Posts tagged ‘Property’

July 23, 2015

Pengembang Lirik Cipali

Tinggal nunggu kemacetan parah saja.. Harusnya pengembang diajak untuk mengembangkan transportasi masal juga Agar daerah sekitar tol tidak macet total !

Lahan Sekitar Jalan Tol Sudah Mulai Dibeli

JAKARTA, KOMPAS — Pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali sebagai bagian dari tol Trans-Jawa membuat kawasan di sekitar jalan tol tersebut berpotensi menjadi kawasan industri. Para pengembang kawasan industri telah melirik kawasan itu. Oleh karena itu, dibutuhkan rencana tata ruang wilayah yang jelas di kawasan sekitar Cipali.

Jalan Tol Cipali sepanjang 116,75 kilometer menyambung ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek ke arah timur. Tol Cipali melewati lima kabupaten, yakni Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon.

“Untuk industri manufaktur di sebelah timur Jakarta, seperti Kabupaten Bekasi dan Karawang, kawasan sudah berkembang dan ketersediaan lahan menyusut. Dengan adanya lanjutan jalan tol, pasti akan diikuti dengan pengembangan kawasan industri,” kata Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar di Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Sanny, ketersediaan infrastruktur Jalan Tol Cipali akan membuat wilayah di sekitarnya dilirik pengembang kawasan industri. Apalagi, ada rencana pembangunan pelabuhan di wilayah Indramayu dan pembangunan bandara di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, yang akan memudahkan distribusi barang.

Sanny menambahkan, sudah ada beberapa pengembang kawasan industri yang membeli lahan, terutama di kanan-kiri Jalan Tol Cipali, di wilayah Kabupaten Subang. Beberapa pengembang itu adalah pengembang yang sudah mengelola kawasan industri di tempat lain.

content

“Pengembang untuk kawasan industri membutuhkan pengalaman membuat perencanaan, membangun infrastruktur dan utilisasinya, serta mencari pasar. Pasar biasanya melihat reputasi pengembang,” kata Sanny. Agar kawasan industri bisa dikembangkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan rencana tata ruang. Rencana tata tuang dapat memberikan kepastian bagi pengembang berinvestasi.

Pengembangan strategis

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, wilayah Jakarta-Cirebon menjadi bagian dari 35 wilayah pengembangan strategis. Wilayah Subang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pelayanan jasa dengan Kecamatan Kalijati sebagai kawasan industrinya.

Dalam kunjungan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hermanto Dardak ke Subang, pekan lalu, diperoleh informasi, 10.000 hektar zona industri yang disediakan di Kabupaten Subang sudah mau habis. “Sekarang, kepadatan untuk bisnis dan perumahan menjangkau ke arah timur dan barat. Ke depan, pengembangan wilayah akan disesuaikan dengan pergerakan pasar,” katanya. (NAD)

Advertisements
Tags:
August 12, 2014

Yohanes Surya Bangun Komplek Techno Park Senilai Rp36 Triliun

Dini Hariyanti   –   Jum’at, 08 Agustus 2014, 23:56 WIB

BERITA TERKAIT

Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Komplek technology park seluas 600 hektare akan dibangun di Bogor, Jawa Barat. Proyek ini menelan investasi hingga Rp36 triliun.

Yohanes Surya, selaku pengagas proyek, menyatakan komplek tersebut meliputi 13  technology park dan infrastruktur pendidikan, seperti gedung Universitas Surya, Kampus STKIP Surya, gedung sekolah Genius serta fasilitas pendukungnya.

“Ada pula pusat penelitian, research hospital yang fokus untuk otak, jantung, dan kanker, serta business dan theme park,” kata pria yang diakrab dikenal sebagai fisikawan itu saat dihubungi Bisnis, Jumat (8/8/2014).

Infrastruktur pemukiman juga akan disediakan berupa perumahan dan apartemen. Total jangka waktu dibutuhkan untuk mengembangkan proyek ini diproyeksikan sekitar 10 – 15 tahun.

“Pada tahun depan kami akan mulai konstruksi. Proyek ini kemungkinan akan menggunakan nama PT Surealindo,” ucap Yohanes.

Yohanes mendatangi Menteri Perindustrian M.S. Hidayat di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, untuk meminta dukungan dalam pengerjaan komplek techno park ini. Kemenperin menunjuk Realestat Indonesia (REI) untuk mendampingi pelaksanaan proyek tersebut.

Editor : Sepudin Zuhri

Tags:
September 30, 2013

Cegah Spekulasi Properti, Perlu Kerja Sama BI-Ditjen Pajak

Langkah Baik BI !

Yang biasanya berspekulasi adalah developer / atau pengembang itu sendiri. Misal group dari perusahaan pengembang  merekayasa aksi memborong  banyak properti, (hal ini jelas untuk mendongkrak harga -spekulasi)  . Caranya adalah melalui “proxy” pembeli properti. Tidak heran  kadang ada seorang investror ( proxy) yang bisa memborong lebih dari 10 unit rumah di suatu kawasan.  Lebih gila lagi aksi rekayasa ini didukung oleh pihak Bank.

Investor atau pembeli rumah pada akhirnya akan membeli properti yang harganya sudah melambung tidak jelas .

 

SENIN, 30 SEPTEMBER 2013

kompas logo

Konsumen Dilindungi

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan Bank Indonesia yang membatasi uang muka kredit pemilikan rumah dan mekanisme inden memang dimaksudkan untuk melindungi konsumen properti. Hal tersebut karena harga properti yang terus naik rentan dengan aksi spekulasi.Pada 24 September 2013, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Edaran Ekstern Nomor 15/40/DKMP Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Kebijakan itu mulai berlaku hari Senin (30/9) ini.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, di Jakarta, Minggu, mengemukakan, ketentuan BI tersebut perlu ditempuh untuk menekan risiko pembiayaan perbankan, perlindungan konsumen, serta mengurangi aksi spekulasi di perumahan dengan mengandalkan kredit pemilikan rumah (KPR). Terkait hal itu, para pengembang rumah menengah perlu mencari akal untuk menyiasati sumber pendanaan.

Ali menambahkan, para spekulan memanfaatkan KPR inden untuk membeli properti pada tahap pra-penjualan sewaktu proyek rumah belum dimulai, kemudian menjualnya pada saat rumah selesai dibangun guna memperoleh margin keuntungan. Bahkan, ada pula properti yang sudah dijual sebelum bangunan tuntas dibangun hanya dengan mengandalkan sertifikat perjanjian perikatan jual beli (PPJB).

Guna meredam aksi spekulasi yang terus memicu kenaikan harga rumah, Ali mengusulkan agar Bank Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuat aturan yang melarang pengalihan penjualan rumah dalam jangka waktu tertentu sehingga rumah tidak bisa dilepas hanya dengan mengalihkan sertifikat PPJB.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Setyo Maharso mengemukakan, saat ini modal pengembang sebagian bersumber dari uang muka konsumen untuk pembelian rumah serta KPR inden yang disalurkan kepada pengembang secara bertahap. (LKT/IDR)

KOMENTAR
Tags:
September 2, 2013

Punya Gaji Rp 2,2 Juta/Bulan Hanya Bisa Beli Rumah di Bawah Rp 88 Juta

Dewi Rachmat Kusuma – detikfinance
Senin, 02/09/2013 10:46 WIB

https://i1.wp.com/images.detik.com/content/2013/09/02/1016/104908_flpp3320.jpg
Jakarta – Memiliki rumah layak huni merupakan dambaan bagi semua keluarga di Indonesia. Namun kenyataannya kini masih banyak masyarakat yang belum punya rumah, salah satu kendalanya karena penghasilan yang rendah.

Misalnya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jabodetabek yang hanya Rp 2,2 juta per bulan, sejatinya seseorang masih punya kesempatan untuk memiliki rumah sederhana.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan dengan penghasilan Rp 2,2 juta per bulan, masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah dengan cara mencicil. Rumah tersebut biasanya berkisar di harga sekitar di bawah Rp 88 juta/unit.

“Gaji Rp 2,2 juta per bulan bisa dapat rumah yang harganya Rp 88 juta ke bawah,” kata Eddy kepada detikFinance, di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Dengan harga itu, masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan cara mencicil selama 20 tahun dan uang muka sekitar 10% atau Rp 8 juta dengan cicilan kurang lebih Rp 700 ribu per bulan. Skema tersebut merupakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi.

“Dengan gaji Rp 2,2 juta bisa dapat rumah dengan harga Rp 88 juta ke bawah, uang muka 10%, cicilan Rp 700 ribu per bulan selama 20 tahun. DP bisa juga dicicil 3-6 bulan,” katanya.

Eddy menyebutkan, dengan cara mencicil dan besaran uang muka itu, masyarakat sudah bisa mendapatkan rumah tipe 21 di daerah Banten, Jawa Barat. Sementara untuk di luar Pulau Jawa dengan harga Rp 88 juta, maka bisa mendapatkan rumah dengan tipe 36.

“Dengan harga rumah Rp 88 juta bisa dapat rumah tipe 21 di Banten atau di Jabar, maksimal dapat tipe 36 itu pun di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi. Kalau di Jakarta nggak mungkin dapat rumah dengan harga segitu,’ ujarnya.

Menurut Eddy, sudah seharusnya masyarakat memiliki rumah layak huni. Pemerintah, perlu meningkatkan kembali penyediaan rumah murah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah agar kebutuhan hunian bisa terpenuhi dengan baik. Skema FLPP merupakan salah satu cara mudah memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat.

“Itu sudah sangat ringan apalagi dengan skema FLPP, tingkat bunga tetap 7,25% selama 20 tahun. Ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang bergaji UMP untuk bisa punya rumah sendiri. Pemerintah harus tingkatkan lagi pembangunan rumah murah,” katanya.

Tags:
July 11, 2013

Ini Pemicu Orang Bisa Cicil Kredit Hingga 9 Rumah Sekaligus

 

Kok bisa ya ada yang mencicil kredit 9 rumah ??? Spekulasi didalangi sama orang Bank tentunya.. Masalah spekulasi seperti ini harus segera ditertibkan ..

 

Maikel Jefriando – detikfinance
Kamis, 11/07/2013 17:19 WIB
 

https://i2.wp.com/images.detik.com/content/2013/07/11/5/172207_rumahmurah23.jpg
Jakarta – Bank Indonesia (BI) dibuat pusing akibat banyaknya orang kaya yang berinvestasi di sektor properti. Saat ini, tercatat ada ribuan orang yang mencicil 9 rumah sekaligus melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di perbankan.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan hal ini dipicu keinginan besar masyarakat berinvestasi di sektor properti. Hasrat ini didukung oleh suku bunga perbankan yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Karena suku bunga selama ini rendah, mereka cari alat untuk melakukan investasi,” ungkap Halim kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta, Kamis (11/7/2013)

Halim mengatakan berdasarkan survei, 43% masyarakat Indonesia menempatkan properti pada posisi pertama jika memiliki uang, sebagai sarana investasi. Sehingga tak mengherankan sektor properti dianggap sangat tepat untuk memutar uang.

“43% dari hasil survei menyatakan, kalau ditanya kalau punya uang apa yang akan dibeli pertama? Ternyata itu properti,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, KPR yang lebih dari 2 itu ada 35,2 ribu orang dengan portofolio kredit mencapai Rp 31,8 triliun. Kemudian yang tengah mencicil 2 rumah melalui skema KPR itu sekitar 31,3 ribu orang dengan nilai Rp 29 triliun.

Sedangkan yang mencicil 2 rumah sampai 9 rumah melalui KPR terdapat 35,2 ribu orang. “Terdapat juga 3.884 debitur yang mencicil 3 bahkan sampai 9 rumah melalui skema KPR di bank. Serta ada juga yang mencicil 9 sampai 12 bahkan 12 sampai 15 rumah,” kata Halim.

Tags:
May 14, 2013

Soal Rumah Murah : Negara Lalai !

Agak tidak mengejutkan kegagalan  kebijakan papan Pemerintah SBY. Pos kementrian perumahan selalu diisi oleh orang partai ( sebelumnya menteri dari PKS) dan bukan profesional . Sekarang menteri diisi oleh pengusaha properti , atau bandar /mafia tanah di DKI Jakarta ; Djan Farid . Mister Djan Farid ini banyak mengusai / mengelola aset pemda DKI.. salah satunya adalah Tanah Abang . Di Tanah Abang  perusahaan Djan Farid dengan nikmatnya menikmati keuntungan tanpa memberikan kontribusi untuk pemda DKI. ( lihat saja http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1987809/ahok-djan-faridz-adu-kuat-di-pasar-tanah-abang#.UZHTrbX-ErU  )

Jadi APA KATA DUNIA  saja  figur macam Djan Farid disuruh mengelola perumahan rakyat  !  Rakyat untuk mendapatkan rumah murah makin jauuh..

Selasa,14 Mei 2013

Kesenjangan Makin Melebar

Negara Lalai Menyediakan Rumah Murah

 

Jakarta, Kompas – Lonjakan harga rumah di Tanah Air telah memperlebar jurang pemenuhan papan antara masyarakat berpenghasilan atas dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu segera mengintervensi penyediaan rumah.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit menilai, di Jakarta, Senin (13/5), kenaikan harga rumah yang tidak terkendali disebabkan kebutuhan rumah penduduk yang terus bertambah tidak mampu diimbangi suplai yang memadai.

Konsumen properti saat ini terbelah dua, yakni mereka yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal (end user) dan rumah sebagai instrumen investasi. Muncul kecenderungan masyarakat berpenghasilan tinggi untuk menyimpan dana berlebih dalam bentuk aset properti ketimbang menabung di bank yang suku bunganya rendah.

”Indonesia memasuki darurat perumahan di tengah ledakan pertumbuhan properti. Pemerintah tidak berdaya mengendalikan pasar dan gagal melaksanakan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar rakyat atas papan,” ujar Panangian.

Jangan terbuai

Panangian mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai oleh fenomena pertumbuhan properti di Indonesia, penguatan kelas menengah, dan prediksi sejumlah lembaga internasional terkait kemajuan perekonomian Indonesia pada tahun 2030.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan rumah rakyat. Pemerintah hingga kini mengandalkan pengembang untuk memasok rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, insentif bagi pengembang untuk pembangunan rumah murah sangat lemah.

Program pembangunan 1.000 menara rumah susun milik bersubsidi periode 2007-2012 yang digulirkan pemerintah di Jabodetabek terhenti sejak 2010. Pengembang berhenti memproduksi rumah susun murah dan lebih tertarik mengisi ceruk pasar apartemen segmen menengah ke atas yang laris.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, kemarin, menyatakan, kenaikan harga properti sudah terlalu cepat meski belum memasuki kondisi bubble. ”Sektor properti yang sedang booming ini perlu kita dorong, tapi jangan sampai masyarakat kita yang paling butuh perumahan menjadi tak mampu menjangkaunya,” katanya.

Pembelian properti sebagai investasi oleh kelompok menengah ke atas, kata Hatta, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga. Kepentingan investasi adalah sah. Namun, yang harus diingat, jangan sampai hal itu menyebabkan harga properti tidak terjangkau masyarakat bawah.

Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia Djoko Slamet Utomo mengakui, kenaikan harga rumah tidak terkejar oleh kenaikan daya beli masyarakat. Proyek rumah murah dan bersubsidi terganjal ketersediaan lahan. Tidak ada jaminan lahan dan infrastruktur dari pemerintah, proses perizinan yang berbelit, dan tata ruang yang semrawut.

”Kami harus jujur. Pengembang membangun proyek perumahan untuk mencari untung, jadi tidak mungkin membangun proyek yang tidak untung. Penyediaan rumah murah seharusnya dikendalikan pemerintah melalui pemberian insentif bagi pengembang,” ujarnya.

Guru Besar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada Maria SW Sumardjono menyatakan, reforma agraria mengatur penyediaan tanah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketentuan itu tertuang dalam tiga aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar juncto Peraturan Kepala Badan (Perkaban) Pertanahan Nasional Nomor 4/2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dan junctis Perkaban Pertanahan Nasional Nomor 5/2011 tentang Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Dalam Perkaban Pertanahan Nasional No 5/2011 disebutkan, tanah negara bekas tanah telantar diperuntukkan bagi program strategis negara, yaitu sektor pangan, energi, dan perumahan rakyat. Hal itu menunjukkan bahwa peruntukan tanah negara bisa untuk penyediaan tanah bagi perumahan rakyat.

”Sejauh mana implementasi tanah negara bekas tanah telantar itu dimanfaatkan untuk perumahan rakyat? Aturan sudah ada, tinggal sejauh mana implementasinya,” ujar Maria.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menilai wajar kenaikan harga rumah tinggi di sejumlah wilayah karena tren pertumbuhan properti. ”Gap perumahan terjadi karena pembeli masih mau membeli dengan harga tinggi dan kemampuan membeli ada. Pengembang lebih tertarik menggarap segmen ini,” ujar Faridz.(LKT/LAS/NDY/ABK/ETA/RIZ/SIR/ABK/RWN/RAZ/BAY/TIF/NIK/ODY)

 

++++++++++

 

Tags:
May 13, 2013

Harga Rumah Tak Terkendali

Senin,
13 Mei 2013
 

 

 

Belum Memicu Gelembung Gila-Gilaan

 
 

 

Jakarta, Kompas – Harga perumahan, baik apartemen maupun rumah tapak, di sejumlah kota besar di Indonesia mulai tak terkendali. Harga rumah yang tidak terkendali dikhawatirkan memicu gelembung properti dan tersendatnya pemenuhan kebutuhan rumah bagi rakyat kebanyakan.

Berdasarkan data Konsultan Properti Cushman & Wakefield Indonesia, rumah tapak dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami kenaikan hampir 100 persen. Pada triwulan I-2013, harga rumah tapak rata-rata naik 25,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Tahun lalu, harga rumah tapak tercatat meningkat 27,8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2011. Tahun 2011, kenaikan harga rumah tapak mencapai 27,7 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Harga rumah tapak sepanjang tahun 2013 diprediksi akan meningkat hingga 28 persen. Kawasan residensial skala besar yang telah dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, universitas, dan hotel diprediksi menikmati kenaikan harga tertinggi.

Meski harganya terus naik, produk perumahan laku keras hampir di seluruh segmen pasar. Penyerapan didominasi untuk perumahan segmen menengah hingga menengah atas akibat suplai rumah untuk masyarakat menengah bawah masih minim.

Di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi penyerapan rumah tinggal untuk segmen atas mencapai 27 persen, segmen menengah atas 28 persen, segmen menengah 22 persen, segmen menengah bawah 15 persen, dan segmen bawah 8 persen.

Kategori rumah segmen atas itu di atas harga Rp 2 miliar per unit, segmen menengah atas di kisaran Rp 1,4 miliar-Rp 2 miliar per unit, dan rumah segmen menengah Rp 800 juta-Rp 1,39 miliar per unit. Adapun rumah segmen menengah bawah di kisaran Rp 400 juta-Rp 799 juta per unit dan segmen bawah di bawah Rp 400 juta per unit.

Gejala harga yang terus melambung diingatkan pengamat ekonomi A Tony Prasetiantono berpeluang menimbulkan masalah dalam kredit perumahan (subprime mortgage), seperti yang pernah dialami Amerika Serikat pada tahun 2008.

Belum gelembung

Namun, Presiden Komisaris Grup Paramount Elizabeth Sindoro (56) berpendapat, harga rumah yang saat ini dinilai ”gila-gilaan” belum memicu gelembung.

”Perekonomian Indonesia saat ini bagus. Kelas menengah terus tumbuh. Mereka membutuhkan rumah baru. Tiga puluh persen pembeli rumah di Paramount Serpong berasal dari luar Jabodetabek. Mereka menjadikan rumah di sini sebagai rumah kedua,” kata Elizabeth.

Harga rumah di Paramount Serpong saat ini minimal Rp 2 miliar untuk luas tanah 126 meter persegi. Meski demikian, 40 persen membeli dengan cara tunai keras dan tunai berjangka, selebihnya 60 persen melalui kredit pemilikan rumah (KPR).

Para pembeli rumah dari luar Jabodetabek berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Elizabeth menilai pertumbuhan ekonomi di daerah juga sangat pesat. Begitu pula penjualan perumahannya.

Ciputra, sebagai salah satu pengembang properti terkemuka nasional, membuat penjualan rumah mewah di Makassar, Sulawesi Selatan, laris manis. Sebanyak 1.800 unit rumah di Citraland Celebes dan Citra Garden habis terjual selama empat tahun terakhir.

Komisaris Utama Grup Galesong Jacky Purnama mengemukakan, Citraland Celebes mulai dipasarkan empat tahun lalu dengan harga termurah Rp 800 juta hingga Rp 2,4 miliar. Sekitar 800 rumah yang dibangun pada sembilan kluster habis terjual dalam waktu dua tahun.

Saat ini harga jual rumah di Citraland Celebes naik 10-15 persen per tahun. ”Kenaikannya bisa melejit hingga 30-40 persen per tahun saat pengembangan Citraland Celebes selesai tahun 2016,” ujar Jacky. Itu sebabnya, cukup banyak pembeli dari Jayapura, Manado, Kendari, dan Palu, yang sekadar berinvestasi.

Bukan hanya rumah, apartemen juga laku keras. Dari data Konsultan Properti Colliers International Indonesia, proyek apartemen yang tuntas dibangun pada umumnya terserap pasar hingga 80-90 persen. Adapun proyek apartemen yang masih dalam tahap pembangunan rata-rata diklaim sudah terserap 60 persen.

Indonesia diprediksi masih akan menjadi tujuan investasi properti karena suku bunga kredit perumahan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dan bertumbuhnya kelas menengah. Namun, tingginya permintaan mengakibatkan kenaikan harga sulit terbendung.(ART/RAY/BRO/ABK/ RIZ/KSP/LKT/NDY)

Tags:
March 14, 2013

Rumah Makin Tak Terjangkau

Kartu mati pula sang Mentri Perumahan Djan Faridz. Mr Djan terkenal sebagai juragan tanah Betawi, dan raja nya Tanah Abang..
Kamis,14 Maret 2013

REI Targetkan Pembangunan 142.716 Unit

Solok, Kompas – Rumah layak huni hingga kini masih menjadi barang mewah dan tidak terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah karena lahan kian terbatas dan harga terus naik tak terkendali. Pemerintah dinilai belum bisa menjalankan tanggung jawab menyediakan rumah bagi warga negara.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dalam peresmian rumah sejahtera tapak yang dibangun anggota Realestat Indonesia (REI), di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tahun 2012, REI membangun total 104.042 rumah sejahtera tapak, sejumlah 51.330 rumah di antaranya terserap melalui kredit rumah bersubsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR-FLPP).

Irman mengemukakan, negara bertanggung jawab untuk menyediakan perumahan yang layak bagi setiap warga negara, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 h. Faktanya, selama 68 tahun Indonesia merdeka, amanat konstitusi itu belum dapat diwujudkan. Rumah layak huni masih menjadi barang mewah dan tidak bisa terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena lahan kian terbatas dan harga rumah terus naik tak terkendali.

Ketersediaan rumah yang belum memadai tidak lepas dari kebijakan perumahan rakyat yang belum merata dan masih terkonsentrasi di Jabodetabek dan kota-kota besar seperti Medan, Semarang, Makassar, dan Surabaya. Tahun 2010 terdata 13,6 juta keluarga tidak memiliki rumah, dan laju kekurangan rumah terus bertambah 400.000 unit per tahun.

Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kaslim mengemukakan, kendala terbesar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah adalah tingginya uang muka pembelian rumah dan suku bunga perbankan.

Di Sumatera Barat, 80 persen masyarakat yang membutuhkan rumah berasal dari kelompok yang tidak memiliki penghasilan tetap, seperti sopir angkutan kota, nelayan, petani, dan pedagang kaki lima. Sementara itu, perbankan tidak merespons kredit bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang tidak memenuhi persyaratan administratif perbankan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat, yang juga Ketua Kehormatan REI, mengemukakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,4 persen per tahun adalah tertinggi kedua di Asia setelah China yakni 7,5 persen per tahun. Jumlah kelas menengah di Indonesia 120 juta orang, dengan 50 juta penduduk Indonesia masuk ke kelompok konsumtif dengan rata-rata pendapatan 4.000 dollar AS per tahun. Di tengah pasar yang potensial itu terdapat sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang harus mendapat perhatian.

”Di sebagian besar negara di dunia, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah biasanya diambil alih pemerintah. Namun, di Indonesia, swasta turut berpartisipasi dalam pengadaan perumahan,” katanya.

Tahun 2013, REI berencana membangun rumah sejahtera tapak sebanyak 142.716 unit. Rumah sejahtera tapak dibangun dengan harga di kisaran Rp 88 juta-Rp 145 juta per unit, sesuai dengan lokasi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat REI Setyo Maharso mengemukakan, pembangunan rumah sejahtera susun masih sulit dilakukan karena terganjal regulasi, di antaranya ketetapan patokan harga yang belum final.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengemukakan, penerapan prinsip hunian berimbang perlu segera diwujudkan untuk mempercepat pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian berimbang mewajibkan setiap pengembang rumah mewah untuk berkontribusi membangun rumah menengah dan rumah sederhana dengan perbandingan 1:2:3.

”Peran REI sangat penting dalam mendukung program perumahan dan kawasan permukiman. REI perlu mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Djan Faridz menambahkan, pemerintah akan mendukung para pengembang dalam membangun rumah rakyat dengan menciptakan iklim usaha kondusif. (LK

Tags:
May 14, 2012

Kekuatan dari Bank Tanah

Bakrie menjelma menjadi raja tahah Indonesia . Ini data di bawah ini belum termasuk tanah masy korban Lumpur Lapindo

Senin,14 Mei 2012
CEO BAKRIELAND HIRAMSYAH
Kekuatan dari Bank Tanah
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Hamzirwan/Haryo Damardono

Bisnis properti di Indonesia sedang memasuki awal era keemasan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun dan kenaikan jumlah penduduk kelas menengah membuat permintaan properti naik signifikan. Perusahaan yang telah lama bersiap diri kini mulai menuai hasil.

Sebagai salah satu dari lima pengembang terkemuka nasional, PT Bakrieland Development Tbk (ELTI) turut menikmati berkah ini. Lewat kematangan perencanaan proyek-proyek permukiman terintegrasi di kawasan selatan Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, produk-produk propertinya terjual bak kacang goreng.

Chief Executive Officer (CEO) Bakrieland Hiramsyah, yang bulan ini tepat lima tahun memimpin Bakrieland, bersedia membagi pengalamannya. Berikut petikan wawancaranya dengan Kompas di kantornya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bisnis properti tumbuh signifikan. Apakah masih aman dari risiko?

Ini belum bubble. Rasio kredit perumahan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih kecil sekali. Kekurangan rumah juga masih besar. Saat ini, suku bunga bank cenderung turun sehingga orang masih akan tetap membeli rumah. Apalagi, harga properti di sini masih lebih murah dibandingkan dengan di negara lain dan perbankan juga sangat konservatif dalam menyalurkan kredit perumahan. Dengan prospek ekonomi kita yang masih bagus, booming sektor properti sudah mulai terasa.

Bagaimana mempersiapkan fondasi agar siap saat bisnis ini booming?

Bulan Mei ini, saya lima tahun memegang Bakrieland sebagai CEO. Sebagai mantan auditor dan bankir, saya cenderung konservatif. Biasanya saya langsung mengaudit segala hal di perusahaan. Perusahaan ini posisi sebenarnya ada di mana. Bukan sekadar mengobservasi posisi keuangan, sumber daya manusia, atau masalah sumber daya lain. Tetapi, kita harus paham di mana posisi kita dibandingkan dengan kompetitor.

Baru kita bikin program 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Itu tentunya harus duduk bersama dengan karyawan. Ini perusahaan mau dibawa ke mana, sih? Sebagai nakhoda, tugas utama saya adalah membuat visi misi dan nanti memimpin semua rombongan untuk melakukan perjalanan sampai selamat di tujuan.

Apa yang Anda lakukan?

Tentu hal paling utama adalah permodalan. Modal Bakrieland sebagai perusahaan properti adalah landbank (cadangan lahan), sumber daya manusia, dan sistem yang sangat menunjang.

Bakrieland, termasuk semua pemegang saham, sangat konservatif. Dalam jangka pendek, kami pemegang landbank terbesar di Jakarta dengan 12 hektar. Total 53 hektar dengan potensi berkembang yang masih besar.

Apalagi, saya juga orang yang bergabung ke sini untuk membantu restrukturisasi tahun 1998. Jadi, strateginya adalah bagaimana membiayai landbank dari equity. Tidak boleh dari pinjaman.

Paling aman harus dibiayai dengan equity, makanya dilakukan dengan penawaran saham kepada publik. Dari tahun 2007 sampai sekarang, kami sudah tiga kali right issue sehingga Bakrieland memiliki fondasi yang kuat.

Terus tambah aset lewat right isue?

Ya. Terakhir tahun 2010 itu termasuk right issue terbesar Bakrieland. Paling besar proyek Sentul Nirwana seluas 12.500 hektar, kemudian ada Lido dan yang lain. Kami mau menjadi yang terbesar di selatan Jakarta dan Bogor. Sentul Nirwana, BNR, dan Lido itu akan menjadi satu-kesatuan. Total landbank kami ada 15.000 hektar.

Yang kami mau lakukan untuk beberapa proyek besar adalah membangun dengan cara tidak biasa. Sentul Nirwana itu tidak bisa membangun kluster per kluster. Ada suatu bank, misalnya, yang mau memindahkan kantor utama ke sana dan butuh tanah 20 hektar karena sudah terlalu mahal biaya operasi di tengah kota. Tetapi, kan, kasihan kalau kantor di pinggir, karyawan tinggal di Jakarta. Jadi, mereka memindahkan karyawan juga ke sana sehingga orang hanya perlu lima menit ke kantor. Sentul Nirwana harus begitu.

Jadi, kami tidak ada tekanan (utang). Kalau sampai utang jatuh tempo, utang dibiayai proyek. Utang hanya boleh terjadi kalau ada lawannya. Bukan tanah lawannya, lawannya adalah penjualan.

Contohnya, bangun residensial kami, baru pinjam bank kalau udah ada pembeli yang bayar uang muka. Jadi, pembiayaan pertama setelah ekuitas justru uang muka pembeli.

Kami juga membeli lahan jauh hari sebelum harganya booming. Kami membeli lahan episentrum, landbank terakhir, pada harga sekitar Rp 4,5 juta per meter dan kini Rp 25 juta.

Apa yang disiapkan dalam menghadapi masa panen properti?

Terus memperkuat landbank. Harapan kami, kan, harus ada intensifikasi lahan. Bagaimana membuat lingkungan menjadi lebih baik. Tahun 2007, kami kembali right issue untuk membeli tanah untuk mengakuisisi tambahan tanah di episentrum. Karena, kami berpikir jauh ke depan. Hanya soal waktu properti akan booming. Tidak mungkin tanjakan terus, tidak mungkin turunan terus. Kalau ketemu tanjakan terus, siap-siap menemui turunan. Itu realitas.

Membangun kota dalam kota?

Kami ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di episentrum, kalau mereka tidak berjalan kaki, menggunakan transportasi publik. Kami harus memotivasi orang untuk mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Makanya, kami siapkan trem agar orang kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan transjakarta.

Ini fasilitas. Bikin shuttle. Ada juga bus dan trem. Hybrid. Kami buat lingkungan menyenangkan sehingga orang mau berjalan kaki. Tempat pedestrian bagus dan cukup teduh agar orang senang. Orang merasa tinggal di episentrum seperti bukan di Indonesia karena penataan lingkungan dan fasilitas publiknya. Ini pembangunan yang komprehensif.

Untuk perumahan rakyat sendiri?

Kami bukan bangun superblok untuk orang menengah atau kaya saja. Untuk rakyat yang membutuhkan rumah, seperti di Rusunami (Rumah Susun Sejahtera Milik) Sentra Timur, Jakarta Timur. Ini sudah didesain komplet. Dekat jalur transportasi publik.

Tags:
May 10, 2012

Sentul City Nikmati Tren Kenaikan Harga

Sentul City Nikmati Tren Kenaikan Harga
Oleh Parluhutan Situmorang | Kamis, 10 Mei 2012 | 6:59
Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN

Berita Terkait
Sentul City Tumbuh Berkelanjutan
Sentul City Luncurkan Klaster Rumah Mewah
Saham BKSL Teraktif Diperdagangkan
Sentul City Anggarkan Biaya Investasi Rp300 Miliar
Sentul City Bangun Rumah Sakit Pertamina
PT Sentul City Tbk (BKSL) akan mendapatkan keuntungan terbesar dari tren kenaikan harga properti di Indonesia. Sebab, perseroan menguasai cadangan lahan yang luas dengan harga akuisisi termurah dibandingkan emiten properti lain.

SENTUL City merupakan pengembang kota mandiri dengan konsesi lahan pengembangan seluas 3.100 hektare. Perusahaan juga menguasai 50% saham Sentul Nirwana seluas 12.800 ha. Sentul Nirwana digarap bekerja sama dengan PT Bakrieland Development Tbk (ELTY).

Ciptadana Securities menyebutkan, secara efektif, Sentul City kini menguasai lahan sekitar 8.000 ha. Total lahan yang dikuasai perseroan terluas dibandingkan emiten pengembang properti lainnya, seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dengan cadangan lahan sekitar 4.500 ha. PT Alam Sutera Tbk (ASRI) seluas 1.500 ha. Sedangkan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) memiliki cadangan lahan sekitar 2.800 ha.

“Sentul City merupakan pengembang rumah tapak dengan kepemilikan lahan terbesar di Indonesia. Perseroan juga memiliki hak untuk memperluas cadangan lahan di Sentul Nirwana menjadi 33 ribu ha,” tutur Analis Ciptadana Securities Triwira Tjandra dalam riset saham BKSL yang diterbItkan di Jakarta, belum lama ini.

Tags: