Posts tagged ‘politics-id’

February 19, 2011

Siapa bakal calon terkuat presiden RI 2014

Advertisements
January 30, 2011

19 Politisi Ditahan, DPR Diminta Tak Politisasi Kasus Hukum

Politikus senayan nyaris semuanya busuk !
detikNews » Berita

Minggu, 30/01/2011 18:42 WIB
19 Politisi Ditahan, DPR Diminta Tak Politisasi Kasus Hukum
Adi Nugroho – detikNews

Jakarta – DPR diminta bersikap profesional. Proses hukum adalah proses hukum, jangan direcoki oleh intervensi politik. Akan sangat tidak etis kalau kemudian DPR mempertanyakan pada KPK atas penahanan 19 politisi terkait kasus suap DGS BI.

“Kalau mempertanyakan tentang penahanan 19 rekannya, itu mereka akan terjebak pada politisasi kasus hukum. Itu akan dianggap, mereka melakukan intervensi. Kalau mereka melakukan itu, akan melanggar kode etik,” kata pengamat hukum Saldi Isra di Jakarta, Minggu (30/1/2011).

Dalam konteks pengawasan apa yang dilakukan DPR bisa dibenarkan, namun kalau kemudian berujung pada ‘serangan’ pada KPK hal itu akan terlihat aneh, karena Indonesia adalah negara hukum.

“Saya setuju kalau DPR mendorong KPK segera menangkap penyuapnya. Masa ada suap yang ditangkap penerima suapnya saja, tetap pemberinya tidak,” tambahnya.

Sementara itu, menurut Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho, ada baiknya partai politik memberi dukungan dalam penuntasan pemberantasan korupsi. Jangan kemudian berantipati dengan melakukan serangan politik kepada KPK.

“Bukankah langkah KPK justru membersihkan nama baik DPR dari praktik suap?” tutup Emerson.

(ndr/ndr)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca Juga :
Muhaimin Minta KPK Tangkap Penyuap 19 Politisi
19 Politisi Ditahan, DPR Seharusnya Dukung KPK Usut Kasus Korupsi
KPK Diminta Fokus Usut Korupsi, Tak Perlu Khawatir Kritik Politisi
JK Minta Paskah Cs Buka Mulut Siapa yang Beri Uang
Share
(13) KomentarKirim KomentarDisclaimer
Mancilok 30/01/2011 19:09 WIB
MEMANG HUKUM di INDON ini sudah DIPOLITISIR oleh Paratai Politik dan… » Selengkapnya
Pembela kebenaran 30/01/2011 19:09 WIB
Udah nda usah bnyak ngomong tu anggota dpr. Kalau udah terbukti terima… » Selengkapnya
danny boy 30/01/2011 19:08 WIB
kira2 DPR bisssa ngga ya, buat UU trbaru yg lbh berat hukumanny buat… » Selengkapnya

Pilihan Redaksi
Kamis, 20/01/2011 17:59 WIB
Yu

January 17, 2011

12 instruksi presiden untuk menuntaskan kasus gayus

instzruksi sekaligus lempar tanggung jawab! Presiden cerdik atau penakut ?

Editor : A. Wisnubrata
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liu
Senin, 17 Januari 2011 | 15:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menutup rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/1/2011), mengeluarkan 12 instruksi presiden terkait dengan kasus mafia hukum dan mafia pajak oleh Gayus HP Tambunan. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan instruksi presiden yang harus dijadikan pedoman dan dijalankan oleh semua jajaran institusi yang mendapatkan instruksi tersebut.

Inilah ke-12 Instruksi Presiden tersebut:

1. Kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM, saya instruksikan untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan.

2. Tingkatkan sinergi antar-penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. KPK lebih dilibatkan dan dapat didorong melakukan pemeriksaan yang belum ditangani Polri.

3. Kita lakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan. Saat ini, ditengarai adanya penyimpangan di lembaga-lembaga itu, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan Dirjen Pajak. Saya berharap hal yang sama dilakukan kepada lembaga penegak hukum yang tak di bawah Presiden.

4. Penegakan hukum agar dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu. Sebanyak 149 perusahaan yang disebut ada kaitan pajak, manakala dari hasil penyelidikan ada bukti permulaan yang cukup, dalam arti juga melakukan pelanggaran, tentu perlu dilakukan pemeriksaan.

5. Guna meningkatkan efektivitas, saya berpendapat, metode pembuktian terbaik dapat dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Saya instruksikan untuk mengamankan dan mengembalikan aset negara, termasuk dilakukan perampasan terhadap uang yang diduga didapat dari hasil korupsi.

7. Berikan tindakan sanksi administrasi dan disiplin, di samping hukum, bagi yang dinyatakan bersalah, kepada semua pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Hal ini termasuk mutasi dan pencopotan. Hal ini dapat dilakukan dalam waktu satu minggu ke depan

8. Bagi organisasi atau lembaga yang pejabatnya melakukan penyimpangan, perlu dilakukan penataan. Atas hal ini, diberikan waktu satu bulan.

9. Kita akan melakukan peninjauan dan perbaikan serius terhadap sistem kerja dan aturan yang memiliki celah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa.

10. Saya ingin mendapatkan laporan secara berkala data kemajuan penuntasan kasus hukum Gayus Tambunan, termasuk pelaksanaan inpres setiap dua minggu.

11. Saya juga instruksikan untuk menjelaskan dan mengumumkan kepada masyarakat luas tentang kemajuan penanganan kasus Gayus Tambunan secara berkala agar masyarakat dapat mengikuti apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh jajaran penegak hukum atau unsur pemerintah terkait.

12. Terkait hal ini, saya menugasi Wakil Presiden Boediono untuk memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap pelaksanaan instruksi Presiden dengan dibantu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Dikatakan Presiden, tekad pemerintah, penegak hukum adalah menuntaskan penindakan hukum terhadap mereka yang bersalah dalam kasus Gayus Tambunan dengan tiga sasaran. Pertama, hukum benar-benar ditegakkan, dan mereka yang bersalah diberikan sanksi yang sesuai. Kedua, dilakukan penataan organisasi, posisi, dan jabatan di sejumlah lembaga yang diduga terdapat penyimpangan. Ketiga, menutup atau memperbaiki titik lemah atau lubang hukum agar kasus serupa pada masa mendatang tak terulang.

Analisis

12 Intruksi Presiden terkait penanganan kasus Gayus H. Tambunan dan 4 perintah khusus penanganan kasus bank Century dapat menjadi momen bagi aparat penegak hukum untuk langsung mengambil langkah strategis dalam mengusut tuntas kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut.
“Ini dapat menjadi titik bagi kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk tidak lagi ragu serta dan dapat langsung mengambil langkah strategis dalam mengusut kasus ini,” ujar anggota Komisi III Ahmad Yani kepada Bisnis, hari ini.

Menurut dia, selama ini aparat penegak hukum tersebut terkesan lamban dan menunda-nunda kasus tersebut, terutama kasus Bank Century yang tidak selesai diusut setelah lebih dari 1 tahun. Begitu pula kasus mafia pajak gayus Tambunan yang hampir berulang tahun pada Maret mendatang

Presiden pun, ujarnya tidak cukup hanya menginstruksikan tetapi terus mengawal terlaksananya instruksi tersebut. “Tidak cukup hanya instruksi tetapi harus dikawal.”

Terkait dengan 12 instruksi kasus pajak, menurut Yani, aparat penegak hukum harus dapat memeriksa semua perusahaan dan wajib pajak yang bermasalah sehingga pengusutannya tidak hanya terpojok pada perusahaan di bawah Aburizal Bakrie. “Tidak adil hanya diarahkan pada Bakrie itu politisasi tapi pada semua wajib pajak, terutama pada yang 100 besar,” ujarnya.

Pemeriksaan yang menyeluruh terhadap direktorat jenderal pajak tersebut, ujarnya karena terkait kebocoran uang yang merugikan negara dari sektor pajak senilai Rp 300 triliun pertahun karena banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. “Gayus sudah membongkar semaunya, usut tuntas semua jangan dibelokkan lagi,” ujarnya dihubungi Bisnis, hari ini.

Apabila perlu, sambungnya, pemerintah dapat membentuk kabinet baru yang khusus yang mengurusi sektor penerimaan negara termasuk di dalamnya pajak, bea cukai, imigrasi. “Karena urusan penerimaan negara paling banyak kasus,” ucapnya.

Sementara itu, terkait pencopotan dan pemutiasian pejabat dan birokrat pajak yang tersangkut kasus mafia pajak, menurut Yani, tidak cukup hanya mutasi tetapi harus diambil tindakan hukum pidana korupsi, serta dilakukan perubahan secara menyeluruh atau revolusi menyeluruh pada sistem perpajakan.

“Kalau mau betul-betul serius tidak cukup hanya mutasi, tetapi perlu dijerat dengan pasal pidana dan tambahan pemiskinan,” tegasnya. (ea)

October 21, 2010

Inilah Rapor Merah Biru Pemerintah

Kerja keras atau omong kosong saja ??
+++++
Inilah Rapor Merah Biru Pemerintah
21 Oct 2010
Headline Rakyat Merdeka
SATU tahun memerintah, kinerja SBY-Boediono dianggap belum memuaskan. Dari hasil survei yang dirilis LSI, kemarin, terungkap Dwi-tunggal ini hanya mendapat dua rapor biru. Empat sisanya merah.

Rapor ini diumumkan LSI atau Lingkaran Survei Indonesia berdasarkan hasil survei mengenai persepsi publik atas satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Survei ini dilakukan pada 1-10 Oktober 2010 dengan metode multi stage random sampling dengan 1.000 responden di 33provinsi.

Yang ditanyakan, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY di enam bidang hubungan internasional, ekonomi, penegakan hukum, politik, keamanan dan sosial. Nah, masyarakat hanya puas pada kinerja keamanan dan sosial. Empat sisanya sebaliknya.

Hubungan internasional contohnya. Di bidang ini hanya 42,6 persen warga menyatakan puas. Sisanya,

57,4 persen menyatakan tidak puas. Hal ini terjadi lantaran negosiasi pemerintah dengan negara lain dianggap lemah.

“Kasus yang paling menonjol adalah konflik Indonesia dengan Malaysia, masalah TKJ, dan penangkapan petugas KKP oleh Malaysia. Publik menilai pemerintah lemah di hadapan Mayasia,” kata Direktur Strategi Pemenangan LSI Agust Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Pisa Kafe, Mahakam, Jakarta, kemarin.

Untuk bidang ekonomi, tingkat kepuasan masyarakat hanya 42,6 persen, sisanya tidak puas. Hal ini gara-gara maraknya ledakan tabung gas elpiji. Menurut Agust, 76,1 persen masyarakat khawatir menggunakan tabung elpiji.

“Selain itu, ada jarak antara indikator ekonomi makro yang tumbuh positif dengan ekonomi mikro. Masyarakat menganggap ekonomi saat ini sulit karena harga-harga yang naik. BBM dan listrik yang juga naik,” tuturnya.

Di bidang penegakan hukum, yang menyatakan puas hanya 49,5 persen. Kasus yang menonjol adalah absennya negara dalam melindungi kaum minoritas seperti dalam kasus penyerangan terhadap jemaat HKBP (Huriah Kristen Batak Protestan) di Bekasi dan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Di bidang politik, kepuasan masyarakat hanya 49,2 persen. Sebanyak 50,8 persen menyatakan tidak puas. “Kasus yang menonjol adalah berlarut-larutnya penangan kasus skandal Bank Century,” jelas Agust

Sementara bidang keamanan dan bidang sosial yang dapat rapor bini karena kepuasan publik cukup bagus. Tingkat kepuasannya masing-masing 63,2 persen dan 60,2 persen. “Untuk bidang sosial, masyarakat mengganggap presiden cukup tanggap dan memberikan perhatian pada aneka bencana,” jelasnya.

Meski dapat empat rapor merah, namun posisi SBY di mata publik masih aman. Agust menyatakan, masyarakatmasih menilai SBY sebagai sosok yang santun dan ramah. Lebih dari 80 persen, publik menyatakan suka pada sosok SBY.

Agust melanjutkan, persepsi publik terhadap SBY memang beragam. Warga desa relatif menyatakan puas terhadap kinerja SBY. Sementara warga perkotaan cenderung tidak puas dengan hasil kerja Presiden. Kepuasan warga kalangan desa mencapai 67,3 persen. Sementara warga kota hanya 48,6 persen.

Agust merinci, yang menyalahkan SBY hanya ada pada kaum terpelajar. Buktinya, kepuasan warga yang pernah kuliah hanya 47,5 persen. Untuk warga lulusan SMA sebesar 60,3 persen, lulusan SMP 64 persen, dan lulusan SD 63.6 persen.

Makin tinggi tingkat pendidikan dan tinggal di kota, warga makin tidak puas terhadap kinerja SBY. “Mungkin karena mereka punya akses informasi yang memadai, sehingga lebih kritis. Namun, jumlahnya hanya sedikit dibanding warga “yang tinggal di desa,” jelasnya.

Menurut Agust, dari hasil survei itu, publik lebih menyalahkan Wapres dan para menteri di-KIB II ketimbang menyalahkan.SBY. Namun, kenyataan ini bisa saja berubah jika SBY tidak segera meng-upgrade kabinetnya. “Kalau begini terus, bisa saja ke depan warga juga tidak puas pada Presiden.” tandasnya.

Dalam hasil survei ini. lanjut Agus, ada hal yang mengejutkan. Temyata, warga merindukan sosok wapres seperti Jusuf Kalla. Pria yang akrab dipanggil JK ini yang dianggap cepat, tegas, dan punya inisiatif tinggi untuk mengimbangi pola kepemimpinan SBY. Sementara untuk Wapres Boediono, publik menganggap dia tidak melakukan apa-apa.

Tingkat kepuasan pada Wapres Boediono baik di desa maupun di kota di bawah 50 persen. Untuk masyarakat de- sa, yang puas hanya 49.8 persen. Angka yang lebih parah ada di masyarakat kota, yang puas hanya 36.6 persen. USU

Tags:
October 21, 2010

Pemerintah Klaim Selesaikan 90% Prioritas Pembangunan

Tp d lapangan kok belum terasa ya..
+++
Pemerintah Klaim Selesaikan 90% Prioritas Pembangunan

Herdaru Purnomo : detikFinance

[] detikcom – Jakarta, Pemerintah mengklaim telah merealisasikan lebih dari 90% program prioritas pembangunan yang dicanangkan Presiden SBY selama satu tahun. Dengan hasil tersebut, satu tahun sejak terpilihnya kembali Presiden SBY, pemerintah menegaskan seluruh program berjalan dengan lancar.

“Salah satu ukuran untuk melihat capaian di bidang ekonomi adalah Inpres Nomor 1 tahun 2010 di mana capaiannya di atas 90%,” ujar Menteri Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (11/10/2010).

Seperti diketahui Inpres No 1 Tahun 2010 yakni Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Namun Hatta mengakui, dari 90% yang telah dijalankan pemerintah hanya masalah penyerapan anggaran saja yang belum maksimal. “Ya memang adapun yang belum yakni masalah penyerapan anggaran saja,” jelas Hatta.

Menurut Hatta, lambatnya realisasi anggaran dikarenakan adanya realisasi proyek yang tidak dibarengi dengan pemakaian anggaran di tingkat kementerian dan atau lembaga.

“Saat ini anggaran baru terserap sedikit di atas 50%, karena realisasi proyek dan anggaran yang keluar tidak sama. Realisasi proyek itu sudah di atas 60% kadang ada yang pembayarannya belakangan,” ujar Hatta.

Hatta menambahkan jika dilihat dari program 100 hari yang lalu semua sudah berhasil dijalankan hingga 100%. “Berdasarkan laporan UKP4 kan terlihat program 100 hari telah selesai seluruhnya hingga 100%,” tukasnya.

Seperti diketahui, pada 20 Oktober 2009 Susilo Bambang Yudhoyono SBY dilantik kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka pada bulan ini tepat satu tahun SBY menjabat kembali sebagai Presiden RI.

Adapun Inpres No.1 Tahun 2010 mencanangkan 155 program prioritas pembangunan nasional yang terbagi dalam empat tipe tindakan.

Pertama, Percepatan Pembangunan Fisik yang terdiri dari 42 rencana aksi. Beberapa tindakan di antaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan listrik dan energi alternatif, serta perhubungan domestik.

Kedua, Perbaikan Infrastruktur Lunak yang terdiri dari 64 rencana aksi. Tindakan itu antara lain grand design reformasi birokrasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, serta pembentukan dan penguatan kelembagaan.

Ketiga, Penguatan Infrastruktur Sosial yang terdiri dari 41 rencana aksi. Beberapa di antaranya adalah penguatan tiga cluster (bantuan nasional, PNPM Mandiri, dan Kredit Usaha Rakyat), dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Keempat, Pembangunan Kreativitas dan Inovasi yang terdiri dari 8 rencana aksi. Beberapa di antaranya adalah promosi ekonomi kreatif dan dukungan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

October 20, 2010

Besok, Presiden SBY evaluasi kerja pemerintahan

20 Oktober 2010 | 13:27

Besok, Presiden SBY evaluasi kerja pemerintahan

Dari Kontan online 20 Okt 2010
[]

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengevaluasi kinerja kabinet yang telah berusia setahun di Istana Bogor, besok (21/10). Cuma, rapat ini tidak membahas isu perombakan kabinet.

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menerangkan, evaluasi kerja ini di semua bidang yakni kesejahteraan rakyat, perekonomian, politik, hukum, dan keamanan. “Ini hal yang rutin,” katanya.

Selain itu, sidang kabinet juga akan memaparkan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian (UKP4). Namun, saat ditanya apakah hasil evaluasi UKP4 menjadi dasar Presiden melakukan reshuffle, Julian menilai UKP4 tidak punya kewajiban moral untuk itu.

Julian beralasan perombakan kabinet bukan semata berdasarkan hasil evaluasi UKP4 . “Tapi, evaluasi itu tetap menjadi masukan bagi Presiden,” kata Julian.

Sidang kabinet ini juga akan diikuti Wakil Presiden Boediono yang tengah berkunjung ke China. Julian mengatakan, sidang kabinet lazimnya dihadiri Wakil Presiden Boediono

Tags:
September 1, 2010

SBY “Ingatkan” Malaysia dari Mabes TNI

SBY “Ingatkan” Malaysia dari Mabes TNI
01 Sep 2010
Headline Pelita
SBY “Ingatkan” Malaysia dari Mabes TNI

Jakarta, Pelita

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (1/9) malam hari ini akan menyampaikan pesan ke Malaysia dari Markas Besar (Mabes) TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Sejumlah kalangan menilai, pemilihan lokasi itu sebagai isyarat baru ketegasan Pemerintah Indonesia.

Menurut Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Jakarta, Selasa (31/8), pemilihan lokasi itu bermakna simbolik mengenai ketegasan Indonesia bahwa ketika sudah berkaitan dengan kedaulatan negara, Indonesia tidak akan berkompromi.

“Itu mengisyaratkan ketegasan sikap kita. Bagaimanapun kitatetap menghormati dan menjaga hubungan baik, tetapi tidak akan membiarkan bila menyangkut kehormatan bangsa kita sebagai bangsa berdaulat,” kata Julian.

Sementara, usai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin, Presiden SBY sempat meminta Ma-laysia untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan perundingan batas wilayah dengan Indonesia.

Saya ingin mendorong agar Malaysia lebih sungguh-sung-** gun untuk menyelesaikan perundingan batas wilayah maritim seraya menjaga hubungan baik,” katanya.

SBY mengatakan, hubungan baik RI-Malaysia selama ini telah memberikan manfaat kepada rakyat.

Presiden berjanji akan memberi penjelasan soal Malaysia di Mabes TNI, usai ibadah shalat tarawih di Mabes TNI Cilang-kap. Kedatangan SBY ke Mabes TNI ini atas undangan berbuka puasa yang disampaikan TNI.

Presiden SBY sendiri telah mengirim surat kepada PM Najib, namun belum mendapat jawaban resmi dari Najib. Menlu Indonesia dan Menlu Malaysia akan bertemu pada 6 September di Kinabalu membahas masalah polkam, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Ini merupakan pertemuan tahunan yang biasanya digelar November, namun dipercepat karena situasi yang memanas belakangan ini.

Beri apresiasi

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku senang dan memberikan apresiasi kepada Presiden SBY yang akan berpidato dari Mabes TNI.

“Kami senang sekali beliau pidato, di belakangnya ada Panglima TNI, ada Kepala Staf Angkatan.”

Menurut Priyo, sebagai kepala negara sudah seharusnya SBY menunjukkan wibawanya Dengan demikian, negara asing pun akan segan bermain-main dengan Indonesia “Beliau menunjukkan sebagai Panglima Tertinggi militer ketika menanggapi Malaysia,” ujar Priyo sambil tersenyum.

Namun Priyo tidak berani berspekulasi terkait tujuan SBY memilih Mabes TNI untuk pidato menanggapi Malaysia. Priyo berharap Malaysia segan dengan Indonesia.

“Kami minta beliau tegas saja, sehingga Malaysia melihat semangat kita,” tegasnya

Sementara Julian Pasha se-belumnya mengatakan, pernyataan yang akan disampaikan Rabu malam, mempunyai tujuan ke luar dan ke dalam. Tujuan ke luar adalah pesan kepada rakyat Malaysia pada umumnya dan Pemerintah Malaysia pada khususnya yang tengah menyusun jawaban resmi terhadap surat yang Presiden SBY kirim Jumat pekan lalu.

Sedangkan tujuan ke dalam adalah penegasan kepada suluruh rakyat Indonesia mengenai prinsip dasar setiap hubungan diplomatik Indonesia Khususnya kepada pihak-pihak yang masih terus meragukan sikap tegas pemerintah ketika menghadapi kasus-kasus dengan Malaysia

“Semoga pesan ini memberi kejelasan kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih mempertanyakan ketegasan sikap pemerintah,” ujar Julian, (jon)

Entitas terkait

August 28, 2010

Try dan Tyasno Jubir Orba, Tak Layak Nilai Kinerja SBY

abtu, 28/08/2010 10:26 WIB
Try dan Tyasno Jubir Orba, Tak Layak Nilai Kinerja SBY
Nograhany Widhi K – detikNews

Jakarta – Partai Demokrat (PD) menilai Try Sutrisno dan Tyasno Sudarto bagian dari Orde Baru. Mereka dinilai tak layak mengkritik kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Try Sutrisno dan Tyasno Sudarto adalah bagian dari masa lalu. Kita tak mau juru bicara Orde Baru menilai pekerjaan kita memperbaiki kerusakan puluhan tahun yg mereka buat,” ujar Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Hal tersebut disampaikan Rachland dalam pesan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (28/8/2010).

Try dan Tyasno, imbuh dia, bisa berbicara apa saja. Namun itu tidak membuat Try dan Tyasno menjadi sama bahkan lebih baik dari SBY.

“Kritik kita yang paling sinis pun pada Presiden SBY adalah bagian dari usaha memperbesar kemungkinan Indonesia memenangi masa depan yang berbeda dan lebih baik dari Orde Baru. Bukan mengembalikannya seperti anjuran Try dan Tyasno,” tukas mantan Direktur Eksekutif Imparsial ini.

“Itu beda kita dari Try, Tyasno dan sekutunya. Itu pula sebabnya kenapa Presiden sebaiknya lebih mendengar kritik kita dan arif membaca harapan-harapan di dalamnya. Kita tidak mau SBY dijatuhkan. Kita mau SBY lebih percaya diri,” tandas dia.

Pada Rabu 25 Agustus 2010 lalu, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri mendorong amandemen ke-5 UUD 1945. Lewat amandemen, purnawirawan menginginkan dikembalikannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan bangsa.

Purnawirawan lain yang hadir selain Try antara lain, Tyasno Sudarto, Soerjadi Soedirja, Kiki Syahnakri, Soebijakto Tjakrawerdaja, dan Soelastomo. Mereka diterima Ketua MPR, Taufiq Kiemas, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dan Melani Leimena Suharli.

Tags:
August 25, 2010

RUU PENCUCIAN UANG DPR HALANGI PENGUATAN KPK

RUU PENCUCIAN UANG DPR HALANGI PENGUATAN KPK
JAKARTA
koran tempo 25 Agustus 2010

Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berkukuh tak memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerima laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Para politikus juga menolak upaya beberapa kalangan yang menginginkan agar kewenangan penyidikan kasus pidana pencucian uang tak hanya dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Sikap paling keras disampaikan Fraksi Golkar dan didukung oleh PDI Perjuangan, PPP, dan Hanura. “Wewenang itu hanya ada pada dua lembaga, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau diberikan ke KPK, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada dua institusi itu,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Golkar, Harry Azhar Azis, kemarin.

Fraksi PAN juga menolak memberikan kewenangan lebih besar kepada PPATK, termasuk dalam hal penyidikan dan penyitaan, namun setuju laporan PPATK bisa diserahkan kepada pihak di luar Polri dan Kejaksaan, misalnya KPK.

Dukungan bagi pelibatan KPK dalam penanganan pencucian uang dan penguatan PPATK diberikan oleh Partai Demokrat. Fraksi PKS, PKB, dan Gerindra pun mendorong penyerahan laporan PPATK kepada instansi seperti KPK, dan Badan Narkotika Nasional. TOMI | RIRIN | SANDY R ancangan Undang-Undang Pencucian Uang Tahun 2010 sebetulnya mem berikan wewenang besar bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi wewenang tambahan ini diganjal politikus DPR.
Wewenang baru PPATK: 1. Semula lembaga ini hanya berwenang men cegah dan melaporkan soal dugaan pen cucian uang, tapi sesuai dengan draf RUU berwenang pula menyelidiki (Pasal 39).
2. Memblokir kekayaan atau rekening yang mencurigakan (Pasal 44).
Wewenang tambahan KPK 1. Menyelidiki dan menyidik tindak pidana pencucian uang (Pasal 76, Pasal 79, 80).
2. Bersama PPATK membentuk satuan tugas gabungan untuk mengusut kasus pencucian uang (Pasal 82).
Akibat penolakan: Jika wewenang baru ditolak, penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang, termasuk adanya rekening yang mencurigakan, dilakukan hanya oleh kepolisian dan kejaksaan. Ini tak jauh berbeda dengan yang berlaku pada undang-undang yang lama, UU No. 15/2002 dan UU No. 25/2003 tentang Pencucian Uang. SIKAP FRAKSI DI SENAYAN Kontra-Penguatan 1. Fraksi Golkar: Bambang Soesatyo (ANGGOTA KOMISI III) “Siapa yang bisa jamin semua orang di PPATK itu malaikat? Cukup polisi dan Kejaksaan Agung yang memiliki hak penyidikan sesuai dengan KUHAP No. 8 Tahun 1981.”

2. Fraksi PPP Ahmad Yani (ANGGOTA KOMISI III) “Laporan hasil analisis PPATK lebih baik hanya diterima oleh kepolisian, agar tidak terjadi tubrukan kepentingan.”

3. Fraksi PAN Achmad Rubaei (WAKIL KETUA FRAKSI) “Kepemimpinan PPATK lemah, sehingga tidak bisa dipercaya untuk memikul beban seperti penyidikan, penyitaan, dan lainnya.”

4. Fraksi PDI Perjuangan Dolfi O.F.P. (ANGGOTA KOMISI XI) “PPATK lembaga di bawah presiden langsung, maka seharusnya hanya berwenang pada pemberian laporan. Berdasarkan hukum acara, kepolisianlah yang berhak menyidik, bukan lembaga lain. KPK tidak perlu lagi dilibatkan.” Pro-Penguatan 1. Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin (ANGGOTA KOMISI III) “Sikap kami jelas, kami ingin memaksimalkan peran PPATK.
Makanya, kami mendukung agar data yang dimiliki PPATK bisa diberikan ke semua lembaga penegak hukum, bukan cuma kepolisian dan kejaksaan, tapi juga Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau hanya ke kepolisian, sama saja dengan yang lalu.”

2. Fraksi Gerindra Martin Hutabarat (ANGGOTA KOMISI III) “Kami dorong institusi penegak hukum agar bisa bersinergi, karena pencucian uang ini sudah meluas ke semua pihak. Tidak akan ada masalah. Dari awal, KPK itu diatur untuk bisa menyelidik dan menyidik, bukan hanya polisi saja.”

TEKS: TOMI | RIRIN AGUSTIA | AMIRULLAH | SANDY INDRA PRATAMA Menolak Senjata Dua Lembaga Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan ada usaha dari sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengamputasi upaya memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi guna turut menyidik pidana pencucian uang. Tindakan itu dilakukan dengan menghilangkan satu ayat di Pasal 70 dalam Rancangan Undang-Undang Pidana Pencucian yang kini dibahas di Tim Perumus DPR.

Bunyi pasal tersebut adalah, “Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan hasil pemeriksaan dimaksud kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan.”Pasal ini memungkinkan KPK menyidik pidana

pencucian yang berkaitan dengan kasus korupsi.
Indonesia Corruption Watch, salah satu anggota Koalisi, menganggap manuver para politikus Senayan itu merupakan usaha mempertahankan status quo. Caranya dengan hanya memberikan wewenang kepada Polri dan Kejaksaan guna mendapatkan dan menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK.“Ini jelas upaya pelemahan secara sistematis,” ujar peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, kemarin.

Menurut ICW, upaya amputasi itu terjadi dalam rapat kerja Tim Perumus yang dilaksanakan pada 20-22 Agustus lalu di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Para legislator beralasan, penguatan PPATK dan KPK dalam hal pencucian uang akan membuat investor takut menempatkan uangnya di bankbank lokal.

Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR

dari Golkar, Harry Azhar Azis, mengatakan fraksinya menginginkan agar kewenangan untuk mendapatkan laporan analisis PPATK dikembalikan ke Kejaksaan dan Kepolisian. Ia beralasan, persoalan yang tengah menimpa Kejaksaan dan Kepolisian tidak semestinya dijadikan alat untuk melimpahkan kewenangan itu ke KPK.
“Kalau tetap diberikan ke KPK, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada dua institusi itu.” Politikus Golkar lainnya, Bambang Soesatyo, bahkan mencurigai PPATK selama ini telah menjadi alat penguasa dan partai berkuasa untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. “Kami tidak ingin PPATK menjadi alat peras baru,” katanya. “Kami juga menduga PPATK memiliki agenda kepentingan asing agar para pemilik modal tidak nyaman, lalu memindahkan uangnya ke bank-bank asing.” Kepala PPATK Yunus Hu

sein sebelumnya menyatakan ada pihak yang khawatir jika kewenangan PPATK diperluas.“Mau jadi penyelidik saja banyak yang keberatan,” ujarnya.
Yunus menjelaskan, pembahasan RUU ini terganjal pada bagian mengenai pemberian kewenangan kepada KPK.“Ada upaya membatalkan kesepakatan sebelumnya, yakni bahwa KPK boleh menyidik tindak pidana pencucian uang.” Padahal, akhir Juli lalu, Panitia Kerja DPR telah menyepakati bahwa enam lembaga dimungkinkan menyidik tindak pidana pencucian uang.

Laporan hasil analisis PPATK juga boleh diberikan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, dan KPK. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak boleh melakukan penyidikan atas inisiatif sendiri. Namun keduanya tak diberi akses ke laporan hasil analisis PPATK.

March 17, 2010

Evaluasi Menteri 2 Bulanan

Evaluasi Menteri 2 Bulanan
Menteri Sampaikan Rapor kepada Presiden Yudhoyono
Rabu, 17 Maret 2010 | 03:02 WIB

Jakarta, Kompas – Kinerja para menteri dalam melaksanakan program prioritas pembangunan akan dievaluasi setiap dua bulan. Evaluasi kerja dan pencapaian target itu dilakukan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menjelaskan hal itu seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/3). Sidang kabinet itu secara khusus membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010. Inpres ini ditandatangani dan diterbitkan pada 19 Februari.

”Intinya, inpres ini dimaksudkan untuk mempertajam pencapaian prioritas pembangunan nasional, seperti akselerasi pembangunan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Di luar perekonomian, prioritas pembangunan 2010 juga ditujukan untuk memperkuat proses demokratisasi dan penegakan hukum,” ujar Armida.

Ia menjelaskan, agar pelaksanaan program prioritas dilakukan secara ketat, pemerintah akan menerapkan sistem evaluasi dan monitor yang ketat, seperti yang sebelumnya dilakukan pada pelaksanaan program 100 hari pertama pemerintahan.

”Tiap dua bulan dipantau targetnya oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), jadi semacam rapor, dilaporkan kepada Presiden di sidang kabinet. Ada matriks delapan kolom agar terukur target pencapaiannya. Target itu juga masukan masing- masing kementerian kepada UKP4,” tutur Armida.

Pada 2010, program prioritas pemerintah terdiri dari 155 rencana aksi. Sebanyak 131 rencana aksi sudah masuk APBN 2010 senilai Rp 91,7 triliun. Sementara 24 rencana aksi masih dalam bentuk usulan dan diajukan ke Rancangan APBN Perubahan 2010 dengan nilai Rp 22 triliun.

Program prioritas

Program prioritas yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian ialah program di bidang infrastruktur, ketahanan pangan, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, energi, serta prioritas lain di bidang perekonomian.

Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan, antara lain, program reformasi birokrasi dan tata kelola serta pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan daerah-daerah pascakonflik.

Sementara itu, program prioritas yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas, serta inovasi teknologi dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

”Di luar 155 rencana tindakan yang menjadi prioritas, banyak lagi program lain, tetap akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui jalur reguler, yakni oleh Bappenas. Ini dilakukan tiap tahun,” ujar Armida.

Ia menambahkan, program prioritas tahunan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam lima tahun mendatang akan selalu ditetapkan setiap tahun melalui inpres.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Presiden juga menginstruksikan kepada tiga menteri koordinator untuk aktif melakukan pengawasan kinerja terhadap kementerian di bidang koordinasinya masing-masing. (DAY)