Larangan PNS Berbisnis Zaman Soeharto Ternyata Dicabut SBY 2 Tahun Lalu

detikFinance » Ekonomi Bisnis

Rabu, 29/02/2012 14:00 WIB
Larangan PNS Berbisnis Zaman Soeharto Ternyata Dicabut SBY 2 Tahun Lalu
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan usaha sampingan di luar pekerjaannya ternyata sudah tidak berlaku lagi. Aturan yang dibuat pada zaman Presiden Soeharto dulu sudah digantikan oleh PP 53/2010 pada pemerintah Presiden SBY di 6 Juni 2010.

“Sudah tidak berlaku, soalnya PP 6 tahun 74 sudah dicabut dan sekarang berlaku PP 53 tahun 2010,” ungkap Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Dedi mengungkapkan hal tersebut setelah dikonfirmasi apakah pegawai pajak boleh berbisnis diluar pekerjaannya atau tidak. Dedi memberikan data-data PP 6 tahun 1974 telah diperbarui menjadi PP 30 tahun 1980.

Dalam PP pasal 3 ayat 1 tertuang larangan pegawai yang dalam aturan itu mengatakan, untuk PNS golongan III/d ke bawah diperbolehkan melakukan bisnis lain tetapi harus seizin Menteri atau pejabat yang berwenang. Sementara untuk golongan IV/a, tidak diizinkan sama sekali untuk membuka usaha lain.

Serta, PNS golongan ruang III/d ke bawah, serta istri dari PNS wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang apabila memiliki Perusahaan Swasta atau melakukan kegiatan usaha dagang.

“Namun hal ini dihapus pada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” tutur Dedi.

Dalam ketentuan penutup PP 53/2010 memang disebutkan pada saat PP ini berlaku (PP 53/2010) maka PP nomor 30 tahun 1980 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pernyataan Dedi ini sekaligus membantah pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin. Ia mengatakan, dasar aturan PNS tidak boleh berbisnis ini dalam PP nomor 6 tahun 1974.

“Dasar aturannya PP (peraturan pemerintah) 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan berusaha bagi PNS,” ujar Kiagus kemarin.
(dru/hen)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Juga :
Shock! DA Istri Dhana Widyatmika Ambil Cuti 5 Hari
Dispenda DKI: PNS Tak Boleh Berbisnis!
Jaksa Agung: Dhana Widyatmika Diduga Terlibat Korupsi Berbau Pencucian Uang
Share
Komentar terkini (6 Komentar) · Follower Komentar 0
Baca Komentar Kirim Komentar
Rudy Gunawan 35 minutes agoSekjen Kemenkeu suruh mundur aja atau suruh belajar lagi. Eselon I yg membawahi Biro SDM koq bsa gak tahu PP terbaru ttg Disiplin PNS. Sya sbg PNS Eselon IV prihatin dengan kegoblokan Sekjen Kemenkeu itu…
dagolz 35 minutes agoDuo agus ini malu, pengetahuan peraturannya nggak diupdate
nales 36 minutes agoPPnya sudah di perbaharui pak,,,,,,, jadi ternyata sekjenya kemenkeu aja * bgt masih bilang PP tahun 74, PP itu udah diganti tahun 2010 bos….kiagus ini gimana seh oon bgt….setau saya di PP yg baru tahun 2010 dinyatakan PNS tidak boleh berbisnis yang ada kaitannya dengan pekerjaan dia, selama bisnisnya itu ga ada hubungan dengan pekerjaannya ya gpp….

Berita Terpopuler
Rabu, 29/02/2012 12:56 WIB
Ini Alasan Dhana Widyatmika Dimutasi di Dispenda
Rabu, 29/02/2012 11:38 WIB
Ini Kisah Lain Dhana Widyatmika
Rabu, 29/02/2012 11:09 WIB
Ini Larangan Bagi PNS Berikut Sanksinya
Rabu, 29/02/2012 13:18 WIB
Jaksa Agung: Dhana Widyatmika Diduga Terlibat Korupsi Berbau Pencucian Uang
Rabu, 29/02/2012 12:25 WIB
James Riady dan Helikopter Pribadinya
Komentar Terpopuler
Rabu, 29/02/2012 – 10:53
Wow! Sri Mulyani Kuasai 81% Polling Calon Presiden Bank Dunia
Rabu, 29/02/2012 – 11:15
Tolak Kenaikan BBM, Megawati: Bukan Kita Mau Cari Citra
Rabu, 29/02/2012 – 13:51
Agus Marto Tegaskan PNS Dilarang Berbisnis
Rabu, 29/02/2012 – 10:16
Hebat! Sri Mulyani Berpotensi Jadi Presiden Bank Dunia
Rabu, 29/02/2012 – 10:50
Jero Wacik: Mohon Maaf Rakyat Indonesia, BBM akan Naik!
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

