Archive for July, 2014

July 31, 2014

Semen Indonesia Siap Garap 2 Proyek di 2015

Rabu, 30 Juli 2014 | 10:58 WIB

Oleh: Rina Anggraeni (Foto: inilahcom)INILAHCOM, Jakarta – PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$500 juta untuk tahun 2015.Dirut SMGR, Dwi Soetjipto menjelaskan anggaran belanja tersebut untuk menyelesaikan dua proyek baru di Rembang dan Padang. “Yang paling besar yang tadi saya sebutkan, yang pertama proyek baru. Yang kedua upgrading, ketiga konversi energi. Keempat pembangunan sarana distribusi,” ujar Dwi Soetjipto kemarin.Selain itu, perseroan juga mengalokasikannya untuk proyek yang upgrading seperti di Tonasa, Gresik, dan Semen Padang.Ia mengatakan, sumber dana untuk belanja modal tahun ini diperoleh dari internal perusahaan. Namun, perseroan juga mulai mengambil dana dari Bank Mandiri.”Saya kira itu internal masih. Tapi kalau tahun depan kita sudah mulai ambil dari Bank Mandiri, dan kan ada konsorsium yang sudah kita tandatangani,” katanya.

Advertisements
July 31, 2014

Disebut Sarang Mafia, ESDM: Silakan Buktikan

Disebut Sarang Mafia, ESDM: Silakan Buktikan  

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (kanan) berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik (tengah) dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebelum rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Saleh Abdurrahman mengatakan tudingan yang menyebut banyak mafia di kementeriannya masih sebatas dugaan. Pasalnya, ujar dia, para penuding tidak dapat memberikan bukti riil adanya praktek mafia yang dituduhkan.

“Jangan hanya menduga-dugalah. Silakan dibuktikan kalau memang punya datanya. Kita bongkar bareng-bareng,” tuturnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Juli 2014. (Baca: Jokowi Bilang Banyak Mafia di Kementerian ESDM)

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo tampak enggan menanggapi tudingan tersebut. “Saya enggak tahu. Saya enggak mau komentar soal itu,” kata Susilo sembari menutup teleponnya.

Saleh mengaku bingung atas tudingan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada mafia di kementeriannya. Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana indikator seorang mafia, terutama yang terdapat di Kementerian Energi. Namun, di sisi lain, ia mengakui bahwa kegiatan impor minyak berpotensi terjadinya permainan oknum tertentu.

“Tapi kan sekarang dari Pertamina sendiri sudah impor langsung dari perusahaannya, bukan dari trader. Transparansi juga sudah dilakukan. Nah, ini meminimalkan kecurangan,” ujarnya.

Saleh menjelaskan, dalam satu hari, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1 triliun untuk impor minyak. Karena itu, bagian ini dinilai rawan praktek mafia.

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuktikan adanya praktek mafia atau tidak. Salah satunya adalah mengecek proses pembelian minyak dan bahan bakar minyak yang dilakukan Pertamina, apakah harganya sesuai dengan standar internasional atau tidak. Selain itu, dalam proses pembelian tersebut, adakah pihak ketiga yang berperan sebagai pelaku atau distributor.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan, menuturkan Kementerian ESDM memang merupakan kementerian yang sangat strategis. Ibaratnya, kementerian ini merupakan salah satu tabungan para penguasa. “Uang banyak beredar di kementerian ini, sehingga tidak salah disebut kementerian yang banyak mafia,” kata Mamit.

Tudingan soal mafia di Kementerian ESDM juga sempat dilontarkan oleh presiden terpilih, Joko Widodo. Jokowi mengatakan perlu menteri dengan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi mafia di lembaga strategis itu.

DEWI SUCI RAHAYU

July 31, 2014

Video WNI Ajak Ikut ISIS, Ini Tindakan Polri  

Video WNI Ajak Ikut ISIS, Ini Tindakan Polri  

Warga berjalan di sekitar kawasan Masjid Nabi Yunus yang hancur karena dibom oleh militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Mosul, Irak, 24 Juli 2014. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Ronny Frangky Sompie mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan beredarnya ajakan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) oleh warga Indonesia dalam situs YouTube. Soalnya, Kominfo yang punya wewenang menutup situs.

“Kalau berkaitan dengan IT, polisi akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi, terutama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,” kata Ronny saat dihubungiTempo, Kamis, 31 Juli 2014.

