PT Dirgantara Indonesia Bidik Pertumbuhan Laba Dua Kali Lipat

31 Januari 2018

Pesawat NC-212 Skuadron Udara 4 TNI AU (photo : Indonesian Military)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Dirgantara Indonesia (Persero) memproyeksi pertumbuhan laba konsolidasi akan melonjak dua kali lipat atau menjadi US$12 juta pada 2018, dari sebelumnya US$5,4 juta pada 2017.

Presiden Direktur PT Dirgantara Indonesia (DI) Elfien Goentoro optimistis target tersebut dapat diraih karena perseroan mendapatkan kontrak pemesanan dari beberapa lembaga di Tanah Air pada tahun lalu.

“Ada hasil yang cukup signifikan yang kami peroleh pada November dan Desember 2017, antara lain pemesanan 9 pesawat jenis NC-212 dari angkatan udara,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Peningkatan target laba juga tidak lepas dari kontribusi dua anak perusahaan asal Bandung tersebut yang diprediksi ikut menyokong pundi-pundi perseroan, yaitu PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP) dan IPTN North America Inc.

Pada 2018, NTP diyakini mampu meraih laba sebesar US$2,8 juta, dengan kontrak senilai US$34,9 juta dan penjualan sebesar US$32,7 juta. Sementara itu, anak usaha IPTN North America Inc. ditargetkan bisa meraih cuan US$1 juta dengan penjualan US$15 juta dan kontrak US$16 juta.

Adapun laba bersih PT DI sendiri diharapkan dapat menembus US$7,9 juta dari kontrak senilai US$592,4 juta dan penjualan US$455,4 juta. Perusahaan dirgantara nasional ini juga disebut membukukan investasi sebesar US$33,9 juta, serta dipatok target efisiensi material sebesar 5%.

“Ini artinya kami melakukan inovasi dan peningkatan penggunaan dalam produksi karena 70% dari biaya kami ada di material,” ungkap Elfien.

(Bisnis)

Beli Sukhoi, Rusia Minta Indonesia Tak Takut Sanksi

25 JANUARI 2018

25 Januari 2018

Sukhoi Su-35 (photo : Sergei Chaikovsky)

Wiranto mengakui saat ini pembelian dan transaksi imbal dagang itu masih mengalami kendala teknis

Pemerintah Rusia menginginkan agar pembelian 11 pesawat Sukhoi Su-35 oleh Indonesia segera direalisasikan.

Ini disampaikan Utusan Khusus Presiden Rusia Vladimir Putin, Vladimir Igorevich Kozhin saat bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor kementeriannya, Rabu.

“Rusia sangat ingin agar pembelian itu terlaksana,” ujar Menteri Wiranto di kantornya.

Kata Menteri Wiranto, dalam pertemuan itu Rusia meyakinkan agar Indonesia tidak terpengaruh ancaman sanksi dari negara lain karena membeli pesawat tempur buatan negara yang dulunya disebut Soviet itu.

Menteri Wiranto pun menyatakan Indonesia menginginkan pesawat tempur generasi ke 4.5 tersebut dengan transaksi imbal dagang menggunakan komoditas dari Indonesia.

“Tidak dibayar cash, artinya sebagian dibayar dengan komoditas dari Indonesia,” kata dia.

Menteri Wiranto mengakui saat ini pembelian dan transaksi imbal dagang itu masih mengalami kendala teknis. Dia pun akan menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Perindustrian untuk menindaklanjuti pembelian ini.

“[Meskipun] imbal dagang, ini kan masih ada uang muka, uang jaminan. Bank mana yang menjamin, uang muka nanti bagaimana,” jelas dia.

Sebelumnya, Indonesia akan membeli 11 unit Sukhoi Su-35 milik Rusia. Pembelian pesawat Rusia ini akan ditukar dengan sejumlah produk ekspor Indonesia seperti kopi, teh, dan kelapa sawit.

BUMN Rusia, Rostec, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama tersebut saat Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita ke Moskow, 3-5 Agustus 2017 lalu.

Sukhoi Su-35 tersebut akan menggantikan armada F-5 milik Indonesia yang sudah usang.

(Anadolu)

Indonesia Asked for Pricing for an Additional 48 F-16 Aircraft

23 Januari 2018

Indonesia need three additional fighter squadron (48 aircraft) to covers all archipelago (image : Lockheed Martin)

Indonesia looks to U.S. to relax limits on its special forces

JAKARTA (Reuters) – Indonesia said on Tuesday it was pinning its hopes on U.S. Defense Secretary Jim Mattis to help ease American limitations on ties with an elite Indonesian special forces unit, imposed over human rights abuses in the 1990s.

The United States announced in 2010 that it had lifted its outright ban on U.S. military contacts with the Indonesian special forces unit, known as Kopassus, which was accused of rights abuses in East Timor as it prepared for independence.

But legal restrictions meant to ensure the U.S. military does not become entangled with rights abusers prevented contacts with Kopassus from advancing beyond preliminary levels, U.S. officials say.

“For a while there have been sanctions against Kopassus … (Mattis) will try to remove this,” Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu told reporters in Jakarta, following talks with the U.S. defense chief.

“One of the sanctions is clearly that they are not allowed to go to America. They can’t do training together, and he will reopen this.”

Mattis expressed hope for deepening defense ties with Indonesia but he did not directly address Kopassus in his remarks to the press after talks with Ryacudu in Jakarta.

U.S. officials told reporters traveling with Mattis that they were exploring possible ways to expand contact with Kopassus, while complying with U.S. law.

Currently Indonesia operates 34 F-16 A/B and C/D series (photo : Sasak)

North Natuna Sea

Mattis’ trip came as Indonesia, a vast archipelago of 17,000 islands, appears increasingly ready to assert its sovereignty in the contested South China Sea.

Indonesia has clashed with China over fishing rights around the Natuna Islands, detaining Chinese fishermen and expanding its military presence in the area in recent years.

In July, Indonesia renamed the northern reaches of its exclusive economic zone in the South China Sea as the North Natuna Sea, a move seen as a significant act of resistance to China’s territorial ambitions in the South China Sea.

Mattis seized upon Indonesia’s name for the waterway as he praised the country’s strategic maritime reach, calling the country “a maritime fulcrum of the Indo-Pacific area.”

“It’s critical,” Mattis said of Indonesia.

“We can help maintain maritime domain awareness in the South China Sea, the North Natuna Sea. This is something that we look forward to doing.”

Addiional F-16 aircraft

The United States is one of Indonesia’s top arms suppliers, recently delivering Boeing’s Apache helicopters and 24 of Lockheed Martin’s F-16 fighter jets. But Indonesia also buys arms from U.S. rivals, including Russia.

U.S. officials said Indonesia asked for pricing for an additional 48 F-16 aircraft, a deal which could be worth $4.5 billion. But Indonesia played down any imminent purchase and suggested it was still evaluating how many more aircraft it needed.

Ryacudu said Indonesia would buy weaponry when it “has the money.”

“We only just bought F16s and everything. In (the) future there will definitely be (more purchases) because, as the years go by, there are things that must be replaced,” he said.

(Reuters)

Indonesia, Turkey Team up to Develop HALE Military Drones with Max Height 40,000 Feet

18 Januari 2018

ANKA-TP (SIHA- Strategic Unmanned Aerial Vehicle), a 5+ ton, turbo-prop powered, High Altitude Long Endurance (HALE) version of the ANKA is also being planned. TAI officials have announced that the Strategic Unmanned Aerial Vehicle version named ANKA-TP will feature a new mission computer, airframe and have the ability to carry between 1 and 1.5 Tons in armament. It will have a span of 23 meters, speed of between 200 and 250 knots and a cruising altitude of 40,000+ ft. (photo : TAI)

Indonesia, Turkey Team up to Develop Military Drones

Aircraft company PT Dirgantara Indonesia (PTDI) is collaborating with Turkish Aerospace Industries (TAI) to produce unmanned aerial vehicles (UAVs), which are capable of flying at a maximum height of 40,000 feet.

“TAI has lengthy experience in building high-altitude UAVs. So we will collaborate with them in the project,” said PTDI president director Elfien Goentoro in Bandung on Monday.

TAI has developed UAVs or drones that are used by the Turkish Military and operated at a height of 20,000 feet. They are capable of being equipped with night vision and weapons systems.

Elfien said PTDI was currently developing a medium-altitude long-endurance UAV.

PTDI production director Arie Wibowo added that the government wanted to ensure that collaboration between PTDI and TAI in producing lightweight UAVs take place to reduce dependency on manufacturers in Western countries.

“We need an experienced firm like TAI, a firm from a Muslim country with an advanced technology in the aviation industry,” said Arie, adding that several other firms were only interested in direct selling, not technology transfer.

The UAV project is projected to be completed within one to three years, Arie said, adding that PTDI and TAI also planned to develop CN-235 and N219 planes, PTDI’s two flagship products.

Meanwhile, TAI CEO and president Temel Kotil expressed hope that the collaboration would result in the production of high-quality UAVs, saying that PTDI had a reputation as a major player in the Asian aerospace industry.

(The Jakarta Post)

PTDI dan TAI Bahas Framework Agreement

15 Januari 2018

Pembuatan prototipe ke-2 dan ke-3 pesawat N-219 di PTDI (photo : PTDI)

Turki Mau Jual Pesawat N219 dan Kembangkan N245 Buatan Bandung

Jakarta – Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) mengunjungi PT Dirgantara Indonesia untuk melakukan pembahasan Perjanjian Kerangka Kerja (Framework Agreement) dan meninjau secara langsung fasilitas produksi di hanggar Fixed Wing dan Rotary Wing PTDI.

Rombongan TAI yang terdiri dari President dan CEO TAI, Temel Kotil, PhD, beserta rombongan diterima oleh Direktur Utama PTDI, Elfien Goentoro beserta jajaran Direksi dan manajemen PTDI hari ini, Senin (15/1/2018).

Dalam keterangkan tertulis yang diterima detikFinance, setelah 2003 lalu PTDI mengembangkan pesawat CN235-100 militer menjadi pesawat CN235-100 MPA/ASW untuk Angkatan Laut Turki dan pesawat CN235-100 MSA untuk Badan Keamanan Laut Pantai Turki, PTDI kembali bekerjasama dengan Turki, yakni dengan TAI dalam perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani pada 6 Juli 2017 di Ankara, Turki.

Hasil kerja sama yang berlanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani antara TAI dan PTDI selama IDEF 2017 ini, perjanjian kerangka kerja tersebut berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk menggabungkan upaya pada domain kedirgantaraan untuk mendukung pengembangan kerjasama kedua negara dalam industri kedirgantaraan.

TAI akan berpartisipasi dalam kegiatan perancangan konseptual dari Proyek Pengembangan Pesawat Terbang dan UAV di Indonesia yang dilakukan oleh PTDI.

Pembahasan perjanjian framework agreement ini dilakukan untuk menjabarkan kerjasama strategis antara para pihak dalam program kedirgantaraan dan untuk bersama-sama membentuk dan menetapkan strategi terbaik yang akan dilaksanakan untuk setiap ruang lingkup kolaborasi.

Adapun ruang lingkup kolaborasi tersebut yang pertama adalah tentang pemasaran dan perluasan produksi pesawat N219 mengenai rencana program yang akan ditetapkan setelah penerbangan sertifikasi pesawat N219 mencapai 100 jam terbang serta tentang perjanjian industri dan komersial yang akan ditetapkan 2 (dua) bulan setelah Type Certificate N219 dari DGCA Indonesia diberikan, kemungkinan pada akhir tahun 2018.

Kedua, yaitu pengembangan bersama dan produksi pesawat N245 mengenai rencana program atau rekayasa dan pengembangan industri yang akan ditetapkan dalam waktu 6 bulan setelah kuartal keempat tahun 2017.

Dalam pertemuan yang dilakukan pagi ini pada pukul sekitar pukul 09.00 ini di gedung GPM, PT Dirgantara Indonesia juga dibahas juga tentang pembagian kerja untuk disain dan membangun kesepakatan yang akan ditetapkan pada kuartal ketiga tahun 2017.

Pembagian kerja untuk desain dan pembangunan sarana pengembangan dan produksi di kuartal ketiga tahun 2018 dan mengkomersialisasikan pesawat N245 yang akan ditetapkan pada kuartal keempat tahun 2018.

Anka UAV tipe MALE buatan TAI (photo : flug revue)

Pembahasan lainnya juga dilakukan terkait Pemasaran dan Perluasan Produksi Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/UAV serta Kemungkinan Pengembangan Lebih Lanjut Untuk Wilayah Asia Tenggara yang akan ditentukan dalam tahapan diskusi berikutnya.

Definisi kebutuhan pasar serta pembagian kerja teknik dan industri untuk kedua belah pihak agar segera dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan setelah penandatanganan Perjanjian framework agreement kali ini.

Pekerjaan Aerostruktur

Hal lain yang dibahas yaitu tentang, aerostruktur. TAI akan melakukan penilaian kemampuan PTDI dalam rangka pemberian pekerjaan komponen aerostruktur di PTDI, pada kuartal ketiga tahun 2017.

Perjanjian komersial hanya dapat ditentukan berdasarkan pada hasil tersebut di atas, kemungkinan pada kuartal pertama tahun 2018.

Kerja sama ini bertujuan untuk menetapkan kolaborasi strategis antara kedua belah pihak dalam bidang kedirgantaraan dan untuk bersama-sama merumuskan serta menetapkan strategi terbaik pada setiap ruang lingkup kolaborasi terkait.

Diharapkan kerjasama ini akan terus berlanjut dan saling menguntungkan kedua industri kedirgantaraan masing-masing negara tersebut.

(Detik)

Kepala BIN Budi Gunawan Jadi Pengurus Dewan Masjid Indonesia

Reporter:

Antara

Editor:

Ninis Chairunnisa

Jumat, 12 Januari 2018 20:24 WIB

0 KOMENTAR

244010263

• Arial
  Roboto
  Times
  Verdana

Kepala Badan Intelejen Negara Jenderal Budi Gunawan usai rapat kerja bersama Komisi Pertahanan DPR RI, Jakarta, 19 Oktober 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Jenderal (purnawirawan) Budi Gunawanditunjuk sebagai Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) periode 2017-2022. Dia dikukuhkan bersama dengan sejumlah pejabat lainnya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Masjid menjadi salah satu tempat untuk mencerdaskan dan membangun kekuatan ekonomi umat,” kata Budi, saat pelantikan Pimpinan Pengurus DMI periode 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat, 12 Januari 2018.

Baca: Para Pejabat Ini Dikukuhkan Jadi Pengurus Dewan Masjid Indonesia

Budi meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia agar DMI mampu mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat dakwah, pengembangan masyarakat, dan persatuan umat. Menurut dia, DMI dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keimanan, akhlak mulia, kecerdasan umat, dan kesejahteraan.

Purnawirawan polisi jenderal bintang empat itu menegaskan DMI harus tetap berjalan sesuai dengan jalurnya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. “DMI bertekad membantu kesejahteraan umat dan pemersatu umat di Indonesia,” ucap Budi.

Baca: Jusuf Kalla Ingin Ada Aplikasi Masjid Mirip Go-Jek

Jajaran kepengurusan DMI periode 2017-2022 ditetapkan dalam muktamar yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 10-12 November 2017. Budi tercatat menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar DMI.

Budi Gunawan tercatat sebagai pensiunan Polri bintang empat per 11 Desember 2017 setelah memasuki usia 58 tahun. Meskipun telah pensiun sebagai anggota Polri, Budi tetap menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain Budi Gunawan, sejumlah pejabat menjadi pengurus DMI. Di antaranya Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.