Kementerian PU siapkan 4 proyek air minum

Kementerian PU siapkan 4 proyek air minum
Minggu, 28/11/2010 20:14:19 WIB
Oleh: Natalina Kasih W.
JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan empat proyek pengelolaan air minum pada akhir tahun ini dengan nilai investasi sebesar US$1,2 miliar dengan skema pembiayaan melalui public private partnership (ppp).

Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Rahmat Karnadi mengatakan empat proyek yang akan ditawarkan pemerintah tersebut yaitu pembangunan pengelolaan air minum di Kota Surakarta, SPAM Regional Jatigede, SPAM Kota Semarang bagian barat dan perpipaan bendungan Karian-Serpong.

Menurut dia keempat proyek tersebut sangat potensial untuk investasi mengingat kebutuhan air baku di wilayah tersebut masih sangat tinggi, dengan realisasi proyek-proyek tersebut diperkirakan dapat menambah suplai air minum dengan total kapasitas produksi mencapai 17.350 liter per detik.

Rachmad menuturkan untuk ke empat proyek tersebut, estimasi nilai investasinya mencapai Rp11,59 triliun.

“Empat proyek tersebut masuk dalam daftar kegiatan public prifate partnership/PPP (kerjasama pemerintah dan swasta) kementerian PU, nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp11,59 triliun,” katanya kepada Bisnis, hari ini.

Skema kerjasama BOT ini, lanjut dia meliputi pembangunan transmisi air baku, pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan pembangunan pipa transmisi air minum oleh swasta, selanjutnya untuk pendistribusian air minum kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah.

“Model kerjasama ini dinilai lebih menguntungkan karena begitu kontrak kerjasama dalam waktu tertentu berakhir, maka seluruh infrastrukturnya baik IPA maupun transmisi perpipaan menjadi milik pemerintah,” ujarnya.

Selain keempat proyek tersebut, kementerian itu juga menyiapkan sejumlah proyek dengan skema kerjasama yang berbeda yaitu konsesi, dimana seluruh pembangunan proyek dari hulu-hilir termasuk jaringan transmisi dan distribusi sambungan rumah (SR).

Proyek tersebut meliputi pembangunan penyediaan infrastruktur untuk air minum di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung dengan total kapasitas produksi mencapai 1.200 liter perdetik, estimasi biaya investasinya mencapai Rp693,8 miliar.

Dia menuturkan pihaknya masih terus berupaya melakukan kajian-kajian terkait potensi pengembangan sumber air baku dan pembangunan instalasi air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat hingga saat ini layanan PDAM menjangkau 8 juta sambungan rumah atau hanya 24% penduduk Indonesia, di mana untuk penduduk perkotaan terlayani sekitar 47%, sedangkan wilayah pedesaan hanya 11% dari total penduduk.

“Kami masih terus akan menyiapkan proyek-proyek pengembangan sarana penyediaan air minum, yang nantinya progress pengerjaannya akan ditawarkan dengan berbagai model kerja sama antara pemerintah dan swasta,” ujarnya.

Dia menambahkan saat ini ada dua proyek air pembangunan minum di Jawa Barat dan Jawa Timur senilai Rp3,9 triliun yang diminati oleh investor asing yang saat ini tengah dalam tahap penyelasaian feasibility study dan akan ditenderkan pada awal tahun depan yaitu proyek air minum Umbulan dan Jatiluhur.

Menurut dia ada beberapa Negara yang berminat terhadap dua proyek air minum tersebut, diantaranya Jepang, Korea, Tiongkok, Eropa dan juga Australia. (mfm)

Pertamina perlu antisipasi persaingan dengan SPBU asing

Pertamina perlu antisipasi persaingan dengan SPBU asing
Minggu, 28/11/2010 18:04:54 WIB
Oleh: Nurbaiti
JAKARTA: PT Pertamina (Persero) diminta mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing, terkait rencana pelaksanaan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai Januari 2010.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo mengungkapkan dengan semakin terbukanya usaha hilir migas, tentunya dimungkinkan adanya SPBU asing.

“Kita memang belum tahu bagaimana persaingannya terkait pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi untuk Januari nanti karena masih dalam persiapan. Tetapi memang Pertamina harus siap bersaing,” tutur dia, akhir pekan.

Namun demikian, jelas dia, Pertamina sudah menguasai sebagian besar infrastruktur migas di sektor hilir, sehingga tidak akan kesulitan menghadapi persaingan tersebut.

Terkait rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan mulai Januari tahun depan, Evita mengatakan pemerintah belum memutuskan opsi apa yang akan diterapkan di masyarakat. (Bisnis/nti)

Pasalnya, kata dia, pembahasan dan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembatasan tersebut akan dilaksanakan pada awal Desember ini. “Harapan kami bisa ada penghematan, tetapi apa opsinya, tergantung nanti persetujuan dengan DPR,” tutur Evita.

Seperti diketahui, Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, menuturkan kebijakan distribusi BBM bersubsidi dipastikan berlaku pada 1 Januari 2011 dengan dua opsi yang tengah dipertimbangkan bersama DPR.

Opsi pertama adalah melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi semua mobil berpelat nomor hitam, dan opsi kedua pembatasan hanya mengarah pada mobil produksi 2005 ke atas.

Di sisi lain, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) mengungkapkan dari seluruh pengusaha SPBU yang tergabung dalam Hiswana Migas, hanya sekitar 35% yang sudah siap dengan rencana pembatasan tersebut.

Itu pun, hanya berpusat di kota-kota besar karena SPBU di daerah masih banyak yang belum memiliki infrastruktur untuk menjual BBM nonsubsidi, seperti pertamax.

Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi meminta pemerintah menggencarkan sosialiasasi serta memberikan pelatihan kepada operator SPBU, terkait rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi mulai 1 Januari 2011.

Dia berpendapat bila rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi itu akan diberlakukan per 1 Januari 2011, seharusnya pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah memberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap operator mulai Desember ini. (gak)

PT Maluku Energy Gandeng Syabas Energy

PT Maluku Energy Gandeng Syabas Energy
JUMAT, 12 NOVEMBER 2010 12:26
JAKARTA — Memuluskan jalan mendapatkan Partisipasi Interes (PI) atau saham 10 persen dari PT Inpex Masela dari Jepang, PT Maluku Eenergy (BUMD Maluku) menggandeng perusahan nasional PT Syabas Energy.

Penjajakan kerja sama yang dirintis sejak 2008 lalu kini sudah mulai menemukan titik terang setelah BP Migas mengusulkan kepada Meenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui PI 10 persen untuk Maluku.

Presiden Direktur Syabas Energy Jakarta, Syarif Bastaman, mengatakan, persetujuan perolehan saham 10 persen bagi BUMD Maluku, bukanlah hal mudah. Kemungkinan BP Migas ataupun Menteri ESDM menyangsikan kesiapan pemerintah Maluku.

“Tapi Alhamdulillah, BP Migas sudah mengusulkannya kepada menteri untuk disetujui. Kita tunggu saja, semoga dalam bulan Desember ini, sudah ada persetujuan,” kata Bastaman, saat dijumpai di kantornya, di Tower Indoofod, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat 12 November.

Menurutnya, jika pembelian saham 10 persen disetujui Menteri ESDM, maka BUMD Maluku mulai menyetor kepada PT Inpex Masela dari Jepang. Untuk investasi awal mencapai USD 5 Miliar. “Jadi BUMD harus setor sekitar USD 500 Juta untuk tahun depan sampai
tahun 2016,” katanya.

Namun semua dana tersebut ditalangi 100 persen oleh PT Syabas Energy. PT Maluku Energy hanya terima bersih saja. Mega proyek ini akan mulai beroperasi pada tahun 2016. Bastaman mengharapkan kerja sama yang baik dari masyarakat, dan pemerintah Maluku. (fik)

ShareThis

Pengeluaran barang di Priok makin lambat

Penyakit ..

+++++

Pengeluaran barang di Priok makin lambat
Minggu, 28/11/2010 19:02:43 WIB
Oleh: Aidikar M. Saidi
JAKARTA: Proses pengeluaran barang di pelabuhan sengaja diperlambat oleh sejumlah oknum terkait untuk membengkakkan biaya sehingga sulit mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Dirut PT Pelabuhan Indonesia II Richard Jose Lino menegaskan pelayanan di pelabuhan perlu direvitalisasi karena sudah kronis. Pelindo mengaku kesulitan mempersingkat proses pengeluaran barang termasuk menekan dwelling time peti kemas impor dari 5 hari menjadi 3 hari,

“Dwelling time itu sulit ditekan karena ada dugaan dipermainkan oleh perusahaan ekspedisi untuk mendapatkan keuntungan dari kelebihan cost dengan alasan selalu mengkambinghitamkan proses dokumen di Bea Cukai lamban,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.

Padahal, lanjut dia, dari data total arus dokumen barang impor melalui Pelabuhan
Tanjung Priok 80% adalah masuk jalur prioritas dan jalur hijau, hanya 20% yang masuk jalur merah. Artinya 80% barang impor itu tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai di pelabuhan seharusnya peti kemas impor bisa segera mendapatkan surat perintah pengeluaran (SP2) dari Bea Cukai.

Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata menambahkan proses dokomen untuk jalur prioritas sudah mencapai target yakni hanya butuh waktu rata-rata 20 menit dan untuk jalur hijau 30 menit.

“Proses dokumen untuk jalur prioritas dan jalur hijau sudah mencapai target waktu, hanya untuk jalur merah memang butuh waktu karena harus dilakukan pemeriksaan fisik,” tuturnya.

Dia mengakui untuk menekan dwlling time peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok Bea Cukai dan PT Pelabuhan Indonesia II sudah duduk bersama untuk mencari solusinya.

Ketua Gabungan Forwarder Ekspedisi dan Logistik Indonesia (Gafeksi) DKI Sofyan Pane ketika dikonfirmasikan hal tersebut mebantah keras tidak mungkin perusahaan ekspedisi sengaja menimbun barang impor itu dipelabuhan untuk mencari keuntungan kelebihan cost.

“Perusahaan ekspedisi itu selalu berkerja di pelabuhan bagaimana mempercepat pelayanan barang sampai kepada consignee atau penerima barang,” tegasnya.

Sebab, kata dia, ekspedisi bersaing ketat untuk mendapat order dan bagi perusahaan yang tidak mampu melayani dengan cepat sudah dipastikan order akan berpindah dan ditinggalkan pemilik barang.

Dia meminta PT Pelindo II tidak menuding perusahaan ekspedisi untuk menutup kelemahan dari pelayanan pelabuhan akibat keterbatasan alat dan fasilitas serta SDM pelabuhan yang kurang trampil. (arh)

Mandala buka peluang untuk investor baru

Mandala buka peluang untuk investor baru
Minggu, 28/11/2010 19:11:03 WIB
Oleh: Raydion Subiantoro
JAKARTA: Mandala membuka kesempatan bagi investor baru untuk menjadi pemegang saham guna memperlancar rencana pengembangan di maskapai bernomor penerbangan RI itu.

Juru bicara Mandala Nurmaria Sarosa mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan setiap minat dari perusahaan yang tertarik menanamkan modalnya di maskapai yang sudah berusia 41 tahun itu.

“Jika ada investor baru, akan dipertimbangkan. Kami tidak melakukan pengumuman secara resmi mengenai hal itu, tetapi kami sedang dalam proses menuju perbaikan. Pesawat harganya tidak murah, kami terbuka terhadap setiap penawaran investor baru,” jelasnya kepada Bisnis hari ini.

Dia menolak jika rencana menggandeng investor baru itu dikarenakan adanya konflik internal pemegang saham yakni Cardig International asal Indonesia (51%) dan Indigo Partners asal AS (49%). Adapun kedua perusahaan itu masuk ke Mandala sejak 2006.

Nurmaria mengungkapkan Cardig tetap akan berupaya untuk menjadi pemegang saham terbesar di Mandala, sementara jumlah rekanan bisa saja bertambah. Artinya, bisa saja Indigo menurunkan jumlah kepemilikan sahamnya.

Namun, dia mengakui dirinya belum mengetahui apakah Indigo memang akan melepas sahamnya atau tidak.

“Saya belum tahu mengenai apakah Indigo akan atau mau melepas sahamnya. Pembicaraan itu ada di level pemilik saham. Sejauh ini kedua pemegang saham bisa bekerja sama dengan baik,” jelas Nurmaria.

Kemdati demikian, dia mengakui basis Indigo yang ada di Negeri Paman Sam terlalu jauh sehingga terkadang sulit bagi prinsipal perusahaan itu untuk melihat langsung perkembangan yang terjadi di pasar lokal Indonesia. (arh)

Ekspansi Cipaganti ke Malaysia terganjal perizinan

luar biasa
+++
Ekspansi Cipaganti ke Malaysia terganjal perizinan
Minggu, 28/11/2010 19:16:04 WIB
Oleh: Raydion Subiantoro
JAKARTA: Ekspansi Cipaganti Group ke Kuala Lumpur untuk membuka bisnis jasa perjalanan dengan mikrobus (travel) hingga kini terganjal perizinan.

Presdir Cipaganti Group Andianto Setiabudi mengatakan adalah bisnis tersebut diperkirakan baru bisa dijalankan pada kuartal tahun depan dari rencana awal akhir 2010.

“Untuk travel di Kuala Lumpur, sebetulnya kami membuka cabang itu dengan sistem waralaba. Peminatnya sudah ada satu perusahaan asal Malaysia, tapi diperkirakan baru bisa awal tahun depan karena ada masalah perizinan,” jelasnya hari ini.

Dia menjelaskan bisnis jasa angkutan darat di Malaysia perizinannya masih ditutup untuk asing sehingga Cipaganti akan bermitra dengan pihak lokal, di antaranya melalui sistem waralaba.

“Sudah ada pihak swasta dari Kuala Lumpur datang ke Bandung untuk menjalankan merek Cipaganti di sana. Kuala Lumpur itu memang pasar yang paling mudah untuk dimasuki, karena kulturnya relatif sama dengan di Indonesia,” jelasnya.

Dia mengungkapkan di Kuala Lumpur rute travel Cipaganti adalah ke Singapura, dan kota-kota lainnya seperti Malaka.

Di sisi lain, Andianto menegaskan Cipaganti Group tetap akan fokus di bisnis jasa transportasi meskipun mulai pekan lalu perusahaan asal Bandung itu sudah memasuki bidang usaha pertambangan.

Andianto mengakui ke depannya kontribusi bisnis pertambangan bisa mencapai 80% terhadap total pendapatan perusahaan. (arh)

Pengacara Siap Beberkan Penyuap Gayus

Pengacara Siap Beberkan Penyuap Gayus
Minggu, 28 November 2010 | 08:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengacara Gayus H. Tambunan mengaku memiliki data dan dokumen lengkap berkaitan dengan perusahaan yang diduga menyuap mantan pegawai pajak itu. Untuk itu, Pia Akbar Nasution, salah satu anggota tim, menyatakan siap membeberkannya kepada polisi dalam gelar perkara kasus Gayus pada Selasa depan.

“Kami siap berikan jika memang diundang,” kata Pia saat dihubungi kemarin. Namun, hingga kemarin, harapan anak pengacara senior Adnan Buyung Nasution itu belum kesampaian. “Belum ada undangannya,” kata Pia.

Kepolisian akan mengundang sejumlah lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Kejaksaan Agung, Komisi Kepolisian Nasional, dan Direktorat Jenderal Pajak. “Jika dilakukan secara transparan, kegiatan tersebut merupakan langkah yang sangat bagus,” kata Pia.

Zainal Arifin Muchtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, meminta agar gelar perkara kasus Gayus terbuka untuk publik, termasuk melibatkan elemen masyarakat sipil. “Kalau tidak terbuka, itu namanya bukan gelar perkara,” kata Zainal.

Gayus, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A, memiliki kekayaan puluhan miliar rupiah. Padahal penghasilan resminya cuma Rp 9-12 juta sebulan. Diduga, kekayaan itu didapat dari setoran perusahaan wajib pajak yang ditanganinya.

Menurut pengakuan Gayus, setoran miliaran rupiah itu antara lain diterima dari tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, dan PT Bumi Resources. Namun pengakuan itu dibantah oleh Nirwan Bakrie, yang mewakili keluarga Bakrie. Kemarin, di Medan, Aburizal Bakrie juga membantah jika disebut bertemu dengan Gayus di Bali, apalagi bila dikaitkan dengan urusan pajak perusahaan Grup Bakrie. “Itu fitnah,” katanya.

Adapun Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengakui dirinya berulang kali bicara blak-blakan soal keterlibatan perusahaan Grup Bakrie dalam kasus Gayus. Menurut dia, pernyataan itu berlandaskan pengakuan Gayus sendiri, termasuk di Singapura sebelum ia diboyong pulang ke Tanah Air.

Denny mengatakan hal tersebut dilakukan justru untuk membantu Grup Bakrie. “Agar tidak difitnah sebagai pengemplang pajak,” katanya.

Perubahan iklim ancam 4.000 pulau di Indonesia

Perubahan iklim ancam 4.000 pulau di Indonesia
Sabtu, 27/11/2010 17:00:16 WIB
Oleh: Antara
MAKASSAR: Perubahan iklim dewasa ini akibat pemanasan global dapat mengancam keberadaan 4.000 pulau di Indonesia.

Utusan Khusus Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) William Sabandar mengatakan perubahan iklim global bisa mengakibatkan naiknya permukaan air laut, dan menenggelamkan 4.000 pulau tersebut.

Menurut dia, ancaman hilangnya 4.000 pulau dari sekitar 17.500 pulau yang dimiliki Indonesia bisa terjadi jika muka air laut naik hingga dua meter.

“Hal ini jelas tidak dapat dihindari jika pemanasan global terus terjadi dan mengakibatkan permukaan air laut menjadi naik seperti yang pernah terjadi ribuan tahun silam saat gunung es mencair,” katanya, hari ini.

Dia menjelaskan perubahan iklim saat ini dapat terlihat dari suhu bumi yang mengalami peningkatan rata-rata lebih panas 0,7 derajat celcius dari kondisi 100 tahun yang lalu.

Bahkan, dalam 15 tahun terakhir sejak 1995 hingga 2010 merupakan tahun-tahun terpanas dalam kurun waktu 150 tahun terakhir sejak 1850.

“Telah terjadi perubahan pola hujan yang luar biasa, dan bahkan sulit untuk memisahkan antara musim penghujan dan musim panas,” tuturnya.

Dia menambahkan suhu dan cuaca ekstrim terjadi beberapa kali dalam setahun, dan hal ini jelas akan memicu terjadinya bencana.

Secara sederhana, perubahan iklim disebabkan oleh dua hal, yaitu perubahan penggunaan lahan dan emisi dari fosil fuel.

“Kegiatan manusia yang antara lain meliputi deforestasi dan perubahan penggunaan lahan telah menyebabkan efek rumah kaca dan meningkatkan temperatur bumi,” katanya.

Perubahan temperatur bumi inilah, kata dia, yang dapat memicu naiknya permukaan air laut, yang membawa ancaman bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang bisa mengakibatkan hilangnya 4.000 pulau.

Menurut dia, untuk meminimalisir kemungkinan tersebut, ada dua hal yang bisa diupayakan yakni dengan mitigasi perubahan iklim dan juga adaptasi perubahan iklim. (er)

Insentif untuk industri unggulan selesai sebelum akhir tahun

 
Sumber : kontan online http://mobile.kontan.co.id/industri/read/53339/Insentif-untuk-industri-unggulan-selesai-sebelum-akhir-tahun

Sabtu, 27 November 2010 | 00:20

Insentif untuk industri unggulan selesai sebelum akhir tahun

JAKARTA. Kementerian Perindustrian memastikan insentif untuk upaya hilirisasi tiga sektor industri yaitu sawit, karet dan kakao akan selesai sebelum tahun depan. Kementerian Keuangan juga telah sepakat untuk memberikan insentif bagi hilirisasi tiga sektor industri unggulan ini.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Benny Wachjudi mengatakan Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan sudah sepakat untuk mendukung tiga sub sektor ini untuk mendapat insentif dan masuk di dalam revisi Peraturan Pemerintah No 62 tahun 2008 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal. “Dalam pertemuan tadi malam kami mengkonkretkan saja bentuk insentif yang akan dimasukkan dalam revisi PP 62 tahun 2008, secara keseluruhan kita akan fokus untuk mendukung langkah hilirisasi,” kata Benny Jumat (26/11).

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Peridustrian Arryanto Sagala menambahkan sebenarnya menurut Direktorat Jenderal Pajak, insentif yang diberikan di dalam PP No 62 tahun 2008 sudah cukup menarik. Tapi kriteria yang dibuat masih terlalu tinggi. Ia mencontohkan, untuk jumlah tenaga kerja misalnya minimal harus 1.000 orang.

Sementara itu, ada banyak investasi yang masuk bersifat capital intensif. Alhasil, “Ketika masuk ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) investasi ini tidak bisa mendapatkan insentif,” ujar Arryanto.

Ia menjelaskan, jenis insentif yang diberikan antara lain seperti pengurangan pajak 30% selama lima tahun. Rencananya, dalam jangka panjang sedang digodok mengenai pemberian insentif yang sifatnya pembebasan pajak. “Masih ada beberapa proses yang dijalani dan masih ada pembicaraan untuk mematangkan rencana penyempurnaan ini,” ungkap Arryanto.

Untuk saat ini, pembahasan mengenai pemberian insentif pajak ini memang difokuskan untuk tiga sektor komoditas ini, yaitu sawit, karet dan kakao. Tapi, Arryanto bilang, ke depan akan dimasukkan sektor komoditas yang lain seperti petrokimia.

Peraturannya sama seperti PP 62, tapi memperbanyak komoditas hilir, nanti secara bertahap akan dimasukkan komoditas lain selain 3 komoditas tadi misalnya tahun depan revisi untuk petrokimia siap dimasukan

Nasabah Bakrie Life Yogyakarta : Kami Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Kelakuan Bakrie sang jagoan “pengusaha pribumi”
++++
Sabtu, 27/11/2010 10:38 WIB
Nasabah Bakrie Life Yogyakarta : Kami Sudah Jatuh Tertimpa Tangga
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Perwakilan Nasabah PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) asal Yogyakarta mendesak manajemen dan pemegang saham untuk segera membayarkan cicilan pokoknya. Pasalnya para nasabah saat ini sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk bertahan ditengah bencana Gunung Merapi.

“Nasabah Bakrie Life Yogya sangat berharap agar tabungan yang ditempatkan di produk Diamond Investa bisa segera dibayar. Saat ini kami sudah jatuh kemudian tertimpa tangga,” ujar perwakilan nasabah Bakrie Life asal Yogyakarta, Ie Sioe ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Sabtu (27/11/2010).

Ie Sioe mengungkapkan dana cicilan pokok tersebut sangat dibutuhkan untuk kehidupan para nasabah yang setiap hari yang sudah lebih susah mengadu nasib. “Ditambah dengan musibah bencana alam meletusnya gunung Merapi dimana kami sangat membutuhkan uang untuk memperbaiki rumah kami,” tambahnya.

Ia berharap keluarga besar Bakrie tidak mau melihat nasabah Diamond Investa yang juga sebagai rakyat Indonesia dimana sedang berkabung dibiarkan terlunta lunta.

“Kiranya keluarga besar Bakrie mau mencairkan uang nasabah Diamond Investa. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan dari keluarga besar Bakrie.,” tuturnya.

Seperti diketahui, Bakrie Life menderita gagal bayar produk asuransi berbasis investasi dengan nama Diamond Investa sebesar Rp 360 miliar.

Sesuai SKB, manajemen Bakrie Life menawarkan skema pengembalian dana pokok sebesar 25% di 2010, 25% di 2011, dan sisanya 50% di 2012.Sebanyak 25% pada tahun 2010 dibayar empat kali setiap akhir triwulan, demikian juga pada tahun 2011, dan sisanya 50% di Januari 2012 namun nasabah kembali gigit jari karena SKB tidak diindahkan oleh manajemen.

Skema pembayaran Angsuran Pokok dana tersebut yakni Maret 2010 (6,25%), Juni 2010 (6,25%), September 2010 (6,25%), Desember 2010 (6,25%), Maret 2011 (6,25%), Juni 2011 (6,25%), September 2011 (6,25%), Desember 2011 (6.25%), dan terakhir pada Januari 2012 (50%).

Cicilan dana pokok baru dibayarkan dua kali yakni Maret 2010 dan Juni 2010. Cicilan pokok pada September 2010 belum dibayarkan berikut bunga dari Juli 2010 sampai November 2010.

Sehingga Bakrie Life masih mempunyai sisa utang kurang lebih senilai Rp 290 miliar kepada 250 nasabah Diamond Investa yang menginvestasikan dananya diatas Rp 200 juta.