Kepolisian, kata dia, telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi sejak munculnya isu dan pemberitaan di media sosial perihal ISIS. Ini dilakukan sebagai langkah untuk memberikan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat. “Salah satu tugas kami melakukan pencegahan,” ujarnya.

Sebuah video berisi ajakan dari sekelompok orang Indonesia untuk bergabung dengan ISIS beredar melalui situs YouTube. Dalam video berdurasi delapan menit berjudul “Join the Ranks” itu, seseorang yang menyebut dirinya Abu Muhammad al-Indonesi meminta warga Indonesia untuk mendukung perjuangan ISIS dengan menjadi khilafah dunia. (Baca juga: Pendukung Pemimpin Milisi ISIS Dibaiat di Malang)

“Kami ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari Indonesia yang bergabung dan berada di Daulah Islamiyah menyampaikan salam,” kata Abu Muhammad al-Indonesi.

Video ajakan jihad itu merupakan video terbaru dan diunggah oleh Jihadology pada 22 Juli 2014. Bulan lalu, ISIS juga merilis video yang berisi ajakan dari warga Australia, Jerman, dan Kanada. (Baca: Video WNI Ajak Masuk ISIS Beredar di You Tube)

Sebelum video ini beredar, Abu Bakar Baasyir telah menyatakan dukungannya kepada ISIS pekan lalu. Kelompok garis keras Sunni itu mendeklarasikan ISIS awal Juli 2014 setelah merebut sejumlah wilayah di Irak dan Suriah dengan pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi. (Baca: ISIS Bersumpah Hancurkan Kabah Jika Kuasai Mekah)

NUR ALFIYAH

July 31, 2014

Simpanan di Bank Kian Susut

Persaingan Perebutan Dana Nasabah Semakin Ketat

JAKARTA, KOMPAS — Rasio pinjaman perbankan terhadap simpanan pada Mei 2014 mencapai 90,42 persen, naik dari 86,2 persen pada Mei 2013. Kondisi ini disebabkan dana simpanan nasabah di bank menyusut, selain pertumbuhan pinjaman yang masih tinggi mencapai 17,8 persen.Rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) menjadi indikator besaran kredit yang disalurkan perbankan dan dana simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK). LDR kian tinggi karena kredit yang disalurkan perbankan semakin besar dan DPK menipis.

LDR pada Mei 2014 itu masih lebih longgar dibandingkan dengan LDR pada April 2014, yakni 90,97 persen. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas LDR pada 92 persen agar likuiditas terjaga.

Statistik perbankan Indonesia yang dirilis OJK pada pekan lalu menunjukkan, pertumbuhan DPK perbankan umum hanya 12 persen, jauh di bawah pertumbuhan kredit. DPK perbankan umum per Mei 2014 adalah Rp 3.763,47 triliun, sementara kredit sebesar Rp 3.403,3 triliun. Likuiditas perbankan pun ketat.

Rebutan dana nasabahEkonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, Rabu (30/7), menyatakan, melihat perkembangan likuiditas perbankan, BI diperkirakan tetap mempertahankan kebijakan moneter ketat hingga akhir tahun. Sejak November 2013, BI mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 7,5 persen, antara lain untuk mengerem laju kredit.

”Permintaan kredit masih besar. Memang harus ada pengaturan supaya LDR tidak makin besar. Ini tidak terlepas dari persaingan perebutan dana dari nasabah oleh perbankan yang makin ketat,” ujar Andry.

BI dan OJK mengarahkan tingkat kredit 15 persen hingga 17 persen agar inflasi terjaga pada 5,3 persen-5,5 persen hingga akhir 2014.

A Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, menyatakan, DPK minim karena pemilik dana besar enggan menerima suku bunga simpanan 7,5 persen sesuai BI Rate atau 7,75 persen sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan. ”Level ini tidak menarik sejak tahun lalu saat inflasi 8,38 persen,” ujar Tony.

Ia mengatakan, pemilik dana besar menghendaki suku bunga deposito 10 persen, bahkan ada yang minta 11 persen. ”Hal ini membuat bank kelabakan karena biaya dana (funding cost) menjadi mahal. Bank tidak bisa menaikkan bunga kredit karena berisiko kredit macet. Akibatnya margin bunga bersih (net interest margin) dan laba turun,” ujar Tony.

Namun, belakangan ini tren inflasi turun, tahun ini bisa 5 persen. ”Bulan Juli ini bisa di bawah 1 persen. Jika tren ini terus berlanjut, Bi Rate bisa turun bertahap dan likuiditas bisa mulai longgar,” kata Tony.

Menurut Tony, kesuksesan pemilu presiden juga berkontribusi pada penguatan rupiah sehingga likuiditas juga berangsur-angsur bisa melonggar. ”Saya duga sebelum akhir tahun, jika pemerintahan baru mendapat dukungan pasar, likuiditas bisa melonggar,” kata Tony. (AHA/ppg)

KOMENTAR
July 31, 2014

BBM Bersubsidi Dikendalikan

Pemerintah Perlu Menaikkan Harga

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menetapkan lima kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan itu berupa pembatasan dan pencabutan BBM bersubsidi serta pengoptimalan BBM nonsubsidi di wilayah tertentu.Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memberlakukan kebijakan-kebijakan itu pada awal Agustus 2014. Kebijakan tersebut berlaku sampai muncul kebijakan baru tentang BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Andy Noor- saman Someng, Rabu (30/7), di Jakarta, mengatakan, kebijakan pertama adalah solar bersubsidi di daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali hanya boleh dijual pada pukul 08.00-18.00. PT Pertamina (Persero) telah diminta menentukan kluster-kluster yang akan memberlakukan kebijakan itu.

Kedua, pasokan BBM bersubsidi jenis premium di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di jalan tol akan dihentikan dan diganti dengan pertamax. Ketiga, pasokan solar bersubsidi di semua SPBU Jakarta Pusat akan dihentikan dan diganti dengan solar nonsubsidi atau pertamax dex.

”Langkah keempat, kami telah meminta Pertamina mengoptimalisasi produk pertamina dex khusus untuk kluster-kluster terpilih. Kluster-kluster itu nantinya akan ditentukan Pertamina,” kata Andy.

Adapun kebijakan kelima, pasokan solar bersubsidi bagi nelayan akan dikurangi volumenya sebanyak 20 persen dari pasokan normal. Solar bersubsidi itu juga hanya diperuntukkan bagi nelayan kecil pemilik kapal berbobot mati 30 gros ton ke bawah.

BPH Migas mengambil kebijakan itu karena solar bersubsidi di kawasan nelayan banyak yang tersedot ke kapal-kapal nelayan besar yang berada di bawah naungan perusahaan-perusahaan penangkap ikan. Mekanismenya nanti akan diatur Pertamina dengan pemerintah daerah.

”BPH Migas telah menandatangani surat edaran pada 24 Juli dan menyerahkannya kepada Pertamina. Untuk itu, kami meminta Pertamina segera menyosialisasikannya kepada pengusaha SPBU, pemerintah daerah, dan masyarakat umum,” ujar Andy.

Kuota berkurangKebijakan itu terkait dengan pengurangan kuota BBM bersubsidi pada tahun ini sebanyak 2 juta kiloliter (kl), dari 48 juta kl menjadi 46 juta kl. Dengan pola konsumsi BBM bersubsidi yang ada, diperkirakan kuota premium akan habis pada 19 Desember 2014 dan solar pada 30 November 2014 sehingga perlu pengendalian.

Secara terpisah, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengemukakan, Pertamina telah menerima surat edaran itu dan akan melaksanakannya dengan konsisten. Dalam waktu dekat, Pertamina akan menyosialisasikan kebijakan-kebijakan itu kepada pemerintah daerah, pengusaha SPBU, dan masyarakat.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena Pertamina menjamin tidak akan ada kelangkaan BBM. Pertamina akan menyiapkan ganti BBM bersubsidi dengan pertamax, pertamax dex, dan solar nonsubsidi.

”Pada Jumat (1/8), kami akan membahas kluster-kluster yang akan menerapkan kebijakan itu. Prioritasnya adalah di daerah-daerah dekat dengan pertambangan dan perkebunan, seperti Sumatera dan Kalimantan, serta wilayah tertentu yang diduga kerap terjadi kebocoran BBM subsidi, yaitu Batam,” kata Hanung.

Menurut dia, kawasan pertambangan dan perkebunan menjadi perhatian Pertamina karena di daerah itu kerap terjadi kasus-kasus penyelewengan solar bersubsidi. Solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan transportasi umum kerap diselewengkan untuk memenuhi kebutuhan operasional industri.

Khusus daerah-daerah yang infrastruktur pertamax-nya belum siap, terutama di luar Jawa, akan dipasok dengan premium dan solar nonsubsidi.

”Pertamina masih akan membahas penentuan harga premium dan solar nonsubsidi itu dengan pemerintah,” kata dia.

Sementara itu, penghentian pasokan solar bersubsidi di SPBU di Jakarta Pusat merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas. Secara ekonomi, mereka seharusnya mampu membeli BBM nonsubsidi, bukan justru mengonsumsi BBM bersubsidi.

Terkait dengan pengurangan kuota solar bersubsidi bagi nelayan, Hanung menambahkan, Pertamina akan segera berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di daerah-daerah pesisir. Hal itu terkait dengan pengaturan secara teknis pembelian solar bersubsidi bagi kapal kecil sehingga benar-benar tepat sasaran.

Lemah koordinasiDirektur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner) Pri Agung Rakhmanto menilai, secara konseptual, kebijakan tersebut bagus, tetapi biasanya lemah pada koordinasi dan pelaksanaannya. Pasalnya, kebijakan tersebut dihasilkan secara instan. Muncul kebijakan pengurangan kuota BBM bersubsidi, maka dibuatlah kebijakan pembatasan dan pencabutan BBM bersubsidi di wilayah-wilayah tertentu.

”Waktu yang mepet dalam pelaksanaannya dibutuhkan koordinasi lintas lembaga dan instansi pemerintahan yang kuat. Sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan dan jangan sampai kebijakan itu gagal terlaksana sehingga masyarakat menjadi skeptis,” kata dia.

Menurut Pri Agung, langkah pencabutan premium bersubsidi di semua SPBU jalan tol dan solar bersubsidi di semua SPBU Jakarta Pusat relatif mudah diberlakukan. Namun, untuk kebijakan pengurangan solar bersubsidi di wilayah nelayan dan pengaturan waktu pembelian solar bersubsidi, hal itu masih harus dimatangkan implementasinya.

Pengurangan solar bersubsidi di wilayah nelayan pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Namun, selama ini belum pernah ada evaluasinya, apakah benar yang membelinya nelayan kecil.

”Pelarangan pembelian solar bersubsidi bagi industri juga telah diberlakukan, tetapi lagi-lagi pengawasannya lemah sehingga masih ada solar bersubsidi yang diselewengkan,” ujar dia.

Pri Agung berharap, penentuan kluster-kluster yang akan menerapkan kebijakan itu dilakukan secara matang dan terukur. Misalnya, jangan sampai nantinya solar bersubsidi sulit didapat di SPBU-SPBU yang berada di jalur distribusi logistik.

Naikkan harga BBMKe depan, Pri Agung meminta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Tolok ukur kenaikan harganya tetap mengacu pada inflasi dan neraca perdagangan yang diinginkan pemerintah.

Secara hitung-hitungan, sebenarnya masyarakat tahu subsidi BBM membebani keuangan negara, tetapi tinggal bagaimana kebijakan politisnya saja. ”Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan baru. Berani tidak menaikkan harga BBM,” kata dia.

Berdasarkan data BPH Migas, pada 2013 total anggaran subsidi BBM mencapai Rp 210 triliun. Dari jumlah itu, 92 persennya untuk transportasi darat.

Dari total subsidi yang terserap transportasi darat, 53 persennya dinikmati pemilik mobil pribadi. Berarti, lebih dari Rp 100 triliun subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

Dalam periode tiga tahun ini terjadi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 30 persen. Tahun 2010 konsumsi BBM bersubsidi 38,27 juta kl dan tahun 2013 sebesar 49,65 juta kl.

Peneliti pada Laboratorium Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengemukakan, pemerintah baru harus berani menaikkan harga BBM secara bertahap. Selama ini, subsidi BBM hanya dinikmati masyarakat ekonomi atas.

Harga BBM secara umum di sejumlah negara di Asia Tenggara pada 2013 sudah lebih tinggi daripada Indonesia. Harganya per liter di Singapura Rp 15.995, Vietnam Rp 14.553, Kamboja Rp 13.298, Thailand Rp 12.453, Laos Rp 13.396, dan Myanmar Rp 10.340. (HEN)

 

July 31, 2014

Persaingan Makin Ketat, Laba Singapore Airlines Anjlok 71,4 Persen

Sudah saat ya Garuda Indonesia Jaya .

Kamis, 31 Juli 2014 | 09:16 WIB

SINGAPURA, KOMPAS.com – Maskapai penerbangan Singapore Airlines sepanjang periode Maret-Juni 2014 mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 71,42 persen menjadi 34 juta dollar Singapura (28 juta dollar AS), dari periode yang sama tahun sebelumnya 121,8 juta dollar Singapura.

Manajemen mengungkapkan penurunan laba bersih disebabkan oleh ketatnya kompetisi, terutama oleh maskapai penerbangan murah serta ekspansifnya maskapai penerbangan Timur Tengah. Hal ini membuat pendapatan turun 4,1 persen menjadi3,68 miliar dollar Singapura.

Di sisi lain, penyebab merosotnya laba bersih perseroan adalah kerugian yang dicatatkan oleh entitas bisnis yang masih terafiliasi, yaitu Tiger Airways Holdings Ltd. Tragedi yang dialami oleh Malaysia Airlines juga ikut berkontribusi terhadap kinerja keuangan Singapore Airlines pada pediode tersebut, lantaran berkurangnya wisatawan yang berkunung ke Asia Tenggara.

“Bisnis sektor penerbangan semakin sulit dikontrol oleh Singapore Airines. Sementara, kunjungan wisatawan ke Asean juga turun karena dampak krisis politik di Thailand dan tragedi Malaysia Airlines,” ujar analis dari Credit Suisse Singapura, Timothy Ross, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (31/7/2014).

Perseroan mencatat laba operasional turun 52 persen pada periode Maret-Juni akibat ketatnya kompetisi harga tiket. Hal itu membuat yield per penumpang turun menjadi 10,9 sen dollar Singapura per kilometer, dari tahun sebelumnya 11,1 sen dollar Singapura.

Adapun yield kargo justru tumbuh menjadi 33 sen dari tahun sebelumnya 32,7 sen per kilometer.

July 30, 2014

Jokowi: Banyak Mafia di Kementerian ESDM

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, mengakui ada kementerian yang banyak diisi oleh mafia. Ia menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kementerian yang banyak terkait dengan mafia.

Mantan Wali Kota Solo ini menilai solusi atas masalah mafia tersebut tergantung pada sosok menteri yang akan memimpin kementerian ini. “Untuk mengatasi mafia ini, perlu ada leadership yang kuat,” ujarnya di Solo, Ahad, 27 Juli 2014. (Baca: JK: Mafia Minyak Halangi Pembangunan Kilang)

Jokowi menuturkan pemerintahan selama ini selalu kedodoran dalam hal manajemen pengawasan, sehingga mafia-mafia di kementerian bebas berkeliaran. “Kita kan yang sering kedodoran di manajemen pengawasan,” ujarnya. (Baca: Hatta Dilaporkan dalam Kasus Mafia Migas)

Jokowi berharap kabinetnya nanti bisa bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Ia juga berharap agar fokus kabinetnya nanti tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi. “Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataannya itu yang penting.”

Calon presiden terpilih yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan ada dua kementerian yang akan menjadi fokus dalam pemerintahannya, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM. Menurut ia, dua kementerian ini akan menjadi prioritas sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Kalla. (Baca: Gaya JK Angkat Isu Mafia Migas Diacungi Jempol)

ANANDA TERESIA

July 30, 2014

Perindustrian: Pekerjaan Tertunda

Kamis, 31 Juli 2014


Tidak sampai 100 hari lagi, Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden Susilo bambang Yudhoyono akan berakhir. Sejumlah program prioritas yang tertunda pun dipetakan, tak terkecuali oleh Kementerian Perindustrian. Hasilnya dipaparkan dalam jumpa pers yang digelar pada 24 Juli 2014 lalu.

Di bidang regulasi pembangunan industri, misalnya, masih ada pekerjaan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri. Penyusunan RUU tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Saat ini prosesnya berada di tahapan penyusunan naskah akademik.

Sementara itu, enam rancangan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut UU No 3/2014 tersebut saat ini pun dalam proses finalisasi draf dan pembahasan antar-kementerian dan lembaga.

Terkait penumbuhan dan pengembangan industri, Kemenperin juga tengah memverifikasi harga untuk memberikan bantuan keringanan pembelian mesin peralatan pada 25 pabrik gula melalui sistem reimbursement (pembayaran kembali). Selain itu, upaya penyelesaian peraturan presiden mengenai pengembangan industri gas bumi di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Sejumlah langkah lain pun dipaparkan untuk menyelesaikan program tertunda terkait penumbuhan industri kecil menengah, penyebaran dan pemerataan industri, serta fasilitasi insentif fiskal untuk industri.

Koordinasi sepertinya menjadi kata kunci untuk menyelesaikan sekian program prioritas yang tertunda tersebut. Sebut saja koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dibutuhkan untuk menyediakan infrastruktur.

Langkah tersebut penting dalam upaya merampungkan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kuala Tanjung di Sumatera Utara.

Di luar materi yang dipaparkan dalam jumpa pers, sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah di sektor perindustrian yang belum rampung. Dan, kesemuanya pun membutuhkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menyamakan pandangan dalam menuntaskannya.

Revitalisasi dan penumbuhan industri kimia dasar di Tanah Air, misalnya, selama ini tidak optimal gara-gara investasi pengilangan belum masuk. Hal ini terkait belum ada kesepahaman menyangkut besaran insentif yang diharapkan calon investor kilang. Padahal, kehadiran kilang tersebut penting dalam mendorong pertumbuhan industri turunan dan efek bergandanya di Tanah Air.

Upaya mencegah pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi oleh pengguna mobil hemat energi dan harga terjangkau pun hingga kini belum maksimal. Rekayasa mulut selang dan ukuran selang, misalnya, belum berjalan sepenuhnya. Apalagi, mayoritas stasiun pengisian bahan bakar untuk umum dikelola swasta, bukan Pertamina.

Ada usulan mendasar untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yakni dengan menghapuskan subsidi BBM. Namun, toh kenyataannya pemerintahan saat ini tidak berani. Di sisi lain, ego sektoral, ego kementerian kerap masih kuat.

Tantangan bagi pemerintahan baru untuk betul-betul serius mewujudkan koordinasi lintas kementerian dan antar-pemangku kepentingan. Hal itu karena sangat banyak pekerjaan rumah yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. (C Anto Saptowalyono)

July 30, 2014

Makin Percaya Daerah, Kabinet Makin Ramping

Postur Presiden tambun, ya menterinya pasti banyak. Untuk pertama kali Indonesia punya presiden yang langsing, maka tidak heran pasti akan perampingan kabinet. Semoga terjadi

 

Makin Percaya Daerah, Kabinet Makin Ramping

Presiden terpilih Jokowi melihat velg motor di Pasar Notoharjo, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 26 Juli 2014. Jokowi melihat-lihat dan menyempatkan berbincang dengan pedagang. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana perampingan kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung ahli tata negara Refly Harun. Menurut Refly, banyak pos kementerian yang urgensinya patut ditinjau ulang. Dia mengatakan perampingan kabinet bergantung pada kepercayaan pusat kepada pemerintah daerah.

“Kalau bicara kementerian, sangat tergantung bagaimana perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Makin tidak percaya pada daerah, maka jumlah kementerian bisa saja dipertahankan 34 seperti saat ini,” kata Refly saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 Juli 2014.

Perampingan kabinet dipandang penting karena akan berdampak penekanan anggaran negara. “Bayangkan saja, kalau banyak kementerian, banyak agenda, anggaran seperti apa. Maka tidak heran program-program di daerah pun banyak di-drive(dikendalikan) oleh kementerian,” ujar Refly.(Baca:Jokowi-JK Akan Rampingkan Jumlah Menteri )

Menurut dia, seharusnya sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tidak perlu lagi digarap oleh pemerintah pusat. Refly mencontohkan pemanfaatan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Anggaran sejumlah itu membuat pemerintah pusat ingin mengelola ujian nasional sepenuhnya. “Padahal kan level pendidikan tiap orang di tiap daerah berbeda. Masak iya semua disamaratakan saat ujian nasional?”

Refly memberi contoh demikian karena, menurut dia, hal paling konkret untuk menunjukkan tidak adanya kepercayaan pusat ke daerah bisa dilihat dari pendekatan terhadap proyek. “UN itu baru satu proyek yang bisa menyerap anggaran cukup besar,” ujarnya.

Cara seperti ini semakin membuat anggaran kementerian tidak efektif. Padahal, jika pemerintah daerah sudah dapat menjalankan beberapa fungsi kementerian, kementerian itu sebaiknya dihapuskan.

Susunan kabinet, menurut Refly, pada akhirnya perlu dibagi dalam tiga kriteria, yakni primer, sekunder, dan tersier. Tataran kementerian primer ini merupakan pos kementerian yang disebut dalam konstitusi dan secara tradisi harus ada. Contohnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Termasuk pula pos keuangan dan perekonomian.(Baca:Partai Pendukung Jokowi-JK Siapkan Calon Menteri)

Selanjutnya, kementerian sekunder merupakan lapisan kementerian yang tidak begitu mempengaruhi jalannya pemerintahan. Jika ada, pemerintah terbantu. Jika tak ada, pemerintah tetap bisa berjalan. Contohnya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Terakhir, kementerian tersier. Pos dalam lapisan ini yang paling bisa disorot untuk dihilangkan. Berdasarkan pengamatan Refly, kementerian dalam lingkup ini sering tak optimal dan tak memiliki peranan penting. Misalnya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Menurut dia, sejauh ini Kementerian PDT tidak punya tolok ukur keberhasilan. Juga Kementerian Sosial, yang sebenarnya pada pemerintahan Gus Dur sudah dihapus. “Dulu saja pernah dihapuskan, berarti kan sebenarnya tidak penting,” kata Refly.

Intinya, Refly menegaskan agar pemerintahan jangan terjebak pada konsep. Dua hal utama yang perlu diperhatikan saat menyusun tim kementerian adalah apakah jika kementerian itu ditiadakan negara ini akan bermasalah? Serta apakah fungsi kementerian tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah daerah?(Baca:Soal Kabinet, Pendukung Jokowi Diminta Sabar)

 

July 30, 2014

Kerjasama Militer Indonesia Turki

Diunduh dari Indonesia -defence blog  : Kerjasama Militer Indonesia Turki

Sabtu, Juli 26, 2014

1

JAKARTA-(IDB) : Salah satu prestasi dari Kementerian Pertahanan saat ini adalah mengukuhkan Kerjasama militer Indonesia dengan Turki, ke dalam tingkat undang-undang, dan Turki pun menyetujuinya. Hal ini menunjukkan Kementerian Pertahanan saat ini, sangat serius dalam tank nasional maupun roket pertahanan.
Dengan perjanjian kerjasama yang diikat oleh undang-undang, membuat Menteri Pertahanan yang baru nanti, tidak bisa seenaknya membatalkan kerjasama tersebut. Jika Menteri yang baru nanti hendak membatalkan atau tertarik untuk mengalihkan kerjasama ke negara lain, harus persetujuan DPR. Dan hal itu tidak mudah.
Di sinilah terbaca kecerdikan dan keseriusan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Purnomo Yusgiantoro dan Wakilnya, Sjafrie Sjamsoeddin. Anda berdua dan tim, akan memetik buahnya di kemudian hari. Akan melihat Indonesia semakin tangguh dan mandiri dalam hal alutsista.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerjasama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki untuk disahkan menjadi Undang – Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-32,(10/7) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dan dihadiri oleh Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa serta beberapa pejabat Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjabat tangan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, usai pengesahan undang-undang kerjasama militer RI -Turki ( photo dmc.kemhan.go.id)

Menhan mengatakan dengan disetujuinya RUU tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki oleh DPR RI, maka telah terbentuk payung hukum bagi upaya kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki yang bertujuan membangun kapasitas pertahanan dan industri pertahanan yang menguntungkan bagi kedua negara.
Kerjasama di bidang industri pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki telah diwujudkan dalam bentuk Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement of Defence of The Indutry Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Turkey) yang ditandatangani di Angkara, Turki, pada tanggal 29 Juni 2010.
Beberapa bagian penting dalam RUU tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki diantaranya :
  1. Kerjasama dalam bidang industri pertahanan meliputi penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi ruang lingkup teknis dalam hal penelitian bersama, pengembangan, produksi dan proyek modernisasi, bantuan timbal balik dalam bidang produksi dan pengadaan produk industri dan jasa pertahanan, penjualan produk akhir, pertukaran informasi ilmiah dan teknis, partisipasi dalam pameran industri pertahanan dan simposium, serta penjualan atau pembelian yang saling menguntungkan.
  2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama industri pertahanan.
  3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
  4. Komitmen kedua negara untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara.