Posts tagged ‘Regional’

August 6, 2015

Batam Butuh Pembenahan

Lagi lagi masalah perijinan. Urusan perijinan ini harus dibereskan segera !

Kawasan Dinilai Tidak Berkembang

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan membenahi Batam agar sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Langkah tersebut sebagai bentuk komitmen untuk lebih memperhatikan Batam, Bintan, dan Karimun.

“Apalagi harus diingat pula kesiapan kompetitor, seperti kawasan industri Iskandar di Malaysia,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono, di Jakarta, Rabu (5/8).

Imam mengatakan, pihaknya sudah meminta pemerintah daerah Batam dan Badan Pengusahaan Batam untuk memetakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan melaporkannya kepada pemerintah pusat.

Menurut Imam, Kemenperin akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila penanganan persoalan tersebut ada di luar kewenangan Kemenperin.

Berdasarkan data Kemenperin, kawasan Batam, Bintan, dan Karimun berpotensi dalam pengembangan industri penunjang minyak dan gas bumi, industri komponen elektronika, industri galangan, dan industri multimedia.

Imam menuturkan, tujuan awal pendirian kawasan perdagangan bebas Batam adalah sebagai pelabuhan lalu lintas perdagangan internasional. “Artinya di sana harus banyak perdagangan yang mendatangkan devisa. Ternyata Batam tidak berkembang,” katanya.

Menurut Imam, hal ini terindikasi dari kontribusi pendapatan pelabuhan yang kecil dibandingkan dengan pendapatan total BP Batam 2012-2013 sebesar 14-17 persen. Selain itu, neraca perdagangan Batam pun relatif stagnan dan defisit.

content

Perkembangan industri manufaktur pun relatif stagnan. BPS bahkan mencatat penurunan jumlah perusahaan pada periode 2010-2013. “Serapan tenaga kerja pun stagnan, padahal seharusnya naik kalau industri di sana tumbuh apalagi sejak 1973 sudah dijadikan kawasan pengembangan industri,” ujar Imam.

Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Batam juga stagnan. Merujuk data BPS Batam, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam pada periode 2004-2015 hanya berkisar 1 juta-1,5 juta per tahun. Adapun tingkat hunian hotel periode 2009-2013 hanya 47-49 persen.

Meskipun sudah menjadi kawasan perdagangan bebas, kata Imam, evaluasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa daya tarik Batam di peringkat ke-20. Daya tarik Batam kalah dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mendapat fasilitas fiskal.

Imam mengatakan, potensi pendapatan pun tidak sebanding dengan potensi perpajakan-yakni PPN dan bea masuk-yang hilang akibat penerapan kawasan perdagangan bebas.

“Harusnya potensi pendapatan tahun 2013 sekitar Rp 19,9 triliun. Namun, pendapatan dari pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp 900 miliar dan dari penerimaan negara bukan pajak sekitar Rp 700 miliar. Ini tentu tidak sebanding,” kata Imam.

Walaupun masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional, Imam mengatakan, pertumbuhan ekonomi Batam pun kalah ketimbang Kepulauan Riau.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, menarik investor Singapura ke kawasan itu merupakan tantangan. “Berhasil meyakinkan investor Singapura berarti meyakinkan investor dunia,” kata Franky. (CAS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Agustus 2015, di halaman 19 dengan judul “Batam Butuh Pembenahan”.

  • 0
  • 2
  • 0
Advertisements
Tags:
November 11, 2011

4 Langkah Utama Kepala UP4B di Papua

Jumat, 11/11/2011 17:10 WIB
4 Langkah Utama Kepala UP4B di Papua
Irwan Nugroho – detikNews
Share

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjuk Letjen TNI (purn) Bambang Darmono sebagai Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Setidaknya ada empat tindakan yang akan dilakukan saat memulai tugasnya di Papua.

“Hal yang kedua yang ingin saya kemukakan adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan wartawan dan selama ini tidak pernah saya jawab. Saya pikir ini saatnya saya menjawab,” kata Bambang dalam jumpa pers bersama Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2011).

Tindakan pertamanya, kata Bambang, adalah melakukan sosialisasi UP4B yang dibentuk melalui Perpres Nomor 65-66 Tahun 2011. Seperti diketahui, hingga saat ini masih terjadi penentangan-penentangan terhadap munculnya lembaga ini. Karena itu, Bambang perlu menjelaskan keberadaan UP4B.

Selain itu, menurutnya, sosialisasi adalah faktor penting. Ia mendengar bahwa tidak berjalannya otonomi khusus (otsus) di Papua disebabkan sosialisasi yang kurang baik. Bambang menginginkan hal itu tidak terjadi lagi di UP4B. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, resistensi terhadap lembaga yang dikepalainya bisa hilang.

“Itu target menjadi target penting buat kita, sehingga UP4B bisa segera melaksanakan tugasnya,” jelas Bambang.

Langkah Bambang kedua adalah menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat di Papua, termasuk, dialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dikatakan Bambang, dialog dengan segenap lapisan masyarakat di Papua harus dibangun secara konstruktif.

“Tujuannya harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini mengganjal dengan teman-teman yang ada di Papua,” cetusnya.

Ketiga, lanjut Bambang, UP4B akan melakukan konsolidasi baik dari aspek personil maupun dari aspek dukungan material yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Kantor UP4B akan ditempatkan di Papua, bukan di Jakarta. Kantor itu akan menempati bekas gedung Indonesia Joint Development Foundation (IJDF) di Jayapura. Gedung itu akan direnovasi untuk disiapkan menjadi kantor UP4B.

“Begitu juga konsolidasi untuk bidang personil. Kami sudah menyiapkan siapa-siapa yang akan ikut dalam perahu. Ada teman-teman birokrasi dan civil society. Ini akan kita combine sedemikian rupa sehingga kita akan jalankan misi sebaik-baiknya,” terang Bambang.

Keempat, untuk mengatasi disharmoni dalam integrasi sosial, pihaknya sedang merancang untuk melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk mempercepat pembangunan di Papua. Disharmoni dalam integrasi sosial itu memang menjadi PR di Papua setelah selesainya integrasi teritori di masa lalu.

“Tentu akan sangat bermakna membangun harmoni ini kembali. Karena harmoni bukan hanya konteks teritori, tapi harmoni di Papua harus diwujudkan. Apa yang salah apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam proses itu? Akan memberikan dukungan yang kuat,” kata Bambang yakin.

Tags:
July 24, 2011

Investor Belanda Tertarik Sektor Maritim Di Sabang

Investor Belanda Tertarik Sektor Maritim Di Sabang
Minggu, 24 Juli 2011 13:13 WIB | 577 Views

Ilustrasi Pariwisata Maritim (FOTO ANTARA/Henky Mohari)

one-stop-service yang disediakan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Calon investor asing cukup mendatangi BPKS untuk menyelesaikan seluruh prosedur yang dibutuhkan
Berita Terkait
Kenangan Operasi Laut Jawa-Bali
Target Investasi Rp240 Triliun Bisa Dicapai
Korea Selatan Kini 5 Besar Investasi Di Indonesia
China Pertimbangkan Investasi Pengembangan Pelabuhan Kali Baru
Faisal Basri: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak “bubble”
Video
Pangeran Andrew Temui SBY
London (ANTARA News) – Kota Sabang di Pulau Weh, Provinsi Aceh, dengan status zone perdagangan bebas-nya menarik hati para investor Belanda untuk menanamkan modal di sana. Salah satu sektor dengan aspek ikutan yang dinilai menjanjikan secara bisnis adalah maritim, termasuk perikanan, jasa kepelabuhan, hingga pariwisata.

Dalam pertemuan dan presentasi potensi ekonomi Kota Sabang, di Den Haag, Belanda, beberapa hari lalu, minat para investor Belanda itu jelas mengemuka. Hal itu dikatakan Sekretaris Pertama KBRI di Den Haag, Berlianto Situngkir kepada ANTARA London.

Menurut Situngkir, pertemuan bisnis itu difasilitasi KBRI di Den Haag, dengan peserta inti Walikota Sabang, Kepala Perwakilan Indonesia di Den Haag, Umar Hadi, dan sejumlah pebisnis besar Belanda, pula perwakilan pemerintahan Kerajaan Belanda. Tema pertemuan bisnis yang bersemangat menjemput bola itu sendiri adalah “Pembangunan dan Peluang Investasi di Sabang” guna mempromosikan kota Sabang.

Pebisnis yang hadir berlatar aneka rupa, mulai dari pebisnis di industri perkapalan, operator tur perjalanan wisata, hingga media massa setempat.

Pertemuan bisnis itu, kata Situngkir, terbagi dalam tiga sesi, yaitu presentasi potensi Sabang, diskusi dan diakhiri dengan pembicaraan langsung pebisnis dengan calon mitranya dari Indonesia.

Umar Hadi, dalam kata pengantarnya, mengatakan, “Ada dua kata yang dinilai sangat tepat untuk menggambarkan ekonomi Indonesia saat ini yaitu kuat dan adaptif.”

Aceh, khususnya Kota Sabang, katanya, mampu bangkit sejak peristiwa tsunami 2004. “Sabang kini telah menjelma menjadi salah satu kawasan di Indonesia dimana bisnis berkembang dengan pesat,” kata diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri Indonesia itu.

Ada banyak hal yang diyakini pasti mampu menggugah minat investor mancanegara bergiat di Indonesia. “Perkembangan ekonomi Indonesia sedang menggeliat dan semakin bergairah. PDB menembus angka satu trilyun dollar AS, komitmen Indonesia tentang konektivitas ASEAN, dan banyak lagi,” kata Hadi.

Sementara itu Zainal, menjelaskan beberapa hal menarik mengenai Sabang. “Posisi geografis Kota Sabang di Pulau Weh, Aceh, yang sangat strategis, aspek historis dalam hubungannya dengan Belanda, serta potensi perekonomian yang sangat besar,” katanya.

Sabang sebagai kota yang sedang terus membangun memerlukan investasi asing, terkhusus di empat sektor utama, yaitu pelabuhan laut, perikanan, pariwisata (tourism) serta industri dan perdagangan.

Sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas (FTZ) di Indonesia, Sabang menawarkan berbagai kemudahan bagi investor asing yang ingin berbisnis di daerah tersebut.

“Termasuk one-stop-service yang disediakan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Calon investor asing cukup mendatangi BPKS untuk menyelesaikan seluruh prosedur yang dibutuhkan,” katanya.

Efisiensi merupakan daya tarik yang penting bagi pengusaha asing untuk berbisnis di Indonesia. Di sektor pariwisata, Sabang memiliki pantai dan taman laut yang indah, serta didukung pula oleh adanya resort-resort yang berkualitas.

Salah satu arena promosi pariwisata Kota Sabang adalah penyelenggaraan Regatta Sail pada 13-16 September 2011 nanti.

Dari kontak bisnis di Den Haag itu, sejumlah tanggapan didulang. Di antara peserta yang hadir, beberapa pengusaha Belanda menyampaikan minat yang tinggi terhadap peluang investasi di Sabang, khususnya di sektor pariwisata, pelabuhan laut dan perikanan.

Terdapat pengusaha yang berminat berinvestasi di Sabang memanfaatkan kebijakan one stop service dan perdagangan bebas, bebas regulasi perdagangan dan bebas pajak, terdiri dari bea cukai impor, pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah.

Minat ini disambut baik Zainal, terutama mengingat sejak tsunami hingga sampai dengan sekarang, belum terdapat perusahaan pengolahan ikan baik yang bertaraf nasional dan internasional beroperasi di Sabang.

Diharapkannya investor Belanda dapat membuka usaha di bidang perikanan yang akan mengundang pula minat pengusaha dari negara lain. Salah satu tantangan sektor ini yang perlu menjadi perhatian adalah standar impor Uni Eropa bagi produk perikanan yang relatif ketat.

Para peserta kontak bisnis itu sepakat, masyarakat Sabang yang merupakan masyarakat yang heterogen dan terbuka terhadap masyarakat asing, ditambah kondusivitas keamanannya, dinilai merupakan daya tarik tersendiri bagi arus investasi asing.

Indonesia dipandang penting oleh Belanda. Sebagai gambaran, penerbangan langsung Amsterdam-Jakarta dan Amsterdam-Denpasar dilakoni maskapai penerbangan nasional negara itu, KLM, sejak lama. Sesuai prinsip resiprokal, Garuda Indonesia juga menerbang rute Jakarta-Amsteram dengan tingkat okupansi kursi yang sama menguntungkan. (ANT/ZG)

Tags: ,
July 24, 2011

Wisata Pantai Kupang Harus Ditata

Wisata Pantai Kupang Harus Ditata
Minggu, 24 Juli 2011 14:06 WIB | 683 Views

Dua anak bermain-main di tepi Pantai Kelapalima, Kota Kupang, NTT, Minggu (24/7). (ANTARA News/Laurentius Molan)

