Tiga Kapal Selam TNI dari Korea

Tiga Kapal Selam TNI dari Korea
Kapal selam milik AL Korsel melakukan manuver. (Foto: South Korean Navy)

30 September 2011, Jakarta (Jurnas.com): Pengadaan tiga kapal selam untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) akan disediakan dari Korea Selatan.

Pengadaan kapal selam yang sempat tertunda 2-3 tahun ini akan dipercepat untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL dalam rangka pengamanan wilayah laut Indonesia. “Pengadaannya kami datangkan dari Korea Selatan,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno usai menghadiri Gelar Hiburan Prajurit dalam rangka HUT TNI yang jatuh pada 5 Oktober di Mabes AL Jakarta, Jumat (30/9).

KSAL menjelaskan, Korea dipilih untuk pengadaan kapal selam ini karena memiliki kemampuan sama dengan Eropa dalam menyediakan kebutuhan kapal selam yang diperlukan TNI AL. “Tapi harganya lebih murah,” kata KSAL.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto mengatakan, pengadaan kapal selam ini sudah terlambat 2-3 tahun. Karenanya, pengadaan kapal selam ini akan dipercepat dari 30 bulan menjadi hanya 1,5 tahun. Alokasi kapal selam untuk mendukung TNI AL ini berjumlah tiga unit. “Harganya dalam rupiah Rp9,5 triliun untuk tiga unit,” kata KSAL.

Kapal Perang Ditambah Lagi

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) akan melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) berupa kapal perang dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.

TNI AL telah melakukan penjajakan ke sejumlah negara untuk pengadaan kapal dan persenjataannya tersebut. “Kami sudah lakukan tinjauan ke Eropa untuk melihat langsung (alutsista yang akan dibeli),” kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno usai menghadiri Gelar Hiburan Prajurit menyambut HUT TNI ke-66, 5 Oktober di Mabes AL Jakarta, Jumat (30/9).

KSAL menuturkan, dirinya telah melakukan perjalanan selama 10 hari ke negara-negara Eropa untuk meninjau langsung lokasi produsen alutsista terkait pengadaan alutsista bagi AL. “Ke Inggris untuk kapal perang jenis fregate, Spanyol kapal layar latih, Perancis kapal oseanografi,” katanya.

Kapal oseanografi ini diperuntukkan bagi dinas hidrografi untuk menunjang tugasnya seperti membuat peta wilayah laut Indonesia. Selama ini, dinas hidrografi minim perhatian, padahal memiliki fungsi penting untuk mengetahui batas-batas wilayah laut Indonesia.

Untuk pengadaan mesin kapal, KSAL menambahkan, dirinya telah meninjau produsen alutsista di Jerman, sedangkan persenjataan untuk melengkapi kapal perang AL nantinya, dia telah melakukan peninjauan ke Belanda.

Dia berharap, pengadaan alutsista sebagai alat dukung AL dalam melaksanakan tugasnya ini dapat berjalan lancar dengan waktu tidak terlalu lama.

Sumber: Jurnas

Pemerintah jajaki pasar ekspor ke Nigeria dan Ghana

Dari Kontanonline 30 September 2011
link : http://industri.kontan.co.id/v2/read/1317352642/78744/Pemerintah-jajaki-pasar-ekspor-ke-Nigeria-dan-Ghana
Jumat, 30 September 2011 | 10:17 oleh Dani Prasetya
DIVERSIFIKASI EKSPOR
Pemerintah jajaki pasar ekspor ke Nigeria dan Ghana

JAKARTA. Kementerian Perdagangan menjajaki pasar ekspor ke Nigeria dan Ghana. Kebijakan ini untuk mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia sebagai antisipasi krisis ekonomi global.

Pada 25- 28 September lalu, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar bersama sejumlah pelaku usaha telah berkunjung ke Nigeria dan Ghana. Salah satu alasan memilih Nigeria lantaran pemerintahan baru di sana berniat mentransformasikan kebijakan nasional untuk menekan ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap minyak bumi dan gas.

“Untuk mencapai hal itu, Nigeria berniat mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang lainnya,” ujar Mahendra dalam siaran persnya, Jumat (30/9).

Selain itu, Kementerian Perdagangan menilai, Nigeria merupakan negara berpenduduk terbesar di Afrika. Bahkan, Nigeria menjadi motor penggerak Economic Community of West African States (ECOWAS) yang terdiri dari 15 negara Afrika Barat termasuk Ghana yang menjadi motor ekonomi kedua terbesar di kawasan itu.

Nilai perdagangan Indonesia-Nigeria pada 2010 mencapai US$ 1,2 miliar atau meningkat 72,9% dibanding US$ 716,2 juta pada 2009. Sementara ekspor Indonesia ke Nigeria yang seluruhnya nonmigas, tercatat sebesar US$ 316,9 juta atau naik 52,8% dari 2009. Sayangnya porsi impor Indonesia masih jauh lebih besar mencapai US$ 921,6 juta yang hampir seluruhnya berupa impor minyak dan gas.

Bangkitkan Percaya Diri!

Jumat,
30 September 2011
BERAS
Bangkitkan Percaya Diri!

Dua sampai lima kali menanam dan terus gagal panen telah meruntuhkan rasa percaya diri petani di sentra-sentra produksi beras di Jawa.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas hama wereng batang coklat dalam dua tahun terakhir ini. Upaya itu mulai dari menyemprotkan pestisida, mengganti benih varietas unggul, hingga menunda musim tanam satu dua bulan.

Pengamatan Kompas dua pekan di Jawa menunjukkan, semua anjuran petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) sudah diikuti. Hasilnya setali tiga uang. Di sentra yang lain, PPL bahkan sampai tak berani datang dan memberi saran kepada petani karena putus asa dan hilang akal.

Petani makin gelap mata. Mereka sudah tidak mampu berpikir rasional lagi. Langkah-langkah ekstrem memberantas wereng dilakukan, sekalipun tidak lazim dan membahayakan keselamatan jiwa dan lingkungan.

Kabar burung pun berembus ke sana kemari. Sebagian petani termakan. Begitu ada kabar wereng bisa mati disemprot autan, obat nyamuk, petani melakukannya.

Lain waktu mereka mengusir wereng dengan bahan bakar solar. Segala cara yang dilakukan petani hanya bermuara pada satu keinginan, bagaimana caranya mereka bisa panen.

Wereng itu jahat. Dia datang dan meluluhlantakkan tanaman padi petani saat bulir padi muncul. Pada saat lebih dari 75 persen biaya produksi petani dikeluarkan.

Bagi petani, wereng setara dengan teroris dan koruptor. Hewan kecil itu telah menghancurkan hidup mereka. Mengakibatkan mereka berutang ke sana kemari, menjual harta benda untuk mengulang modal tanam dan kembali mengulang kegagalan.

Di kalangan petani, jamak terdengar istilah wereng ”makan” kambing, gelang, dan banyak lagi harta benda lain yang terpaksa dijual untuk modal tanam, lalu habis untuk pesta wereng.

Yang membuat hati petani tercabik-cabik, di tengah lelah berperang kalah melawan wereng, pemerintah pusat dan daerah seperti tidak peduli. Para pejabat justru sibuk bicara soal surplus produksi beras.

Makin kesal lagi petani, ketika para pejabat itu tidak menjenguk mereka yang sedang kesusahan, tetapi justru datang ke desa tetangga dan melakukan panen padi di sepetak lahan yang kebetulan tidak terserang wereng. Sementara di sekelilingnya ludes. Petani merasa sendiri.

Sekalipun pemerintah absen saat petani kesusahan, pemerintah tahun 2011 memutuskan mengganti biaya gagal panen Rp 3,7 juta per hektar. Dana dialokasikan Rp 370 miliar untuk 100.000 hektar areal tanaman padi yang puso.

Jangankan tahu prosedur mendapatkannya, informasi soal penggantian biaya gagal panen pun tidak sampai ke telinga petani.

Namun, tak ada pilihan. Hidup harus terus berjalan. Kita menyaksikan harga beras terus melambung. (HERMAS E PRABOWO)

DPR Soal RUU Intelijen: Sadap Boleh, Tangkap Jangan

DPR Soal RUU Intelijen: Sadap Boleh, Tangkap Jangan
Jum’at, 30 September 2011 | 10:44 WIB

ANTARA/ Dhoni Setiawan

Berita terkait

RUU Intelijen Disepakati, Pers Dijanjikan Tetap Bebas
DPR Undang KPK Rapat Tanpa Badan Anggaran
KPK Kirim Lima Poin Jawaban ke Dewan
Banggar Hentikan Mogok, Bahas APBN Besok
Kepala BIN: Siapa Pun Tak Boleh Bocorkan Rahasia Intelijen

TEMPO Interaktif, Jakarta – Semua fraksi di Komisi I DPR sepakat menolak pasal penangkapan dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen. Namun, dalam rancangan yang sudah akan disahkan pada pembahasan tingkat pertama itu, Komisi Pertahanan tetap mengakomodir pasal penyadapan.

“Masalah penyadapan pun harus mendapat penetapan dari pengadilan,” kata anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, melalui pesan singkat, Jumat, 30 September 2011.

Kesepakatan terhadap RUU inisiatif Dewan ini diputuskan pada rapat Kamis kemarin, 29 September. Ikut hadir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. Semua fraksi menyatakan setuju dengan adanya RUU Intelijen ini.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Fardan Fauzan mengatakan, dalam kerjanya, lembaga intelijen harus memperhatikan hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum. “Lembaga intelijen negara tidak hanya untuk kepentingan penegak hukum atau pemerintah,” kata Fardan.

Fardan mengatakan, wewenang penyadapan oleh intelijen harus dilakukan berdasarkan peraturan dan bukti permulaan yang kuat. Lembaga intelijen juga berwenang memeriksa aliran dana terkait terorisme, spionase, separatisme, sabotase, dan tindakan yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Tapi, “harus bekerja sama dengan penegak hukum,” kata dia.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Neil Iskandar Daulay mengatakan, keberadaan BIN mutlak diperlukan. “Masa retensi rahasia intelijen selama 25 tahun dan dapat diperpanjang oleh DPR yang membidangi intelijen,” kata Neil.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pentingnya RUU Intelijen bagi kebebasan berekspresi masyarakat dan kebebasan pers. “Undang-undang ini menjamin diberikannya freedom of press bagi media dan wartawan,” kata Muhammad Najib, juru bicara FPAN.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengimbau masyarakat tidak khawatir dengan kerja intelijen. “Karena masyarakat bisa secara terbuka, pers dan lembaga swadaya masyarakat bisa mengontrol kerja lembaga intelijen,” kata Effendy Choirie dari FKB.

Patrialis dalam tanggapannya ikut menyatakan setuju ihwal rancangan itu. “Kami menyambut baik dan menyetujui hasil pembahasan tingkat satu untuk selanjutnya dibawa ke pembahasan tingkat dua,” kata Patrialis.

Menurut Tjahjo, dalam RUU Intelijen itu, juga diakomodir keberadaan tim pengawas. “Pengawasan juga akan lebih intens mengingat adanya pasal pembentukan tim pengawas yang dibentuk DPR,” kata Tjahjo.

RUU Intelijen itu, kata Tjahjo, juga memuat pasal tentang rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi mereka yang dirugikan oleh pelaksanaan fungsi intelijen.

Ketua Komisi Pertahanan Mahfudz Shiddiq di dalam rapat pada Kamis kemarin mengatakan, draf RUU Intelijen itu selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

RUSMAN PARAQBUEQ

Unilever Tanam 600 Juta Dollar AS

Jumat,
30 September 2011
INVESTASI
Unilever Tanam 600 Juta Dollar AS

Jakarta, Kompas – Unilever menambah investasi di Indonesia sekitar 600 juta dollar AS atau Rp 5,4 triliun. Perusahaan multinasional ini menilai Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan serta situasi moneter juga fiskal yang mengesankan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan, Kamis (29/9), mengatakan, tambahan investasi sekitar 600 juta dollar AS digunakan untuk perluasan tiga pabrik serta pembangunan pabrik baru di Sei Mangke, Sumatera Utara, yakni pabrik asam lemak.

”Realisasinya langsung, tentunya memakan waktu dua tahun. Di Sei Mangke, Rp 1,1 triliun untuk pembangunan oleo kemikal. Tiga proyek perluasan lainnya meliputi pabrik di Pulau Jawa,” ujar Gita di Kantor Presiden.

Gita mengatakan hal itu seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pimpinan Unilever di Kantor Presiden. Pejabat yang juga mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa serta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Adapun pimpinan Unilever yang datang, antara lain, CEO Unilever Paul Polman dan Presiden PT Unilever Indonesia Tbk Maurits Lalisang.

Menurut Gita, Unilever sangat bangga beroperasi di Indonesia. ”Mereka sudah 77 tahun berada di Indonesia dan Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar Unilever di dunia, apalagi mengingat perekonomian di Amerika Serikat dan Eropa yang sedang kurang,” ucapnya.

Polman menyampaikan kegembiraannya karena mendapatkan dukungan penuh dari Presiden serta Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan bisnis. ”Kami mendapatkan dukungan dari Presiden dan para menteri untuk bekerja sama guna mendatangkan keuntungan bagi negeri ini, meningkatkan perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Menurut Polman, Unilever sungguh terkesan dengan situasi moneter dan fiskal, termasuk tingkat pertumbuhan Indonesia. ”Presiden pun yakin, walaupun kondisi ekonomi dunia sedang tidak bagus, Indonesia justru bisa menjadi motor bagi pertumbuhan,” ujarnya.

Terkait dengan kondisi pasar regional Asia Tenggara, menurut Polman, Indonesia semakin memainkan peranan penting di wilayah itu. (ATO)

IIF Siap Danai Proyek Tol Mangkrak

investor daily 29 September 2011

JAKARTA – PT Indonesia Infrastructure Finance
(PT IIF) siap mendanai pembangunan proyek-proyek
tol mangkrak di Tanah Air. Saat ini, terdapat tiga
proyek jalan tol yang masih terkendala pendanaan
dari total 24 proyek tol mangkrak, yakni Cikampek-
Palimanan, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu,
dan Pasuruan-Probolinggo.
“Setidaknya ada satu yang sudah
siap PT IIF danai. Kami belum bisa
sebut ruas mana. Sedangkan yang
lain akan dilihat kelayakannya,” kata
Presiden Direktur PT Sarana Multi
Infrastruktur (PT SMI) Emma Sri
Martini, usai rapat dengar pendapat
(RDP) dengan Komisi XI DPR di
Gedung DPR Jakarta, Rabu (28/9).
Sementara itu, Kepala Badan
Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengatakan,
dari 24 proyek tol mangkrak
yang terkendala pendanaan ada
tiga proyek tol dengan total nilai investasi
Rp 21,8 triliun. Rinciannya,
Cikampek-Palimanan panjang 116
kilometer (km) dan investasi Rp
11,3 triliun, Bekasi-Cawang-Kampung
Melayu (Becakayu) panjang
21,04 km dengan investasi Rp 7,2
triliun, dan Pasuruan-Probolinggo
panjang 45,32 km dengan total investasi
Rp 3,3 triliun.
Emma mengatakan, saat ini PT IIF
memiliki dana hampir Rp 3,5 triliun
yang siap dikucurkan untuk pembiayaan
proyek-proyek infrastruktur
di Tanah Air, termasuk proyek jalan
tol. PT IIF hingga kini memang sama
sekali belum melakukan pembiayaan
proyek infrastruktur. PT IIF
baru dalam tahap melakukan identifikasi
proyek.
“PT IIF masih terus identifikasi
proyek, termasuk 24 proyek tol
mangkrak. Meski PT IIF siap masuk
di salah satu tol yang terkendala
dana, belum bisa disebutkan nama
ruas tolnya, karena ini sangat tergantung
kesiapan proyek tol itu
sendiri,” kata dia.
PT IIF didirikan pada 15 Januari
2010 dengan ditandatanganinya
akta pendirian dan shareholders agreement
antara PT SMI, Asia Development
Bank (ADB), Wolr Bank,
dan International Finance Corporation
(IFC). PT IIF didirikan karena
saat ini lembaga pembiayaan yang
ada, termasuk perbankan, tidak sepenuhnya
dapat memberikan pendanaan
untuk proyek infrastruktur
yang memiliki karakteristik pembiayaan
dengan tenor jangka panjang
dan memiliki risiko tinggi.
Emma mengatakan, keterlibatan
PT IIF untuk membiayai 24 tol
mangkrak sangat memungkinkan.
Karena dalam analisis PT IIF, kesenjangan
(gap) atau kekurangan
pembiayaan oleh badan usaha jalan
tol (BUJT) maupun lembaga keuangan
atau perbankan masih cukup
tinggi. PT IIF mungkin akan
masuk dengan berkolaborasi dengan
para lender financial atau
pemberi pinjaman yang sebelumnya
sudah digandeng oleh BUJT
bersangkutan.
“Kalau soal modal PT IIF tak masalah,
sebab kini PT IIF sudah memiliki
modal dari ekuitas sebesar Rp
1,6 triliun dan dari pinjaman (loan)
US$ 200 juta. Jika modal ini sudah
terserap untuk pembiayaan, pemegang
saham PT IIF, baik PT SMI,
ADB, World Bank, maupun IFC siap
menambah modal lagi,” ungkap dia.
Menurut Emma, selain membiayai
proyek tol, PT IIF juga membiayai
proyek infrastruktur lain, seperti rel
kereta api (KA), pelabuhan, bandara,
pembangkit listrik, hingga proyek
perpipaan. PT IIF tak hanya fokus
pada pembiayaan proyek-proyek
swasta, namun juga proyek-proyek
lain yang juga dikerjakan oleh badan
usaha milik negara (BUMN).
Terganjal Pendanaan
Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazali
mengatakan, saat ini sedikitnya terdapat
tujuh proyek tol mangkrak
yang belum mengamendemen perjanjian
pengusahaan jalan tol
(PPJT) sebagai bukti awal tol mangkrak
siap dilanjutkan. BPJT telah
mengevaluasi 24 proyek tol mangkrak,
dan 17 di antaranya siap dilanjutkan
dengan ditandatanganinya
amendemen PPJT antara BUJT
dan pemerintah melalui BUJT.
Tujuh tol mangkrak yang hingga
kini belum memasuki proses amendemen
PPJT adalah Cikampek-Palimanan
(PT Lintas Marga Sedaya),
Batang-Semarang (PT Marga Setiapuritama),
Semarang-Solo (PT
Trans Marga Jateng), Bekasi-Cawang-
Kampung Melayu (PT Kresna
Kusuma Dyandra Marga), Waru
Wonokromo-Tanjung Perak (PT Margaraya
Jawa Tol), Pasuruan-Probolinggo
(PT Trans Jawa Pas Pro), dan
Ciawi-Sukabumi (PT Trans Jabar Tol).
Ghani menuturkan, dari tujuh
ruas tol tersebut tiga di antaranya
memang terkendala pendanaan,
yakni tol Bekasi-Cawang-Kampung
Melayu, Cikampek-Palimanan, dan
Pasuruan-Probolinggo. Sedangkan
tol Batang-Semarang karena persoalan
kepemilikan saham, tol Semarang-
Solo karena proses dukungan
pemerintah Rp 1,9 triliun
yang belum disetujui Kementerian
Keuangan, dan tol Waru Wonokromo-
Tanjung Perak yang masih
bermasalah dengan persoalan tata
ruang setempat. Sedangkan tol Ciawi-
Sukabumi terkendala dengan
persoalan internal dengan salah
satu pemegang saham.
“Beberapa di antaranya memang
ada persoalan pendanaan, misalnya
tol Cikampek-Palimanan belum ada
kesepakatan antara pemerintah,
BUJT, dan perbankan. Kami berharap
semuanya segera diamendemen,”
ungkap dia. (imm)

Impor Pangan Capai Rp 36,2 Triliun

Kamis,
29 September 2011
PERDAGANGAN
Impor Pangan Capai Rp 36,2 Triliun

Jakarta, Kompas – Ketahanan pangan sudah mutlak tidak dapat dianggap sepele. Nilai impor pangan Indonesia selama Januari-Juni 2011 telah mencapai hampir 4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 36,2 triliun.

Teguh Patriawan, Wakil Ketua Komite Tetap Perkebunan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengemukakan, salah satu topik dalam diskusi ”Feed Indonesia Feed The World” di Jakarta, Senin (26/9).

Teguh mengatakan, permintaan dunia terhadap produk pangan semakin menjadi rebutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Pusat Data Perdagangan Kementerian Perdagangan, nilai impor pangan sekitar 4 miliar dollar AS tersebut hanya meliputi komoditas gandum, jagung, beras, tepung terigu, kacang kedelai, serta gula atau pemanis kimia dalam bentuk padat.

Menurut Teguh, besarnya permintaan terhadap kebutuhan pangan didorong oleh semakin tingginya pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, sesungguhnya dibutuhkan pula lahan untuk menjaga produktivitasnya. Minimnya lahan pertanian di Indonesia terjadi karena sejumlah alasan.

Mulai dari pemekaran wilayah, misalnya. BPS mencatat, tahun 2000, jumlah provinsi hanya terdiri 32 buah dengan 73 kota dan 268 kabupaten, sementara tahun 2010 jumlahnya sudah meningkat menjadi 33 provinsi dengan 98 kota dan 404 kabupaten.

Kemudian, terjadi pula pertambahan penduduk yang sulit dikendalikan. Bank Dunia mencatat, tahun 1960, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 93,05 juta jiwa, sedangkan tahun 2009 mencapai 229,96 juta jiwa. (OSA)

Tahun Depan 7-Eleven Kepung Jakarta

Tahun Depan 7-Eleven Kepung Jakarta
Rabu, 28 September 2011 | 18:24 WIB
Besar Kecil Normal
foto

Gerai 7-Eleven.
TEMPO/Jacky Rachmansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – PT Modern International Tbk melalui anak usahanya yang memegang brand 7-Eleven, PT Modern Putra Indonesia, akan membangun 60 gerai pada tahun depan. Direktur Keuangan PT Modern International Donny Sutanto mengatakan, setiap bulannya perseroan menargetkan membuat lima gerai.

“Tahun depan targetnya 60 gerai,” ujar Donny usai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama penggunaan jasa perbankan dengan Bank Mandiri, Jakarta, Rabu 28 September 2011.

Menurut dia, perseroan telah menyiapkan pendanaan untuk pembangunan 60 gerai di tahun depan, diantaranya berasal dari kas internal dan partner serta perbankan. “Saya belum dapat mengatakan detailnya. Namun, persentase dari kas internal sebesar 30 persen dan partner sebesar 70 persen,” katanya.

Hingga saat ini, menurutnya, perusahaan telah mendapatkan pinjaman dari sejumlah perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank CIMB Niaga, dan yang terakhir Bank Mandiri.

Usaha 7-Eleven telah menyumbang 32 persen dari total penjualan Modern International secara konsolidasi hingga Juni sebesar Rp 415 miliar. Dia menargetkan 7-Eleven dapat menyumbang 40 persen dari total pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 1 triliun. “Bisa mencapai Rp 400 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, pendapatan konsolidasi perseroan masih didominasi oleh bisnis usaha Fuji Film sebesar 60 persen. Namun ke depannya, perseroan menargetkan usaha 7-Eleven dapat mendominasi pendapatan hingga 60 persen. “Pertumbuhan usaha makanan selalu mengalami peningkatan. Tetapi kami tetap membuat Fuji tetap beroperasi,” jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, perusahaan juga menargetkan dapat memiliki 500 gerai hingga lima tahun ke depan. Semua gerai tersebut akan berada di kawasan Jakarta. “Dengan kata lain hingga lima tahun ke depan kami masih konsentrasi menggarap di Jakarta,” ujar Donny.

SUTJI DECILYA

Kalimantan Punya Potensi

Rabu,
28 September 2011
Kalimantan Punya Potensi
KOMPAS/HARRY SUSILO

Warga melintas di antara lahan yang sudah dibuka untuk Delta Kayan Food Estate (DKFE) di kawasan transmigrasi Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, Senin (26/9). Kemarin, Menteri Pertanian Suswono meresmikan DKFE. Dengan luas 50.000 hektar, DKFE diharapkan mampu mendongkrak produksi pangan nasional dan memenuhi target Kaltim berswasembada pangan.

BULUNGAN, KOMPAS – Pulau Kalimantan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sentra pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan subur yang ada di delta sungai. Pencetakan sawah baru dalam skala luas dapat dilakukan di Kalimantan untuk mengantisipasi pengurangan lahan.

”Kalimantan ini bisa jadi andalan Indonesia pada masa depan. Kita harapkan dapat memberi kontribusi bagi penambahan pangan,” ujar Menteri Pertanian Suswono, saat meresmikan Delta Kayan Food Estate (DKFE), di Satuan Permukiman 8 Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, Senin (26/9).

Suswono menegaskan, pemerintah menargetkan dapat mencetak lahan sawah seluas 100.000 hektar setiap tahun untuk mendongkrak produksi pertanian. Selama 2011, 70.000 hektar lahan telah dicetak, termasuk 50.000 hektar yang masuk dalam program DKFE.

Selain Kaltim, Kalimantan Barat juga sudah siap mencetak lahan pertanian baru di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya yang luasnya pun mencapai 100.000 hektar.

Di samping memperluas lahan, Suswono mengungkapkan, pemerintah fokus untuk meningkatkan produktivitas tanaman.

Bupati Bulungan Budiman Arifin mengatakan, lahan seluas 50.000 hektar yang disiapkan untuk DKFE dipastikan tidak bermasalah. Status lahan itu masuk dalam kawasan budidaya nonkehutanan.

Budiman menambahkan, dari hasil uji coba tanam, varietas padi Ciherang dapat dipanen hingga 6 ton dan varietas Mekongga mencapai delapan ton per hektar.

Terdapat tiga investor yang menanamkan investasi di DKFE ini, yakni PT Sang Hyang Seri, PT Nusa Agro Mandiri (anak perusahaan Solaria), dan PT Agro Mandiri Sumberkencana (anak perusahaan PT Miwon Indonesia).

Direktur PT Miwon Indonesia Kim Du Rean mengaku berminat berinvestasi jagung di lahan seluas 3.200 hektar di DKFE karena lahannya subur dan selalu berkecukupan air. Nilai investasi Miwon mencapai Rp 260 miliar dan menargetkan dapat memproduksi 25.000 ton jagung setiap tahun.

Ahli tanah dan kedelai dari Universitas Jember, Suyono, mengungkapkan, dari hasil uji coba tanam di lahan DKFE seluas 6 hektar, petani bisa memanen sekitar 2 ton kedelai per hektar atau melebihi rata-rata produksi nasional yang hanya mencapai 1,1 ton per hektar.

Ahmad Rosikin, Ketua RT 15 SP 8 Tanjung Buka, mengaku siap menggarap lahan pertanian yang disediakan pemerintah dalam program food estate. Namun, dia berharap program pembukaan lahan ini diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan keterbukaan akses dari kawasan transmigrasi ke ibu kota Bulungan, Tanjung Selor. (ILO)

NU Setuju Polisi Tindak Ajaran Radikal

NU Setuju Polisi Tindak Ajaran Radikal
Selasa, 27 September 2011 | 21:22 WIB
Besar Kecil Normal
foto

K.H. Said Aqil Siradj. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengurus Besar Nahdatul Ulama mendukung rencana perubahan Undang-undang Antiterorisme. Bahkan, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj menyebutkan perubahan aturan itu harus lebih berani memberikan tindakan pada tindakan radikal yang dicurigai mengarah pada tindakan terorisme.

“Bagi kiai NU, ada atau tidak ada bom, ada atau tidak ada kelompok radikal, ajaran radikal adalah tindakan yang dilarang,” ujar Said di kantor PBNU, Selasa malam, 27 September 2011.

Menurut Said, perubahan UU antiterorisme harus memberikan kebebasan pada polisi untuk bertindak jika mengetahui adanya aksi radikal yang mengarah pada kekerasan. Polisi harus diberikan kewenangan memanggil orang-orang yang tercium terlibat dalam perkumpulan radikal. “Tentu saja memanggil untuk dimintai keterangan dengan tidak melanggar HAM tentunya,” ujarnya usai mengadakan kunjungan ke Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo.

Menurut Said terus berkembangnya aksi terorisme di berbagai wilayah tidak hanya menjadi bukti kelambanan kerja kepolisian. Akan tetapi karena belum tegasnya undang-undang yang mengatur tindakan pencegahan terorisme.

Selama ini kepolisian menjadi lambat memproses aksi-aksi yang dicurigai berpotensi mengarah pada tindakan terorisme. Polisi tidak boleh menangkap seseorang sebelum terbukti melakukan tindakan kriminal. Metode pencegahan yang digunakan menggunakan pendekatan kriminal. “Jadi tunggu bom meledak dulu baru bisa dicari pelakunya.”

Tidak adanya payung hukum dalam menindak tindakan yang dicurigai mengarah pada aksi terorisme menurut Said menjadi penyebab terus berkembangnya kelompok radikal. Ditambah tidak adanya tindakan tegas pemerintah dalam menangkal penyebaran ajaran radikal di tengah masyarakat.

Dalam menangkal bahaya terorisme ini, Said menyebutkan, sebagai organisasi masyarakat, NU tidak bisa bertindak tegas. NU hanya bisa menyebarkan ajaran islam yang penuh damai pada pengikutnya. “Karenanya saya dukung UU yang lebih berani dan lebih tajam dalam menindak prilaku yang dicurigai radikal,” tegasnya.

Sebelumnya bom bunuh diri meledak di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton di Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, pada Minggu, 25 September 2011 sekitar pukul 10.55 WIB. Dalam peristiwa tersebut, pelaku bom bunuh diri menjadi satu-satunya korban tewas.

Pelaku peledakan bom sendiri diduga merupakan jaringan teroris yang menjadi otak di balik pengeboman di beberapa tempat. Salah satunya bom di depan Mesjid Mapolresta Cirebon beberapa waktu lalu.

IRA GUSLINA