Tabung Gas : Tata Niaga Elpiji Perlu Dibenahi

Tabung Gas : Tata Niaga Elpiji Perlu Dibenahi

KOMPAS – Jumat, 18 Jun 2010
Tabung Gas
TATA NIAGA ELPIJI PERLU DIBENAHI

Jakarta, Kompas
Pemerintah diminta membenahi tata niaga gas, terutama elpiji
bersubsidi, sehingga tidak mudah disimpangkan orang yang hanya
bertujuan mencari keuntungan semata. Pertamina disarankan mengetatkan
pengawasan distribusi dan penjualan elpiji dari agen.
Hal itu dikatakan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano
Zakaria, Kamis (17/6), menanggapi pengungkapan praktik penyuntikan
elpiji dari tabung elpiji bersubsidi ke tabung elpiji nonsubsidi di
Kota Bekasi.
Menurut Sofyano, penyimpangan elpiji bersubsidi rentan terjadi di
tingkat pangkalan atau pengecer di toko ataupun warung karena
penjualannya tidak diawasi. “Dalam aturan tata niaga saat ini,
Pertamina hanya bertanggung jawab mengawasi distribusi elpiji sampai
di tingkat agen, Pertamina tidak memiliki perangkat ataupun kemampuan
untuk mengawasi penjualan elpiji di tingkat pangkalan atau pengecer,”
katanya.
Secara terpisah, Vice President Corporate Communications PT
Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan, Pertamina tidak dapat
mengawasi penjualan elpiji di tingkat pangkalan ataupun pengecer
karena penjualan gas di tingkat pangkalan dan pengecer berada di luar
sistem tata niaga. Pengawasan Pertamina juga tidak menjangkau gudang-
gudang ilegal, seperti yang ditemukan di Bantargebang, Kota Bekasi.
“Gudang elpiji di Bekasi itu bukan agen resmi Pertamina dan tidak
terdaftar di Pertamina, tetapi kami akan menyelidiki asal barang
(elpiji bersubsidi) yang ditemukan (di gudang di Bantargebang),” kata
Trikora.
Dari hasil pengungkapan praktik penyuntikan elpiji dan
penggerebekan gudang tabung elpiji di Kampung Bantargebang Pangkalan
I, Bantargebang, polisi menyita 2.200 lebih tabung elpiji, mulai dari
tabung elpiji isi 3 kilogram, 12 kilogram, dan 50 kilogram. Polisi
memeriksa sekitar 27 karyawan gudang, mulai dari petugas penyuntik
elpiji, sopir, kenek, serta kuli.
Sampai saat ini belum diperoleh keterangan mengenai pemilik gudang
elpiji di Pangkalan I Bantargebang tersebut.

Tabung jelek
Sementara itu, warga RT 06 RW 05 Kelurahan Utan Panjang,
Kemayoran, Jakarta Pusat, dikejutkan oleh suara mendesis keras dari
tabung isi 3 kilogram di rumah Linda pada hari Kamis.
Suara mendesis dari tabung itu keluar setelah Linda mencabut
regulator dari tabung. “Ketika itu saya baru selesai masak. Kami
terbiasa mencabut regulator dari tabung gas setelah selesai memasak.
Tiba-tiba saja terdengar bunyi mendesis yang kencang. Bunyi itu
seperti suara air yang mengalir kencang,” ucap Linda yang juga tidak
mencium bau gas dari tabung yang diduga bocor itu.
Beruntung, saat itu tidak ada api sehingga tidak terjadi kebakaran
atau ledakan yang keras. Tabung itu segera dibuang ke selokan di depan
rumah.
Warga ketakutan mendekati rumah itu karena mereka masih merasa
trauma setelah ledakan gas sebelumnya yang terjadi di rumah M Soleh
(50), yang berjarak 50 meter dari rumah Linda, yang mengakibatkan
Soleh meninggal.(cok/art)

Dicaplok Recapital, Bank Eksekutif Ubah Nama Jadi Bank Pundi

Rabu, 30/06/2010 21:01 WIB
Dicaplok Recapital, Bank Eksekutif Ubah Nama Jadi Bank Pundi
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Jakarta – PT Bank Eksekutif Tbk (BEKS) akan berganti nama menjadi PT Bank Pundi Indonesia Tbk efektif mulai Agustus 2010 setelah mendapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Bank Indonesia (BI). Perubahan nama juga akan bersamaan dengan perubahan logo perseroan.

Demikian disampaikan Direktur Utama Gandhi Ganda Putra usai RUPSLB di Kantornya, Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Ia menambahkan, alasan perubahan nama tersebut terkait bergantinya fokus pangsa pasar Bank Eksekutif, yaitu sektor mikro. Nama Pundi pun dianggap sangat sejalan brand image sebagai pengumpul uang atau wadah.

“Ini terkait perubahan fokus pangsa pasar ke bisnis mikro 3-5 tahun mendatang. Kalau Eksekutif itu kan korporate, komersial ke atas. Pundi itu seperti Celengan,” jelasnya usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan di kantornya, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (30/6/2010).

“Penyelerasan identitas dirasa perlu dilakukan agar persero dapat lebih mudah melakukan penetrasi di pasar yang dituju dan menyelaraskan dengan segmen pasar yang mau digarap yaitu pasar UMKM,” katanya.

Dalam RUPSLB juga disetujui penerbitan 5.122.500.000 saham baru lewat rights issue pada harga Rp 100 per saham. Itu berarti, total nilai rights issue ini mencapai Rp 512,25 miliar.

Dana hasil rights issue akan digunakan untuk penyaluran kredit UKM (84%), menambah jaringan kantor cabang (12%), dan pengembangan IT (4%).

Semula, perseroan hanya menunjuk Recapital Securities sebagai standby buyer tunggal. Recapital Securities pun semula akan menyerap seluruh saham baru BEKS dan seluruh saham milik keluarga Widjaja.

Rupanya skema berubah. Recapital batal mengambil alih saham milik keluarga Widjaja. Recapital pun berkomitmen hanya akan menyerap 3.688.200.000 saham baru Bank Eksekutif senilai Rp 368,820 miliar.

Sedangkan sisanya, jika tidak diserap pemegang saham lainnya, akan diserap oleh standby buyer lain yang ditunjuk perseroan yaitu IF Services Netherlands BV sebanyak 1.434.300.000 saham baru senilai Rp 143,430 miliar.

Saat ini komposisi pemegang saham Bank Eksekutif adalah Lunardi Widjaja sebanyak 432.500.000 saham (50,66%), Lusiana Widjaja sebanyak 123.750.000 saham (14,49%), Irawati Widjaja 40.600.000 saham (4,76%), Sinthyawati Widjaja 40.600.000 saham (4,76%), Setiawan Widjaja 39.265.000 saham (4,6%). Sisanya sebanyak 177.035.000 saham (20,74%) milik publik.

Dengan asumsi tersebut, maka susunan pemegang saham Bank Eksekutif usai rights issue akan menjadi

Recapital Securities 3.688.200.000 saham (61,71%).
IF Services Netherlands BV sebanyak 1.434.300.000 saham (24%)
Lunardi Widjaja sebanyak 432.500.000 saham (7,24%).
Lusiana Widjaja sebanyak 123.750.000 saham (2,07%).
Irawati Widjaja sebanyak 40.600.000 saham (0,68%).
Sinthyawati Widjaja sebanyak 40.600.000 saham (0,68%).
Setiawan Widjaja sebanyak 39.265.000 saham (0,66%).
Publik sebanyak 177.032.000 saham (2,96%).

‘20.000 Kamar hotel di DKI tak berpenghuni’

Siapa yang mau berkunjung di kota yang dekil dan semrawut macam Jakarta, kecuali yang hendak mencari kesempatan mencari uang..

+++
Rabu, 30/06/2010 20:40:58 WIB
‘20.000 Kamar hotel di DKI tak berpenghuni’
Oleh: Hilda Sabri Sulistyo
JAKARTA (Bisnis.com): Sepinya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Ibukota DKI Jakarta berdampak pada 20.000 kamar hotel berbintang tak berpenghuni alias kosong melompong. Kondisi ini sangat memrpihatinkan, mengingat Jakarta sebagai daerah tujuan wisata ternyata tak diminati turis asing.

“Dari jumlah 45.000 kamar hotel berbintang di Jakarta, hanya 60% yang terisi. Ini berarti ada 20.000 kamar hotel setiap harinya sepi penghuni. Masalah ini harus segera diatasi, jika tidak stakeholder pariwisata Jakarta akan rugi besar,” ungkap Diyak Mulahela, Direktur Lembaga Pengembangan Informasi Pariwisata (Lepita), kepada Bisnis.com, hari ini.

Data April 2010, wisman yang datang ke Jakarta sebanyak 179.343 orang atau merosot sebesar 5,22%, jika dibandingkan dengan kunjungan pelancong asing pada Maret 2010 yang mencapai 189.222 orang. Penurunan kunjungan wisman sepanjang April 2010, merupakan penurunan yang ke-empat kali selama empat tahun terakhir, ungkapnya.

Banyak faktor yang berkontribusi atas rendahnya kunjungan turis asing ke Jakarta antara lain karena Jakarta dikenal daerah yang macet, sering terjadi tawuran, aksi demo, kriminalitasnya tinggi sehingga wisman menilai tidak aman dikunjung

Menurut Diyak, Dinas Pariwisata Jakarta harus aktif mempromosikan pariwisata sebagai tujuan wisata dengan gencar. Hasil pajak dari hotel dan restoran seharusnya dikembalikan dalam bentuk promosi wisata yang konsisten sehingga Jakarta tetap menarik dikunjungi sebagai tujuan bisnis dan wisata.

“Jakarta sedang menggelar Jakarta Great Sale, kalau kordinasinya baik maka seharusnya Biro Perjalanan Wisata [BPW] lebih aktif menjual Jakarta dalam setiap paket wisatanya, mengingat selama ini BPW lebih banyak menjual paket ke luar negeri yang mengajak orang Indonesia agar berwisata ke negara lain,” ungkapnya.

Diyak yang juga menjadi Ketua Asosiasi Hotel Controller Jakarta (JHCA) mengatakan banyaknya kamar hotel yang mubazir tak dihuni tiap malam akan makin membuat pengelola hotel makin terpukul dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Kenaikan akan berdampak pada bisnis perhotelan di tanah air karena cost operasional hotel semakin berat, jumlah tamu berkurang sementara menaikkan tarif kamar untuk menutupi beban tersebut saat ini tidak memungkinkan mengingat tingkat hunian kamar (okupansi) rata-rata masih rendah akibat oversupply kamar hotel.

“Kenaikan TDL merupakan pukulan berat bagi bisnis hotel di tanah air, karena energi listrik merupakan salah satu komponen biaya [cost] yang paling besar dalam operasional hotel. Untuk mengatasi hal ini hotel harus menaikkan tarif kamar atau melakukan penghematan,” kata Diyak.

Karena tidak menaikkan tarif kamar, hotel akan melakukan penghematan total khususnya dalam penggunaan listrik agar tidak berlebihan. “Jika hotel miliki 4-5 lift, satu lift tidak diaktifkan. Begitu pula petugas kamar harus mengontrol penggunaan listrik agar tidak berlebihan,” katanya.

Diyak mengingatkan dalam melakukan penghematan total, seiring dengan terjadinya kenaikan TDL, pihak manajemen hotel jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan dan kenyamanan tamu hotel. Pihak manajemen dalam penghematan juga tidak harus melakukan PHK, karena hal itu akan berdampak luas terutama terhadap kualitas pelayanan.

“Kualitas pelayanan merupakan faktor utama bagi industri perhotelan, untuk ini hotel harus menjaganya dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Wiryastuti Sunario, Ketua Care Tourism mengatakan pemerintah daerah memang harus giat mempromosikan potensi pariwisatanya. Dengan sistem pemerintahan kini dari sentralisasi menjadi desentralisasi maka pemda menjadi pemilik destinasi wisata di daerahnya sendiri.

“Kunjungan wisman tergantung dari komitmen pemerintah daerahnya untuk aktif mempromosikan potensi wisata yang dimilikinya. Dinas Pariwisata harus dapat bekerjasama dengan industri pariwisata setempat karena kiblatnya setelah otonomi daerah adalah pada penguasa daerahnya sendiri bukan lagi ke pemerintah pusat,” tandasnya. (ts)

Elpiji Langka, Kayu Bakar Dipakai Lagi* Rayonisasi Distribusi Kurangi Jatah Distributor

Elpiji Langka, Kayu Bakar Dipakai Lagi* Rayonisasi Distribusi Kurangi Jatah Distributor

KOMPAS Jogja – Senin, 21 Jun 2010
ELPIJI LANGKA, KAYU BAKAR DIPAKAI LAGI
Rayonisasi Distribusi Kurangi Jatah Distributor

Bantul, Kompas
Berkurangnya pasokan elpiji kemasan 3 kilogram menyebabkan
terjadi kelangkaan stok di sejumlah distributor. Sebagian masyarakat
beralih ke kayu bakar untuk memasak. Selain harganya lebih
terjangkau, kayu bakar juga mudah didapat. Masyarakat yang enggan
memasak dengan kayu bakar dan memiliki kemampuan lebih memilih
pindah menggunakan elpiji kemasan 12 kilogram.
Sumarni, warga Trirenggo, Bantul, mengaku sudah sejak pekan lalu
menggunakan kayu bakar. Beruntung tungku yang didiamkan setelah
mendapat kompor gas dan tabung elpiji masih disimpan. “Sebenarnya
saya sudah lama meninggalkan kayu bakar karena bikin kotor dapur,
tetapi karena elpiji enggak ada, saya terpaksa memakainya lagi,”
ujar Sumarni, Sabtu (19/6).
Ia mengaku sudah berkeliling ke warung-warung di desanya, tetapi
sudah kehabisan stok. Sebenarnya ia lebih tertarik menggunakan
kompor, tetapi harga minyak tanah saat ini sangat mahal yakni
sekitar Rp 8.500 per liter. “Yang paling terjangkau hanya kayu
bakar. Kalau tidak beli, kayu bakar juga bisa dikumpulkan dari kebun
sendiri,” katanya.
Beralihnya para pengguna elpiji ke kayu bakar membuat permintaan
kayu bakar meningkat. Rosidi, penjual kayu bakar di Palbapang,
Bantul, mengatakan, omzetnya meningkat hingga dua kali lipat sepekan
terakhir. Biasanya ia hanya mampu menjual 10 ikat kayu bakar, tetapi
sekarang melonjak hingga 20 ikat. Harga jualnya bervariasi dari Rp
3.000 sampai Rp 11.000 bergantung besar kecil ikatan.
Kayu-kayu tersebut dibeli Rosidi dari pedagang Gunung Kidul.
Selama ini, pengguna kayu bakar di Bantul adalah pengusaha kecil di
bidang usaha makanan. Kalangan rumah tangga biasanya menggunakan
kayu bakar kalau sedang kepepet.
“Sebagian besar pelanggan saya adalah para pedagang pasar yang
menjual aneka makanan. Menurut mereka, menggunakan kayu bakar
panasnya lebih tahan lama sehingga biayanya bisa diirit,” katanya.

Rayonisasi distribusi
Heru Wibowo, pemilik Toko Bantul Jaya, yang menjadi
distributor elpiji 3 kilogram mengatakan, tersendatnya pasokan
elpiji karena pengurangan jatah yang diterima distributor.
Pengurangan tersebut terkait dengan kebijakan rayonisasi distribusi
elpiji. Sebelumnya ia menerima jatah 500 tabung elpiji 3 kilogram
tiap hari, tetapi sekarang jatahnya hanya 150-200 tabung per hari.
“Kami belum tahu kondisi ini akan bertahan sampai kapan karena
tidak ada pemberitahuan resmi. Tak hanya menyulitkan konsumen,
minimnya pasokan juga merugikan distributor karena keuntungan yang
diperoleh ikut berkurang,” katanya.
Ia menambahkan, konsumen yang memiliki kemampuan ekonomi lebih
memilih beralih ke elpiji 12 kg yang harganya lebih mahal. (ENY)

TABUNG DAN SELANG DITARIK Masyarakat Harus Tunjukkan Kartu Perdana Konversi

TABUNG DAN SELANG DITARIK
Masyarakat Harus Tunjukkan Kartu Perdana Konversi

Jakarta, Kompas Rabu, 30 Jun 2010
Pemerintah segera menarik jutaan selang, regulator, dan katup
tabung elpiji 3 kilogram yang tidak memiliki Standar Nasional
Indonesia atau SNI. Pemerintah menyiapkan komponen penggantinya,
tetapi harus ditebus sekitar Rp 45.200 untuk wilayah Jakarta.
Tabung elpiji, kompor, dan aksesorinya sebelumnya dibagikan secara
gratis kepada rumah tangga tidak mampu terkait dengan program
pemerintah untuk konversi pemakaian minyak tanah ke elpiji. Pemerintah
menjualnya sesuai dengan harga pabrik di stasiun pengisian bulk elpiji
(SPBE). Hingga program subsidi konversi minyak tanah selesai, tercatat
45 juta tabung elpiji, kompor, dan aksesorinya telah dibagikan dan
beredar di masyarakat.
Kementerian Perdagangan dan Polri ditugaskan melakukan pengawasan
dan jika menemukan produk tersebut yang tidak memenuhi standar SNI
harus segera menariknya dari pasaran.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat Indroyono Soesilo kepada Kompas di Kantor Menko
Kesra seusai dipanggil secara mendadak oleh Wakil Presiden Boediono di
Istana Wapres, Jakarta, Selasa (29/6).
Saat dipanggil, Indroyono antara lain didampingi Ketua Unit Kerja
Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro
Mangkusubroto. “Wapres minta segera disiapkan penggantinya dengan cara
penjualan selang, katup, dan regulator tabung di SPBE dengan harga
pabrik,” ujarnya.
Indroyono mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 61/M-Ind/ Per/6/2009 tentang Harga Resmi Tabung
Baja Beserta Aksesorinya untuk Usaha Mikro dalam Rangka Program
Konversi Minyak Tanah ke Elpiji, harga selang tabung sesuai dengan
harga pabrik Rp 12.435, sedangkan harga regulator Rp 17.774 dan katup
Rp 15.000. Total Rp 45.209. Untuk yang di luar Jakarta akan ada
tambahan biaya transportasi.
Menurut Indroyono, tabung elpiji 3 kilogram tidak akan dijual.
“Namun, Pertamina akan menjaminnya dengan prosedur melakukan inspeksi
dan pengawasan ketat. Tabung tidak boleh bocor. Kalau ada kebocoran,
Pertamina harus mengganti tabungnya. Jika ada ledakan, Pertamina harus
bertanggung jawab, kata Indroyono.

Sosialisasi intensif
Wapres Boediono dalam pengarahannya, kata Indroyono, sangat
prihatin dengan adanya korban di masyarakat akibat penggunaan tabung
elpiji 3 kilogram. Wapres meminta pengawasan dan sosialisasi serta
pembatasan jangka waktu pemakaian tabung.
“Sosialisasi yang dimaksud adalah pengawasan dan sosialisasi yang
optimal. Untuk sosialisasi, misalnya nomor pelayanan konsumen dengan
nomor 021-500.000 dan ponsel nomor 021-791-73000 yang ditempelkan di
tabung elpiji, juga supaya dibuat poster dan leaflet serta penyampaian
langsung kepada masyarakat,” kata Indroyono.
Indroyono mengatakan, Pertamina juga diminta segera menambah zat
pembau dalam komponen elpiji agar elpiji yang bocor segera dapat
dideteksi oleh konsumen. “Selain juga nomor SNI dalam hologram yang
ditempel di tabung agar tidak dipalsukan pihak lain,” ujarnya.
Untuk menyusun standardisasi inspeksi tabung elpiji, Badan Standar
Nasional (BSN) mendapat tugas di tingkat SPBE dan menyusun tambahan
parameter SNI untuk karet (rubber seal), handling tabung, dan umur
selang. “Kementerian Perdagangan dan Polri harus terjun untuk
mengawasinya. Yang tidak sesuai dengan SNI, Kementerian Perdagangan
dan Polri harus segera menariknya dari pasaran,” kata Indroyono.
Mengenai tanggung jawab Kementerian Perindustrian, Indroyono
menyatakan, kementerian tersebut harus bertanggung jawab untuk
produksi di pabrik dan pengawasannya.
“Pertamina harus mengawasi dan menginspeksi apakah tabung gas yang
berisi itu siap dan tidak bocor. Kalau bocor, harus ditarik. Kalau ada
tabung yang meledak, itu tanggung jawab Pertamina,” tutur Indroyono
Vice President Komunikasi PT Pertamina Basuki Trikora menegaskan,
Pertamina tidak menanggung biaya penggantian selang tabung elpiji.
“Selama ini paket perdana konversi minyak tanah ke elpiji menggunakan
dana APBN, bukan dana Pertamina,” katanya.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi di bawah Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pertamina hanya ditunjuk
sebagai penjual selang elpiji berstandar SNI. Harga selang itu sesuai
surat keputusan Menteri Perindustrian terkait spesifikasi yang ada
unsur paket perdana konversi. Hal ini dilatarbelakangi maraknya
peredaran selang elpiji yang tidak ber-SNI di pasaran.
“Pertamina nantinya hanya menjual selang elpiji berstandar SNI
dengan harga murah itu kepada masyarakat penerima paket perdana
konversi minyak tanah ke elpiji. Untuk membeli selang itu, masyarakat
harus menunjukkan kartu hijau atau kartu penerima paket perdana
konversi,” katanya.
Karena baru ditunjuk kemarin, sejauh ini petunjuk pelaksana teknis
dan mekanisme penjualan selang elpiji itu belum dirumuskan, termasuk
saluran distribusi selang tersebut. (HAR/EVY/COK/YUN)

Konversi Minyak Tanah ke Elpiji: Pertamina Butuh 14,9 Juta Tabung Elpiji dan Kompor

Konversi Minyak Tanah ke Elpiji: Pertamina Butuh 14,9 Juta Tabung Elpiji dan Kompor

KOMPAS – Senin, 08 Feb 2010
Konversi Minyak Tanah ke Elpiji
PERTAMINA BUTUH 14,9 JUTA TABUNG ELPIJI DAN KOMPOR

Jakarta, Kompas
Untuk menuntaskan program konversi minyak tanah ke elpiji, PT
Pertamina membutuhkan 14,9 juta paket perdana yang terdiri dari tabung
elpiji dan kompor. Adapun rencana semula hanya diperlukan 9,3 juta
paket.
Selain itu, menurut Vice President Komunikasi PT Pertamina Basuki
Trikora, Minggu (7/2) di Jakarta, pada Januari lalu penyaluran tabung
elpiji di Jawa Tengah dan Yogyakarta mencapai 100 persen atau 10,4
juta tabung. Dua provinsi itu bebas dari minyak tanah bersubsidi.
Minyak tanah tersedia di depot-depot BBM Pertamina bagi masyarakat
yang masih membutuhkan. Perusahaan BUMN ini tetap menyediakan minyak
tanah nonsubsidi.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Achmad Faisal
menyatakan, konversi dari minyak tanah ke elpiji akan dituntaskan
tahun ini.
Di wilayah I, yang meliputi sejumlah provinsi di Sumatera, rencana
pengadaan tabung elpiji paket perdana juga meningkat dari rencana 4,1
juta menjadi 7,3juta tabung elpiji.
Peningkatan kebutuhan terhadap tabung dan kompor elpiji terjadi
hampir di semua wilayah. Ini terjadi tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi
juga di luar Pulau Jawa.
“Bila peningkatan jumlah paket perdana (tabung dan kompor elpiji)
itu tidak dilaksanakan, akan banyak permintaan tambahan dari
pemerintah daerah terkait,” ujar Achmad Faisal.
Selain itu, lanjutnya, ada potensi gejolak sosial di kalangan
masyarakat yang akan menolak program konversi tersebut.
Revisi terhadap target itu sedang dalam proses pengajuan ke
pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.(EVY)

PT PERTAMINA MENAMBAH PASOKAN ELPIJI

PT PERTAMINA MENAMBAH PASOKAN ELPIJI
KOMPAS – Senin, 11 Jan 2010

Pertamina menambah pasokan elpiji untuk wilayah Sumatera Utara
untuk mengatasi kekurangan pasokan di Medan dan sekitarnya. Kebutuhan
rata-rata yang dipasok untuk Sumut 390 metrik ton (MT) per hari dan
sejak 3 Januari pasokan ke pasar ditambah sampai rata-rata 470 MT per
hari hingga kondisi normal. Saat ini stok elpiji di Depot Pangkalan
Susu sebesar 1.800 MT dan akan terus ditambah. Itu disampaikan Vice
President Komunikasi Pertamina Basuki Trikora dalam siaran pers,
Minggu (10/1) di Jakarta. Pasar diharapkan segera normal dengan
tambahan pasokan elpiji ini.(*/EVY)

Mobil Isi Elpiji Keliling

Mobil Isi Elpiji Keliling

KOMPAS – Rabu, 13 Jan 2010 Halaman: 18 Penulis: evy Ukuran: 722
Kilas Ekonomi
MOBIL ISI ELPIJI KELILING

PT Pertamina (Persero) berencana mengadakan fasilitas pengisian
elpiji bersifat dinamis atau stasiun pengisian elpiji keliling. Hal
ini untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan elpiji seiring
pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji. Mobil pengisian
elpiji itu diadakan untuk mendekatkan sumber pengisian elpiji dengan
ukuran lebih bervariasi, mulai dari 1 kilogram atau harga mulai Rp
4.000 sesuai daya beli masyarakat. “Tahap pertama, fasilitas ada di
tiga lokasi, yaitu di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
Sulawesi, pada Februari,” kata Deputi Pemasaran PT Pertamina Hanung
Budya, Selasa (12/1) di Jakarta.(EVY)

Nissan Tambah Produksi Menjadi 100.000 Unit

Infrastruktur Jadi Kendala Ekspor
Nissan Tambah Produksi Menjadi 100.000 Unit
Rabu, 30 Juni 2010 | 04:11 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden dan Chief Executive Officer Nissan Motor Co Ltd Carlos Ghosn menegaskan, pasar otomotif di Indonesia sangat menarik dan berpotensi menjadi basis ekspor. Namun, infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan biaya tinggi dan tidak kompetitif.

Ghosn menegaskan ini dalam wawancara di Jakarta, Selasa (29/6) petang. CEO Nissan yang memimpin lebih dari 200.000 karyawan dengan penerimaan 70 miliar dollar AS ini sebelumnya telah menyampaikan kendala infrastruktur itu dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa pagi.

Ghosn menegaskan, potensi pertumbuhan pasar otomotif di Indonesia amat menarik minat investor, termasuk Nissan. ”Negeri Anda sangat disayang Tuhan. Aneka komoditas, batu bara, tanah yang luas, penduduk yang besar dengan penduduk usia muda yang banyak,” ujarnya.

Potensi pasar itu menjadi pendorong utama bagi produsen otomotif meningkatkan kapasitas produksi di Indonesia. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 6-7 persen per tahun. ”Bisa saja pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi,” katanya. Namun, infrastruktur dan biaya logistik tinggi menjadi kendala.

Dia mengatakan, biaya logistik di Indonesia bisa tiga kali dari biaya manufaktur. Ini jelas biaya tinggi yang membuat produk otomotif di Indonesia sulit kompetitif untuk pasar ekspor. Semuanya karena infrastruktur yang kurang memadai. ”Idealnya, biaya logistik sama dengan biaya manufaktur atau lebih rendah lagi,” tegasnya.

Ghosn optimistis, produsen otomotif akan berlomba-lomba meningkatkan kapasitas produksi di Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor apabila dapat dicapai kemajuan signifikan dalam penyediaan infrastruktur dan biaya logistik yang rendah.

”Satu-satunya elemen yang hilang adalah kebutuhan untuk mendorong infrastruktur. Kita butuh lebih banyak pelabuhan, jalan, listrik. Tetapi, saya kira itu sudah disadari oleh Pemerintah Indonesia sehingga dalam jangka waktu menengah ini investasi sekitar 200 miliar dollar AS akan didedikasikan untuk infrastruktur. Itu sangat bagus,” ujarnya.

Jika semua upaya perbaikan dan pengadaan infrastruktur ini berjalan baik, Ghosn yakin tidak mustahil Nissan suatu saat akan menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor produknya sebagaimana yang sudah terjadi di Thailand dan China. Pabrik Nissan di Indonesia saat ini lebih fokus untuk penjualan pasar di dalam negeri yang terus berkembang.

100.000 unit per tahun

Secara terpisah, Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menambahkan, dalam pertemuan dengan Wapres, Ghosn menjelaskan rencana Nissan meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia dari 50.000 mobil per tahun saat ini menjadi 100.000 mobil per tahun pada 2012.

Dalam siaran pers Nissan disebutkan, kapasitas produksi 100.000 unit per tahun ini akan dicapai pada tahun 2013. Untuk itu, Nissan akan menambah investasi 20 juta dollar AS (sekitar Rp 200 miliar) untuk pengembangan kapasitas pabriknya di Cikampek, Jawa Barat. Kapasitas ini meningkat dua kali lipat dari sebelumnya.

Langkah peningkatan kapasitas produksi ini untuk mengejar target pangsa pasar Nissan di Indonesia menjadi 10 persen tahun 2013. Penjualan Nissan tahun 2009 mencapai 21.440 unit per tahun atau 4,4 persen dari penjualan nasional.

Tekad Nissan menambah pangsa pasar itu didasari perhitungan bahwa potensi pertumbuhan pasar otomotif Indonesia masih sangat tinggi. Saat ini rasio kepemilikan mobil di Indonesia baru terhitung 30 unit per 1.000 penduduk. Sementara di Brasil yang dianggap perekonomiannya setara dengan Indonesia rasio kepemilikan mobil sudah mencapai 200 unit per 1.000 penduduk.

Ghosn optimistis pasar otomotif Indonesia saat ini yang sekitar 500.000 unit per tahun bakal berkembang, entah menjadi 1 juta unit atau juga 2 juta unit. ”Sekitar 10 tahun lalu kami membuka pabrik di China, pasar otomotif saat itu masih terbatas. Kini pasar otomotif China sudah berkembang pesat. Demikian pula di Rusia. Kami yakin hal serupa akan terjadi di sini,” ujarnya.

Nissan juga berniat mendirikan pusat riset dan pengembangan di Indonesia pada tahun 2011. Ditegaskan, pusat riset ini akan membantu Nissan dalam perencanaan, riset, kontrol kualitas, dan penilaian kendaraan. Pusat riset dan pengembangan ini juga akan membantu Nissan mempercepat peningkatan penggunaan komponen lokal serta meningkatkan kualitas produknya sesuai dengan kebutuhan pasar.

Menurut Ghosn, kualitas pekerja Indonesia di bidang manufaktur otomotif juga sangat baik. Mereka mudah mendapatkan pekerja yang berkualitas di sini. Pendirian pusat riset dan pengembangan tadi juga untuk mengantisipasi potensi pasar otomotif Indonesia yang besar.

Dalam jumpa pers, Ghosn menegaskan, Nissan juga akan meningkatkan jumlah diler dari 46 saat ini menjadi lebih dari 80 diler pada tahun 2013. Nissan juga bertekad akan meluncurkan sedikitnya satu produk mobil Nissan setiap tahun di pasar Indonesia. Ghosn kemarin secara resmi meluncurkan Nissan March (mobil kompak) mulai November nanti dan Nissan Juke (SUV) pada tahun 2011.

Ghosn memastikan strategi meluncurkan satu produk Nissan setahun tidak berarti niat Nissan meraih pangsa pasar 10 persen pada tahun 2013 nanti sulit tercapai. ”Kami meluncurkan satu atau dua produk. Namun, kalau produk itu diterima pasar seperti Grand Livina, jelas akan sangat berarti,” ujarnya. (ppg/day/jl)

Aksi premanisme FPI

Presiden kok diem aja yach diobok obok sama ormas preman dan pendukung teroris seperti MMI / FPI /MUI

Rieke Punya Bukti Keterlibatan FPI
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
Rabu, 30 Juni 2010 | 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rieke Dyah Pitaloka dikatakan memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa anggota FPI berada di lokasi ketika terjadi aksi masyarakat yang membubarkan pertemuan yang digelar Rieke dan Ribka Tjiptaning Proletariyati di Banyuwangi pada Kamis (24/6/2010). Kegiatan tersebut dibubarkan karena para anggota parlemen tersebut disebut-sebut menyebarkan paham komunis.

Rieke adalah anggota Komisi IX DPR, sedangkan Ribka merupakan Ketua Komisi IX DPR.

“Rieke mempunyai foto dan video yang menunjukkan ada orang FPI di sana. Saya sudah mendorong Rieke untuk menyerahkan fakta tambahan ke kepolisian,” kata politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (30/6/2010).

Sejak kasus tersebut mencuat, Eva adalah salah satu anggota parlemen yang bersuara keras soal pembubaran itu. Eva sendiri mengaku memiliki pesan singkat (SMS) yang diyakini berasal dari Haji Agus, Ketua FPI Cabang Banyuwangi.

Menurutnya, isi pesan singkat tersebut pada intinya adalah ajakan untuk berkumpul dan membubarkan pertemuan tersebut.

Secara terpisah, Ketua DPP FPI Bidang Nahi Mungkar Munarman membantah bahwa FPI Cabang Banyuwangi terlibat.

“Faktanya, DPW FPI Cabang Banyuwangi telah dibekukan dua bulan lalu. Tidak ada kegiatan organisasi di Banyuwangi. Jadi, secara organisatoris, FPI tidak bisa dikait-kaitkan,” ujar Munarman pada jumpa pers yang digelar di Markas FPI di Petamburan III, Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya alasan pembekuan DPW FPI Cabang Banyuwangi, Munarman mengatakan, hal tersebut terkait persoalan internal FPI.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam KH Muhammad Al Khaththath. “Secara organisasi, FPI juga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan masyarakat tersebut,” katanya.

Habib Rizieq: Periksa dan Tangkap Ribka
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
Rabu, 30 Juni 2010 | 13:54 WIB

Persda/Bian Harnansa
Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning Proletariyati.
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Front Pembela Islam Habib Rizieq meminta kepolisian memeriksa, menangkap, dan menahan Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati, yang juga politisi PDI-P, karena menggelar acara temu kangen eks Komunis di Banyuwangi beberapa waktu lalu.
“(Ribka) telah sengaja dan terang-terangan menyebarluaskan ajaran komunis,” ujarnya kepada para wartawan pada jumpa pers di Markas FPI di Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/6/2010).
Dikatakan Habib, selain mengelar acara temu kangen, Ribka juga telah menulis dan mengedarkan dua buku yang ditulisnya, yaitu Anak PKI Masuk Parlemen serta Aku Bangga Menjadi Anak PKI. “Polisi tidak boleh pandang bulu. Siapa yang menyebarluaskan ajaran PKI harus diselidiki dan diajukan ke pengadilan,” tambahnya.
Menurut Habib, apa yang dilakukan Ribka bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 1999 juncto Pasal 107 a KUHP tentang Larangan Menyebarkan dan Mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, serta Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
Sementara itu, Sekjen Forum Umat Islam KH Muhammad Al Khaththath, yang turut hadir pada jumpa pers tersebut, meminta DPR RI memeriksa dan meneliti adanya dugaan penyalahgunaan dana kunjungan kerja DPR RI yang dilakukan Ribka untuk kegiatan temu eks PKI.
Selain itu, Al Khaththath juga mengecam segala bentuk fitnah dan rekayasa wacana pembubaran ormas Islam yang dilakukan tokoh Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdallah. Bahkan, Al Khaththath meminta pemerintah membubarkan jaringan tersebut karena telah menerima dana asing. Hal ini, katanya, bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.