Mafia Pajak Paksa Negara Cari Utang

Mafia Pajak Paksa Negara Cari Utang

Gatra,TUESDAY, 28 FEBRUARY 2012 00:00 1 KOMENTAR
Jakarta – Potensi riil pendapatan negara dari pajak saat ini Rp 1.000 triliun. Namun, perampokan uang negara oleh mafia pajak memaksa Indonesia terus mencari utang di pasar uang internasional untuk menyangga APBN. Rakyat pun diminta terus berkorban dengan mencicil pokok dan bunga utang luar negeri. Keuangan negara akan jauh lebih kuat jika kita bersatu memerangi mafia pajak.

Demikian diungkapkan Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Bambang, potensi penerimaan negara dari pajak masih jauh lebih besar dari sekadar jumlah yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ia menyebutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi besar itu belum termanfaatkan.

Pertama, UU perpajakan belum membidik semua obyek pajak. Kedua, kesadaran masyarakat membayar pajak belum ideal sehingga rasio pajak masih rendah. Ketiga, efektivitas peran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum maksimal. Keempat, birokrasi negara “melahirkan dan menumbuhkembangkan” mafia pajak.

Akibatnya, menurut Bambang, hampir setiap tahun pemerintah nyaris tak pernah bisa mencapai target penerimaan pajak. Penerimaan pajak tahun lalu gagal dari target APBN-P 2010. Jumlah finalnya hanya Rp649,042 triliun atau 98,1% dari target Rp 661,4 triliun. Kegagalan mencapai target pun terjadi pada 2009, hanya Rp565,77 triliun atau 97,99 persen dari target APBN-P 2009.

Padahal, sudah menjadi pemahaman bersama bahwa pembiayaan APBN sangat bergantung pada besar kecilnya kontribusi pendapatan negara dari pajak. Peran pajak dalam pembiayaan APBN terus membesar. Porsinya kini sekitar 80 persen.

Untuk menutupi kekurangan pembiayaan APBN, pemerintah terpaksa mencari pinjaman dari pasar uang. Hingga 2010, total utang pemerintah sudah mencapai Rp1.676 triliun.

Dalam enam tahun terakhir ini, utang negara bertambah Rp300 triliun lebih. Desember 2010 misalnya, pemerintah menambah utang dari ADB sebesar 200 juta dolar AS. Ironisnya, pada saat bersamaan, Indonesia pun terus mencicil pokok dan bunga utang luar negeri terdahulu. [TMA, Ant]

3 Alasan KUA Dianggap Berintegritas Rendah

3 Alasan KUA Dianggap Berintegritas Rendah
jurnalparlemen.com – detikNews
Rabu, 29/02/2012 09:45 WIB

Jakarta Banyak pasangan yang menikah di luar jam kantor, menikah di luar jam kerja, dan masyarakat memerankan penghulu melebihi dari yang semestinya. ; Inspektorat Jendral Kementerian Agama M. Suparta mengakui bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) dinilai memberikan kontribusi terhadap rendahnya integritas Kementerian Agama oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). ;

Hal itu berkaitan dengan jumlah tarif yang diterima penghulu di masing-masing KUA, melebihi tarif yang sudah ditentukan, Rp 30 ribu. Tarif yang dibayarkan calon pengantin bisa sampai Rp 500 ribu. ;

Menurut Suparta, karena pertama, banyak pasangan yang menikah di luar jam kantor, menikah di luar jam kerja, dan masyarakat memerankan penghulu melebihi dari yang semestinya. ;

“Banyak pasangan yang menikah pagi sekali, atau malam, dan juga hari Sabtu dan Minggu, ” kata Suparta kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (28/02). ;

Hal itu menyebabkan masyarakat membayar lebih dari tarif yang sudah ditentukan. Alasam lain, banyak masyarakat yang memerankan penghulu bukan semata sebagai petugas pencatat nikah (PPN), namun juga pembaca doa, pemberi nasihat perkawinan dan juga pemberi khutbah nikah. Akibatnya, masyarakat rela membayar lebih.

Fakta lain, dari lebih 5.000 KUA di seluruh Indonesia, masing-masing hanya mendapatkan jatah operasional Rp 2 juta per bulan. “Itu untuk bayar listrik, air dan operasional lainnya,” ujar Suparta.

Sebelumnya, KPK memaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III, bahwa Kementerian Agama paling kaya karena mengelola banyak aset negara. ;

Menurut Suparta aset yang dimiliki oleh Kementerian Agama adalah 4474 satuan kerja dan lebih dari 5000 KUA. Namun, beberapa bulan sebelumnya KPK juga menetapkan Kementerian Agama sebagai kementerian berintegrasi rendah.
(nwk/nwk)
Baca Juga

Industri Baja Nasional Masih Tertinggal

Rabu,
29 Februari 2012
INDUSTRI
Industri Baja Nasional Masih Tertinggal
Jakarta, Kompas – Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, pemerintah akan mengembangkan industri baja nasional menjadi industri baja yang modern. Selama ini, industri baja nasional cukup tertinggal.

Hidayat mengungkapkan hal ini di Kompleks PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, di Cilegon, Serang, Selasa (28/2), saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kesempatan itu, Presiden antara lain mendengarkan penjelasan kesiapan PT Krakatau Steel mendukung Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Acara itu juga dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Pada kesempatan itu, Hidayat menegaskan, pelat baja yang diproduksi industri baja nasional guna keperluan di bidang perkapalan, mesin, dan otomotif belum mampu bersaing dengan produk asing.

Konsumsi baja nasional pun masih rendah, yakni 30-an kilogram per kapita. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan konsumsi baja di Malaysia (256 kilogram per kapita), Singapura (115 kilogram per kapita), dan China (470 kilogram per kapita).

Melihat itu semua, menurut Hidayat, pemerintah sangat mendorong para investor untuk ikut memproduksi baja khusus yang diperlukan di bidang otomotif serta perkapalan.

Dalam rangka mendukung perkembangan industri baja nasional menjadi lebih maju, PT Krakatau Steel menjalin kerja sama dengan Pohang Iron and Steel Company (Korea Selatan). Kedua perusahaan itu membentuk proyek patungan lewat PT Krakatau Posco.

”Hasil produksi PT Krakatau Posco akan digunakan untuk bidang-bidang khusus tersebut,” tutur Hidayat.

Namun, ia juga menyampaikan, ada sejumlah kendala untuk memajukan baja nasional, antara lain, ekspor bijih besi dan batubara berkalori tinggi yang tidak terkendali. Solusinya, diperlukan perubahan regulasi agar kedua material itu tidak mudah dijual ke negara lain.

Peran penting

Presiden Yudhoyono menyatakan, industri baja memegang peranan sangat penting di sebuah negara. Kemajuan industri baja akan memacu pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

”Industri baja penting karena bisa masuk ke berbagai sektor. Mengembangkan industri baja akan memperluas pertumbuhan ekonomi kita. Ini adalah salah satu pilar perekonomian nasional,” kata Yudhoyono menjelaskan.

Menurut Yudhoyono, lewat Rencana Induk, Indonesia ingin memiliki perekonomian yang tumbuh lebih tinggi lagi pada 15 tahun mendatang. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur dan manufaktur besar-besaran.

”Semua ini memerlukan baja sebagai pilar utama. Ini merupakan investasi jangka panjang menuju negara industri tangguh,” kata Yudhoyono. (ATO)

FPI: Kalau Terbukti, Habib H Mesti Dipancung!

hehe.. FPI..FPI., MUNAFIK abis..

FPI: Kalau Terbukti, Habib H Mesti Dipancung!
FRIDAY, 17 FEBRUARY 2012 16:44 20 KOMENTAR
Jakarta – Terkait isu pelecehan seksual oleh seorang Habib berinisial H, jika terbukti, maka menurut Ketua Dewan Pembina Daerah (DPD) FPI Jakarta Habib Salim Alatas, yang bersangkutan harus dihukum pancung. Salim menegaskan, Front Pembela Islam (FPI) tidak mentolerir tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pemuka agama.

Begitu pula dengan kasus dugaan pelecehan oleh Habib H terhadap belasan pemuda. “Kalau terbukti, harus dipancung, dihukum mati sekalian,” tegas Habib Salim di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, kepada wartawan, Jumat (17/2/2012).

Ustadz yang biasa disapa Habib Selon itu menegaskan, tindakan pelecehan seksual sudah melanggar norma susila dan juga agama. “Tindakan tersebut sangat tidak terpuji dan sudah melecahkan agama serta kesusilaan,” ungkapnya.

Sebagai salah satu orang yang suka berceramah, Salim mendukung upaya penegakan hukum polisi terhadap Habib H. “Siapa pun, tak peduli Habib, ulama, kyai, kalau berbuat melanggar hukum harus diproses,” ungkap Salim. Namun, bila Habib H tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan oleh pihak korban, maka pelapor harus meminta maaf kepada Habib H dan pelapor harus membersihkan namanya.

Karena itu, FPI mendesak agar Kepolisian Daerah Metro Jaya segera memeriksa Habib H. “Proses hukum jangan sampai ditunda-tunda agar tidak menimbilkan keresahan,” ujar Habib Salim.

Menurut Salim, pihaknya telah mengetahui permasalahan Habib H tersebut, bahkan FPI telah memediasi Habib H dengan para korban. “FPI sudah mediasi dari tingkat korban dan pelaku,” kata Salim.

Namun, lanjutnya, dalam mediasi itu kedua pihak tidak menemukan kesepakatan, karenaadanya kesalahan pahaman informasi. Akhirnya pihak korban menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. “Dalam mediasi ada kegagalan, kita serahkan kedua pihak untuk menjalankan proses hukum. Sekarang sudah ditangani pihak Polda Metro Jaya dan kita dukung prosesnya,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Habib H dilaporkan oleh 11 pemuda ke Polda Metro Jaya pada 16 Desember 2011 silam. Mereka melaporkan Habib H atas tuduhan pelecehan seksual selama pengobatan alternatif.

Polisi sendiri mengaku kesulitan menyelidiki kasus tersebut, karena para korban melaporkan kasus yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Saat kejadian itu, para korban masih berusia belasan tahun. Tidak adanya saksi dalam kasus tersebut semakin menyulitkan pihak penyidik. (HP)

Dahlan Iskan: Semua BUMN Bangun Hotel Tapi Nggak Unggul

Setuju 100 % pak Dahlan !!!

Selasa, 28/02/2012 16:58 WIB
Dahlan Iskan: Semua BUMN Bangun Hotel Tapi Nggak Unggul
Rachmadin Ismail – detikFinance

Cilegon – Hampir setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki usaha hotel. Namun keberadaan bisnis itu dianggap tak maksimal, sehingga perlu dievaluasi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan menanggapi rencana PT Krakatau Steel Tbk untuk membuat rumah sakit dan hotel dan bentuk usaha lainnya. Menurut mantan Dirut PLN ini, niatan itu harus dipikirkan kembali karena hotel-hotel BUMN yang ada saat ini tidak berjalan baik.

“Semua BUMN membangun hotel akibatnya banyak dan bahkan tidak jadi unggul,” kata Dahlan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara paparan PT Krakatau Steel di Hotel Permata, Cilegon, Banten, Jawa Barat, Selasa (28/2/2012).

Menurut dia, perlu dibuat sebuah proyek terpadu untuk hotel-hotel dan rumah sakit yang dimiliki BUMN. Bila dikelola dalam satu payung, maka bisa jadi hotel dan rumah sakit itu akan menjadi proyek unggulan.

“Selama ini belum ada strategi di BUMN karena semua BUMN membangun hotel. Hotelnya banyak sekali tapi tidak menjadi unggulan, Pertamina punya hotel, bahkan jalan tol punya hotel Jasa Marga punya hotel, nanti kami akan evaluasi,” jelasnya.

Selain hotel, Dahlan juga menyoroti proyek rumah sakit milik BUMN. Perlu sebuah sinergitas antar-BUMN agar tidak hanya menjadi proyek biasa semata.

“Seandainya ini terjadi, mungkin network hotel ini bisa lebih terkenal lebih dari apa pun. Demikian juga rumah sakit,” ucapnya.

Para Miliarder ala Pegawai Pajak

SELASA, 28 FEBRUARI 2012 | 14:16 WIB
Para Miliarder ala Pegawai Pajak
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah kasus mafia pajak tak habis-habisnya terbongkar dalam dua tahun terakhir. Pegawai rendah Kantor Pajak ketahuan menimbun duit hingga miliaran rupiah. Ada yang kasusnya dihentikan karena tak terbukti.

Gayus Tambunan

# Pangkat: III-A
# Jabatan: Bagian Penelaah Keberatan di Seksi Banding dan Gugatan Direktorat Pajak
# Gaji: Rp 12,1 juta per bulan
# Tabungan dalam rekening: Rp 25 miliar
# Modus: Selama 2007-2009, bekerja sama dengan sejumlah konsultan pajak membantu “mengurus” proses banding ke pengadilan pajak.
# Garapan: 21 perusahaan, tiga di antaranya perusahaan tambang batu bara milik tokoh politik.
# Kasus:
– Terjerat kasus penyuapan terhadap sejumlah polisi.
– Terjerat kasus korupsi dan gratifikasi.
– Terjerat kasus pemalsuan paspor karena pelesiran saat ditahan.
– Terjerat kasus penyuapan petugas penjara karena pelesiran saat ditahan.
# Status kasus: Divonis tujuh tahun penjara dan menghadapi vonis lainnya.

Bahasyim Assifie

# Jabatan: Bekas Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII
# Gaji: Rp 20 juta per bulan
# Total uang dalam rekening: Rp 61,1 miliar, yang terdiri atas rekening Sri Purwanti, istrinya, Rp 35 miliar plus US$ 1 juta; kedua anaknya, Winda Arum Sari dan Riyanti Irianti, masing-masing Rp 19 miliar dan Rp 2,1 miliar.
# Harta lainnya:
– Rumah di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, yang diperkirakan senilai Rp 1,5 miliar
– Rumah di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, senilai Rp 25 miliar
– Rumah di kompleks Mas Naga, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp 1 miliar
– Tanah 12 hektare di Cimanggis, Depok
# Kasus:
– Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
– Meminta uang Rp 1 miliar kepada wajib pajak bernama Kartini Mulyadi, salah satu Komisaris PT Tempo Scan.
– Melakukan pencucian uang dengan modus memindahkan harta ke beberapa rekening miliknya serta milik istri dan anak-anaknya.
– Status kasus: divonis 12 tahun penjara.

Denok Taviperiana

# Pangkat: III-D di Direktorat Jenderal Pajak
# Total harta: Rp 5,5 miliar, dalam bentuk deposito Rp 3 miliar. Polis asuransi jiwa dengan premi tunggal senilai Rp 1 miliar pada 2007.
# Modus: Diduga menerima suap.
# Status Kasus: Dihentikan

Dhana Widyatmika

# Pangkat: III-C
# Jabatan: Dinas Pajak DKI Jakarta
# Total Harta dalam rekening: Rp 60 miliar. Berbisnis jual-beli mobil.
# Kasus: Diproses Kejaksaan Agung dan menjadi tersangka.

NASKAH dan BAHAN: ATMI PERTIWI | SUKMA

PT Dirgantara Indonesia Pasok Sayap Pesawat Airbus

SENIN, 27 FEBRUARI 2012 | 13:23 WIB
PT Dirgantara Indonesia Pasok Sayap Pesawat Airbus
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan, suku cadang untuk bagian sayap pesawat Airbus A-380 dipasok dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI). “Sejak beberapa tahun lalu PT DI memang supply untuk Airbus,” katanya, Senin, 27 Februari 2012.

Garuda sendiri, kata Emir, belum memiliki rencana untuk menggandeng PT DI untuk memasok suku cadang pesawat Garuda. “Garuda belum ada rencana khusus itu,” ujarnya.

Dengan pembelian pesawat Airbus, Garuda bakal mendorong perusahaan Airbus untuk lebih banyak memesan suku cadang kepada PT DI. Airbus sendiri merupakan industri pesawat terbang yang berlokasi di Prancis, Eropa. “PT DI sekarang ini menjadi supplier Airbus untuk membuat bagian wing (sayap) dari A-380. Nah itu salah satu yang bisa kami kembangkan juga,” ucap Emir.

Sejauh ini, hubungan Garuda Indonesia dengan Airbus hanya sebatas pembelian pesawat. Dengan pembelian ini berarti secara tidak langsung mendorong pembelian bagian sayap pesawat oleh Airbus ke PT DI.

Kerja sama Garuda dengan pihak Eropa nantinya tidak sebatas jual-beli pesawat dengan Airbus. Pasalnya, Uni Eropa berencana meningkatkan volume perdagangan dan investasi ke depan dengan Indonesia.

Untuk itu, keduanya sedang melakukan sosialisasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi yang Komprehensif (CEPA). Setelah sosialisasi baru negosiasi akan dilakukan.

“Salah satu bentuk kerja samanya adalah melakukan pengalihan teknologi utama seperti produksi suku cadang sayap asal Indonesia untuk Airbus A-380 yang baru,” kata Emirsyah.

Karyawan Mogok, Produksi Emas & Tembaga Freeport Masih Setop

Selasa, 28/02/2012 12:43 WIB
Karyawan Mogok, Produksi Emas & Tembaga Freeport Masih Setop
Rista Rama Dhany – detikFinance

Foto: Reuters Jakarta – Sejak 23 Februari 2012 lalu hingga saat ini proses produksi emas dan tembaga PT Freeport Indonesia di Papua masih berhenti akibat mogok karyawan yang belum selesai.

Direktur Eksekutif Freeport Sinta Sirait mengatakan saat ini pihaknya tengah mengupayakan komunikasi yang baik kepada para karyawan.

“Kita juga pertimbangkan keseluruhan upaya komunikasi yang baik, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan. Saya harap proses dialog bisa berjalan dengan baik dengan serikat pekerja, yang kemarin (akhir 2011) mogok memberikan dampak signifikan,” jelas Sinta saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Dia mengatakan saat ini prioritas Freeport adalah kenyamanan karyawan untuk bekerja sehingga produksi berjalan terus.

“Sementara ini produksi masih kita Sementara pembicaraan dengan serikat pekerja berjalan terus menerus. Mudah-mudahan bisa ada hasil,” kata Sinta.

Kemudian soal pembicaraan renegosiasi kontrak karya, Sinta mengatakan pihak Freeport siap untuk duduk bersama membicarakan renegosiasi tersebut. “Secara umum prinsipnya semangatnya dulu. Nanti detailnya kita serahkan kepada pemerintah,” imbuh Sinta.

Untuk diketahui, sejak 23 Februari 2012 operasional Freeport di Papua kembali berhenti. Manajemen Freeport mengungkapkan penghentian operasi itu karena ada gangguan di lapangan.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait mengatakan pihaknyasedang mengalami gangguan kerja, sehubungan dengan upaya Freeport untuk kembali beroperasi normal di wilayah kerja di Kabupaten Mimika, Papua. Menurutnya PT Freeport Indonesia sedang menjalankan hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja.

Sementara juru bicara serikat pekerja Freeport Juli Parorongan mengatakan aksi yang dilakukan rekan-rekannya merupakan aksi spontan menuntut agar para rekannya yang melakukan aksi demo sebelumnya tak dikenakan sanksi.

Ia mencatat saat ini setidaknya ada 3 orang yang masih ditahan di Polsek Tembagapura, ada juga pekerja yang masih kena sanksi diantaranya belum dipanggil lagi bekerja dan masih ada juga yang belum dikembalikan lagi ke posisi sebelumnya.

Para pekerja Freeport yang sebelumnya tahun lalu mogok mulai bekerja kembali tanggal 17 Desember 2011 setelah ada kesepakatan dengan manajemen soal kenaikan upah mereka yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Garuda Maintenance Bangun Hanggar Rp 274 Miliar

SENIN, 27 FEBRUARI 2012 | 19:06 WIB
Garuda Maintenance Bangun Hanggar Rp 274 Miliar
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta- PT Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF) berencana membangun hanggar senilai US$ 30 juta atau setara Rp 274,68 miliar, melengkapi tiga fasilitas serupa yang ada di Bandara Soekarno Hatta.

“Kami berencana membangun hanggar di wilayah Indonesia timur,” kata Direktur Utama GMF, Richard Budihadianto, di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Senin 27 Februari 2012.

Dalam tiga tahun ke depan, GMF menyiapkan dana investasi US$ 100 juta. Menurut Richard, GMF juga akan mengembangkan beberapa unit bisnis strategis, termasuk sektor perawatan turbin industri atau Industrial Gas Turbine Engine . Salah satu proyek ini digarap bersama PLN.

Saat ini aset anak usaha maskapai penerbangan Garuda Indonesia di bidang perawatan pesawat dan teknologi turunannya itu mencapai Rp 1,5 triliun. Richard mengatakan tahun ini GMF menargetkan pendapatan hingga US$ 180 juta atau setara Rp 1,628 triliun. Laba bersih ditargetkan mencapai Rp 80 miliar hingga Rp 100 miliar.

GMF pun tengah sedang mengkaji kemungkinan melakukan penawaran saham perdana (IPO). Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Sattar, mengatakan, akan menunjuk penasihat keuangan untuk mengkaji nilai GMF.