Posts tagged ‘pt freeport’

September 23, 2014

Freeport Diduga Langgar Standar Operasi

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua berunjuk rasa di depan kantor PT Freeport Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta (20/5). Dalam aksinya mereka meminta agar PT Freeport mampu memfasilitasi konflik horizontal yang terjadi di Papua. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – Tim Investigasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menyelidiki runtuhnya tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia. Dugaan sementara, runtuhnya batu di tambang area West Muck Bay disebabkan kesalahan standar operasional produksi (SOP) perusahaan. (Baca: Longsor Berulang, Freeport Perlu Audit Lingkungan)

“Dugaan kami ada SOP yang tidak diikuti, tapi itu baru dugaan sementara,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R. Sukhyar saat ditemui usai diskusi di Jakarta, Selasa, 23 September 2014. (Baca: Polisi Tak Selidiki Kasus Tanah Longsor Freeport)

Menurut Sukhyar, dugaan tersebut masih merupakan perkiraan awal dari pemerintah. Nantinya dugaan itu masih akan divalidasi oleh tim investigasi. “Yang jelas kejadian tersebut di daerah pengembangan Freeport, bukan di wilayah yang berproduksi,” ujarnya. (Baca: Longsor Freeport Telan Korban Jiwa)

Jumat, 12 September sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia Timur, terjadi ground failure di West Muck Bay, area tambang bawah tanah Grasbrg Block Cave. Kejadian yang menyebabkan reruntuhan material bebatuan dan tanah itu merenggut nyawa Boby Hermawan, operator tambang.

Sebagian badan dari alat jumbo drill yang berada di lokasi kejadian juga turut tertimbun material yang berjatuhan. Brad Skinner, yang merupakan operator jumbo drill, berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan.

Terkait insiden ini, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Sutjipto mengatakan dirinya telah melaporkan kejadian ini kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Nantinya ESDM yang akan tindaklanjuti laporan kami ini,” kata dia.

AYU PRIMA SANDI

Advertisements
November 7, 2011

Dana Freeport Kepada Polisi dan TNI Langgar UU

freeport mc moran memang dari awalnya perusahaan kriminil yg didirikan oleh si Henry Kissinger ( eks menlu AS) bersama beberapa elite bajingan untuk menghisap semua kekayaan bumi di negara terbelakang yang sdh ditaklukan oleh hegemoni AS atau negara yang preaidenya korup ( inget si eyang Soeharto dan Mobutu)
Pengamanan
Dana Freeport Kepada Polisi dan TNI Langgar UU
Khaerudin | Agus Mulyadi | Senin, 7 November 2011 | 23:24 WIB
| Share:

Kompas/A Ponco Anggoro
Situasi di kawasan Freeport, Kabupaten Miika, Papua, senin (31/10/2011).
TERKAIT:
Kejar Pelaku Penembakan Gunakan Anjing Pelacak dan GPS
Kondisi Briptu Marselinus Gua Membaik
Penembakan di Freeport Tak Pandang Bulu
Titik Temu Terus Diupayakan
Brimob Pengawal Freeport Tertembak di Wajah
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberian dana dalam bentuk apa pun dari pihak swasta seperti PT Freeport Indonesia kepada Polri dan TNI dinilai melanggar undang-undang (UU).

UU tentang TNI dan Polri, menyebutkan, anggaran kedua institusi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Program Imparsial, Al Araf, kepada Kompas di Jakarta, Senin (7/11/2011) malam, mengatakan, fungsi pertahanan dan keamanan yang dianut Indonesia terpusat. Konsekuensinya, pembiayaan institusi pertahanan dan keamanan, yakni TNI dan Polri harus melalui APBN

“Pemberian dana kepada Polri dan TNI dari pihak swasta, jelas tak dibenarkan oleh UU. Pemberian anggaran untuk TNI dan Polri melalui APBN, karena fungsi pertahanan dan keamanan yang terpusat. UU TNI dan Polri menjelaskan anggaran mereka dari APBN. Apabila ada anggaran dari swasta atau pemerintah daerah, itu penyimpangan terhadap UU,” kata Al Araf.

Al Araf mengungkapkan, kasus pemberian dana PT Freeport kepada polisi, merupakan kelanjutan pemberian dana yang dilakukan perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut kepada TNI sejak masa Orde Baru.

Menurut Al Araf, hasil penelitian Imparsial menemukan, pada masa Orde Baru PT Freeport memberikan dana kepada TNI sebesar 1 juta dollar AS setiap tahun.

“Setelah reformasi dan tugas pengamanan dalam negeri serta obyek vital diberikan kepada polisi, maka merekalah yang mendapat jatah. Ini yang harusnya dikoreksi, karena ada alokasi anggaran yang melanggar UU TNI dan Polri. Mereka enggak boleh dapat dana dari swasta. Dari pemerintah daerah saja enggak boleh, apalagi dari swasta seperti Freeport,” ujarnya.

Share
Tweet

Tags: