Posts tagged ‘policy’

July 6, 2015

Standar Penanganan Krisis di Bandara Tidak Ada

Konyol !

Fasilitas Publik Kerap Terbakar

JAKARTA, KOMPAS — Setelah pasar di beberapa daerah, mal, dan bus transjakarta berikut haltenya, kini salah satu fasilitas publik di Bandar Udara Soekarno-Hatta terbakar. Kementerian Perhubungan meminta agar bandara ini segera memiliki standar operasi penanganan krisis.

Ribuan  calon penumpang tertahan di pintu masuk Terminal 2 setelah JW Sky Lounge di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, terbakar Minggu (5/7) pagi. Akibat kebakaran itu, sekitar 80 penerbangan mengalami penundaan karena sistem check-in  penumpang terganggu.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTORibuan calon penumpang tertahan di pintu masuk Terminal 2 setelah JW Sky Lounge di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, terbakar Minggu (5/7) pagi. Akibat kebakaran itu, sekitar 80 penerbangan mengalami penundaan karena sistem check-in penumpang terganggu.

Setidaknya, menurut data Kementerian Perdagangan, sudah 48 pasar terbakar. Beberapa di antaranya terbakar tahun ini, seperti pasar di Solo, Wonosobo, Balikpapan, Tasikmalaya, dan Semarang. Dua mal di Jakarta juga terbakar dan sejak 2013 sudah sembilan bus transjakarta yang dilalap api.

Minggu (5/7) pagi, salah satu bagian dari Bandara Soekarno-Hatta terbakar. Kebakaran juga bukan hal baru di bandara internasional ini. Tahun 2014, gerai makanan cepat saji dan panel listrik yang berada di ujung area perkantoran Lantai I Terminal 2F bandara terbakar. Gerai makanan cepat saji saat itu terbakar karena kompor listrik bermasalah. Selain itu, bandara ini juga pernah mengalami masalah, seperti listrik padam hingga kerusakan menara pengendali lalu lintas udara.

Dari oven listrik

Kebakaran kemarin terjadi di JW Sky Lounge di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 05.50. Kapolres Bandara Komisaris Besar CH Pattopoi mengatakan, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian. Dalam penyelidikan sementara, api diduga berasal dari oven listrik yang berada di JW Sky Lounge. Sejak pukul 03.00, sudah ada dua karyawan yang bekerja di tempat itu. Mereka mempersiapkan tempat itu sebelum dibuka.

“Sekitar pukul 05.50, mereka melihat ada percikan api dari oven listrik. Mereka lalu melaporkan kepada petugas,” ujar Pattopoi.

KOMPASTVBandara Internasional Soekarno-Hatta dilanda kebakaran, tepatnya di terminal 2 keberangkatan internasional. Kebakaran yang melanda terminal 2E di Area JW Lounge, berdampak pada pemutusan aliran listrik di terminal ini. Dampak dari pemutusan aliran listrik ini menghambat 30 jadwal penerbangan.

Petugas pemadam kebakaran mengatakan, api dengan mudah menjalar ke seluruh area JW Sky Lounge karena beberapa material interior terbuat dari polimer yang mudah terbakar.

Lima mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sekitar pukul 07.30, api dapat dipadamkan. Namun, listrik belum sepenuhnya dihidupkan untuk menghindari gangguan lebih parah.

Semua penumpang di Terminal 2 sempat dievakuasi ke luar. Baru pada pukul 09.30, pintu gerbang dibuka kembali setelah api padam. Meski demikian, gerbang 3 Terminal 2E masih belum bisa digunakan. Penumpang keberangkatan internasional dipindahkan ke Terminal 2D. Penumpang Lion Air dan Malindo Air dipindahkan ke Terminal 3. Pada pukul 14.30, gerbang 3 di Terminal 2E sudah dioperasikan.

Tak menghargai

Melihat kerapnya kasus kebakaran di berbagai fasilitas publik, praktisi manajemen penilaian risiko keamanan dan keselamatan Haryoko R Wirjosoetomo mengatakan, masalah terbesar adalah baik pengelola maupun pengguna fasilitas itu belum mehargai masalah keamanan dan keselamatan.

Ribuan  calon penumpang tertahan di pintu masuk Terminal 2 setelah JW Sky Lounge di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, terbakar Minggu (5/7) pagi. Akibat kebakaran itu, sekitar 80 penerbangan mengalami penundaan karena sistem check-in  penumpang terganggu.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Pemadam kebakaran berusaha memadamkan kebakaran di lounge atau ruang tunggu di terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (5/7). Kejadian diperkirakan terjadi pukul 06.15 sehingga menyebabkan aktivitas keberangkatan pesawat dan penumpang dihentikan sementara.
KOMPAS/HELENA F NABABAN

Menurut Haryoko, masalah tersebut masih dianggap sebagai masalah sepele. “Coba pertanyakan berapa kali latihan penyelamatan di bandara, pasar, dan bus? Apakah ada latihan yang memadai? Bagaimana dengan pengguna dan masyarakat sekitar, apakah paham soal keselamatan dan keamanan? Kejadian itu merupakan kejadian kecil, tetapi terlihat kelimpungan saat penanganan,” katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo menuturkan, berdasarkan audit Kementerian Perhubungan, instalasi listrik di Bandara Soekarno-Hatta memang sudah tua dan perlu direvitalisasi. Pasalnya, sejak beroperasi tahun 1987, instalasi listrik di bandara ini belum direvitalisasi.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi menargetkan, revitalisasi instalasi listrik di Bandara Soekarno-Hatta selesai pada tahun 2016. “Saya sudah buat desainnya untuk seluruh revitalisasi bandara. Semuanya akan dilakukan pada akhir 2016, tetapi khusus untuk listrik akan dikerjakan lebih awal,” ujar Budi.

Pemadam kebakaran berusaha memadamkan kebakaran di lounge atau ruang tunggu di terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (5/7). Kejadian diperkirakan terjadi pukul 06.15 sehingga menyebabkan aktivitas keberangkatan pesawat dan penumpang dihentikan sementara.
KOMPAS/HELENA F NABABAN
Penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan berbagai tujuan domestik dan internasional menumpuk di luar gedung Terminal 2F Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu (5/7). Sejumlah penerbangan Garuda tertunda akibat kebakaran di dalam gedung Terminal Keberangkatan 2E bandara. Kebakaran di JW Lounge diduga karena hubungan arus pendek.
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Standar operasi tak ada

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ketika dihubungi mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menerjunkan tim gabungan untuk memeriksa kelaikan semua gerai komersial yang diusahakan PT Angkasa Pura II. Mulai hari ini mereka akan memastikan bahwa semua gerai komersial memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

Ditjen Perhubungan Udara, menurut Ignasius Jonan, akan memberikan teguran kepada PT Angkasa Pura II untuk membuat prosedur standar operasi dalam penanganan krisis. Standar itu harus memperoleh sertifikasi ISO yang relevan dalam enam bulan ke depan. “Kementerian Perhubungan menyayangkan tidak adanya standar itu dalam penanganan krisis yang terjadi pada sisi darat yang menjadi domain PT Angkasa Pura II,” katanya.

Direktur utama Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan, akibat kebakaran, setidaknya 80 penerbangan mengalami penundaan.

“Kami menggunakan pesawat Boeing 747 seri 400 dengan kapasitas 420 penumpang untuk menangani penundaan. Dengan pesawat ini, kami bisa menampung penumpang dari 3-4 penerbangan,” ujarnya. Pada pukul 17.00 penerbangan Garuda mulai pulih.

Adapun penerbangan internasional lain yang mengalami keterlambatan akibat peristiwa ini adalah China Southern, Xiamen Air, dan Malaysia Airlines. Penundaan keberangkatan dari bandara luar negeri juga terjadi pada beberapa maskapai.

(B06/B12/DEA/JUM/APO/NIK/ARN/MAR)

Advertisements
Tags:
October 22, 2012

Alihkan Subsidi, Bangun Jalan

Senin,
22 Oktober 2012

Knapa  urusan ini jadi bertele tele ?? Padahala masalahnya sudah sangat jelas, bahwa bahan bakar ( konsumsi) tidak boleh disubsidi ! Subsidilah infrastruktur untuk menggiatkan ekonomi.. Githu saja kok repot bener pemerintahan Doktor Susilo Yudhoyono.

Kenikmatan Konsumtif yang Sifatnya Sesaat

Jakarta, Kompas – Pemerintah sudah saatnya memiliki kemauan politik untuk menekan subsidi energi dengan menerapkan kebijakan yang tepat. Alihkan anggaran subsidi energi untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan, serta transportasi publik yang nyaman dan murah.

Ekonom, pelaku usaha, gubernur, dan bankir menegaskan hal itu berkenaan dengan subsidi energi pada RAPBN 2013 yang mencapai Rp 305,9 triliun. Mereka mengatakan, pembangunan infrastruktur di daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyebaran dana subsidi yang lebih adil, meluas.

Mereka juga menekankan perlunya pembangunan infrastruktur transportasi publik yang murah dan nyaman di kota besar. Langkah ini akan mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang pada akhirnya bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menekan subsidi BBM.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, meminta persetujuan tambahan subsidi energi sebesar Rp 103,5 triliun dari pagu anggaran subsidi sebesar Rp 202,4 triliun. Dengan tambahan itu, total subsidi energi tahun 2013 mencapai Rp 305,9 triliun atau 20 persen dari volume belanja APBN.

Kenaikan pagu anggaran subsidi ini disebabkan kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sebesar 43,5 juta kiloliter. Jika pertumbuhan alami konsumsi Premium sebesar 8 persen per tahun, maka tahun 2013 diperkirakan 46,98 juta kiloliter.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, sekitar 70 persen orang yang tidak berhak atas subsidi BBM ikut menikmati subsidi tersebut. Pemilik mobil pribadi setiap hari menikmati subsidi BBM hingga Rp 120.000. ”Sangat tidak adil,” ujar Hatta.

Pencitraan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto, Minggu (21/10), menyatakan, solusi yang relevan untuk menekan subsidi energi dalam konteks periode anggaran tahun depan adalah menaikkan harga BBM. Hal ini disertai dengan menjalankan diversifikasi energi ke gas dan bahan bakar nabati.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Muhammad Ali, Minggu, mengemukakan, pengurangan subsidi energi harus dilakukan untuk mengurangi beban APBN dan optimalisasi pembangunan. Namun, langkah tersebut perlu disertai solusi yang arif agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Muhammad Ali mengatakan, efisiensi bisa dilakukan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga Rp 500-Rp 1.000 per liter bisa menghemat subsidi energi sekitar 15 persen.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Thomas Ola Langodai, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menegaskan, subsidi energi adalah kenikmatan konsumtif yang bersifat sesaat dan tidak berdampak pada perlipatgandaan ekonomi. Politik anggaran APBN yang mengalokasikan subsidi energi hingga Rp 305 triliun justru membuat perekonomian bangsa ini kian menggantung dan lemah kemandiriannya.

Menurut Thomas, alokasi dana subsidi itu setara pembangunan infrastruktur jalan raya 10.000 kilometer. Terkesan, politik anggaran dimaksud lebih merupakan langkah presiden demi pencitraan lebih baik. Sementara sebaliknya secara ekonomi, jelas sebuah bom waktu yang mengabaikan infrastruktur jalan raya untuk pelayanan publik.

Soal politik pencitraan ini, Guru Besar Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Ahmad Erani Yustika, menilai, sulit untuk memperhitungkan Presiden Susilo bambang Yudhoyono akan menghentikan pembengkakan subsidi dalam struktur anggaran negara. Hal itu disebabkan tahun depan (2013) akan menjadi tahun politik karena sudah mendekati pemilu sehingga akan sulit bagi Presiden mengambil tindakan yang dapat merugikan praktik pencitraannya dan kepentingan pencitraan partai.

Sementara Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menekankan, dana subsidi energi ini bisa dialihkan ke sektor lain, seperti infrastruktur dan pendidikan. Rudy setuju harga BBM yang ada saat ini dinaikkan asal dicapai harga rasional.

”Saya sarankan untuk BBM bersubsidi, disparitasnya (harga) dicabut saja, tapi kita mendapatkan harga rasional. Kemudian jenis BBM-nya (Pertamax) kita turunkan oktannya sehingga kita bisa dapat jenis biasa, seperti Premium, tapi harganya rasional,” ujar Rudy yang juga Ketua Forum Komunikasi Gubernur Se-Kalimantan di Banjarmasin.

Transportasi publik

Dengan pengajuan kenaikan pagu subsidi BBM yang demikian besar, jelas pemerintah belum memikirkan upaya pembangunan transportasi publik yang bisa ikut menekan konsumsi BBM, sekaligus mengurai kemacetan lalu lintas yang akut di kota besar seperti di Jakarta.

Padahal, jika pemerintah pro terhadap kebijakan publik dengan mengalihkan 20 persen hingga 30 persen dari total pagu subsidi energi tahun 2013 untuk pembangunan transportasi publik, paling tidak ada anggaran

Rp 60 triliun hingga Rp 90 triliun. Angka ini sudah lebih dari cukup untuk membangun sistem transportasi yang kuat dan murah.

Mengutip keterangan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo, biaya pembangunan MRT per kilometer sebesar Rp 938 miliar tahun 2012. MRT Jakarta ini dibuat dalam konsep kereta bawah tanah (38 persen) dan layang (62 persen). Dengan konsep tersebut, paling tidak dihabiskan investasi Rp 13,9 triliun untuk jarak tempuh 15,7 kilometer. Namun, jika pembangunannya 100 persen layang, investasinya bisa ditekan menjadi sekitar Rp 10,48 triliun.

Sementara itu, nilai proyek monorel di Jakarta juga hampir sama untuk jenis transportasi di ibu kota negara. Mengutip penjelasan Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, investasi proyek ini sekitar Rp 12 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalur monorel sepanjang 50,8 kilometer, dengan 60 rangkaian, per rangkaian menarik empat kereta.

Selain itu, investasi untuk pembangunan enam ruas jalan tol juga jauh dari memadai. Total investasi untuk enam ruas tol tersebut mencapai Rp 41 triliun dengan panjang jalan 67,74 kilometer.

Demikian juga jika melihat kebutuhan subsidi bagi kereta api untuk bisa menciptakan transportasi ini aman dan nyaman juga jauh lebih murah. Informasi dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan, PSO KRL dengan pelayanan satu tarif, yakni seluruh kereta ber-AC dengan daya tampung 150 juta orang per tahun seperti target pengangkutan tahun 2013, hanya butuh dana subsidi Rp 1 triliun.

Apabila PT KAI menambah KRL tiap tahun sebanyak 200 unit menjadi 1.400 unit dari 600 unit yang ada, plus biaya purnajualnya di Jabodetabek, diperkirakan butuh dana investasi Rp 5,5 triliun. Dengan demikian, tambah Jonan, daya angkut menjadi 400 juta penumpang per tahun di tahun 2018 atau 2019.

(MAS/LAS/CAS/EVY/BAY/ABK/ANS/WER/RIZ/ODY/FRO/NDY/AST)

 

Subsidi BBM: Kejahatan Politik-Ekonomi

FAISAL BASRI

Semua menteri ekonomi ”berteriak” akibat subsidi energi yang kian mencekik perekonomian Indonesia. Mayoritas anggota DPR pun telah sangat menyadari betapa mahal penghamburan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk subsidi yang jauh dari tepat sasaran. Karena itu, DPR telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk bertindak.

Pemberitaan di media massa belakangan ini hampir setiap hari dengan lugas mengungkapkan fakta-fakta bahwa subsidi energi jauh lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, subsidi energi bakal menembus Rp 1.000 triliun, yang dua pertiganya disedot oleh subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selama kurun waktu tahun 2006-2013 subsidi BBM diperkirakan juga akan menembus Rp 1.000 triliun.

Tak ada keraguan sujumput pun bahwa penikmat terbesar dari subsidi energi adalah kelas menengah-atas. Semakin kaya seseorang kian banyak subsidi energi yang dinikmatinya.

Adapun penduduk miskin hanya keciptratan tak sampai 10 persen dari subsidi yang terus menguras sumber daya nasional. Hampir semua penduduk miskin tak berlistrik dan tentu saja mereka tak memiliki kendaraan bermotor. Mereka bukan pula pengunjung pusat-pusat belanja modern yang terang benderang ataupun pencoleng dan penyelundup BBM bersubsidi.

Tak heran jika koefisien gini Indonesia kian memburuk, bahkan telah menembus batas psikologis 0,4 pada tahun 2011, naik tajam dari 0,33 pada tahun 2006. Ketimpangan yang memburuk juga terlihat dari distribusi pendapatan yang bertambah timpang.

Perolehan kelompok 40 persen termiskin terus tergerus dari 21,1 persen tahun 2009 menjadi 16,8 persen tahun 2011, sementara itu pada kurun waktu yang sama perolehan kelompok penduduk 20 persen terkaya naik tajam dari 41,2 persen menjadi 48,4 persen.

Ketimpangan desa-kota hampir bisa dipastikan juga memburuk sebagai akibat politik anggaran yang sangat lebih menguntungkan penduduk kota dan sektor jasa modern (non-tradables) ini. Dampaknya sudah mulai terlihat pada ketahanan pangan kita. Sejak tahun 2007, Indonesia telah mengalami defisit pangan, dengan impor pangan lebih besar daripada ekspor pangan.

Dengan dana Rp 1.000 triliun, banyak yang bisa dilakukan untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan. Jika subsidi benih ditingkatkan dari hanya seratusan miliar rupiah menjadi satu triliun rupiah—hanya 0,3 persen dari subsidi energi—bisa dibayangkan betapa akan sangat terbantunya para petani dalam meningkatkan produksi pangan sehingga kita tak lagi mengalami defisit pangan.

Kita pun bisa membenahi sarana dan prasarana transportasi laut sehingga arus barang lebih lancar dan ongkos logistik lebih murah. Rakyat Papua tak lagi harus membeli semen yang harganya 20 kali lebih mahal daripada di Jakarta.

Dengan transportasi laut yang efisien, jeruk dari Sumatera dan Kalimantan bisa dijual di Jakarta lebih murah ketimbang jeruk dari China. Dengan membenahi pelabuhan di sentra-sentra produksi berbasis sumber daya alam di luar Jawa, industrialisasi pun akan lebih merata, tak hanya terkonsentrasi di Jawa. Dengan demikian, tingkat harga dan laju inflasi di luar Jawa yang secara persisten tinggi bisa pula dijinakkan.

Subsidi BBM telah pula mulai menggerogoti daya tahan makroekonomi. Akibat harga relatif BBM merosot, otomatis permintaan BBM terus melonjak melebihi kenaikan alamiahnya. Maka tak heran kuota BBM bersubsidi selalu terlampaui.

Sementara itu, produksi minyak kita terus-menerus melorot setiap tahun. Pada tahun 2008 produksi minyak rata-rata per hari masih 976.000 barrel, tetapi selama triwulan kedua tahun ini rata-rata per hari tinggal 870.000 barrel. Persoalan kian parah karena kapasitas produksi kilang minyak tak kunjung meningkat selama puluhan tahun.

Ditambah dengan faktor kenaikan harga minyak dunia, impor BBM menggila. Tahun lalu saja kenaikan impor BBM mencapai 10 miliar dollar AS, suatu kenaikan terbesar sepanjang sejarah. Tak kurang dari 28,1 miliar dollar AS kita habiskan untuk mengimpor BBM tahun lalu.

Tahun ini impor BBM diperkirakan akan mencapai rekor baru lagi, mengingat selama Januari-Agustus saja sudah mencapai 18,3 miliar dollar AS.

Lonjakan impor BBM inilah yang merupakan biang keladi dari defisit akun semasa (current account) sejak triwulan keempat tahun 2011 dan terus memburuk hingga triwulan kedua tahun ini yang telah mencapai 7 miliar dollar AS atau 3,1 persen produk domestik bruto.

Arus modal asing masuk yang cukup deras tak sanggup mengimbangi defisit akun semasa sehingga neraca pembayaran mengalami defisit sejak triwulan ketiga 2011. Akibat selanjutnya adalah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Subsidi BBM nyata-nyata sudah menjadi kanker bagi perekonomian. Kanker sudah menjalar ke sekujur perekonomian. Betapa akan sangat kian menyakitkan jika penyembuhan dengan kemoterapi harus dilakukan karena kanker sudah sedemikian parahnya.

Fearful leader like fearful animals are dangerous. Pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environmentjangan sebatas slogan. Saatnya membuktikan dengan tindakan nyata, dengan kebijakan nyata. Jangan diam saja.

Faisal Basri Pengamat Ekonomi

Tags:
June 15, 2012

Wapres: pencapaian MDGs pertaruhan martabat bangsa

Akan makin sulit tercapai jika aparat birokrasi tidak dibersihkan!

Wapres: pencapaian MDGs pertaruhan martabat bangsa
Kamis, 14 Juni 2012 20:20 WIB | 1239 Views

Boediono (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

MDGs adalah komitmen seluruh dunia dan Indonesia ikut menandatangani dan kita sebagai bangsa komitmen untuk melaksanakan target itu,”

Kembalikan Kejayaan Negara …
Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Boediono mengatakan pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs adalah pertaruhan martabat bangsa mengingat Indonesia bersama 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 23 organisasi internasional telah menandatangani kesepakatan untuk dicapai pada 2015.

“MDGs adalah komitmen seluruh dunia dan Indonesia ikut menandatangani dan kita sebagai bangsa komitmen untuk melaksanakan target itu,” kata Wapres Boediono di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Silaturahim Nasional Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan yang antara lain dihadiri Ibu Herawati Boediono dan Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar.

Ia mengatakan Wapres komitmen pencapaian MDGs tersebut sesungguhnya untuk kepentingan Indonesia sendiri dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan agar dapat hidup layak dan sehat.

“Sasaran MDGs menyangkut pada kesejahteraan manusia di masing-masing negara dan sasaran harus tercapai dari tahun ke tahun,” katanya.

Namun demikian, kata Wapres, dari target delapan sasaran tujuan MDGs masih ada tiga tujuan yang sampai saat ini masih belum bisa tercapai, yaitu masih tingginya kematian anak dan ibu saat melahirkan, pemberantasan penyakit HIV/AIDs serta ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Wapres Boediono menyatakan optimisme dengan adanya keterlibatan ibu-ibu PKK di masing-masing daerah maka tiga tujuan yang masih belum tercapai itu bisa terselesaikan.

“Memang ada sasaran MDGs yang memerlukan kerja ekstra keras karena belum tercapai,” katanya.

Ia mengatakan pencapaian target MDGs tersebut di sejumlah daerah ada yang sudah bisa tercapai tapi ada pula daerah yang belum bisa tercapai.

Untuk itu Wapres mengajak ibu-ibu PKK untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang saat ini masih dihadapi terkait kesejahteraan masyarakat.

Wapres mengatakan pula keberadaan ibu memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan dan menciptakan keluarga berkualitas.

“Saya ikut mendukung teori yang menyatakan suatu bangsa akan kuat atau tidak ditentukan oleh suatu keluarga dan di situ peran penting seorang ibu. Tidak bisa dipungkiri bangsa kuat bertumpu pada ibu-ibu,” kata Boediono.
(A025/R010)
Editor: Ruslan Burhani

Tags:
May 9, 2011

Aset Negara Rp 225 Triliun Telantar

disengaja dibiarkan “terlantar” ?? agar mereka bisa mencuri /memanipulasi ??

+++++
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Aset Negara Rp 225 Triliun Telantar
Erlangga Djumena | Minggu, 8 Mei 2011 | 16:09 WIB
Dibaca: 14736Komentar: 51
| Share:

SHUTTERSTOCK
Ilustrasi.
TERKAIT:
Kemkeu Minta Tambahan Aset Rp 30,2 Triliun
KEN Usul RI Miliki Neraca Keuangan
GramediaShop: 30 Bisnis Berbasis Ide Untuk Siapa Pun
GramediaShop: Strategi Menaklukkan Pasar
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bahwa aset negara di sektor minyak dan gas tidak jelas pengelolaannya. Padahal, nilai aset telantar itu, menurut taksiran KPK, sekitar Rp 225 triliun.

Barang milik negara itu berupa bangunan, tanah, rig, kapal laut, helikopter, serta mobil. “Adanya di mana sekarang, jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, nilainya berapa, enggak ada yang tahu, padahal punya negara,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, akhir pekan ini.

KPK sudah menyampaikan kajiannya kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas dan BP Migas sejak tahun 2008. Selanjutnya, Haryono mengatakan, pemerintah mesti segera mendata aset-aset negara itu. Sebab, potensi terjadinya penyelewengan keuangan negara sangat besar. Sayang, menurut dia, hingga kini proses pendataan itu belum juga ada hasilnya.

Haryono menduga, pemerintah mengalami kendala lantaran tidak punya data. “Waktu ditangani Pertamina komplet, begitu diserahkan ke BP Migas hilang, siapa yang bertanggung jawab di sini enggak ada,” katanya.

Haryono mengatakan, aset-aset itu seharusnya masuk ke laporan keuangan pemerintah berapa pun nilainya, termasuk jika memang telah terjadi penyusutan. Karena itu, KPK melaporkan masalah ini langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (6/5/2011).

Menurut Haryono, Presiden SBY telah memerintahkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto bersama KPK mengatasi masalah aset negara ini.

Dipo Alam akan mengusulkan adanya rapat terbatas untuk membahas laporan KPK itu. Pertemuan tersebut juga akan mengundang Direktorat Jenderal Migas dan BP Migas. “Kami ingin dapatkan masukan sesuai dengan yang dilaporkan,” kata Dipo. (Hans Henricus/Kontan)

Tags:
April 13, 2011

Pemerintah Rumuskan 45 Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Kebanyak “rencana” yang penting aksi dong ! Satgas Anti Mafia Hukum mangkrak, KPK loyo.. RUU Tipikor isinya hanya akal akalan politisi Senayan
Sekarang bikin lagi rencana aksi, yang ikut diajak menggodok rencana didalamnya ada Tiffatul Sembiring, siapa yang bisa percaya??

++++
Rabu, 13/04/2011 22:36 WIB
Pemerintah Rumuskan 45 Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
Irwan Nugroho – detikNews

Jakarta – Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi akan selesai tidak lama lagi. Sejauh ini, sudah ada 45 rencana aksi pemberantasan korupsi yang termuat dalam draf rancangan Inpres tersebut.

“Sejauh ini, rencana aksi yang tercakup di dalam Inpres ini sudah meliputi 45 langkah,” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, usai rapat finalisasi Inpres yang dipimpin Wapres Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2011).

Sejumlah menteri dan pejabat terkait hadir dalam rapat sore hari ini, antara lain Menteri PAN & Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Menkominfo Tifatul Sembiring, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, dan Kapolri Timur Pradopo.

Yopie merinci, ke-45 rencana aksi pemberantasan korupsi itu terdiri dari bidang pencegahan (31 langkah), bidang penindakan (5 langkah), bidang legislasi (4 langkah), pengembalian aset (3 langkah), bidang kerjasama internasional (1 langkah), dan bidang pelaporan (1 langkah).

“Rencana aksi ini belum final dan akan bertambah lebih banyak lagi. Sebab, rapat Rabu siang ini juga membahas berbagai usulan tambahan rencana aksi yang akhirnya diterima dan masuk ke dalam draf,” kata Yopie.

Yopie menjelaskan, beberapa langkah rencana aksi di bidang perpajakan dan bea cukai dari Kementerian Keuangan juga masuk ke dalam rancangan Inpres ini. Tak kalah penting adalah rencana aksi yang menyentuh perbaikan pengelolaan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Ia menambahkan, rencana aksi bertujuan untuk meningkatkan transparansi penanganan perkara di berbagai lembaga penegak hukum, termasuk peradilan pajak. Rencana aksi itu juga berisi langkah-langkah yang lebih rinci dan konkret untuk memperbaiki pengawasan di lembaga-lembaga penegak hukum.

“Beberapa butir rencana juga menargetkan perbaikan proses rekrutmen dan penunjukan pejabat tinggi di bidang penegakan hukum, termasuk pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara,” ucap mantan Pemimpin Redaksi Harian Ekonomi Kontan ini.


Dilanjutkannya, Wapres meminta semua menteri yang terlibat dalam penyusunan Inpres ini untuk menajamkan kembali beberapa hal yang masih belum terangkum dalam Inpres. Boediono juga meminta penyusunan indikator yang bisa dimonitor secara jelas pada setiap kuartal.

“Indikator ini harus dapat menjadi pegangan semua kementerian dan lembaga, dan bisa dijabarkan secara rinci sebagai indikator-indikator utama yang bisa dipantau. Pemantauannya sendiri akan berlangsung secara mikro UKP4,” katanya.

Tags:
March 21, 2011

Teganya! ‘BLT’ Perumahan Untuk Orang Miskin Malah Dikorupsi

orang negeri ini, yang konon rajin beribadah kelakuannya justru lebih rendah dari iblis..

++++
Senin, 21/03/2011 12:17 WIB
Teganya! ‘BLT’ Perumahan Untuk Orang Miskin Malah Dikorupsi
Wahyu Daniel – detikFinance

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Dana bantuan sosial perumahaan untuk orang miskin rawan penyimpangan. Anggota DPR mendapati adanya pemotongan bantuan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau satuan kerja yang menyalurkan bantuan tersebut.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim dalam keterangannya, Senin (21/3/2011).


“Tujuan program ini sangat baik untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah yang layak. Sayangnya, praktik di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Pemotongan bantuan sebesar 20% banyak dilakukan oleh LKM atau satker yang menyalurkan bantuan. Ada juga yang memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang tapi barang,” tutur Abdul.

Karena itu, Hakim meminta Kemenpera untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan dan memperketat pengawasan di lapangan. Dan agar tepat sasaran, Abdul Hakim juga meminta Kemenpera untuk menetapkan kriteria penerima bantuan.

Seperti diketahui, di tahun ini pemerintah akan memberikan ‘BLT’ Rp 5-10 juta ke 25 ribu keluarga miskin di berbagai 33 provinsi. Nilai bantuan tunai perumahan ini akan disebar di 33 provinsi dengan total anggaran Rp 187,55 miliar.

Tags:
February 22, 2011

Pemerintah Akan Bangun Rumah Murah dan Rumah Sangat Murah

Pemerintah Akan Bangun Rumah Murah dan Rumah Sangat Murah
SELASA, 22 FEBRUARI 2011 | 16:13 WIB
Besar Kecil Normal
ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO Interaktif, Bogor – Pemerintah sedang mengupayakan hunian bagi masyarakat kelas bawah dengan mengadakan program rumah sangat murah dan rumah murah. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program rumah rakyat sangat murah adalah untuk rakyat yang berkategori miskin dan sangat miskin, dengan harga Rp 5-10 juta.

“Program rumah murah untuk rakyat berpenghasilan rendah dengan harga Rp 20 juta sampai 25 juta,” kata Presiden Yudhoyono, dalam pidato penutupan rapat koordinasi dengan menteri-menteri dan seluruh kepala daerah di Istana Bogor, Selasa 22 Februari 2011.

Menurut presiden, program rumah rakyat sangat murah seharga Rp 5-10 juta ini semacam rumah sementara atau rumah singgah yang diperuntukkan bagi kaum miskin yang berada dikolong jembatan. Dananya bisa diambil dari dana bantuan pemerintah atau BUMN, dana tanggung jawab sosial perusahaan swasta atau beberapa varian lainnya. Jenis rumah ini kemungkinan bisa diproduksi dalam jumlah jutaan dan dalam waktu lima tahun atau lebih.

“Yang saya pikirkan, di kolong-kolong jembatan ketika saudara naik mobil melewati tempat itu, ada saudara kita yang bermalam disitu. Tentu tidak baik kita membiarkan, (mereka) di bantaran sungai atau tempat lain yang ada disitu,” kata Yudhoyono. “Asalkan mereka kooperatif dan mau untuk mendapatkan bantuan dari negara.” Menurut Presiden, rumah sangat sederhana jauh lebih baik ketimbang hidup di kolong jembatan, atau ditempat yang tidak sepatutnya.

Sedangkan untuk program rumah murah seharga Rp 20 juta hingga Rp 25 juta, kata dia, disasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti petani penggarap, nelayan dan buruh. Pembeliannya bisa dengan kredit sangat lunak dimana pemerintah membantu sebagian biaya pembelian. Diharapkan, pemerintah bisa memproduksi jutaan rumah murah ini dalam waktu 5 hingga 10 tahun.

Saat ini Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat, dan Ketua Komite Ekonomi Nasional sedang mencari cara bagaimana membangun rumah layak tapi berkategori murah itu. “Tentu lebih murah dari Rp 55 juta yang ada sekarang ini dengan kredit yang tipe 36. Tentu desainnya sangat khusus dan bisa mass production. Itu yang kemarin ditunjukkan, ada di negara India, ini bisa dilakukan di negeri kita,” ujarnya.

Program rumah murah ini merupakan salah satu dari enam program pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas program-program pro rakyat. LIma program lain adalah program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih, program listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan program peningkatan masyarakat pinggiran perkotaan.

MUNAWWAROH

Tags: ,
February 19, 2011

Film Hollywood Tak lagi Beredar di Indonesia?

Film Hollywood Tak lagi Beredar di Indonesia?
Produsen film Hollywood menghentikan peredaran filmnya ke Indonesia, mulai Kamis 17/2.
SABTU, 19 FEBRUARI 2011, 00:00 WIB Elin Yunita Kristanti, Nur Farida Ahniar

Bioskop (slashfilm.com)
BERITA TERKAIT
Sutradara Bicara Industri Film Indonesia
VIVAnews- Produsen film Hollywood menghentikan peredaran filmnya ke Indonesia, mulai Kamis 17 Februari 2011.

Keputusan itu diambil karena tidak setuju dengan bea masuk retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah di awal tahun.

Menurut juru bicara 21 Cineplex, Noorca Massardi produsen film keberatan atas bea masuk distributor film impor. Selama ini film asing dikenakan bea masuk impor barang bukan bea masuk distribusi.

“Itu bukan boikot, tapi sikap keputusan produsen film Amerika dan asing yang menentang ketentuan tentang bea masuk atas hak distribusi film impor di Indonesia, mulai hari Kamis mereka tidak mengedarkan produksi mereka di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia, ketika di hubungi VIVanews, di Jakarta, 18 Februari 2011

Menurutnya selama ini, setiap film impor yang masuk dikenakan bea masuk atas barang sebesar 23,75 % dari nilai barang. Sumber pendapatan pemerintah lainya yaitu tiap pemilik film membayar pajak penghasilan sebesar 15% dan pemilik film membayar pajak tontonan kepada pemerintah daerah sebesar 10 sampai 15%. “Jadi bukan masalah pajak, tapi bea distribusi, ini tidak pernah ada di dunia,” ujarnya.

Sementara ketika dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea Cukai, Thomas Sugijata, menyatakan dirinya belum mengetahui permasalahan tersebut. Namun kebijakan mengenai aturan bea masuk ditentukan oleh Tim Tarif di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. ”Coba tanya BKF,” ujarnya kepada VIVanews.

Dirjen BKF, Bambang Brodjonegoro mengatakan bea cukai akan bertemu dengan ketua Asosiasi Importir Film, untuk menjelaskan pengertian bea masuk film tersebut. Namun Bambang berharap akan tercapai saling pengertian antara importir dan pemerintah. Dia menduga importir belum memahami bagaimana teknis bea masuk tersebut.

“Teknis bea masuk yang mungkin yang belum dipahami importir, kita tunggu ya perkembangannya, jangan membuat spekulasi,” kata dia.

Sementara ketika VIVAnews mencoba mengecek ke beberapa bioskop, yaitu Plaza Semanggi, Platinum FX, kedua bioskop masih memutar film asing hari ini. (umi)

Tags:
February 11, 2011

Dana Abadi Umat Sebesar US$ 85 Juta Akan Dirupiahkan

Dana Abadi Umat Sebesar US$ 85 Juta Akan Dirupiahkan
JUM’AT, 11 FEBRUARI 2011 | 05:30 WIB
Besar Kecil Normal
Suryadharma Ali. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO Interaktif, Jakarta – Kementerian Agama berencana menyimpan seluruh dana abadi umat atau yang kerap disebut DAU dalam bentuk mata uang rupiah. Dari Rp 1,7 triliun jumlah DAU yang terkumpul, sebanyak US$ 85 juta diantaranya tersimpan dalam bentuk dollar Amerika Serikat. “Semuanya akan dirupiahkan,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali kepada Tempo di kantornya, Kamis (10/2).

Jumlah dana abadi umat dalam waktu dekat akan mendapat tambahan sebesar Rp 28 miliar, yang diperoleh dari hasil efisiensi penyelenggaraan haji tahun 2010.

Alasan Kementerian menukarkan seluruh dana abadi umat ke dalam mata uang rupiah lantaran bunga rupiah lebih tinggi tiga kali lipat dibandingkan mata uang dollar. Dengan menyimpan semua DAU dalam bentuk rupiah, jumlahnya akan menjadi lebih besar sehingga bunganya juga besar.

“Tapi penggunaannya bukan dana pokoknya, tapi bunganya yang digunakan,” kata Suryadharma. Penggunaan DAU selama ini diketahui untuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan pesantren, dan madrasah, serta pelayanan ibadah haji.

Untuk merealisasikan rencana itu, lanjutnya, Kementerian terus berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan guna memperoleh masukan tentang cara merupiahkan DAU secara tepat dan kapan waktunya. “Kalau BPK bilang boleh, ya kita lakukan. Kalau BPK bilang tidak boleh, ya tidak kita tukarkan. Karena saya tidak mau salah di kemudian hari,” ujarnya.

Penggunaan dana abadi umat selama ini selalu menimbulkan kontroversi. Banyak kalangan menuding penggunaan dana hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji itu justru untuk kepentingan di luar jemaah haji.

MAHARDIKA SATRIA HADI

January 31, 2011

Keturunan China mulai tampil

Lanjutkan !

Kompas 31 januari 2011
Jakarta, Kompas – Sejalan dengan gerakan reformasi dan didukung kebijakan politik dari Presiden Abdurrahman Wahid, warga keturunan China kini tak lagi hanya terfokus pada bidang ekonomi. Mereka mulai memasuki pula bidang politik yang selama ini seperti ditabukan.

Selain mulai mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, sejumlah warga keturunan China menjelang Pemilu 1999 memunculkan partai sendiri, seperti Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Pembauran Indonesia, dan Partai Bhinneka Tunggal Ika. Partai Bhinneka Tunggal Ika bisa menempatkan wakilnya di DPR, yakni L Sutanto dari Kalimantan Barat (Kalbar).

Jumlah wakil rakyat dari warga keturunan China, dari periode ke periode keanggotaan Dewan, juga terus meningkat. Mereka bukan lagi mewakili daerah pemilihan yang merupakan basis warga keturunan China, seperti Kalbar, melainkan merata ke berbagai daerah.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dari daerah pemilihan Jawa Tengah X, Hendrawan Supratikno, mengakui, langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi warga keturunan China dalam kehidupan berbangsa menjadi salah satu momentum bersejarah dalam reformasi dan demokratisasi di Indonesia.

”Partisipasi komunitas Tionghoa sekarang ini makin variatif, tidak hanya diidentikkan dengan bisnis. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi komunitas Tionghoa untuk semakin berkontribusi dalam memajukan bangsa,” ujarnya, Minggu (30/1) di Batam.

Dalam bidang politik, Hendrawan mencatat ada 14 orang (data Litbang Kompas, 15 orang) dari total 560 anggota DPR periode 2009-2014 adalah keturunan China. Sejumlah kepala daerah juga dijabat keturunan China, seperti Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Wali Kota Singkawang Hasan Karman. Basuki Tjahaja Purnama pada 2006 melepaskan jabatan sebagai Bupati Belitung Timur untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung. Namun, ia belum berhasil meraih jabatan itu.

Belum dimanfaatkan

Tokoh masyarakat keturunan China, Sofyan Wanandi, menilai, kebebasan politik yang dialami warga etnis China di Indonesia kini memang jauh lebih baik ketimbang zaman Orde Baru. Sayangnya, iklim kebebasan itu masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

”Sejak reformasi, kebebasan politik bagi etnis China itu sangat besar. Lihat saja, beberapa orang etnis China kini bisa menjadi anggota parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Sebagian lain menjadi pejabat pemerintahan,” ujar Sofyan yang juga dikenal sebagai pengusaha.

Kebebasan yang lebih besar itu, menurut Sofyan, juga bisa dilihat dari munculnya sejumlah organisasi komunitas China, termasuk pula koran berbahasa China. ”Situasi semacam ini tentu tidak akan terjadi pada masa sebelum reformasi,” ujarnya.

Namun, ia mengakui, kondisi penuh tekanan yang dialami etnis China dalam jangka waktu panjang tidak bisa hilang begitu saja. Akibatnya, iklim penuh kebebasan sekarang masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian warga etnis China.

”Bagaimanapun, warga keturunan China terlalu lama tertekan sehingga sekarang masih ada sebagian di antara mereka yang takut-takut,” tutur Sofyan.

Hendrawan pun mengakui, kebebasan berpolitik bagi etnis China belum berjalan sepenuhnya. ”Secara normatif tidak ada diskriminasi, tetapi praktiknya hal itu bisa dirasakan,” katanya.

Anggota F-PDIP DPR (daerah pemilihan Bangka Belitung), Rudianto Tjen, juga mengakui masih adanya praktik diskriminasi itu. ”Perlakuan diskriminasi itu masih ditemukan di daerah dalam pemilu kepala daerah (pilkada). Saya mengalaminya saat maju dalam Pilkada Bangka Belitung. Justru yang melakukan adalah elite politik,” katanya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Singkawang (Kalbar) Tjhai Tjui Mie, Minggu, mengakui, dengan berbagai kekurangan yang ada, kini politisi dari etnis keturunan China merasakan atmosfer politik yang makin positif. Mereka dapat terjun ke kancah politik memperjuangkan kepentingan masyarakat.

”Sekarang masyarakat Tionghoa bisa masuk ke arena politik setelah tak ada lagi diskriminasi. Melalui kancah politik, kami bisa memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya warga Tionghoa,” kata Tjhai.

Selain Tjhai, di Kalbar juga sudah berkiprah beberapa birokrat dan politisi dari etnis China. Ia mengungkapkan, perlakuan yang adil terhadap semua etnis di Indonesia harus tetap dipertahankan. ”Saya berharap, ke depan tak lagi dipersoalkan seseorang itu berasal dari etnis apa. Semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama karena sesama warga negara Indonesia,” ungkapnya.

Hasan Karman mengakui, secara struktural dan hukum, warga keturunan China dipulihkan hak-haknya setelah masa reformasi. ”Setelah pemulihan hak itu, masyarakat Tionghoa bisa berperan di semua bidang, termasuk dalam politik,” katanya.

Kendati demikian, Hasan masih menemukan di lapangan adanya label tertentu yang diberikan kepada masyarakat Tionghoa. ”Saya berharap semakin lama tidak ada lagi orang yang memberikan cap ini dan itu karena kita semua adalah warga negara Indonesia,” katanya.

Terus buka keran

Di Jakarta, praktisi hukum Frans Hendra Winarta meminta pemerintah perlu membuka keran atau peluang lebih luas bagi warga keturunan China agar dapat bekerja dan berperan di lembaga pemerintah. Dengan demikian, warga keturunan China dapat lebih berperan dalam pembangunan di segala bidang.

Selama ini warga keturunan China sangat terbatas untuk bisa menduduki jabatan strategis di pemerintahan karena politik pecah belah dan perlakuan diskriminatif. Ini yang mendorong banyak warga keturunan China lebih memilih berkecimpung di dunia usaha atau sektor swasta.

Menurut Frans, politik pecah belah dilakukan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Sikap ini menempatkan warga keturunan China sebagai manusia ekonomi. Akses warga keturunan China untuk masuk ke instansi pemerintah sangat lemah.

Frans mencontohkan, di Amerika Serikat (AS) juga pernah ada diskriminasi terhadap warga berkulit hitam. Namun, Pemerintah AS mengupayakan warga berkulit hitam bisa lebih berperan dan masuk ke perusahaan dengan aksi afirmasi. Saat ini Barack Obama, yang merupakan warga keturunan kulit hitam, pun bisa menjadi Presiden AS.

(FER/AHA/WHY/ATO/TRA)

Tags: