Minat Baca Rendah, Mayoritas Warga Indonesia Hobi Nonton Televisi

Kamis, 28 April 2016 | 21:02 WIB

     UNGARAN, KOMPAS.com – Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpustakaan Nasional RI, Titik Kismiati mengungkapkan, minat baca penduduk Indonesia sangat rendah. Merujuk data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2012, sebanyak 91,58 persen penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas lebih suka menonton televisi.Hanya sekitar 17,58 persen saja penduduk yang gemar membaca buku, surat kabar, atau majalah.”Tahun 2015, Perpustakaan Nasional juga melakukan kajian. Hasilnya, minat baca masyarakat juga menunjukkan angka 25,1 atau kategori rendah,” ungkap Titik, saat menjadi pembicara pada acara Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Kamis (28/4/2016).Menurut Titik, kajian tersebut dilaksanakan di 12 provinsi dan 28 kabupaten/kota yang mencakup 75 persen wilayah Indonesia. Guna meningkatkan minat baca masyarakat, saat ini Perpustakaan Nasional telah mengintensifkan gerakan nasional gemar membaca dan kunjungan perpustakaan.Selain itu, juga melanjutkan program prioritas terutama stimulant sarana mobil perpustakaan keliling dan perpustakaan terapung.”Tujuannya untuk memperluas jangkauan pelayanan untuk masyarakat di wilayah terpencil,” jelasnya.Senada, mantan petenis nasional Yayuk Basuki yang saat ini menjadi anggota Komisi X DPR RI mengatakan, saat ini kegemaran generasi muda untuk membaca buku ditengarai semakin memudar.Apalagi di era digital saat ini, orang akan lebih suka memanfaatkan gawai untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Melihat kondisi ini, Yayuk meminta segenap kalangan untuk mendukung gerakan nasional Gemar Membaca.”Jika kegemaran membaca semakin membudaya, pemerintah pasti akan memberikan perhatian lebih pada pengembangan perpustakaan di tanah air,” kata Yayuk.Terlepas dari rendahnya minat baca generasi muda pada buku, dihadapan puluhan peserta yang sebagian besar siswa SMA/SMK itu Yayuk juga mengakui bahwa anggaran yang disediakan Pemerintah untuk mengembangkan perpustakaan masih sangat minim. Karenanya kondisi dan mutu pelayanan perpustakaan secara nasional cukup memprihatinkan.”Bayangkan, pernah ada pengadaan mobil keliling untuk satu provinsi masing-masing satu unit. Ini sangat minim dan seharusnya mobil perpustakaan keliling ada disetiap Kabupaten/Kota. Kita berupaya untuk meningkatkan anggaran itu,” ucap Yayuk.baca juga: Perahu Pustaka Pattingalloang Tularkan Virus Membaca ke Anak-anak Pulau Terpencil

KPK Telisik Keterlibatan Grup Lippo

Sepandai pandainya tupai meloncat akhirnya jatoh juga.. Mirip dengan group Lippo.., pandai licah licin dan sangat berkuasa/. Mereka bukan hanya menguasai istana Merdeka tapi juga Gedung Putih,

KAMIS, 28 APRIL 2016

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hubungan antara sejumlah perkara Grup Lippo dan temuan fulus dalam rangkaian penggeledahan di rumah Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Kamis pekan lalu. Dugaan keterkaitan duit dan kelompok usaha yang didirikan taipan Mochtar Riady itu mencuat setelah penyidik komisi antirasuah juga menemukan dokumen yang diduga menunjukkan andil Nurhadi dalam pengurusan perkara Lippo.

“Kami sedang teliti secara saksama,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, kemarin.

Laode enggan mengungkapkan detail penelusuran penyidik. Demikian pula Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. “Masih proses. Masih terus dikembangkan penyidik,” kata Saut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution; dan seorang swasta, Doddy Arianto Supeno, di sebuah hotel di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Nama Nurhadi muncul di pusaran kasus ini setelah KPK ikut menggeledah rumah dan kantornya sehari kemudian. KPK bahkan telah mencegahnya bepergian ke luar negeri. Seorang penegak hukum di KPK mengungkapkan, penggeledahan di rumah Nurhadi menemukan lima koper, tiga di antaranya penuh berisi duit dari berbagai macam mata uang. Tim juga menemukan petunjuk awal berupa dokumen yang mencantumkan banyak perkara Grup Lippo.

Tim penyidik juga menduga pengurusan perkara Lippo sebagai motif suap kepada Edy Nasution. Hingga kini setidaknya terdapat dua perkara yang diyakini berhubungan dengan suap itu: kepailitan AcrossAsia Ltd dan PT Kymco Lippo Motor Indonesia.

Kedua korporasi tersebut terafiliasi dengan Lippo. Across merupakan pemegang saham pengendali PT First Media Tbk yang sejak 2012 digugat pailit oleh anak usahanya. Adapun Kymco Lippo merupakan anak perusahaan PT Metropolitan Tirtaperdana yang dipailitkan oleh sejumlah kreditor. Kedua perkara tersebut saat ini memang sedang dalam upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Hingga kemarin, Sekretaris Perusahaan PT First Media Tbk Harianda Noerlan tak menanggapi upaya konfirmasi Tempo lewat telepon maupun pesan singkat. Kantor pengacara Cakra & Co, yang menjadi kuasa hukum Across dalam peninjauan kembali, juga belum dapat dimintai tanggapan. Adapun Nurhadi juga tak tampak ketika Tempo berupaya menemuinya di rumah maupun kantornya.

Kemarin, setelah sepekan melakukan penghitungan pasca-penggeledahan, KPK mengumumkan jumlah uang sitaan dari rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, mencapai Rp 1,7 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tak menampik adanya dugaan keterlibatan Nurhadi dalam suap sejumlah perkara di Mahkamah Agung. “Ada indikasi, tapi belum bisa dipastikan,” kata dia. REZA ADITYA | MUHAMAD RIZKI | ANTON APRIANTO | MAYA AYU PUSPITASARI | dewi suci | AGOENG W

---

Fulus di Koper Sekretaris

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan duit yang disita dari rumah Sekretaris Mahkamah (MA) Agung, Nurhadi, mencapai Rp 1,7 miliar yang terdiri atas pecahan enam mata uang (dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yen Jepang, riyal Arab Saudi, euro, dan rupiah). Kini komisi antirasuah menyelidiki hubungan dana yang ditemukan dalam koper tersebut dengan dugaan “permainan” perkara di MA.

US$ 37.603

atau setara dengan Rp 496 juta

Sin$ 85.800

atau senilai Rp 837 juta

¥ 170.000

atau senilai Rp 20,244 juta

7.501

atau senilai Rp 26,433 juta

1.335

atau senilai Rp 19,9 juta

Rp 354,3 juta

MAYA AYU PUSPITASARI | AGOENG

Istana Tidak Libatkan Luhut

Kredibilitas Luhut sudah jatuh !!

SELASA, 26 APRIL 2016

JAKARTA – Pemerintah memutuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, kemarin. Meski anggota Satuan Tugas itu di antaranya merupakan jajaran di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan tidak dilibatkan di dalamnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung enggan menyebutkan alasan tak dimasukannya Luhut dalam Satgas yang bertugas memverifikasi, memvalidasi, dan mengkaji data pelanggar pajak itu. “Tim ini terdiri atas Kapolri, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, serta Menteri Luar Negeri,” kata Pramono seusai rapat terbatas mengenai RUU Pengampunan Pajak di kantor Presiden, kemarin.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga tidak tahu mengapa Luhut tidak masuk Satgas. Menurut dia, pihak yang disertakan dalam Satgas mempunyai relevansi terhadap implementasi RUU Pengampunan Pajak. Prasetyo membantah jika Luhut dianggap tidak memiliki relevansi untuk mengatasi dugaan pelanggaran pajak.

Menurut Prasetyo, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Satgas Pengampunan Pajak memvalidasi serta memverifikasi data dalam dokumen Panama Papers.

Rabu pekan lalu, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan sebanyak 80 persen nama yang tercantum dalam Panama Papers sudah terkonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun ia menolak menyebutkan nama-nama tersebut.

Panama Papers adalah data klien dari Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal Panama, yang dikuak 370 jurnalis dari 76 negara yang dikoordinasi The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Mossack Fonseca memfasilitasi pendirian perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri. Di antara 11,5 juta berkas Panama Papers, nama Luhut muncul sebagai direktur tunggal Mayfair International Ltd, perusahaan cangkang di Republik Seychelles.

Sebelumnya, Direktur Program Transparency International Indonesia Ilham Saenong mendesak Presiden tidak melibatkan Luhut dalam rencana pembentukan satuan tugas untuk menyelidiki keberadaan pejabat di Panama Papers. Dia khawatir pelibatan Luhut akan menimbulkan konflik kepentingan.

Kemarin, Luhut menampik keterlibatannya dengan Mayfair. Dia pun sudah melaporkan ihwal tersebut ke Presiden Joko Widodo. Luhut mengklaim Jokowi tidak mempermasalahkan soal itu. “Enggak ada masalah,” ujarnya. ANANDA TERESIA | ADITYA BUDIMAN | MITRA TARIGAN | ABDUL AZIZ | KODRAT SETIAWAN

Drone “Wulung” Kantongi Sertifikat dari IMAA

27 April 2016

Drone Wulung yang diproduksi oleh PT DI (photos : detik)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikat tipe (Type Certificate) dari Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA).

Dengan dikeluarkannya sertifikat tipe ini, maka proses rancang bangun dan spesifikasi teknis serta batasan operasi pesawat yang tercantum dalam data sheet sertifikat tipe telah memenuhi ketentuan atau aturan kelaikan udara.

Sertifikat tipe Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung diserahkan oleh Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada PTDI dalam acara penyerahan Type Certificate pada 26 April 2016 di Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia (Persero), Jalan Pajajaran No. 154 Bandung.

Sertifikat tipe (Type Certificate) adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikudaraan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil dalam hal rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat udara.

PTTA Wulung dirancang sebagai sebuah pesawat tanpa awak dengan kemampuan autopilot, menggunakan konsep modular composite structure, ruang akses yang luas dan perakitan yang cepat dan mudah.

PTTA Wulung mempunyai bobot maksimal 125 kg, kapasitas tangki bahan bakar 35 liter, menggunakan single piston engine tipe pusher bertenaga 22 Horsepower (Hp). Dengan sistem autopilot yang terintegrasi dipesawat, PTTA Wulung dapat melakukan misi secara automatis.

Uji terbang pertama dilakukan pada tanggal 9 Mei 2015 di Bandara Nusawiru, Pangandaran, Jawa Barat. PTTA Wulung telah melakukan 13 kali uji terbang sertifikasi.

Uji terbang ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan terbang, kemampuan mission payload yaitu kamera FLIR (Forward Looking Infrared), dan memastikan bahwa seluruh komponen dan peralatan Ground Control Station PTTAWulung berjalan dengan baik.

Dengan didapatkannya Type Certificate PTTA Wulung dari Indonesian MilitaryAirworthiness Authority (IMAA), PTTA Wulung telah memenuhi regulasi dan siap untuk diproduksi.

Salah satu keunggulan Wulung ini yakni mampu terbang hingga radius 100 kilometer (km) dari pusat pengendali, hingga 3 jam. Pesawat tanpa awak ini juga mampu terbang dengan ketinggian jelajah maksimal 5.500 kaki (feet).

Siap Produksi Masal

Sementara itu, untuk pembangunan satu unit PTTA Wulung siap terbang dibutuhkan waktu enam minggu, dengan estimasi tiga minggu untuk produksi struktur, satu minggu untuk integrasi dan dua minggu untuk testing seperti ground test, kalibrasi, dan berbagai macam pengujian lainnya.

Tahap produksi massal untuk PTTA Wulung akan dimulai pada awal Mei 2016. Dan diharapkan sesuai rencana, tiga unit PTTA Wulung bakal diserahkan kepada pemesan, yakni Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Jokowi Kecewa Data Ekonomi Berbeda-beda, Ini Kata Darmin

Selasa, 26/04/2016 14:52 WIB

Maikel Jefriando – detikFinanceFoto: Maikel JefriandoJakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa karena data ekonomi yang selama ini disuguhkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) berbeda-beda. Padahal data tersebut penting untuk pengambilan keputusan.Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui adanya data berbeda dari instansi lain menimbulkan keraguan. Apalagi masing-masing instansi memiliki kepentingan yang terkadang berbeda-beda.”Harusnya hanya data BPS saja, supaya jangan terpengaruh dari kepentingan kementerian,” tegas Darmin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).Maka dari itu, landasan data yang dipergunakan hanyalah berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Masing-masing K/L tidak perlu lagi melakukan survei. Data yang selama ini sudah ada, diharapkan bisa disatukan dengan data BPS.”Berbagai data yang selama ini masih berbeda antar kementerian, itu mulai sekarang harus disatukan, data dari BPS. Bukan dari masing-masing kementerian,” paparnya.Menurut Darmin ini tentunya berlaku untuk semua data. Baik pertanian, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, kemiskinan, dan yang lainnya. “Sehingga, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan itu menjadi lebih akurat,” tegas Darmin.(mkl/wdl)

Tabrak 4 Mobil, Penampakan Vellfire yang Dikemudikan Anak Eks Menteri Sugiharto

Bocah dibawah umur mengemudi mobil mewah.. ckck..

Jumat 22 Apr 2016, 11:16 WIB

Nathania Riris Michico, – detikNews

18SHAREDShare 18TweetShare 032 komentar

Foto: Michico/detikcom

18032

Jakarta – Polisi menangani kasus kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan di Ciniru, Kebayoran Baru, Jaksel. Polisi menyebut kecelakaan itu diawali dari Vellfire yang dikemudikan Hadi Prasetyo (16), putra dari Sugiharto eks Menteri BUMN.

Kecelakaan itu terjadi pada Kamis (21/4) sore di Ciniru, kebayoran Baru, Jaksel. Menurut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto pengemudi Vellfire B-121-HMS, yakni Hadi tidak hati-hati saat mengemudikan kendaraannya. Ada informasi juga yang bersangkutan mengemudikan Vellfire setelah kendaraannya Mercy SLK dibawa kakaknya.

Pagi ini, Jumat (22/4/2016) di rumah di Jl Ciniru, Vellfire itu tampak nongkrong di garasi. Bagian belakang mobil penyok. Demikian juga di bagian depan mengalami kerusakan.

Mobil memang menabrak beberapa kendaraan Chevrolet Captiva F-1203-LY, Nissan Serena B-1686-SUD, Toyota Alphard B-171-KHA dan Toyota Innova B-16-LT. Di sebelah Vellfire itu ada Chevrolet Captiva F-1203-LY, yang juga menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan itu.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi sudah melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kasus ini selesai dengan damai. Sugiharto mewakili Hadi mengganti semua kerusakan.

Sayangnya tidak ada orang di rumah Sugiharto yang bisa dikonfirmasi. Detikcom sempat menelepon ke rumah dan kantor, di ujung telepon ada pria yang menjawab dan memberi tahu kalau Sugiharto sedang di RSPP.

Badan Kepegawaian Nasional Temukan 57 Ribu PNS ‘Misterius’

Hebatnya negeri para maling !

Rabu 20 Apr 2016, 15:37 WIB

Baban Gandapurnama – detikNews

16SHAREDShare 16TweetShare 03 komentar

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (Foto: Baban Gandapurnama/detikcom)

1603

Bandung – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam database terdahulu tetapi tidak jelas keberadaannya alias ‘misterius’. Hal membuat khawatir ialah diduga selama uang gaji yang mengalir ke rekening PNS ‘misterius’ itu merugikan keuangan negara.

“Sekarang tinggal 57 ribu (PNS). Statusnya enggak jelas. Orangnya ada atau enggak?” ucap Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai menghadiri acara pameran dan seminar Self Leadership and Cyber Government On HRD yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/4/2016).

Bima menyebutkan, terbongkarnya jumlah 57 ribu PNS ‘misterius’ itu bermula saat BKN melakukan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Para PNS wajib mendaftar atau registrasi secara individu via aplikasi e-PUPNS.

“Awalnya 93 ribu yang enggak ada, kami sisir lagi. Ternyata ada sudah pensiun, tapi datanya masih ada. Pensiunnya atas permintaan sendiri, tidak tercatat di BKN. Kalau pensiun secara normal, pasti tercatat karena BKN membuat surat keputusannya, ada pertimbangan teknisnya. Tapi kalau mereka pensiun sendiri, ya keluar saja kan. Hal itu kita bersihkan,” tutur Bima.

Bima mengaku tidak ingat soal daerah mana yang paling banyak jumlahnya berkaitan 57 ribu PNS ‘misterius’. Keberadaan PNS itu bukan hanya berdinas di daerah-daerah saja, tetapi banyak juga bertugas di kementerian.

“Di perguruan tinggi negeri saja dari total 120 ribu orang (PNS), masih ada lima ribu orang yang enggak jelas,” ujar Bima.

Pihak BKN, sambung dia, masih mencoba mencari tahu keberadaan 57 ribu PNS berstatus tak jelas tapi terdaftar di data sebelumnya. “Apakah mereka itu pensiun dini, sakit, atau ke mana ini?” kata Bima nampak kebingungan.

Menurut Bima, kini BKN sudah tidak mengaktifkan data 57 ribu PNS ‘misterius’. “Tetapi untuk menghilangkan mereka sama sekali dari database kan kami perlu hati-hati. Takutnya orangnya ada, terus kita pensiunan, kan kasihan. Namun sekarang data itu sudah diblokir,” ucapnya.

Apakah mereka dapat gaji setelah diblokir? “Itu yang sedang kami cari tahu, kan yang memberikan masing-masing daerah. Tapi dengan adanya data tersebut, daerah sudah tahu kalau orang itu enggak ada atau enggak pernah hadir. Datanya kan sudah stagnan atau tak bergerak lagi, kalau mau memberikan gaji ya harus dilihat,” tutur Bima.

Dia mengilustrasikan, rata-rata gaji PNS mencapai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, jika ada 50 ribu PNS dengan gaji Rp 2 juta, satu bulan artinya Rp 100 miliar atau satu tahun Rp 1,2 triliun.

PNS ‘misterius’ itu ada yang ‘teriak’ setelah penyetopan gaji? “Kalau ‘teriak’ berarti kan ada orangnya, kalau enggak ada yang ‘teriak’, kami jadi tambah ragu-ragu. Ini orangnya ada atau enggak? Kami kan maunya enggak ada uang yang hilang,” kata Bima sambil menambahkan jumlah PNS seluruh Indonesia hingga hari ini mencapai 4,5 juta orang.
(bbn/try)

92% Bahan Baku Obat Masih Impor, Begini Rencana Pemerintah

Menyedihkan kinerja BUMN Farmasi yg selama ini hanya jadi pedagang obat. Itupun masih kalah sama perusahaan swasta farmasi lain. Ini adalah ciri dari perusahaan milik negara Indo!

» Finance » IndustriSponsored linksKamis, 24/03/2016 13:22 WIB

Muhammad Idris – detikFinanceFoto: thinkstockJakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempercapat skema sinergi antar BUMN guna menghapus ketergantungan impor bahan baku obat. Saat ini, sekitar 92% bahan baku obat berasal dari impor, sebagian besar dari China dan India.”Kita ingin mereka (BUMN) kurangi ketergantungan impor bahan baku obat. Karena hampir 92% itu bahan baku kita masih impor, parasetamol sadar atau tidak itu semua impor,” jelas Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementrian BUMN, Wahyu Kuncoro, ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (24/3/2016).Wahyu menuturkan, dengan skala bisnis dari BUMN farmasi yang ada saat ini, sulit membangun industri kimia dasar yang mampu memproduki bahan baku obat untuk kebutuhan dalam negeri.”Industri kimia dasar ini belum berkembang di Indonesia. Satu obat itu dari bahan kimia puluhan jenis. Kita bangun industri kimia dasar antar BUMN, kalau mau layak bisnis support dengan skala masif terbangun. Nah, kita belum sampai skala usaha seperti China dan India,” ujarnya.Untuk membangun industri kimia dasar skala besar tersebut, pihaknya saat ini tengah mempercepat skema sinergi usaha antar BUMN farmasi tanpa harus melakukan holding.”Kontribusi kita hanya 5% bagi BUMN di industri farmasi. Biofarma paling besar, kemudian Kimia Farma, dan Indofarma,” ungkap Wahyu.Dia menuturkan, kemajuan dari sinergi BUMN ini antara lain dengan terbangunnya pabrik garam farmasi PT Kimia Farma dengan kapasitas 2.000 ton pada tahun ini.”Kimia Farma sekarang baru selesai tahap pertama yang mampu produksi 2.000 ton setahun. Tahap kedua tahun depan selesai kapasitas 4.000 ton, jadi tahun depan kita swasembada garam farmasi. Kimia dasar lain akan segera menyusul,” tutupnya.(ang/ang)

Ternyata Buron Teroris Santoso Suka Selfie, Ini Foto-fotonya

jijay! kepung sampai si Santoso cs kelaparan.. apa dia masih mau selfie ?

SENIN, 18 APRIL 2016 | 09:07 WIB

• 
• 
• 
• 

Pemimpin kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur, Santoso alias Abu Wardah, di tempat persembunyiannya. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta – Pasukan gabungan operasi Tinombala terus memburu pemimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, Santoso alias Abu Wardah, di hutan Poso, Sulawesi Tengah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian menyebutkan saat ini kelompok Santoso tinggal 27 orang.

Ke-27 orang itu pun, kata Tito, terpecah ke pelbagai grup kecil. Hal itu disebabkan kontak senjata dengan pasukan gabungan TNI-Polri yang terjadi dua pekan lalu. Bahkan, Santoso terindikasi hanya ditemani tujuh pengikutnya.

“Yang ikut Santoso tujuh orang, termasuk istrinya. Yang lain turun ke bawah. Nah, yang di bawah ini kelaparan,” kata Tito, Sabtu, 16 April 2016.

BACA:
BNPT: Santoso Kian Terdesak, Hanya Ditemani 7 Orang
Ini Kronologi 2 Anak Buah Santoso Dicokok Saat Turun Gunung
Kapolri: Kelompok Santoso Kian Terdesak

Polisi memasukkan nama Santoso ke daftar buron teroris sejak ia diduga mendalangi pembunuhan terhadap tiga polisi di BCA Palu pada 25 Mei 2011. Setelah itu, ia terlibat dalam sejumlah tindakan terorisme lain, termasuk menculik dua anggota Kepolisian Resor Poso yang sedang lewat di Dusun Tamanjeka, Poso.

Selanjutnya, ia memproklamasikan Mujahidin Indonesia Timur. Anggota kelompoknya berasal dari Jawa, Nusa Tenggara Barat, bahkan Uighur, Cina. Pegunungan Poso seakan-akan menjadi tempat latihan dan operasi kelompok ini. Polri dan TNI mengepung tersebut tapi belum berhasil menggulungnya.

Ini foto-foto Santoso dengan gaya selfie di tempat persembunyiannya.

 

 

 

Dua Pengikut Santoso Tertangkap Saat Turun Gunung Karena Kelaparan

Jumat 15 Apr 2016, 19:34 WIB

Memburu Kelompok Santoso

Erwin Dariyanto – detikNews

0SHAREDShare 0TweetShare 028 komentar

0028

Foto: istimewa

Jakarta – Tim Satuan Tugas Tinombala gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI hari ini kembali berhasil menangkap dua orang anggota Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso alias Abu Wardah. Dua pengikut Santoso yang tertangkap hari ini adalah Ibadurrahman alias Ibad alias Amru dan Muhammad Sulaeman alias Sul alias ifan.

Mereka tertangkap pada Jumat 15 April 2016 pukul 11.15 Wita, di Kampung Baru Desa Padalembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Rudy Sufahriady mengatakan dua pengikut Santoso itu tengah turun gunung untuk mencari makan. “Mereka tengah turun (gunung) karena kelaparan,” kata Rudy saat berbincang dengan detikcom, Jumat (15/4/2016).

Penangkapan bermula ketika sekitar pukul 11.15 Wita, anggota Satgas Tinombala sedang istirahat di kios milik almarhum Fadli, warga yang dipenggal oleh kelompok MIT tahun 2014,  di Kampung Baru Desa Padalembara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan.

Tiba-tiba mereka dihampiri oleh 2 orang kelompok MIT yang menanyakan rumah Badri,  warga Desa Padalembara. Tim Satgas Tinombala mencurigai dan menanyakan identitas dua orang tersebut.

Awalnya dua pengikut Santoso itu mengaku berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun Tim Satgas Tinombala tidak percaya. “Karena orang tersebut menggunakan logat Madura sehingga Tim memaksa untuk melaksanakan penggeledahan sehingga terjadi perkelahian antara Tim Satgas Intel dan dua orang tak dikenal itu,” kata seorang anggota Satgas Tinombala yang dihubungi detikcom.

Perkelahian tak berlangsung lama dan dua arang itu berhasil dilumpuhkan. Pukul 11.50 Wita, Ibad dan Suleman dibawa ke Desa Pantangolemba. Mereka kemudian dijemput oleh Wakil Komandan Satgas I Tinombala Kolonel Inf Yuda Midi dan dibawa ke Mapolres Poso.

Pukul 13.50 Wita, Ibad dan Suleman dibawa ke Mako Brimob Moengko Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota untuk dilakukan penyelidikan.

Adapun barang bukti yang diamankan:

A. 1 Buah bom lontong.
B. 1 Buah parang.
C. 1 Buah tas ransel kecil.
D. 1 Buah senter.
E. 3 Buah korek gas.
F. 1 Buah baterai.
G. Setengah botol avtur.

(erd/nrl)