PTPN XIII Investasi Rp1 Triliun

KEBUN SAWIT: PTPN XIII Investasi Rp1 Triliun
Oleh Odie Krisno
Senin, 30 Januari 2012 | 14:21 WIB

Berita Terkait

KEBUN SAWIT: Pembangunan Plasma Akan Ditetapkan Definitif 2 Tahun
INFO KOMODITAS: Hasil Tender CPO Di KPB Nusantara 25 Januari 2012
Potensi HPK Di Kalimantan Capai 4,55 Juta Ha
EKSPANSI USAHA: Duta Pertiwi Nusantara Bidik Pendapatan Tumbuh 10%
TAMBANG NIKEL: Central Omega Bidik Penjualan Rp1,3 Triliun
PONTIANAK: PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) akan membenamkan investasi hampir Rp1 triliun untuk ekspansi bisnis yakni membangun tiga pabrik pengolahan kelapa sawit dan karet, dan perluasan areal lahan sawit pada tahun ini.

Direktur SDM dan Umum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Wagio Ripto Sumarto menuturkan pada tahun ini perusahaan akan melakukan investasi hampir Rp1 triliun untuk pengembangan perusahaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dengan nama PT Nusantara Batu Licin.

“Investasi itu untuk membangun tiga pabrik, dua pabrik pengolahan kelapa sawit dan satu pabrik karet, masing-masing di Kalimantan Timur (Kaltim), Pamukan dan Batu Licin (Kalimantan Selatan),” kata Wagio kepada Bisnis, hari ini 30 Januari 2012.

Selain membangun pabrik, Wagio melanjutkan, investasi perusahaan juga diarahkan untuk mendukung penambahan areal lahan sawit total seluas 12.000 hektar (ha). Perluasan lahan sawit tersebut tersebar di Kembayan (Kalbar) dan Kaltim, masing-masing 4.000 ha dan 8.000 ha.

Dia menjelaskan untuk pabrik karet di Batu Licin merupakan investasi yang ditanamkan PTPN XIII melalui anak perusahaannya yakni PT Nusantara Batu Licin bekerjasama dengan Pemda Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam kerja sama ini, PTPN XIII merupakan pemegang saham terbesar (51%) dengan modal awal Rp80 miliar, dan 49% saham oleh Pemda Tanah Bumbu Kalsel.

Menurut Wagio, investasi dengan membentuk anak perusahaan yang bekerja sama dengan Pemda Tanah Bumbu merupakan kali pertama dilakukan, dan langkah terobosan baru PTPN XIII pada tahun ini.

“PTPN XIII welcome dan pemda punya visi yang sama. Ini [kerja sama] bisa mengubah budaya birokrat menjadi koperatif,” kata Wagio.

Wagio menuturkan, setelah membangun pabrik karet, langkah bisnis selanjutnya melalui anak perusahaan tersebut adalah ekspansi masuk ke usaha batu bara.

“Ini dimungkinkan, karena yang menjalankan adalah anak perusahaan,” ujarnya.

PTPN XIII, tukas Wagio, sesuai rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) menargetkan pertumbuhan usaha pada 2012 sekitar 20% dengan target laba setelah pajak sebesar Rp313,05 miliar. Adapun laba setelah pajak yang diraih perusahaan sepanjang 2011 diperkirakan sebesar Rp226,93 miliar.

Dia menegaskan perusahaan memiliki filosofi untuk tetap tumbuh baik aset maupun revenue dan tetap profit rata-rata sekitar 19,8%.

Holding

Terkait pembentukan holding perkebunan dan PTPN III Sumatera Utara sebagai induk, Wagio mengakui bahwa ini merupakan langkah yang tepat. Hanya saja, jelas Wagio, perlu diambil kebijakan khusus terhadap karakter bisnis yang berbeda di masing-masing PTPN.

Menurut Wagio, jenis usaha PTPN III berbeda dengan PTPN XIII, karena PTPN III mayoritas usahanya adalah perkebunan inti, sedangkan PTPN XIII persentase usahanya yakni 50% Inti dan 50% plasma. Untuk itu, permasalahannya tidak bisa diseragamkan.

“Perlu kebijakan khusus di anak perusahaan itu terkait pengolahan plasma, itu bedanya,” ujar Wagio.

Dengan dibentuknya holding, lanjut Wagio, nantinya tentu ada kendala dan peluang, karena potensi plasma belum tergali secara maksimal, terutama produktivitas masih rendah, padahal lahannya relatif tidak ada masalah.

“Hanya permasalahan manajemen dan teknis dari mereka yang belum menerapkan secara keseluruhan plasma,” ujarnya.

Dia menilai pembentukan holding akan menjadi solid asalkan leader memiliki visi bagaimana membawa perusahaan perkebunan ke depan. Holding diyakini juga akan meningkatkan kapitalisasi aset sehingga perusahan menjadi besar di tingkat dunia, dan kelemahan di antara PTPN bisa teratasi karena saling sinergi.

“Leader jangan resistance dengan perubahan, dan memunculkan ego sektoral, harus melebur jadi satu dan punya visi ke depan bagaimana memajukan perusahaan perkebunan di tingkat internasional,” tutupnya. (faa)

Indolakto Investasi Pabrik Susu Rp 1,17 Triliun

Senin,
30 Januari 2012
AKSI KORPORASI
Indolakto Investasi Pabrik Susu Rp 1,17 Triliun
Jakarta, Kompas – PT Indolakto, anak perusahaan Indofood, secara resmi berinvestasi 130 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,17 triliun untuk membangun pabrik susu baru di Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Berbagai jenis susu olahan dalam kemasan semakin meramaikan pasar susu kemasan di pasar domestik mengingat pabrik kelima ini akan menjadi pabrik terbesar Indolakto.

Wakil Direktur Utama PT Indolakto Irsan Yazid kepada Kompas, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, saat ini sekitar 68,57 persen saham Indolakto dimiliki PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indolakto telah memiliki pabrik susu olahan di Jakarta, Sukabumi (Jawa Barat), dan Pandaan (Jawa Timur). Total kapasitas terpasang pabrik 375.000 ton per tahun.

Dengan adanya pabrik baru ini, kapasitas terpasang Indolakto naik 40 persen. Pabrik baru ini dibangun di atas lahan seluas 11 hektar. Pembangunan ditargetkan selesai pada kuartal 2 tahun 2013. Indolakto memproduksi berbagai produk berbasis susu, seperti susu kental manis Cap Enak, Tiga Sapi, dan Kremer, serta mentega dengan merek Orchid Butter, Indoeskrim, dan Nice Yogurt.

”Saat ini, kami telah melaksanakan tahapan penutupan atap pabrik sejak dibangun pada Maret 2011. Kami optimistis pasar produk susu di Indonesia akan terus tumbuh. Kami menargetkan pertumbuhan yang paling tidak sama dengan pasar persusuan di Indonesia 4-6 persen untuk susu kental dan 15-18 persen untuk susu cair,” kata Irsan.

Optimisme ini setelah melihat konsumsi susu per kapita di Indonesia masih rendah, 10-11 liter per tahun. Sementara negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sudah 25 liter per tahun serta Thailand 30 liter per tahun.

Peluang pasar susu yang besar di Indonesia membuat banyak negara lain berlomba masuk ke Indonesia. Namun, pihak Indolakto optimistis mampu bersaing. Pertumbuhan industri susu olahan diharapkan mampu diimbangi produksi susu dari peternak lokal karena selama ini sebagian besar bahan baku susu Indolakto ataupun industri susu lain masih diimpor dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

”Sampai saat ini, susu lokal sebagai bahan baku hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan industri susu. Sisanya, 70 persen, masih impor dalam bentuk susu skim. Ke depan kami berharap produksi susu dari para peternak di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kami,” katanya. (OSA)

AS Tolak Produk Kelapa Sawit RI

Senin,30 Januari 2012
AS Tolak Produk Kelapa Sawit RI
Berdampak ke Ekspor Indonesia

Indramayu, Kompas – Mulai 28 Januari, Amerika Serikat secara resmi menolak produk kelapa sawit dan turunannya dari Indonesia. Alasannya, kelapa sawit Indonesia dinilai sebagai produk yang tidak ramah lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (28/1). ”Notifikasinya sudah saya terima. Kita diberi waktu hingga 27 Februari untuk membantah. Kami minta pihak-pihak terkait untuk segera membantah,” katanya.

Bayu mengatakan, keputusan Amerika Serikat (AS) tersebut diambil setelah mereka menerima pengaduan Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency), otoritas setempat yang perhatian terhadap persoalan lingkungan hidup, yang mengeluarkan pemberitahuan ketersediaan data (notice of data availability).

Menurut Bayu, pemerintah segera mencari dukungan dari negara lain yang juga mengonsumsi minyak kelapa sawit, seperti Finlandia. ”Kementerian Pertanian juga sudah melakukan studi dengan pihak Uni Eropa terkait kontribusi emisi karbon dari kelapa sawit,” ujarnya.

Bayu menambahkan, penolakan produk kelapa sawit di AS membuat daya saing kelapa sawit Indonesia melemah. Kelapa sawit Indonesia dapat dikenai pajak lebih tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, penolakan AS tersebut hampir sama dengan larangan yang diterapkan Uni Eropa. AS berpendapat, biofuel dari kelapa sawit tidak memenuhi ketentuan keamanan emisi. ”Kelapa sawit Indonesia keamanan emisinya hanya 17 persen, sementara syarat minimal 25 persen,” tuturnya.

Joko mengatakan, di Eropa syarat minimal keamanan emisi 35 persen, sedangkan kelapa sawit Indonesia hanya dinilai 19 persen. Angka-angka tersebut ditetapkan sepihak oleh AS dan Uni Eropa dengan menggunakan dasar penghitungan dan asumsi yang tidak tepat menurut kondisi Indonesia.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gapki Muhammad Fadhil Hasan menyatakan, pengklasifikasian minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai produk tidak ramah lingkungan jika dibiarkan berdampak pada penolakan ekspor Indonesia. Nilai ekspor CPO Indonesia ke AS relatif masih kecil sehingga AS dikelompokkan dalam negara lain-lain dengan nilai ekspor di bawah 500 juta dollar AS (Rp 4,5 triliun) per tahun. ”Pasar AS tidak signifikan karena lebih banyak diisi Malaysia. Namun, kita harus merespons serius karena ada beberapa kesalahan data dan asumsi yang mereka gunakan,” ujar Fadhil. (ENY/HAM)

Anggaran TNI Fokus Alutsista

Anggaran TNI Fokus Alutsista
29 Januari 2012

Rancangan Kapal Cepat Rudal 60 meter (image : incoherrent)

JAKARTA– Penambahan anggaran yang diterima TNI Angkatan Udara pada 2012 akan difokuskan untuk pengadaan dan peningkatan kemampuan alat utama sistem senjata (alutsista) sesuai program kekuatan pokok minimum (MEF).

Angkatan Udara

Tahun ini TNI AU yang mendapat dana total sekitar Rp8,010 triliun akan mendapat tambahan beberapa pesawat tempur, angkut, maupun pesawat tanpa awak. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, dalam rapat pimpinan TNIAngkatan Udara telah ditetapkan beberapa sasaran untuk 2012, di antaranya percepatan pengadaan alutsista dan peningkatan kesiapan pesawat.

“Untuk peningkatan kemampuan, kebutuhan jam terbang pesawat 2012 adalah 60.061 jam dan 18 jam per hari untuk radar,”katanya kemarin. Sejauh ini ada beberapa program pengadaan pesawat yang sudah mulai berjalan dan tinggal menunggu kedatangan. Diantaranya 16pesawattempur ringan Super Tucano dari Brasil, 6 pesawat tempur Sukhoi asal Rusia, 24 unit F16 Fighting Falcon hibah dari Amerika Serikat, dan 4 pesawat angkut Hercules hibah dari Australia.

TNI Angkatan Udara juga membeli pesawat tempur latih dari Korea Selatan yakni T-50 Golden Eagle serta program bersama pembuatan pesawat tempur antiradar KFX/IFX. Pesawat- pesawat itu akan tiba di Indonesia secara bertahap dimulai pada tahun ini hingga 2024. Terkait pesawat Hercules hibah dari Australia,KSAU menuturkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke Australia dan diketahui kondisinya masih baik.

“Ini hibah murni yang sudah disetujui Australia dan Amerika Serikat selaku produsen,”sebut dia. Tahun ini juga akan diluncurkan skuadron UAV atau pesawat tanpa awak di Lanud Supadio, Kalimantan Barat. Penempatan skuadron UAV itu melengkapi skuadron pesawat tempur Hawk 100/200 di sana.

Untuk memperluas jangkauan radar di Indonesia timur, akan dibentuk Satuan Radar 246 di Timika. Radar ini akan saling overlapping dengan jangkauan dua radar yang diresmikan November tahun lalu,yakni Satrad 245 Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Satrad 241 Buraen di Kupang.

KSAU menegaskan, setiap instansi yang terkait dengan program pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AU harus betulbetul merencanakan dan melaksanakan program sesuai prosedur dan tataran kewenangannya. Dengan demikian,program yang dilaksanakan akan berjalan lancar dan tidak menjadi permasalahan.“

Anggaran yang diberikan oleh negara kepada TNI AU berasal dari rakyat dan diawasi oleh rakyat sehingga harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dengan anggaran tersebut,”pesannya. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menuturkan, jangkauan radar sekarang ini belum mampu mencakup seluruh wilayah Indonesia sehingga hal ini masih harus terus ditingkatkan. Sejauh ini baru sekitar 2/3 wilayah yang mampu di-cover radar.

Angkatan Darat

TNI Angkatan Darat yang total mendapat anggaran sekitar Rp30,297 triliun pada 2012 berencana untuk menambah sejumlah alutsista sesuai kebutuhan.“ Kami mem-breakdown apa saja yang dibutuhkan dan hasilnya kita ingin membeli main battle tank (MBT),MLRS, rudal antipesawat,maupun meriam,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

Angkatan Laut

TNI Angkatan Laut yang mendapat alokasi sekitar Rp9,024 triliun juga menambah sederet kapal perang, kapal angkut, maupun helikopter. “Kita sudah memesan Kapal Cepat Rudal 60 meter, kapal tanker, juga helikopter Nbell. Kita sudah mulai persiapan untuk produksi kapal selam,” ungkap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) LaksamanaTNI Soeparno.

(Seputar Indonesia)

Menhan: Peningkatan Anggaran TNI untuk Belanja Alutsista Produksi Dalam Negeri

Monday, January 30, 2012
Menhan: Peningkatan Anggaran TNI untuk Belanja Alutsista Produksi Dalam Negeri
Senapan serbu SS-2-V5 buatan PINDAD. (Foto: Berita HanKam)

30 Januari 2012, Senayan: Peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan ditujukan untuk melakukan modernisasi alutsista TNI yang ideal, baik dari sumber keuangan pinjaman dalam dan luar negeri. Selain itu, akan diprioritaskan untuk belanja alutsista hasil produksi industri pertahanan dalam negeri.

demikian ditegaskan Menhan Purnomo Yusgiyantoro, dalam raker gabungan dengan Menkeu, Kepala Bappenas di Komisi I DPR, Senin (30/1).

“Ini sesungguhnya tekad yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian modernisasi alutsista TNI ini juga mendorong bagi berkembangnya industri pertahanan dalam negeri,” tegas Menhan.

Purnomo mengatakan, anggaran Kemenhan dari tahun-ketahun terus ditingkatkan oleh pemerintah dan didukung oleh DPR, sebagai upaya nyata untuk melaksanakan atas rencana perwuju dan sistem pertahanan negara yang ideal dalam beberapa tahun mendatang.

“Pada tahun 2012 ini, Kemenhan mendapat alokasi anggaran Rp 72,5 trilun ditambah alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$ 6,5 miliar,” tegasnya.

Menurut Menhan, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar US$ 6,5 miliar itu untuk belanja alutsista dari 2010 hingga 2014.

“PLN sebesar itu, US$ 4,8 milar di antaranya akan dipergunakan belanja alutsista TNI yang bergerak. Dan belanja alutsista bagi TNI yang tidak bergerak sebesar USD 1,7 miliar. Alokasi ini sudah ditetapkan oleh Menteri Bappenas pada 31 Oktober 2011 lalu, dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah hingga 2014,” tegasnya.

Menkeu Dukung Industri Pertahanan Dalam Negeri Produksi Alutsista TNI

Menkeu Agus Martowardojo menegaskan, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2012 ini sebesar Rp 72,5 triliun. Anggaran sebesar itu terdiri dari anggaran dari rupiah murni sebesar Rp 56,2 triliun, anggaran rupiah murni pendamping Rp 4,2 triliun.

“Sementara anggaran yang bersumber dari pinjaman dalam dan luar negeri pada tahun ini sebesar Rp 11,9 triliun,” ujar Menkeu dalam raker gabungan dengan Menhan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan jajarannya di Komisi I DPR, Senin (30/1).

Menkeu menjelaskan, dari alokasi pinjaman luar negeri (PLN) untuk belanja atau modernisasi alutsis TNI hingga 2014 mendatang sebesar US$ 6,5 miliar, yang telah setejui untuk alokasi PLN itu sebesar US$ 5,7 miliar.

“Sementara Bappenas hingga kini masih mengkaji atas alokasi PLN yang teralokasi, yang belum dimanfaatkan secara maksimal itu,” tegas Menkeu.

Menurut Menkeu, terhadap harapan DPR agar peningkatan anggaran belanja alutsista, juga dapat diserap untuk kalangan industri pertahanan dalam negeri. Dan, Menkeu mendukung hal ini.

“Karenanya, telah di anggaran untuk dialokasikan berbagai kepentingan belanja alutsista bagi TNI, AD, AU dan AL, dari industri pertahanan dalam negeri. Dimana pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk penguatan modal bagi kepentingan BUMN industri strategis nasional tersebut,” tegaskan.

Sumber: Jurnal Parlemen

TNI Lirik Tank T-90 Calon Pengganti Leopard

TNI Lirik Tank T-90 Calon Pengganti Leopard
MBT T-90S buatan UralVagonZavod, Rusia. (Foto: uralvagonzavod)

30 Januari 2012, Jakarta: TNI memiliki skenario lain jika pembelian tank Leopard dari Belanda tidak disetujui DPR. Tank Rusia T-90 bisa menjadi pilihan.

Hal itu diakui oleh Panglima TNI Laksamana (TNI) Agus Suhartono di Gedung DPR RI, Jakarta (30/1).

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memperdebatkan rencana tersebut. Leopard dianggap tidak cocok dengan kondisi jalan di Indonesia.

TNI memiliki opsi lain jika rencana pembelian Leopard buatan Jerman tersebut tidak disetujui DPR. Tank Rusia T-90 bisa menjadi pilihan.

T-90 adalah Main Tattle Tank buatan Rusia hasil pengembangan dari tank T-72. Tank paling modern di angkatan darat dan marinir Rusia ini dianggap satu kelas dengan tank Leopard 2A6 dan 2A7 buatan Jerman.

Tank jenis T-90 ini juga dioperasikan oleh sejumlah negara lain seperti India. T-90 merupakan penerus T-72BM dan menggunakan senjata dan 1G46 gunner sight dari T-80U, sebuah mesin baru, dan pengindera panas .

Menurut Agus Suhartono, dalam membeli tank banyak opsinya termasuk dari produksi dalam negeri. “Kalau dari dalam negeri itu bagus,” paparnya.

Kalau pemerintah Indonesia belum bisa memproduksi, bisa kerjasama dengan pihak lain. “bisa join dengan negara lain. Kalau tidak bisa juga beli dari luar negeri,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya rencana pemerintah Indonesia membeli tank bekas jenis Leopard dari Belanda mendapat penentangan dari Komisi I DPR. Pihak Komisi yang membidangi pertahanan ini berpendapat tank Leopard tidak sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia.

TNI Pertimbangan Beli Tank Pindad

Tentara Nasional Indonesia(TNI) mempertimbangkan untuk membeli tank produksi PT Pindad. Wacana itu mengemuka ditengah tarik ulur rencana pembelian tank Leopard buatan Belanda.

“Kan ada aturannya, begini, kalau bisa diproduksi dalam negeri, harus di dalam negeri. Kalau tidak bisa, harus join production. Kalau tidak bisa ,baru beli dari luar negeri. Itu ada pedomannya. Harus kita ikuti,”ujar Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono di gedung DPR, Jakarta, Senin(30/1/2012).

Menurut Panglima, pihaknya sangat setuju apabila nantinya bisa membeli produk tank dalam negeri, terlebih lagi buatan PT. Pindad.

“Itu salah satu opsi juga, bisa kita pertimbangkan. Bagus sekali kalau bisa dalam negeri,”jelasnya.

Rencana pembelian tank Leopard sendiri kata Panglima hingga saat ini belum mencapai titik finalisasi. “Kan memang belum final,”pungkasnya.

Sumber: Indonesia Today/Surya
Posted by rhsukarsa at 1/30/2012

Nazaruddin Simpan Uangnya di 2 Perusahaan di Singapura

Nazaruddin Simpan Uangnya di 2 Perusahaan di Singapura
Moksa Hutasoit – detikNews
Sabtu, 28/01/2012 09:18 WIB

Jakarta – Nazaruddin pintar menyembunyikan uangnya. Kala proyek-proyeknya mengalirkan keuntungan dia pun menaruh uangnya di Singapura.

“Ada 2 perusahaan di Singapura, Ampi IT dan Talent Center,” kata mantan staf Nazaruddin di Permai Grup, Oktarina atau Rina saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Jumat (27/1/2011) malam.

Oktarina atau Rina bekerja di bagian keuangan. Sesaat setelah kasus Wisma Atlet diungkap KPK pada 21 April 2011 lalu, dia ‘diungsikan’ Nazaruddin ke Singapura.

“Kata Ibu Neneng (istri Nazaruddin) saya di sana agar mengajari staf perusahaan itu,” jelas Rina yang sempat hendak dibuatkan izin bekerja di Singapura.

Rina tinggal di sebuah hotel di negeri Singa itu, sedang Nazaruddin bersama Neneng dan anak-anaknya menetap di apartemen yang tidak jauh dari hotel itu. Nazaruddin dan istri kerap mengajaknya makan di restoran sanghala dan Garuda.

Pada akhir Mei 2011, Rina meninggalkan Singapura. Dia kabur dari Nazaruddin.

“2 Perusahaan itu tidak ada kerjanya. Hanya nama saja, yang kelola orang Singapura,” terang Rina.

“Yang saya tahu saja, Pak Nazar mengirimkan uang US$ 5 juta, 2 juta Euro, dan 3 juta dollar Singapura ke rekening di sana untuk perusahaan itu,” timpal Yulianis yang mendampingi Rina.

Kedua perempuan ini curhat kepada wartawan karena merasa selalu dipojokkan Nazaruddin. Kini keduanya pun meminta perlindungan LPSK dan KPK.

Sedang Nazaruddin yang dikonfirmasi usai persidangan pada Jumat malam, membantah soal kepemilikan perusahaan itu.

“Kalau di Singapura silakan cek perusahaannya, tunjukkan aktenya,” terang Nazaruddin.

(mok/mpr)

Mangindaan: KPK Bergerak Cepatlah

Mangindaan: KPK Bergerak Cepatlah
Anas: Kasus Hukum Jangan Didekati Politis

KONGRES LUAR BIASA PARTAI DEMOKRAT

Jakarta, Kompas – Partai Demokrat minta Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat penuntasan kasus dugaan korupsi wisma atlet yang melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin serta menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan kader Demokrat lainnya.

”Saya meminta KPK cepat-cepat saja pemeriksaannya supaya terang benderang. Jika tidak terlibat, ya, sudah. Aman. Jika terlibat, bagaimana hukumnya,” kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, EE Mangindaan, Jumat (27/1), di Jakarta.

Nama Anas disebut-sebut dalam sidang kasus korupsi wisma atlet SEA Games di Palembang, dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Saksi Mindo Rosalina Manulang menyebut adanya jatah untuk Partai Demokrat dari proyek. Anas pun disebutnya terlibat. Saksi Yulianis, Rabu lalu, juga menyebutkan ada catatan penyerahan uang Rp 100 juta untuk Anas, Rp 150 juta untuk Andi A Mallarangeng, dan untuk pembiayaan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Anas dan Andi membantah keterangan adanya aliran uang itu.

Menurut Mangindaan, hingga kini belum ada suara di internal Partai Demokrat yang menghendaki Anas mundur. Namun, dia menegaskan, Partai Demokrat akan menggelar kongres luar biasa (KLB) jika Anas secara hukum dinyatakan terlibat dalam kasus wisma atlet. ”Jika memang terlibat, ya, KLB. Namun, kami tidak berpikir ke situ dulu karena ranah hukum belum terang,” kata dia lagi.

Dalam dua kali rapat yang dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, kata Mangindaan, tidak disebut-sebut tentang siapa saja yang mungkin menggantikan Anas ketika harus mundur karena terlibat kasus itu.

Di tengah tudingan yang tertuju kepada Anas, Mangindaan menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat tetap menjalankan tugas seperti biasa. ”Masalah terlibat atau tidak itu ranah hukum. Kita belum tahu seperti apa,” katanya.

Bukan opini politik

Anas di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, menegaskan, masalah hukum seharusnya didekati dengan keadilan hukum, bukan dengan opini politik. Kalau masalah hukum didekati dengan politik, yang terjadi adalah peradilan jalanan atau peradilan opini.

”Soal hukum jangan bekerja di opini. Jika hukum bekerja di opini, yang terjadi peradilan jalanan atau peradilan opini,” katanya saat dimintai tanggapan terkait penyebutan namanya terkait kasus Nazaruddin, yang dinilai dapat menjatuhkan nama baik Partai Demokrat.

Anas menyesalkan opini publik yang terbentuk dalam kasus wisma atlet. ”Saya ini bukan tersangka, terdakwa, dan bukan juga saksi. Tetapi, seolah-olah saya terpidana,” tuturnya.

Terkait masa depan partai, kata Anas, keberhasilan Partai Demokrat tergantung pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. ”Jika pemerintahan berhasil, Partai Demokrat juga dinilai positif oleh masyarakat,” katanya. (why/fer)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini.

Ali Salim
Sabtu, 28 Januari 2012 | 09:25 WIB
Anas menyesalkan opini publik yang terbentuk dalam kasus wisma atlet. â??Saya ini bukan tersangka, terdakwa, dan bukan juga saksi. Tetapi, seolah-olah saya terpidana,â?? tuturnya. Tapi anda kurang garang utk membantah ketidak terlibatan anda di berbagai kasus yang diungkap Nazarudin. Bahasa tubuh anda menunjukkan anda terlibat. Tuhan sdh mengatatakan kalau mulut berbohong, maka tangan, mata, kepala dan badan anda akan bebicara apa adanya. Bahasa tubuh tak bisa bohong.

sugiarto SARGO
Sabtu, 28 Januari 2012 | 08:06 WIB
Semua yakin kali ini anas tdk 100% jujur

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

JANUARI 2012
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

TERPOPULER
Liverpool Siaga Satu

Ini bukan derbi Inggris biasa. Liverpool dan Manchester United meredakan tensi dengan menekankan aspek sepak bola di atas segalanya.

2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin

Bupati Masih Kaji Pencabutan Izin Usaha

“Bravo” KPK!

SD Tak Boleh Uji Baca, Tulis, dan Hitung

TERKOMENTARI
2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin

Iran, AS, dan Krisis Hormuz

Mangindaan: KPK Bergerak Cepatlah

Bupati Masih Kaji Pencabutan Izin Usaha

Politik Upah Buruh Murah

2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin

KASUS WISMA ATLET

2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin
KOMPAS/RIZA FATHONI
Saksi Oktarina Furi, pegawai bagian keuangan di Grup Permai, diperiksa dalam persidangan kasus suap wisma atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/1).

Jakarta, Kompas – Badan usaha milik negara di bidang konstruksi, PT Adhi Karya dan Pembangunan Perumahan, tercatat menjadi salah satu pembayar commitment fee kepada Grup Permai, perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Fee tersebut diberikan karena Grup Permai telah membantu kedua BUMN itu mendapatkan proyek pemerintah.

Hal itu diungkapkan mantan staf keuangan Grup Permai, Oktarina Furi, ketika menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/1).

Oktarina mengatakan, perusahaannya juga pernah menerima beberapa kali cek dari PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai fee sehubungan dengan proyek pembangunan wisma atlet yang mereka bangun. ”Saya wajib melaporkan kepada Bu Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Grup Permai). Setiap uang dari PP (Pembangunan Perumahan), Adhi Karya, dan PT DGI masuk ke brankas x (eksternal, di kantor Grup Permai) dan dibukukan di buku manual,” kata Oktarina.

Dalam persidangan sebelumnya, Yulianis bersaksi, tenaga pemasar di anak perusahaan Grup Permai biasa mendapatkan proyek pemerintah yang dibahas di DPR dengan cara memberikan sejumlah uang ke anggota DPR.

Oktarina menyebut, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI-P, I Wayan Koster, menerima uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS) terkait proyek universitas.

Saat jaksa KPK bertanya apakah ada pemberian uang kepada Wayan Koster, Oktarina menjawab, ”Pernah, tetapi itu bukan wisma atlet, proyek lain. Permintaan pemberian itu atas pengajuan Bu Rosa (Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai) yang disetujui Pak Nazar.”

Oktarina juga membenarkan kata sandi untuk uang rupiah, yakni ”apel malang” dan ”apel washinton” untuk uang dollar AS. Kata sandi ini digunakan dalam pembicaraan Blackberry Messenger antara Mindo dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Dia juga membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum beberapa kali terlihat di kantor Grup Permai.

Dalam persidangan juga terungkap, Nazaruddin menggunakan beberapa nama alias dalam pembukuan perusahaan untuk kepentingan pemberian uang kepada anggota DPR. Beberapa nama alias Nazaruddin yang tercatat di pembukuan Grup Permai adalah Amin R, Mister Mercy, dan Mister Lucky.

Jaksa Anang Supriatna menunjukkan bukti catatan pengeluaran untuk Amin R sebesar 300.000 dollar AS dan anggota DPR sebesar 400.000 dollar AS. ”Amin R itu maksudnya Pak Nazaruddin,” kata Oktarina. (BIL)

2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin

KASUS WISMA ATLET

2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin
KOMPAS/RIZA FATHONI
Saksi Oktarina Furi, pegawai bagian keuangan di Grup Permai, diperiksa dalam persidangan kasus suap wisma atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/1).

Jakarta, Kompas – Badan usaha milik negara di bidang konstruksi, PT Adhi Karya dan Pembangunan Perumahan, tercatat menjadi salah satu pembayar commitment fee kepada Grup Permai, perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Fee tersebut diberikan karena Grup Permai telah membantu kedua BUMN itu mendapatkan proyek pemerintah.

Hal itu diungkapkan mantan staf keuangan Grup Permai, Oktarina Furi, ketika menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/1).

Oktarina mengatakan, perusahaannya juga pernah menerima beberapa kali cek dari PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai fee sehubungan dengan proyek pembangunan wisma atlet yang mereka bangun. ”Saya wajib melaporkan kepada Bu Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Grup Permai). Setiap uang dari PP (Pembangunan Perumahan), Adhi Karya, dan PT DGI masuk ke brankas x (eksternal, di kantor Grup Permai) dan dibukukan di buku manual,” kata Oktarina.

Dalam persidangan sebelumnya, Yulianis bersaksi, tenaga pemasar di anak perusahaan Grup Permai biasa mendapatkan proyek pemerintah yang dibahas di DPR dengan cara memberikan sejumlah uang ke anggota DPR.

Oktarina menyebut, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI-P, I Wayan Koster, menerima uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS) terkait proyek universitas.

Saat jaksa KPK bertanya apakah ada pemberian uang kepada Wayan Koster, Oktarina menjawab, ”Pernah, tetapi itu bukan wisma atlet, proyek lain. Permintaan pemberian itu atas pengajuan Bu Rosa (Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai) yang disetujui Pak Nazar.”

Oktarina juga membenarkan kata sandi untuk uang rupiah, yakni ”apel malang” dan ”apel washinton” untuk uang dollar AS. Kata sandi ini digunakan dalam pembicaraan Blackberry Messenger antara Mindo dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Dia juga membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum beberapa kali terlihat di kantor Grup Permai.

Dalam persidangan juga terungkap, Nazaruddin menggunakan beberapa nama alias dalam pembukuan perusahaan untuk kepentingan pemberian uang kepada anggota DPR. Beberapa nama alias Nazaruddin yang tercatat di pembukuan Grup Permai adalah Amin R, Mister Mercy, dan Mister Lucky.

Jaksa Anang Supriatna menunjukkan bukti catatan pengeluaran untuk Amin R sebesar 300.000 dollar AS dan anggota DPR sebesar 400.000 dollar AS. ”Amin R itu maksudnya Pak Nazaruddin,” kata Oktarina. (BIL)