Kami dari kelompok pemuda gereja, memilih lokasi ini karena lautnya masih jernih dan lokasinya masih sangat tenang dan aman….
Berita Terkait
Bappeda Balikpapan Kaji Sistem Pemipaan Bawah Tanah
Menbudpar Diharapkan Buka Festival Bahari Togean
Pesona Ratusan Lumba Lumba Lampung Barat
Sektor Wisata Tekan Angka Pengangguran 7.8 Persen
Bakso Ikan Blue Merlin Diminati Turis Asing
Video
Festival Pesisir 2011
UU Intelijen Mendesak Diberlakukan
Anugerah Adikarya Wisata 2010
Kupang (ANTARA News) – Pemerintah Kota Kupang diminta untuk segera menata dan memanfaatkan sejumlah potensi wisata pantai yang ada untuk kepentingan pariwisata di wilayah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut.

“Kami dari kelompok pemuda gereja, memilih lokasi ini karena lautnya masih jernih dan lokasinya masih sangat tenang dan aman,” kata Mikhael Nenotek yang ditemui di pinggir pantai di Kawasan Tenau, Minggu.

Beberapa titik kawasan pantai yang potensial itu, masing-masing, Kawasan Tenau dekat Taman Wisata Alam Gua Monyet, Pantai Kelapa Lima samping restoran Teluk Kupang, pantai bakau di Kelurahan Oesapa, serta pesisir pantai Batu Nona Kelurahan Oesapa.

Pengunjung dari berbagai tempat di Kota Kupang dan sekitarnya memenuhi semua lokasi wisata pantai berlatar langit biru itu. Mereka datang baik secara individual ataupun berombongan.

Untuk di pesisir pantai di Tenau, terlihat ada sejumlah kelompok pengunjung melakukan aktivitas mandi dan bermain di sepanjang pesisir yang sedikit berkarang, namun indah dipandang, di samping kondisi laut dan lokasi yang masih terlihat aman dan tenang.

Menurut dia, saat ini ada banyak pilihan bagi masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya untuk melakukan wisata bahari di wilayah Kota Kupang.

Namun demikian, kata PNS di sebuah instansi pemerintah itu, setiap orang atau kelompok bebas memilih ke lokasi mana yang dianggap representatif untuk berekreasi.

“Selain nyaman di lokasi ini masih bebas biaya,” katanya.

Selvi salah seorang pengujung di pantai Kelapa Lima, yang di temui terpisah mengaku, memilih kawasan laut untuk berwisata karena hawa laut memiliki banyak kegunaan untuk kesehatan.

“Saya memilih kawasan pantai karena udara laut sangat dibutuhkan bagi kesehatan saya,” kata mahasiswi pada salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang itu.

Dia mengatakan, Pemerintah Kota Kupang, sudah seharusnya merespon animo masyarakat yang melakukan aktivitas wisata di kawasan pantai, dan dijadikan sebagai salah satu potensi pendapatan bagi daerah.

“Kalau saja di kawasan ini ditata secara profesional sebagai lokasi wisata, saya kira akan banyak pemasukan bagi pemerintah dari retribusi yang akan ditawarkan,” kata dia.

Selain menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah melalui retribusi yang ditetapkan, masyarakat pedagang kecil juga bisa kebagian untung dengan dagangan yang akan ditawarkan di sekitar lokasi wisata, jika lokasinya ditata dan diatur secara baik.

“Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan jalan, kalau lokasi ini dijadikan lokasi wisata permanen dan dikelola secara profesional,” kata Selvi.

Hal berbeda dengan Livinus, yang ditemui terpisah di lokasi Pantai Bakau (mangrove) Kelurahan Oesapa.

Menurut Livinus, dia dan sejumlah temannya memilih lokasi ke pantai bakau selain untuk melakukan wisata, tetapi juga untuk melakukan kegiatan pembersihan kawasan pantai yang sebagian lahannya ditanami pohon bakau.

“Selain berwisata, kami juga melakukan pembersihan terhadap sisa sampah yang masih terganjal di sela akar dan pohon bakau yang ada,” kata Livinus yang juga mengaku kalau dia tergabung dalam kelompok pemuda peduli lingkungan.

Sementara Magdalena Killa, yang ditemui secara terpisah di Pantai Batu Nona, mengatakan kegemaran dia plesiran ke pantai, karena suasana laut dengan hembusan angin laut yang memberikan kesegaran tersendiri.

Karyawati pada salah satu bank swasta di Kota Kupang itu, mengatakan, kawasan pantai Batu Nona memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah menarik dengan pantai Lasiana Kota Kupang yang sudah dikenal publik.

“Hanya saja, Pemerintah Kota Kupang harus menata secara baik dan profesional agar bisa menarik para pengunjung untuk datang,” kata Magdalena.

Kendati belum banyak fasilitas yang disiapkan sebagai konsekuensi belum dikelola oleh Pemerintah Kota Kupang, namun tingkat kunjungan di lokasi Pantai Batu Nona terlihat cukup padat.

“Kita cuma berharap agar Pemerintah Kota Kupang segera memberikan perhatian serius untuk mengelola potensi kawasan pantai ini, untuk menjadi kawasan wisata yang terkenal,” kata Magdalena. (ANT)
Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2011

Tags:
March 16, 2011

Kontribusi Industri Luar Jawa Meninggi Hingga 35% di 2014

Selasa, 01/03/2011 17:33 WIB

Kontribusi Industri Luar Jawa Meninggi Hingga 35% di 2014

Suhendra : detikFinance

detikcom – Jakarta, Pemerintah secara perlahan akan menggeser dominasi Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan industri di Indonesia. Pada tahun 2014 porsi kegiatan industri di Jawa hanya akan mencapai 65% sementara luar Jawa akan menggeliat hingga 35%.

Berdasarkan bahan rapat kerja kementerian perindustrian yang dikutip detikFinance, Selasa (1/3/2011). Saat ini porsi kegiatan industri di Pulau Jawa masih mencapai 72,81% sementara luar Jawa hanya 27,19%.

Sementara itu berdasarkan target tahun 2025 saat Indonesia menjadi negara industri maju, porsi Jawa akan semakin menciut hanya menjadi 40%. Sementara kegiatan  industri di luar Jawa akan semakin mendominasi dengan porsi hingga 60%.

Mengenai kinerja industri, pada tahun 2010 lalu pertumbuhan industri mencapai 5,1% sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan mencapai 8,95% hingga pada tahun 2025 akan mencapai 9%. Hal ini jika dilihat dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (GDP), tahun 2010 masih mencapai 21,6% sementara tahun 2014 ditargetkan mencapai 24,21% dan tahun 2025 mencapai 29,6%.

Pada periode yang sama pada tahun 2010 tingkat kemampuan PDB perkapita Indonesia sudah mencapai US$ 2.963 per kapita, sementara tahun 2014 ditargetkan naik menjadi US$ 4.803 per kapita dan tahun 2025 menembus US$ 12.855 per kapita.

February 7, 2011

Pontianak Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Kalimantan

Pontianak Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Kalimantan
Investor daily Senin, 7 Februari 2011 | 0:42
Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Foto: Ist

PONTIANAK- Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah pusat berencana menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu pusat perekonomian di Kalimantan.

“Kota Pontianak itu merupakan daerah yang sangat strategis. Jika ditarik garis maka Pulau Natuna semuanya itu sangat dekat dengan Kota Pontianak dibandingkan dengan Kepulauan Riau itu sendiri,” kata Hatta Rajasa di Pontianak, Minggu.

Pemerintah pusat, kata dia, berencana untuk membentuk wilayah pusat perekonomian menjadi empat wilayah atau klaster. “Itu merupakan alternatif wilayah yang sudah kami indikasikan,” tegas Hatta.

Empat wilayah tersebut merupakan kawasan dengan ekonomi khusus yang memadukan antara regional dengan sektorial. “Intinya seluruh sumber kekayaan yang ada itu tidak bisa lagi tidak mendapatkan nilai tambahnya,” kata Hatta Rajasa.

Ke depan, lanjut Menko, jika Kalbar memiliki bahan tambang bauksit, misalnya, maka tidak hanya barang tambangnya saja yang diambil. “Tetapi di situ juga harus dibangun suatu kawasan industri,” kata dia.

Sehingga dalam satu wilayah atau klaster industri tersebut dapat menjadi suatu kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Hal tersebut nantinya akan ditentukan oleh gubernur sebagai kepala daerah. Dari empat yang sudah kami indikasikan tersebut akan dibicarakan oleh gubernur dan bupatinya untuk kemudian ditetapkan,” kata Hatta Rajasa.

Menko mengatakan, bisa jadi tidak ke empat wilayah yang sudah diindikasikan tersebut yang dipilih. “Tetapi tetap empat daerah yang akan berbasis pada hal itu, dan akan saya lihat lagi daerah mana saja,” kata Hatta Rajasa.

Khusus di Kalbar, lanjutnya, akan menjadi bagian Koridor Kalimantan, dan Kota Pontianak sebagai pusatnya.

Diharapkan pembentukan kawasan khusus ekonomi tersebut sudah dapat diluncurkan pada April mendatang. “Tetapi pembicaraan itu akan melibatkan seluruh instansi terkait pada Senin (7/2) besok,” jelasnya. (gor/ant)

Tags:
January 31, 2011

Dana cepat dan murah

Kompas 31 januari 2011
Kendari, Kompas – Kementerian Keuangan menawarkan pola pembiayaan alternatif yang lebih cepat dan sederhana tanpa harus menunggu keputusan di DPR. Dengan pembiayaan investasi ini, proyek infrastruktur di daerah dapat memperoleh dana murah tanpa prosedur rumit.

”Kalau memang memiliki niat tinggi untuk membangun daerahnya, ajukan saja (proposal pinjaman) ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, harap diingat, ini bukan dana gratis, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan. Seluruh pemangku kepentingan di daerah, baik DPRD, Muspida, maupun masyarakat harus sepakat bahwa ada alokasi dana yang perlu ditetapkan dalam APBD, yakni cicilan pokok dan pinjaman,” ungkap Kepala PIP Kementerian Keuangan Soritaon Siregar di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (29/1).

Menurut Soritaon, contoh kesepakatan pinjaman yang dilakukan sangat cepat dan baru pertama kali dilakukan dalam jumlah besar adalah perjanjian kredit antara PIP dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp 190 miliar. Dananya akan digunakan untuk membangun rumah sakit modern bernama Hospital Garden di Kendari.

Pembicaraan awal untuk perjanjian ini hanya berlangsung 20 menit antara Gubernur Sultra Nur Alam dan Soritaon. Lalu ditindaklanjuti dengan paparan Pemerintah Provinsi Sultra seminggu kemudian. Dan, dua minggu setelah itu sudah memasuki persiapan perjanjian, termasuk kunjungan lapangan PIP ke lokasi proyek rumah sakit yang akan dibiayai.

Suku bunga 8,5 persen

Pinjaman diputuskan dengan bunga 8,5 persen atau setara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) plus 2 persen. Lebih murah dibanding bunga pinjaman yang awalnya ditetapkan 9 persen.

”Silakan cek pada pelaku usaha, tidak ada suku bunga kredit semurah ini. Dibuat dengan prosedur yang cepat,” kata Soritaon.

Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan, dari total kebutuhan dana pembangunan rumah sakit sebesar Rp 350 miliar, kini masih membutuhkan dana Rp 240 miliar. Jumlah itu tidak mungkin ditutup dari APBD karena membutuhkan waktu tujuh tahun untuk menutupnya.

Padahal, setiap tahunnya harga bahan bangunan dan alat rumah sakit minimal naik 20 persen. Bahkan, ada naik sampai 200 persen per tahun. Belum lagi risiko politik yang mungkin timbul dari pemimpin daerah yang enggan meneruskan proyek tersebut.

”Secara bisnis, membangun rumah sakit tujuh tahun dari sekarang sama sekali tidak masuk akal. Padahal, pengerjaan proyeknya sendiri bisa diselesaikan dalam masa dua tahun. Atas dasar itulah, Pemerintah Provinsi Sultra meminta pinjaman ke PIP,” kata Nur Alam.

Pemerintah Provinsi telah membebaskan lahan 17 hektar untuk membangun rumah sakit itu. Rencananya, rumah sakit ini sanggup menampung 500 pasien sekaligus, 70 di antaranya adalah pasien VIP, lima kamar super VIP, dan 52 layanan dengan perhatian khusus (ICU).

Dengan 12 spesialisasi dan satu spesialisasi yang belum ada di wilayah Indonesia timur, rumah sakit ini diharapkan akan menjadi tujuan utama pengobatan pasien dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan provinsi-provinsi di Sulawesi. Mereka membangun juga gedung administrasi yang digunakan sebagai gedung pertemuan dengan lobi yang luas.

”Gedung ini akan menghilangkan citra rumah sakit yang dikonotasikan bau obat dan menyeramkan,” kata Gubernur.

Direktur Rumah Sakit Umum Sultra dr Nurjayadin menyebutkan, dana pinjaman dari PIP itu digunakan membangun fasilitas inti rumah sakit yang menjadi sumber penghasilan utamanya, antara lain instalasi bedah, CTscan, laboratorium, jantung, dan radiologi. Rumah sakit itu diperkirakan akan mencapai pengembalian investasi dalam tujuh tahun.

”Kami memperbanyak ruang VIP karena di rumah sakit lama hanya 17 kamar. Banyak pasien yang pindah perawatan ke Makassar (Sulawesi Selatan). Kami akan kejar agar pada awal 2012, rumah sakit ini sudah dioperasikan,” katanya. (OIN)

Tags:
January 17, 2011

Studi kluster industri Sei Mangkei selesai akhir Januari

Masih lama banget realisasi kawansan /kluster akan industri berdiri, studinya saja baru selesai. Birokrasi daerah lambatnya kaya keong selain korup !

<< Home << Industri
Dari kontan online
Link : http://mobile.kontan.co.id/industri/read/56632/Studi-kluster-industri-Sei-Mangkei-selesai-akhir-Januari
Senin, 17 Januari 2011 | 16:05
Studi kluster industri Sei Mangkei selesai akhir Januari

JAKARTA. Pemerintah nampaknya semakin serius untuk menggarap proyek kluster industri kelapa sawit di Sei Mangkei, Sumatra Utara. Buktinya, hingga saat ini pemerintah terus melakukan studi kelayakan kawasan industri ini.

Menteri Perindustrian MS Hidayat bilang, tim Kementerian Perindustrian menargetkan akhir tahun ini studi itu akan selesai akhir bulan ini. "Rencananya selesai Desember, tapi mungkin sedikit terlambat menjadi jadi akhir Januari ini. Karena ini feasibility study (FS) bergantung pada survei yang dilakukan," ujar Hidayat usai rapat koordinasi bidang Perekonomian di Jakarta (17/1).

Hidayat menjelaskan, studi kelayakan itu membutuhkan waktu yang lama karena di setiap kawasan industri membutuhkan pembahasan khusus. Ia mencontohkan, kluster industri di Riau yang mesti membuat perencanaan infrastruktur jalan ke pelabuhan sejauh 15 kilometer (km). "Untuk pelabuhannya akan dibangun oleh swasta," jelas Hidayat.

Kluster industri di Riau dan Sumatra Utara itu juga akan melibatkan investasi swasta terutama untuk jaringan pipa gas dari Jambi atau dari lapangan gas di Duri. Swasta juga akan dilibatkan untuk membangunan pembangkit listrik. "Skema PPP (Public Privat partnership)-nya sudah dalam pembicaraan, dan swastanya sudah memberikan lampu hijau," kata Hidayat.

Tapi, Hidayat mengaku, sampai saat ini pemerintah belum memberikan penyikapan secara resmi mengenai keterlibatan swasta itu. Ia hanya menyatakan, untuk kluster industri di wilayah Riau dan Sumatra Utara itu akan dibangun secara bersama antara pemerintah dan investor swasta.

Tags:
December 21, 2010

Membangun Infrastruktur Impian Rakyat Jambi

Membangun Infrastruktur Impian Rakyat Jambi

16 Aug 2010

Jambi. Pelita

Kondisi infrastruktur, seperti halnya jalan dan jembatan di Provinsi Jambi sudah saatnya segera dilakukan perbaikan. Sebab, tanpa langkah itu sulit akan dapat tercapainya harapan rakyat yang ladzim menginginkan dapat hidup makmur dan sejahtera. Itulah sebabnya, ketika Gu-bernur dan Wakil Gubernur Jambi Drs H Hasan Basri Agus (HBA) dan Fachrori Umar menggelontorkan program pembangunan yang difokuskan terhadap sektor infrastruktur tersebut, semangat rakyat akan menggali potensi daerah, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan menunjukkan kebangkitan dari tidur panjang selama ini.

Hal itu. diungkapkan Presidium Jambi Emas Watch (JEW) H Nas-roel Yasier kepada Pelita Minggu (15/8-2010), dan selanjutnyadiakui visi dan misi yang dilaksanakan untuk lima tahun ke depan menjadi suatu isyarat kalau pelaksanaan pembangunan berorientasi yang sebegitu kuat terhadap membangun ekonomi rakyat, seperti contoh terhadap agenda pembangunan infrastruktur tersebut.

Dikatakan Nasroel. yangjuga merupakan tim sukses pemenangan HBA-Fachrori Umar di Pe-milukada Jambi 2010-2015 lalu. pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar dapat terwujudnya Jambi “Emas” (Ekonomi

Maju. Aman, Adil dan Sejahtera) juga merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) yang tidak lama lagi akan segera di penjahan.

Pembangunan infrastruktur dan tentunya akan dilaksanakan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, kata Nasroel, harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dalam setiap tahunnya.

“Untuk pembangunan di sektor ini diharapkan tidak bolehmelumpat-lumpat seperti yang terjadi di era sebelumnya, sehingga menjadi penyebab tidak baiknya roda perekonomian yang dikarenakan urat nadi ekonomi yang tidak mampu mendukungnya.” ujar Nasroel.

Pembangunan ruas jalan dan jembatan yang dilaksanakan era kepemimpinan HBA- Fachrori men-jadi agenda pengawasan oleh pihaknya, demikian katanya, JEW akan terus memantau jalannya roda pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar tercapainya Jambi “Emas” tersebut, (nf)

 

Tags:
December 19, 2010

Perusahaan Perkapalan Belanda Jajaki Investasi di Sabang

Perusahaan Perkapalan Belanda Jajaki Investasi di Sabang

Rabu, 15 Desember 2010 18:51 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 656 kali
Sabang (ANTARA News) – Perusahaan perkapalan Belanda, Damen Shipyards Gorinchem, menjajaki investasi bidang industri galangan kapal di kawasan Pulau Weh, Sabang, Provinsi Aceh.

Manajer Pemasaran Damen Shipyards Gorinchem untuk Asia Pasifik, Maarten Jongen, di Sabang, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan studi kalayakan apakah Pulau Weh ideal untuk membangun galangan kapal.

“Kami memang butuh waktu untuk meneliti apakah kawasan Sabang ini cocok untuk didirikan sebuah galangan kapal. Kami belum bisa memutuskan sebelum adanya studi kelayakan ini,” katanya.

Dalam kunjungan ke Sabang, perwakilan manajemen Damen Shipyards Gorinchem, didampingi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Ruslan Abdul Ghani, dan Wali Kota Sabang, Munawar Liza Zein.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah RI. Salah satunya yakni PT PAL di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan membuat empat kapal perang TNI AL.

Ketua Dewan Pengawas dan Asistensi Kawasan Sabang, Adnan Ganto, menjelaskan bahwa pihaknya sangat berkeinginan adanya sebuah galangan kapal di Sabang, namun bukan untuk membuat kapal perang tapi komersial.

Sabang, katanya, memiliki potensi cukup baik bagi investasi bidang maritim, termasuk industri galangan kapal komersial karena letak Pulau Weh yang strategis berada di jalur lintas perairan internasional.

Adnan Ganto, yang juga penasehat Kementerian Pertahanan RI di Bidang Ekonomi, menjelaskan bahwa dipilihnya Damen Shipyards Gorinchem untuk membangun industri perkapalan komersial di Sabang itu karena perusahaan Belanda tersebut sudah berpengalaman.

Menurut dia, perusahaan perkapalan asal Belanda itu telah menyelesaikan pembuatan empat kapal perang TNI AL, yakni KRI Diponegoro, KRI Hasanudin, KRI Sultan Iskandar Muda dan KRI Kaisabu.

“Saya pikir pemerintah sangat puas terhadap hasil kerja perusahaan Damen dalam membuat kapal perang itu,” katanya.

Kemudian, Adnan menjelaskan, dalam pertemuan lanjutan antara president Damen dengan Menteri BUMN beberapa waktu lalu di Jakarta, manajemen Damen berkeinginan melebarkan sayap perusahaannya ke kawasan Asia.

“Dari hasil pembicaraan dengan Menteri BUMN, maka saya mencoba menggaet Damen untuk melihat potensi di Sabang yang memungkinkan perusahaan tersebut membuka sayapnya di Pulau Weh ini,” kata dia.

Adnan Ganto menjelaskan bahwa hasil pertemuannya dengan pimpinan perusahaan Damen di Belanda membuat manajemen perusahaan tersebut memutuskan untuk meninjau Sabang.

“Kunjungan Maarten Jongen hari ini ke Sabang merupakan awal dan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan akan berlanjut untuk kehadiran industri perkapalan di Sabang ini,” katanya menambahkan.
(T.A042/P003)
COPYRIGHT © 2010

Tags: