negara pengirim paling lambat 7 April 2011.

“Sekarang mau saya re-ekspor sendiri. Re-ekspor kembali, paling lambat tanggal 7 April. Kemarin kita rapat dengan Bea Cukai mereka siap memberikan dukungan,” kata Fadel di Istana Bogor, Selasa (29/3/2011).

Ia mengatakan saat ini sebanyak kurang lebih 200 kontainer ikan impor masih tertahan di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak Semarang.

“Bisa bayangkan ratusan kontainer masuk ke kita bertahun-tahun, maka habislah nelayan kita,” katanya.

Fadel mengatakan dirinya masih terus mendapat protes dari pihak-pihak yang merasa terusik terhadap penggagalan pemasukan ikan impor tersebut. Ia pun terus menepis alasan para importir yang ngotot langkah impor ikan bagian dari perdagangan bebas.

“Mereka ribut ke saya. sakarang mereka ribut ke saya karena ada perdagangan liberal, saya mengerti pasar bebas, tapi mau saya pasar bebas itu terkendali. dan membuat rakyat saya sejahtera,” katanya

Dikatakannya sikapnya terhadap ratusan kontainer ikan impor, tetap akan mengekspor balik ikan-ikan tersebut.

“Kalau mereka (importir) nggak mau (re-ekspor) apa boleh buat, bisa kita musnahkan atau apa,” katanya.
(hen/dnl)

 

++++++

 

IMPOR IKAN

Stop Ikan “KW2” Masuk

Penahanan ribuan ton ikan impor beku dan segar yang masuk ke Indonesia membuat kita tersentak. Tercengang bukan saja karena banyaknya volume ikan impor tersebut, melainkan juga karena jenis-jenis ikan itu sesungguhnya banyak dihasilkan di dalam negeri.

Belum lama ini, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan memusnahkan 525 lele di Entikong, Kalimantan Barat. Lele-lele itu berpenyakit.

Sebanyak 200 kontainer berisi 5.300 ton ikan beku ditahan di Pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, dan di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ikan beku itu ditahan karena tidak memiliki izin impor.

Mayoritas berupa ikan kembung, layang, teri, tongkol kecil, sampai ikan asin. Di kalangan masyarakat, ikan kembung, teri, tongkol dan ikan asin banyak dikonsumsi karena harganya relatif terjangkau. Namun, secara prestise, ikan-ikan laut tersebut kalah ”kelas” dibandingkan ikan kakap, tuna, dan kerapu yang banyak diekspor. Tak dimungkiri, membanjirnya ikan ”kualitas dua” (KW2) ke dalam negeri karena harganya lebih murah.

Sebagai ilustrasi, harga ikan kembung impor dari China berkisar Rp 5.000 per kilogram, sedangkan ikan kembung lokal Rp 20.000 per kilogram. Harga lele dari Malaysia Rp 8.000-Rp 15.000 per kilogram, sedangkan harga lele di Kalimantan Barat Rp 20.000-Rp 25.000 per kilogram.

Di sinilah ironis negeri kita. Perairan Indonesia dengan beragam jenis ikan belum mampu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mutu baik dan harga terjangkau. Akankah kita membiarkan ikan impor berpenyakit itu masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat kita?

Indonesia dikenal ketat menyeleksi ikan-ikan yang akan diekspor. Patuh mengikuti standar mutu dan keamanan produk perikanan yang disyaratkan oleh negara-negara importir. Tidak hanya kesehatan ikan, tetapi juga lingkungan, dan asal ikan. Saatnya menerapkan parameter yang sama untuk mutu dan keamanan produk perikanan dalam dan luar negeri.

Juga ada pekerjaan besar dan mendesak bagi pemerintah untuk mendorong efisiensi usaha perikanan dengan menekan biaya produksi, baik di sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Daya saing hanya bisa dicapai dengan menekan biaya produksi. Tanpa itu semua, ketergantungan impor ikan sulit diatasi. Jangan lagi pasar kita menjadi ”tong sampah” atas ikan impor yang tidak bermutu! (BM Lukita Grahadyarini)


Tags:
March 29, 2011

Nelayan Indramayu Keluhkan Pemerasan di Tengah Laut

Nelayan Indramayu Keluhkan Pemerasan di Tengah Laut

SELASA, 29 MARET 2011 | 19:26 WIB

Nelayan mengangkat ikan hasil tangkapan. TEMPO/Fahmi Ali

 

TEMPO InteraktifIndramayu – Nelayan Indramayu mengeluhkan banyaknya pemerasan yang dilakukan oknum petugas keamanan di tengah laut.

“Pemerasan itu terutama banyak terjadi di perairan Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau,” katanya Kajidin Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Kabupaten Indramayu dalam diskusi Masalah Perizinan dan Keamanan di Laut bagi Nelayan Indramayu, Selasa 29 Maret.

Menurut Kajidin para oknum tersebut mengaku dari kesatuan polisi air dan udara setempat. Mereka meminta uang dengan alasan para nelayan tidak memiliki kelengkapan surat izin berlayar.
Padahal untuk pengurusan izin surat-surat itu tidaklah mudah.

Untuk sebuah surat izin berlayar, para nelayan harus mengurusnya dari Kabupaten hinga Provinsi. Bahkan ada pula yang harus diurus ke Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. “Kira-kira ada 10 macam surat izin yang harus kami urus,” katanya.

Saat nelayan sudah berniat baik untuk mengurus berbagai macam perizinan, berbagai kendala birokrasi selalu menghadang. “Kami bahkan sampai harus menunggu hingga 3 bulan untuk mengurus segala macam surat,” katanya. Biayanya pun tidak sedikit, mencapai hingga Rp 20 juta untuk semua perizinan tersebut.

Karena prosesnya yang lama, nelayan pun dibekali dengan surat keterangan dari instansi terkait. “Tapi surat keterangan itu tidak berlaku di tengah laut,” katanya. Oknum petugas tetap saja menangkap kapal mereka dan kemudian meminta uang.

Sirad, seorang nelayan pun mengungkapkan jika nelayan tidak mau memberi uang, maka oknum petugas itu akan menyita perbekalan nelayan terutama solar untuk bahan bakar kapal. “Padahal di laut pun kami harus berhadapan dengan para perompak serta gelombang tinggi yang bisa membahayakan nelayan,” katanya.

Kepala Kepolisian Resor Indramayu, Ajun Komisaris Besar Rudi Setiawan, menyesalkan adanya pemerasan yang dilakukan oknum petugas. “Kami minta untuk memperhatikan dengan seksama tanda-tanda dari oknum yang memeras tersebut untuk bisa dilaporkan,” katanya.

Adapun Wakil Komandan Lanal Cirebon, Mayor Murdoko berjanji akan menindaklanjuti laporan nelayan. “Jika ada oknum yang melakukan pemerasan, laporkan kepada kami,” katanya.

 

Tags:
March 27, 2011

Tanjung Perak Siap Tandingi Pelabuhan Singapura

Semoga bisa segera terlaksana., karena sampai sekarang belum ada satu pelabuhan di Indonesia yang bertaraf internasional. KONYOL khan
++++
Tanjung Perak Siap Tandingi Pelabuhan Singapura
24/Mar/11 14:03, http://www.pp3.co.id sumber: 0

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya siap menandingi pelabuhan internasional di Singapura pada tahun 2013, peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana infrastruktur yang ada.

“Kami sudah memulai pengerjaan beberapa penambahan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Perak yang diharapkan bisa mempercepat kegiatan bongkar muat,” kata Direktur Operasi dan Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Faris Assegaf, di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, selama ini Pelindo I-IV adalah penyelenggara pelabuhan. Namun, sejak tahun ini sudah berstatus menjadi Badan Usaha Pelabuhan. Bahkan, memiliki tugas sebagai terminal operator termasuk menjalankan kegiatan bongkar muat.

“Sehubungan dengan dikeluarkannya Sispro oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak yang mengatur hubungan kerja antara BUP dan PBM, kami sebagai BUP harus mengubah sispro lama sesuai kondisi sekarang,” ujarnya.

Mengenai adanya perubahan tersebut, jelas dia, sempat terjadi salah persepsi yakni semua perusahaan bongkar muat (PBM) tidak boleh operasi. Namun, kini semua PBM bisa menjalankan kegiatan bongkar muat melalui kerja sama dengan BUP, termasuk Pelindo.

“Apalagi dengan adanya 98 PBM di Tanjung Perak, dimana 55 PBM di antaranya membentuk konsorsium yang mandiri dan bukan bentukan Pelindo,” katanya.

Terkait upaya percepatan dan peningkatan aktivitas bongkar muat di Tanjung Perak, dalam dua bulan ke depan sejumlah gudang di pelabuhan terbesar kedua nasional tersebut akan dibongkar.

“Selain itu, kami berencana menambah dua hingga tiga unit peralatan bongkar muat ‘HMC’ yang akan dioperasionalkan di Dermaga Jamrud,” katanya.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan untuk menjadi pelabuhan internasional, ada sejumlah fasilitas yang harus dibenahi. Salah satunya kedalaman laut ‘draft’ harus mencapai antara minus 16 hingga minus 19 “Low Water Spring” (LWS).

“Pendalaman alur di Tanjung Perak perlu segera direalisasi mengingat kini ‘draft’ di sana masih antara minus 9-11 LWS. Bahkan, lebar alur wajib ditambah jadi 200 meter dari kondisi sekarang yang hanya 100 meter,” katanya.

Langkah percepatan tersebut, lanjut dia, akan semakin memudahkan kapal generasi keenam dan ketujuh yang memiliki “draft” minus 16-19 LWS merapat ke Tanjung Perak. Sementara, kini yang mampu ditampung pelabuhan itu maksimum kapal generasi keempat dengan “draft” minus 9-12 LWS.

“Cita-cita kami pelabuhan tanjung perak ini dapat menyaingi Singapura. Jika itu terjadi maka arus barang dari pasar internasional di sini semakin lancar dan bermuara pada meningkatnya minat penanam modal berinvestasi di Jatim,” katanya.

 

Tags:
March 11, 2011

Sektor Perikanan Masih Kekurangan Pasokan BBM bersubsidi

Sektor Perikanan Masih Kekurangan Pasokan BBM bersubsidi
JUM’AT, 11 MARET 2011 | 11:49 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO Interaktif, Jakarta – Sektor perikanan masih kekurangan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi untuk melaut khususnya bagi nelayan. Dari kebutuhan BBM sebanyak 2,5 juta kiloliter per tahun itu, hanya 40 persen yang baru tersedia dan bisa diakses nelayan melalui Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan (SPBN).

Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad menyatakan, dari kebutuhan 2,5 juta kiloliter itu sektor perikanan hanya mendapat jatah 1,5 juta kiloliter. “Sisanya saat ini sedang dicoba untuk menggunakan bahan bakar gas atau LNG,” katanya hari ini.


Kebutuhan BBM bersubsidi nelayan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan untuk sektor perikanan tangkap sebanyak 1,9 juta kiloliter dan untuk sektor perikanan budidaya sebanyak 561 ribu kiloliter.

Karena itulah, kata Fadel, pemerintah tengah mengajukan permohonan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menambah pasokan subsidi BBM bagi nelayan. Untuk menambah pasokan tersebut, Kementerian meminta peningkatan anggaran sebesar Rp 3 triliun.

Kenaikan anggaran selain untuk menambah pasokan BBM subsidi perikanan juga untuk membangun Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan terutama di di titik-titik pelabuhan ikan. Saat ini baru ada 248 unit Solar Packed Dealer untuK Nelayan, dan 25 yang mati suri karena stok kurang dan masalah izinnya.

Dia menambahkan, dengan tersedianya pasokan BBM bersubsidi perikanan ini, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebab, jumlah nelayan miskin yang biasanya hidup di pesisir mencapai 7,9 juta orang, sehingga mempengaruhi kesejahteraan 2,19 juta kelompok keluarga nelayan.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sudirman Saad, menyatakan dibutuhkan dana Rp 800 juta untuk membangun sebuah SPDN dibutuhkan dana Rp 800 juta dengan kapasitas 42 kiloliter per hari. Pemerintah menargetkan membangun 400 SPDN hingga 2014 melalui tender terbuka.

ROSALINA

Tags:
March 7, 2011

Fadel Janjikan Anggaran Rp 985 Miliar untuk Realisasikan Lumbung Ikan

Fadel Janjikan Anggaran Rp 985 Miliar untuk Realisasikan Lumbung Ikan
Senin, 7 Maret 2011 | 16:38
KKP ingin hasil tangkapan ikan tidak begitu saja diekspor secara gelondongan tetapi diolah terlebih dulu sehingga produk perikanan tersebut memiliki nilai tambah.

AMBON – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menjanjikan dana Rp 985 miliar pada 2011 untuk merealisasikan konsep Maluku sebagai lumbung ikan nasional yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon pada 3 Agustus 2010.

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu di Ambon, Senin, mengatakan, janji Menteri Fadel tersebut disampaikan saat dia memaparkan konsep strategi dan rencana aksi daerah ini sebagai lumbung ikan kepada Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, pekan lalu.

“Saat itu Menteri Fadel menjanjikan dana Rp 985 miliar untuk tahun anggaran 2011. Hanya saja alokasinya di APBN atau APBN Perubahan itu belum dijabarkan,” ujarnya.

Pastinya, menurut Gubernur, realisasi lumbung ikan tersebut melibatkan kementerian sektoral sehingga perlu adanya sinergitas program.

“Banyak kementerian terlibat di program tersebut dengan koordinatornya Menteri Fadel yang diharapkan dalam waktu dekat telah direalisasikan,” katanya.

Gubernur menjamin perangkat daerah di Maluku siap mengemban tanggung jawab untuk merealisasikan program lumbung ikan tersebut.

“Kami pada prinsipnya telah siap mengemban tugas mewujudkan Maluku menjadi lumbung ikan nasional karena terpenting alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk merealisasikan konse strategi dan rencana aksi,” ujarnya.

Gubernur mengakui konsep strategi dan rencana aksi lumbung ikan sebenarnya telah diserahkan kepada Menteri Fadel pada November 2010, tapi berbagai kesibukan tugas sehingga baru bisa dipaparkan di Jakarta pada pekan lalu.

“Tim pakar dari IPB yang dikoordinir Prof.DR.Ir.John Haluan, M.SC telah mempresentasikannya di Ambon pada 9 Oktober 2010, selanjutnya dimantapkan dengan pakar kelautan dan perikanan dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon sehingga program tersebut siap dikembangkan,” katanya.

Maluku memiliki laut seluas 658.294,69 km2 atau 92,4 persen dari wilayah 712.479,65 km2 dengan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Potensi lestari ikan sebesar 1,64 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan 300 – 500 ton per tahun. (tk/ant)

Tags:
February 14, 2011

Pemerintah Rancang Proyek Perikanan Rp 2 Triliun di Morotai

Pemerintah Rancang Proyek Perikanan Rp 2 Triliun di Morotai
SENIN, 14 FEBRUARI 2011 | 13:24 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pemerintah pusat saat ini tengah merancang proyek Megaminapolitan atau pembangunan skala besar bidang perikanan dan kelautan di Pulau Morotai, Maluku. ”Anggaran keseluruhan (Megaminapolitan) mencapai US $ 5-6 miliar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Senin (14/2).
Menurut Fadel, pada tahap pertama selama tiga tahun dianggarkan dana sebesar Rp 2 triliun atau US4 2 miliar. “Dimulai tahun ini,” katanya.

Keberadaan Megapolitan diharapkan untuk meningkatkan produksi perikanan di dalam negeri. Juga untuk mendukung rencana kebijakan pemetintah menerapkan larangan ekspor ikan gelondongan.

Kata Fadel, Pulau Morotai dipilih karena merupakan daerah baru dan strategis, serta bagian dari percepatan pengembangan pembangunan di Indonesia Timur. “Pulai ini lebih kecil dari Pulai Bali, dan sepuluh kali lebih (besar) dari pulau Batam,” ujar Fadel. Luas pulau Morotai sekitar 1.800 km persegi, berada di bagian utara Halmahera.

Pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah merancang konsep Megaminapolitan. Fadel berujar, konsep ini berbeda dari program Minapolitan. “Kalau Minapolitan itu kawasan, kalau ini (Megaminapolitan) seluruh wilayah,” ujar fungsionaris Partai Golkar ini. Minapolitan direalisasikan tahun lalu di 28 kabupaten.

“Secara bertahap sekarang gubernur dan aparatnya sedang menyiapkan konsep kerjanya,” katanya. Dia mengatakan pemerintah daerah memiliki hambatan di lapangan, khsususnya ketersediaan peralatan untuk investasi. “Kita bikin terobosan, supaya dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.”

Pada tahap pertama, pemerintah akan mengembangkan hotel berbintang lima, mengembangkan industri-industri perikanan dan pelabuhan perikanan, serta merencanakan penerbangan langsung internasional ke Morotai. “Kita akan mengatur hubungan penerbangan langsung dari Taipe ke Morotai,” ungkapnya.

Mantan Gubernur Gorontalo ini mengatakan, akan bertemu dengan tokoh dan pengusaha di Taiwan. Pemerintah akan mengajak para pengusaha tersebut agar dapat memanfaatkan konsep Megaminapolitan. “Tidak hanya oleh pengusaha Taiwan, tapi juga pengusaha dalam negeri,” Fadel menambahkan.

Rusman Paraqbueq

Tags:
February 9, 2011

Indonesia Belum Bisa Jadi Negara Maritim

Kompas 9 Februari 2011

KELAUTAN

Indonesia Belum Bisa Jadi Negara Maritim
Jakarta, Kompas – Hingga kini Indonesia belum mampu menjadi negara maritim. Salah satu indikator negara maritim adalah kemampuan mengelola kekayaan laut dan menjamin keamanan laut.

Demikian dikemukakan anggota Dewan Kelautan Indonesia, Hasjim Djalal, dalam seminar ”Dari Laut Kita Jaya: Membangun Ekonomi Berbasis Kelautan” yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta, Selasa (8/2).

Hasjim mengemukakan, terdapat sejumlah tantangan mendasar bagi Indonesia jika ingin berpaling membangun ekonomi berbasis kelautan dan menuju negara maritim.

Persoalan yang harus dipecahkan mulai dari identifikasi kekayaan laut di permukaan dan dasar laut, pemanfaatan kekayaan, pemberdayaan nelayan, sampai masalah keamanan dan penuntasan batas-batas wilayah.

Pengelolaan laut juga membutuhkan sinergi dengan pengelolaan darat mengingat laut memegang makna filosofis sebagai pemersatu wilayah Tanah Air.

Salah satu wujud dari konektivitas itu adalah memperkuat pelayaran dan perhubungan antarwilayah.

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono, saat membuka seminar 60 tahun FE UI, menyerukan agar hubungan laut antarpulau di Indonesia diperkuat karena hal itu akan mampu mendorong penyatuan ekonomi Indonesia.

Kesatuan ekonomi ini, kata Wapres, berguna untuk memberi isi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boediono melihat, sebelum mewujudkan hubungan antar pulau di Tanah Air, hal yang perlu segera dikerjakan ialah membangun titik-titik pertumbuhan.

Namun, Boediono mengingatkan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan perlu pula dimasukkan dalam upaya membangun ekonomi kelautan. ”Ada banyak kantong kemiskinan nelayan yang tersebar. Interkoneksi tadi harus juga mampu membuat kantong-kantong itu terlibat dalam proses ekonomi,” ucapnya.

Ia lantas menggarisbawahi pentingnya koneksi pusat pertumbuhan di sebuah pulau dengan kawasan pedalaman dan kantong kemiskinan di pulau itu. ”Koneksi tidak hanya antartitik pertumbuhan, tetapi juga antara pusat dan sekitarnya,” katanya.

Dengan konteks besar menyatukan ekonomi Indonesia berbasis kelautan itulah, penggarapan potensi laut, seperti rumput laut, dapat dikerjakan dengan baik.

Guru Besar FE UI Sri Edi-Swasono mengemukakan, laut memegang peranan strategis tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga sebagai kepentingan politik, keamanan, pertahanan.

Kebijakan pengelolaan laut harus diarahkan agar ada sinergi antarwilayah dan antarpemerintah pusat dan daerah mengingat peran laut sebagai pemersatu wilayah antarpulau.

”Otonomi daerah jangan sampai mengapling-apling laut. Kapling-kapling laut hanya akan menghancurkan persatuan,” ujarnya.

Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Tridoyo Kusumastanto mengemukakan, pengelolaan laut memerlukan sinergi tata ruang laut dengan daratan. Sinergi ini akan mendorong pengelolaan laut secara berkelanjutan, termasuk memetakan tingkat sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan rakyat.

Ada tujuh sektor dalam bidang ekonomi kelautan, yakni transportasi laut, industri maritim, perikanan, energi dan sumber daya mineral, wisata bahari, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Pengelolaan laut tidak terpisahkan dengan daratan.

Perhitungan tahun 2005 menunjukkan, sektor perikanan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi, yakni 14,02 persen.

Upaya mendorong sinergi lintaskementerian, ujar Tridoyo, semakin mendesak mengingat pengelolaan laut selama ini cenderung parsial. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum guna menjamin koordinasi yakni UU Kelautan.

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS mengemukakan, pengelolaan laut masih dihadapkan pada masalah keamanan yang kompleks. Masalah keamanan yang masih berlangsung di antaranya penangkapan ikan ilegal, pencemaran laut, dan pemanfaatan laut untuk jalur kejahatan. (LKT/ATO)

Tags:
January 9, 2011

Jasa PT Dok Dimanfaatkan 18 Kapal

Jasa PT Dok Dimanfaatkan 18 Kapal
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Ilustrasi
MINGGU, 9 JANUARI 2011 | 20:32 WIB
LAMONGAN, KOMPAS.com – Sejak Juli 2010 lalu, sudah ada 18 kapal besar yang memanfaatkan jasa perbaikan milik PT Dok Pantai Lamongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sampai saat ini PT DPL belum beroperasi secara penuh, namun dok perbaikannya sudah bisa difungsikan.

Direktur PT Dok Pantai Lamongan (DPL) Johanes Titus Minggu (9/1/2011) menyebutkan, dua kapal dengan nama lambung Bali Gianyar dan Global saat ini sedang diperbaiki.

“Total kapal yang memanfaatkan jasa DPL untuk diperbaiki sebanyak 18 unit. Sekarang masih tahap uji coba, setelah nanti secara administrasi, maupun teknis produksi sudah sempurna, kami akan segera beroperasi secara penuh,” kata Titus.

Menurut dia, perkembangan industri maritim, dalam hal ini industri pelayaran sangat cepat. Namun jumlah galangan kapal untuk perbaikan sangat terbatas, sehingga seringkali kapal harus mengantre untuk melakukan perbaikan.

“Selama ini kapasitas kapal dan galangan yang ada sangat tidak sebanding. Padahal kapal penumpang tiap tahunnya harus mengantongi izin layak laut. Pasar dok saat ini sangat prospektif, baik untuk kapal baru maupun untuk yang melakukan perbaikan,” paparnya.

Namun akibat kedalaman laut tidak memadai untuk menggunakan dok kolam atau graving dok, PT DPL membangun sleep way (dok tarik dengan menggunakan sistem air bag, semacam balon yang dipompa dengan panjang mencapai 20 meter).

Balon itu digunakan sebagai bantalan untuk menarik kapal ke daratan tempat perbaikan. PT DPL saat ini sedang membangun unit sleep way yang kedua.

Titus menjelaskan Jawa Timur dan Lamongan berpeluang untuk menjadi kawasan khusus bagi industri maritim. “Jatimlah pusatnya SDM kemaritiman terlebih dengan adanya laboratorium Hidrodinamika terbesar di ITS, dan design centre perkapalan jugaada di Jatim,” ujar Titus.

Masyarakat tidak perlu khawatir, semua proses perbaikan oleh PT DPL dilakukan di darat mulai dari proses pengelasan dan pengecatan. Limbah yang dihasilkan PT DPL merupakan seperti besi, potongan plat, dan minyak semuanya dapat didaur ulang.

Bupati Lamongam Fadeli melihat perkembangan investasi di wilayah pantura Lamongan semakin pesat. Salah satunya, PT DPL yang merupakan bengkel bagi perbaikan kapal yang mengalami kerusakan.

Kompas Adi Sucipto
Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2011/01/09/20322444/Jasa.PT.Dok.Dimanfaatkan.18.Kapal-5

Tags:
November 19, 2010

Indonesian Shipping Law to Make Waves in New Enforcement

Indonesian Shipping Law to Make Waves in New Enforcement
John Berthelsen | November 18, 2010
A domestic flagged oil tanker berthed at the Port of Tanjung Priok, in Jakarta. Starting in January, all commercial vessels operating in Indonesian waters must fly the local flag. (Bloomberg Photo/Dimas Ardian)

Related articles
Irish Move Toward Accepting Big Bailout 9:22pm Nov 18, 2010
US Blamed for Unrelenting Inflation in China 7:05pm Nov 18, 2010
In India, Public Frustration With Entrenched Bribery Boils Over on Blockbuster New Web Site 6:51pm Nov 18, 2010
General Motors Ends Government Control With $23b Stock Offer 5:30pm Nov 18, 2010
US Congress Urged to Act on China 4:34pm Nov 18, 2010
Share This Page

Post a comment
Please login to post comment

Comments
Be the first to write your opinion!
Hong Kong. Starting in January, all commercial vessels operating domestically in Indonesian waters will be required to fly the Indonesian flag under a 2005 law just coming into effect.

Shipping industry executives say some 80 percent of the vessels servicing Indonesia’s offshore oil and gas industry carry foreign flags, primarily Singaporean, and the change could increase costs and cause chaos, especially for the local energy industry.

Hatta Rajasa, the coordinating minister for the economy, earlier this month told reporters the government was seeking to revise the laws because of their potential to damage oil production.

The change to the Shipping Law was made in 2005 under the principle of cabotage, which restricts foreign operators from domestic trading in another country’s coastal and interior waters.

Enforcement has been delayed for years, a foreign shipping executive said, but now officials have decided to clamp down.

Foreign investors in Indonesian shipping companies face a cap of 49 percent ownership, with the local partner holding 51 percent. Under the law, all domestic commodities shipments must be made by Indonesian flag carriers.

Thus, in addition to the offshore oil and gas industry, executives say, dry bulk cargo and palm oil could also be affected, possibly driving up prices.

Diplomats and foreign companies have complained that the change is simple protectionism and Indonesian companies seem poised to try to gain from the changes.

Wintermar Offshore Marine is launching an initial public offering this month, while Berlian Laju Tanker recently announced plans to increase its fleet by seven ships.

Indonesia is not alone in protecting its maritime industry. The United States requires domestic cargo to be carried on ships owned at least 75 percent by Americans.

Foreign shipping companies are said to be looking for a solution. Building new fleets in Indonesia is too expensive, so shipping industry sources say companies are trying to re-register vessels under the Indonesian flag.

“More tankers are getting reflagged as Indonesian ships,” the finance executive said. “But that isn’t as simple as just changing the home port name on the back of the ship. When you change flag status, the regime under which you operate changes.”

In Indonesia, weak enforcement of maritime law and difficulties in finding affordable maritime financing are a problem, the executive said, meaning the business is more expensive under the Indonesian flag.

“We are keen to do business in Indonesia but the amount of capital the bank has to allocate is much higher than the average shipping contract across the board. There is a knock-on effect across the industry,” he said.

Asia Sentinel

Tags: