Direktur Utama PT Pos Indonesia Diganti

 

Politik masih diatas apapun.. Menteri bisa sekenanya memecat dirut BUMN. Mana program penciutan BUMN ?? 

 

SENIN, 29 JULI 2013 | 11:58 WIB

 

PT Pos Indonesia

 

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan hari ini, 29 Juli 2013, mengangkat Budi Setiawan sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Budi menggantikan posisi Ketut Mardjana.

Dalam sambutannya, Budi mengungkapkan soal penugasan PT Pos Indonesia dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Ia mengatakan PT Pos Indonesia menerimafee sebesar Rp 200 miliar atas penugasan menyalurkan BLSM.

“Dibayarkannya di semester kedua, tapi tidak langsung semua, bertahap tiga kali, 30 persen bulan Juli, 40 persen bulan September, 30 persen lagi akhir tahun,” katanya.

Menurut Budi, fee yang diperoleh PT Pos tidak terlalu besar dibandingkan pengeluaran untuk penyaluran BLSM. “Ini, kan, bentuknya penugasan, untungnya tipislah karena pengeluarannya juga besar,” katanya. 

Dia mencontohkan penyaluran BLSM di Papua yang memakan banyak biaya. “Sewa pesawatnya saja Rp 15 miliar untuk Papua,” ujarnya. Budi menambahkan, sampai dengan periode pertama penyaluran BLSM, dana yang terserap sudah mencapai 95 persen. “Di atas angka yang ditentukan pemerintah.” 

Ia membenarkan bahwa tidak semua BLSM dapat disalurkan. Beberapa dikembalikan karena berbagai sebab, antara lain kesalahan pendataan maupun penerima sudah meninggal dunia. “Ada sekitar 200 ribu Kartu Perlindungan Sosial (KPS),” katanya. 

Untuk kartu-kartu yang dikembalikan ini, kata dia, dimungkinkan akan dilakukan pergantian orang. Prosesnya dengan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang dikirimkan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). “Yang sebelumnya tidak terdata (mendapat BLSM) bisa saja masuk. Jadi ganti orang,” katanya. 

Namun, menurut dia, bisa juga pada akhir periode BLSM terdapat sisa uang. “Seperti pada tahun 2008 (program BLT) itu sisa Rp 250 miliar dan dikembalikan ke pemerintah,” katanya.

Sampai dengan semester pertama, PT Pos mencatatkan laba bersih sebesar Rp 120 miliar. “Target sampai akhir tahun Rp 313 miliar,” katanya.

ANANDA PUTRI

Dahlan Pecat Bos Merpati Rudy Setyopurnomo dan Jajarannya

 

Feby Dwi Sutianto – detikfinance

Rabu, 31/07/2013 11:47 WIB

 

 

 

 

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memberhetikan semua Direksi maskapai PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Dalam surat bernomor SK-317/MBU/2013, Dahlan mencopot Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo dan 4 direksi Merpati lainnya. 

Plh Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Imam A. Putro menjelaskan pergantian semua jajaran direksi Merpati karena pihak di Kementerian BUMN menilai kinerja maskapai pelat merat itu tidak kunjung membaik sejak penunjukan Rudy menjadi Dirut.

“Sudah 1 tahun nggak ada perubahan,” ucap Imam saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Imam menjelaskan pergantian dan pemberhentian ini murni atas rekomendasi Dahlan. “Ini saran dari pak Dahlan,” terang Imam.

Pergantian sendiri berlangsung hari ini bertempat di lantai 12 Kementerian BUMN. Rudy yang menjabat sebagai Dirut sejak 11 Mei 2012 digantikan oleh mantan Direktur Operasi Merpati Capt Asep Ekanugraha. Imam menjelaskan direksi baru Merpati hari ini langsung mulai bekerja.

Berikut ini jajaran direksi baru Merpati:

1. Capt Asep Ekanugraha sebagai Direktur Utama
2. Daulat Musa sebagai Direktur
3. Haryo P. Soerjokoesomo sebagai Direktur

Jajaran direksi lama Merpati:

1. Rudy Setyopurnomo sebagai Direktur Utama
2. Sutan Banuara sebagai Direktur Niaga
3. Doni Suherman sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi
4. Denny Satrio Trihandoko sebagai Direktur Operasi
5. Priharyono sebagai Direktur Teknik

RABU, 31 JULI 2013 | 13:05 WIB

Tak Hanya Dirut, Semua Direksi Merpati Dipecat

Pesawat MA-60 Merpati Nusantara Airlines. TEMPO/Ika Ningtyas

 

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan merombak susunan direksi PT Merpati Nusantara Airlines.Dahlan tak hanya memberhentikan Rudy Setyopurnomo sebagai direktur utama, namun juga direktur lainnya. 

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Imam A. Putro mengatakan semua direktur diberhentikan. “Pemegang saham memberikan apresiasi kepada Merpati karena sampai detik ini masih beroperasi,” katanya melalui BlackBerry Messenger kepadaTempo, 31 Juli 2013. 

Dahlan memangkas jumlah direksi, dari lima menjadi tiga orang. Sebagai direktur utama yang baru, Dahlan menunjuk Kapten Asep Ekanugraha. Adapun dua direksi lainnya adalah Daulat Musa dan Haryo P. Soerjokoesumo. 

Menurut Imam, Daulat Musa adalah utusan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). “PT PPA perlu untuk menunjuk orangnya mengatur cash flow Merpati. Di samping itu, Merpati memang punya utang ke PPA,” katanya. 

Pagi tadi, Dahlan mencopot Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo. Rudy menyatakan sudah menerima pemberitahuan mengenai rencana pergantian tersebut pada Senin awal pekan ini. Meski demikian, Rudy tidak merasa kaget dengan pencopotannya dari kursi direktur utama. 

Dalam sepekan terakhir, Dahlan sudah mencopot dua direktur utama BUMN. Selain Rudy, Dahlan juga memberhentikan I Ketut Mardjana, Direktur Utama PT Pos Indonesia, secara tiba-tiba.

 

++++++++++++++

 

Dari 31 Pesawat, Hanya 15 Armada Merpati yang Bisa Terbang

Wiji Nurhayat – detikfinance

Rabu, 31/07/2013 19:53 WIB

 

 

 

Jakarta – PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) hanya mengoperasikan 50% armada pesawatnya. Selebihnya pesawat masih dalam perbaikan alias masuk bengkel.

“Sekarang yang beroperasi hanya 15 armada. Sebelumnya memang tetap 15 pesawat namun komposisinya sempat berkurang saat MA 60 mengalami kecelakaan di Kupang sehingga berkurang 1. Namun 1 jet yang dulu sedang diperbaiki sekarang sudah selesai. 15 semua beroperasi. Total pesawat ada 31, ada 15 beroperasi yang lain di perbaikan perawatan,” jelas Sekretaris Perusahaan PT MNA Herry Saptanto saat berdiskusi dengan media di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Herry belum bisa memberikan informasi adanya rencana tambahan pesawat di Merpati. Rencana Merpati mendatangkan pesawat baru selalu gagal dari tahun ke tahun. “Armada belum berhasil menambah. Kita sudah merencanakan tetapi belum berhasil,” imbuhnya.

Sementara itu untuk rencana kerja direksi yang baru, Herry menuturkan tidak perubahan dari direksi yang lama. Rencana kerja sesuai dengan RKAP tahun 2013.

“Direksi yang baru melanjutkan bisnis sebelumnya. Sesuai RKAP 2013 yang sudah disahkan pemegang saham dan menjadi acuan kerja direksi baru,” kata Herry.

Produksi Batubara Harus Segera Dibatasi

RABU, 31 JULI 2013

 

PERTAMBANGAN

 

 

 

Balikpapan, Kompas — Produksi batubara Indonesia harus segera dibatasi untuk menciptakan keseimbangan dan agar tetap ada setidaknya 100 tahun ke depan. Dalam kaitan tersebut, akhir tahun ini, pemerintah akan mengupayakan renegosiasi kontrak dengan perusahaan pemegang izin pertambangan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, saat ini cadangan batubara Indonesia 28 miliar ton. Adapun produksi per tahun sekitar 400 juta ton dan sebanyak 325-330 juta ton diekspor. China dan India menjadi pasar ekspor terbesar.

”Kita mengekspor ke China 77 juta ton per tahun dan ke India 75 juta ton. Padahal, cadangan batubara Cina lima kali lipat dibanding Indonesia, sedangkan India 3-4 kali lipat dibanding batubara kita. Jangan sampai pada tahun 2050 batubara kita habis dan Indonesia mengimpor,” ujarnya dalam Kaltim Summit 2013 di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Selasa (30/7).

Produksi batubara yang tinggi dan mayoritas diekspor, kata Susilo, bakal merugikan Indonesia. Karena itu, pihaknya perlu mengundang para pemegang izin pertambangan guna renegosiasi kontrak. Itu, antara lain, mengenai perpanjangan kontrak, investasi, royalti, dan perlunya pembatasan produksi.

”Pembatasan produksi bukan untuk menyusahkan pengusaha. Secara jangka pendek memang memengaruhi. Namun, kita harus berpikir untuk masa depan dan mengutamakan negara. Harus ada keseimbangan produksi, ekspor, dan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri,” ujarnya.

Tidak dinikmati rakyat

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, sudah lama ia mengusulkan pembatasan produksi batubara di Kaltim dari 250 juta metrik ton menjadi 150 juta metrik ton. ”Batubara Kaltim tidak dinikmati rakyat Kaltim karena banyak yang untuk memenuhi listrik di Jawa,” ujarnya.

Secara terpisah Merah Johansyah, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, pesimistis pembatasan produksi batubara bisa dilakukan. Keinginan pemerintah pusat berkebalikan dengan realitas di lapangan dan apa yang dikerjakan pemerintah pusat sendiri.

”Akan dibangun rel kereta api pengangkut batubara yang menghubungkan Kaltim-Kalteng dan terminal batubara terbesar di Pulau Miang. Kaltim juga menggenjot pengerukan batubara demi kepentingan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan program pemerintah,” kata Merah.

Eksploitasi

Jatam Kaltim mencatat luas konsesi tambang batubara di Kaltim, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara, saat ini 5,4 juta hektar. Luasan itu terdiri dari 1.448 izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota dan 33 IUP yang diterbitkan pemerintah pusat.

Luas konsesi tambang batubara Kaltim, katanya, sekitar 27 persen luas darat wilayah Kaltim dan Kaltara, tetapi lebih luas daripada Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 3,7 juta hektar. Dari 5,4 juta hektar, 40 persen sudah dieksploitasi.

”Pertambangan pun ternyata tidak memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” ujar Merah. (PRA)

Kaya Uranium dan Plutonium, Babel Calon Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

 

Zulfi Suhendra – detikfinance

Selasa, 30/07/2013 13:41 WIB

 

 

 

 

ilustrasi PLTN di Jepang

Jakarta – Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) telah melakukan penelitian terhadap beberapa daerah calon lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Hasilnya Provinsi Bangka Belitung (Babel) adalah daerah paling siap untuk dibangun PLTN.

Menteri Riset dan Teknologi Gusti M. Hatta menjelaskan, pihaknya hanya melakukan penelitian-penelitian, kemudian setelah itu hasil kajian tersebut diserahkan ke Kementerian ESDM dan PLN untuk dikembangkan lebih lanjut.

“Kajian di Babel sudah selesai, kita serahkan ke ESDM untuk nanti diserahkan pada PLN atau swasta. Tugas kita menyiapkan kajiannya saja, di sana bahan banyak, uranium ada,” kata Hatta di Kantor kemenristek Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Hatta menyebut, provinsi Babel memiliki kandungan uranium yang sangat besar, sehingga dijadikan daerah yang paling siap untuk dibuat PLTN dengan kapasitas 200 Megawatt. “Di sana bahannya banyak, uranium, dan plutonium banyak,” katanya.

Selain itu, Hatta melanjutkan pembangunan PLTN di Babel bisa menghidupkan roda pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Mulai dari sektor pendidikan hingga ke lapangan pekerjaan.

“Kami di Babel tidak sekadar meneliti, kami juga menyekolahkan warga. Jadi mereka di sana tidak hanya jadi penonton,” tegasnya.

Hatta juga mengatakan dalam kesempatan itu, PLTN tersebut harus dibangun segera, mengingat cadangan minyak Indonesia akan habis dari waktu ke waktu. Sehingga perlu adanya bahan bakar lain untuk menghidupkan listrik.

“Sekarang mungkin masih bisa mengandalkan batubara, tapi kan tidak bisa terus-terusan. Batubara itu ada pencemaran, sementara PLTN relatif bersih. Dan 10 tahun lagi cadangan BBM juga akan habis,” kata Hatta.

Ada apa nih dengan Bank Bukopin, Tbk ?

Penjualan Saham Bukopin Dicurigai Seperti Kasus Century

Penjualan Saham Bukopin Dicurigai Seperti Kasus Century
Rabu, 31 Juli 2013 , 08:56:00 WIB
Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

RMOL. Proses disvestasi Bank Bukopin yang dinilai janggal terus dipersolkan.

Di antara kejanggala itu misalnya, kata Komite Mahasiswa Pemuda untuk
Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Haris Pratama, PT Bosowa membeli 15
persen saham Bank Bukopin senilai Rp 1,16 triliun atau setara Rp 1.050
per saham pada tanggal 13 Juni 2013. Padahal sebelumnya pemerintah
melalui BRI telah menawarkan harga yang lebih tinggi dari PT Bosowa.

Apalagi, sambung Haris, dalam transaksi jual-beli saham tersebut Bosowa
bersedia membeli hak Kopelindo dalam right issue Bank Bukopin secara
bertahap hingga akhir 2013, sehingga Bosowa memiliki mayoritas saham
pengendali di Bank Bukppin.

“Ada apa dan untuk siapa transaksi itu dilakukan,” kata Haris beberapa
saat lalu (Rabu, 31/).

Haris menegesakan bahwa Kamerad akan terus mempersoalkan ini sebelum ada
penjelasan resmi. Kamerad juga meminta KPK untuk mengusut transaksi
dalam pembelian saham Bukopin ini.

“Kasus ini akan sama seperti kasus Bank Century. Karena transkasi
pembelian saham dilakukan secara diam-diam. Bosowa ini juga merupakan
broker perbankan. Dimana dia membeli saham secara murah, kemudian
menjualnya kembali dengan harga selangit,” ungkap Haris.

Selasa kemarin (30/7), Kamerad juga kembali mendatangi dan menggelar
aksi unjuk rasa di depan kantor Bank Bukopin, di Jalan MT. Haryono,
Jakarta.Dalam aksinya ratusan massa Kamerad kembali meneriakan penolakan
penjualan saham Bank Bukopin kepada PT Bosowa Corporindo. Sebagai simbol
murahnya penjualan saham Bank bukopin kepada Grup Bosowa massa melempari
uang recehan pecahan Rp1 00 dan Rp 500 ke arah gedung Bank Bukopin.

“Pelemparan uang recehan itu sebagai simbol murahnya penjualan Bank
Bukopin kepada Bosowa dan penjualan itu juga terindikasi merugikan
negara,” Haris Pratama. [ysa]

http://www.rmol.co/read/2013/07/31/120386/Penjualan-Saham-Bukopin-Dicurigai-Seperti-Kasus-Century-

Kemenkeu Minta Jatah 9.000 PNS Baru untuk Kantor Pajak dan Bea Cukai

 

Dari 9000 PNS baru untuk Pajak dan Cukai  berapa yang bakal jadi Gayus, Misbacun, dll   ??  Selama pengawasa lemah, dari 9000 PNS baru ini bisa jadi tukang hisap uang publik. 

 

 

Maikel Jefriando – detikfinance

Rabu, 31/07/2013 07:42 WIB

 

 

 

 

Jakarta – Kementerian Keuangan terus berupaya untuk meminta jatah 9.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB). Jatah yang sudah didapatkan hanya sebanyak 3.900.

“Kita minta 9.000 lah tapi yang baru disetujui hampir 4.000, atau sekitar 3.900-an lah. Tapi kita butuhnya 9.000. Jadi biar sebanding dengan apa yang kita capai,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkeu Ki Agus Badarudin seperti dikutip,Rabu (31/7/2013).

Dari yang sudah didapatkan, Kemenkeu belum dapat memastikan berapa porsi bagi setiap direktorat jenderal. Meskipun, nantinya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai mendapai lebih besar. “Kalau jumlahnya baru segini sulit untuk dibagi,” jawabnya.

Namun, jika kuota 9.000 yang dipenuhi, maka patokannya menurut Ki Agus sudah jelas. Lima ribu PNS akan ditempatkan pada Ditjen Pajak dan 1.500 PNS untuk Ditjen Bea Cukai. Sementara sisanya akan dibagi merata untuk Direktorat lainnya.

“Jadi kalau dengan tambahan 9000 PNS 80 % untuk pajak dan cukai. Pajak itu 5.000 PNS tambahnya, bea cukai 1.500 dan sisanya berbagilah Ditjen lainnya. Paling sekitar 200 atau 300 setiap Ditjen,” jelasnya.

Ia mengaku telah mendapatkan sinyal positif dari KemenPanRB untuk penambahan kuota PNS. Namun, realisasinya masih belum tampak hingga sekarang. Ia berharap ada kepastian pada akhir Agustus mendatang.

“Memang sudah ada sinyal dari KemenPanRB, tapi kan realisasinya belum. Kita masih tunggu. Semoga akhir Agustus ada keputusan. Karena tesnya bulan September kalau nggak salah,” ungkap Ki Agus.

Ki Agus menuturkan, kebutuhan pegawai yang tinggi bukan tanpa alasan. Terutama untuk pegawai pajak dan bea cukai. Sebab pegawai yang banyak akan membantu penerimaan negara dari sektor ini agar tetap tinggi. Kecuali, menurutnya ada keinginan untuk terus menggunakan utang dalam pembiayaan APBN.

“Target kita itu kan 2017 menyerap pajak 19% dari PDB. 2025 Indonesia akan jadi negara terbesar ke tujuh. Kalau melihat itu PDB nya akan meningkat besar. Kalau PDBnya besar tentu APBN kita besar. Kalau APBN besar. Kan tidak mau dibiayai utang. Jadi penerimaan negara pajak dan dan bea cukai harus tinggi,” paparnya

Produksi Batubara Harus Segera Dibatasi

RABU, 31 JULI 2013

 

 

 

 

 

Balikpapan, Kompas — Produksi batubara Indonesia harus segera dibatasi untuk menciptakan keseimbangan dan agar tetap ada setidaknya 100 tahun ke depan. Dalam kaitan tersebut, akhir tahun ini, pemerintah akan mengupayakan renegosiasi kontrak dengan perusahaan pemegang izin pertambangan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, saat ini cadangan batubara Indonesia 28 miliar ton. Adapun produksi per tahun sekitar 400 juta ton dan sebanyak 325-330 juta ton diekspor. China dan India menjadi pasar ekspor terbesar.

”Kita mengekspor ke China 77 juta ton per tahun dan ke India 75 juta ton. Padahal, cadangan batubara Cina lima kali lipat dibanding Indonesia, sedangkan India 3-4 kali lipat dibanding batubara kita. Jangan sampai pada tahun 2050 batubara kita habis dan Indonesia mengimpor,” ujarnya dalam Kaltim Summit 2013 di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Selasa (30/7).

Produksi batubara yang tinggi dan mayoritas diekspor, kata Susilo, bakal merugikan Indonesia. Karena itu, pihaknya perlu mengundang para pemegang izin pertambangan guna renegosiasi kontrak. Itu, antara lain, mengenai perpanjangan kontrak, investasi, royalti, dan perlunya pembatasan produksi.

”Pembatasan produksi bukan untuk menyusahkan pengusaha. Secara jangka pendek memang memengaruhi. Namun, kita harus berpikir untuk masa depan dan mengutamakan negara. Harus ada keseimbangan produksi, ekspor, dan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri,” ujarnya.

Tidak dinikmati rakyat

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, sudah lama ia mengusulkan pembatasan produksi batubara di Kaltim dari 250 juta metrik ton menjadi 150 juta metrik ton. ”Batubara Kaltim tidak dinikmati rakyat Kaltim karena banyak yang untuk memenuhi listrik di Jawa,” ujarnya.

Secara terpisah Merah Johansyah, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, pesimistis pembatasan produksi batubara bisa dilakukan. Keinginan pemerintah pusat berkebalikan dengan realitas di lapangan dan apa yang dikerjakan pemerintah pusat sendiri.

”Akan dibangun rel kereta api pengangkut batubara yang menghubungkan Kaltim-Kalteng dan terminal batubara terbesar di Pulau Miang. Kaltim juga menggenjot pengerukan batubara demi kepentingan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan program pemerintah,” kata Merah.

Eksploitasi

Jatam Kaltim mencatat luas konsesi tambang batubara di Kaltim, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara, saat ini 5,4 juta hektar. Luasan itu terdiri dari 1.448 izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota dan 33 IUP yang diterbitkan pemerintah pusat.

Luas konsesi tambang batubara Kaltim, katanya, sekitar 27 persen luas darat wilayah Kaltim dan Kaltara, tetapi lebih luas daripada Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 3,7 juta hektar. Dari 5,4 juta hektar, 40 persen sudah dieksploitasi.

”Pertambangan pun ternyata tidak memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” ujar Merah. (PRA)

KOMENTAR

Bangun Pengolahan Feronikel, Antam Gandeng Perusahaan Jerman

• Penulis :
• Zico Nurrashid Priharseno
• Selasa, 30 Juli 2013 | 14:09 WIB

Proyek perluasan pabrik feronikel milik PT Antam di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Tampak bagian dermaga tempat pengapalan produk feronikel sedang dikerjakan. Proyek yang bernilai 450-500 juta dollar AS tersebut ditargetkan rampung pertengahan 2015. | KOMPAS/NASRULLAH NARA

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Antam Tbk menggandeng perusahaan Jerman, SMS Siemag untuk pelaksanaan engineering, procurement and construction (EPC) penyediaan electrode equipment untuk Electric Smelting Furnace No. 4 (ESF-4) yang merupakan bagian dari perluasan pabrik Feronikel Pomalaa.

Direktur Utama Antam Tato Miraza mengungkapkan nilai kontrak mencapai 5,45 euro atau sekitar Rp 75 miliar, dengan waktu pengerjaan selama 18 bulan dan maksimal 22 bulan

“Penyediaan electrode equipment oleh SMS Siemag meref1eksikan penggunaan teknologi modern yang lebih aman dan praktis dalam pengoperasian,” ujarnya, Selasa (30/7/2013).

Fasilitas ESF-4 memiliki kapasitas terpasang sebesar 38 Mega Watt, dengan kapasitas produksi feronikel sebesar 9.450 TNi per tahun. Perseroan berharap, perluasan pabrik Feronikel Pomalaa mampu meningkatkan produksi feronikel menjadi 25.000-27.000 TNi per tahun.

Sebelumnya, produksi feronikel perseroan sebesar 18.000-20.000 TNi per tahun dengan asumsi ka
dar umpan bijih nikel sebesar 1,9 persen.

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Soal pencurian minyak Pertamina

Gimana Pertamina mau efisien dan menjadi perusahaan kelas dunia, jika minyak mentah nya dengan mudah dicuri

 

 

 

Selasa, 30 Juli 2013 | 04:04 WIB

Kabareskrim Urus Pencurian Minyak Tempino-Plaju

Pekerja memasang scraper (perangkat pembersih pipa) di menara reparasi sumur H-25 Lapangan Tempino, sumur TPN-211 yang dikelola Pertamina EP di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. ANTARA/ Reno Esnir

 

 

  

TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo menyatakan, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Sutarman menyelidiki langsung kasus pencurian dan penjarahan minyak mentah di Pipa Tempino-Plaju, Sumatera Selatan. Sutarman sudah berangkat dan sedang memulai pemeriksaan di lokasi perkara. “Kita tunggu saja laporan dari Kabareskrim,” kata Timur Pradopo di Kantor Presiden, Senin, 29 Juli 2013.

Kepolisian belum bisa menyimpulkan kasus penjarahan yang diduga terjadi sejak awal Juli. Polisi belum bisa menetapkan modus dan tersangka dari pencurian yang diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 17,5 miliar dalam sepekan ini. “Itu (pipa) panjang, sangat panjang, jadi itu yang membuat jadi masalah,” kata Timur.

PT Pertamina menghentikan pengiriman produksi minyak melalui ruas pipa minyak Tempino-Plaju karena menjadi objek penjarahan atau illegal tapping. Pertamina mengklaim kehilangan minyak 17.500 dengan nilai kerugian Rp17,5 miliar.

Rata-rata kerugian selama sepekan yang dialami dalam operasi komersial mencapai 18 persen dari rata-rata penyaluran 12.000 barel per hari. Pertamina menyatakan telah menandatangani sekitar 126 laporan ke kepolisian mengenai penjarahan minyak.

Jalur pipa minyak Tempino-Plaju dioperasikan secara komersial sejak 17 Juli setelah melalui masa pra dan commissioning sejak 9 Juli. Pipa sepanjang 260 kilometer ini ditanam pada kedalaman 1,5 meter hingga 2 meter di bawah permukaan tanah. Kapasitas angkutnya 24.000 barel per hari.

 

 

+++++++++++++++++++++++++

 

Jum’at, 26 Juli 2013 | 07:02 WIB

Minyak Dicuri, Produksi Turun 12 Ribu Barel

TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

Besar Kecil Normal

 

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, mengatakan pencurian minyak di alur pemipaan Tempino Jambi-Plaju, Sumatera Selatan, mengganggu produksi minyak nasional.

Penurunan produksi, kata Rudi, diperkirakan mencapai 12 ribu barel per hari. “Ini terjadi karena pemompaan dihentikan,” kata dia, Kamis, 25 Juli 2013.

Meski pencurian ini merugikan negara, Rudi mengaku belum bisa mengambil tindakan apa pun. “Kami ikuti dulu langkah dari Pertamina,” ujarnya.

Pencurian itu terjadi sejak 17 Juli 2013, atau saat pipa penghubung lapangan minyak Tempino dengan kilang bahan bakar Plaju milik anak perusahaan PT Pertamina dioperasikan. Polisi dan karyawan Pertamina EP dan Pertagas menemukan lubang-lubang di 17 lokasi dengan total kehilangan 17.563 barel, atau setara 18,29 persen dari jumlah minyak yang dialirkan.

Penjarahan terbanyak terjadi pada 24 Juli saat ditemukan empat lokasi kebocoran, di antaranya di Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Pertagas dan PT Pertamina EP pun terpaksa menghentikan pemompaan minyak.

Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi, Ajun Komisaris Besar Almansyah, mengaku belum mengetahui pencurian tersebut. Kasus ini, kata dia, akan ditindaklanjuti oleh Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Jambi.

Presiden Direktur Pertamina EP, Syamsu Alam, mengatakan kerugian dalam setahun akibat pencurian minyak mencapai Rp 444 miliar. Pada Januari 2012 hingga Maret 2013, volume minyak yang hilang mencapai 463 ribu barel. “Ini belum termasuk kerugian akibat kebakaran dan kerusakan pipa,” ujarnya.

Dalam sehari, Pertamina EP memompakan minyak sebanyak 11-13 ribu barel. Minyak mentah tersebut dihasilkan lapangan Tempino yang memiliki kapasitas produksi 9.500 barel per hari. Akibat pencurian selama semester I 2013, Pertamina menderita kerugian kumulatif 290 ribu barel atau sekitar Rp 290 miliar.

AYU PRIMA SANDI

Ribuan Buruh Dihantui PHK dan Tanpa THR

JELANG HARI RAYA

0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

• 

KUDUS, KOMPAS —  Ribuan buruh terancam mengalami pemutusan hubungan kerja dan tak menerima tunjangan hari raya saat Lebaran kurang beberapa hari lagi. Mereka berusaha memperjuangkan nasib lewat unjuk rasa, Senin (29/7), agar mendapat ketenangan saat Lebaran.

Unjuk rasa buruh itu terjadi di Kudus (Jawa Tengah) serta Cakung dan Marunda (Jakarta Utara). Di Kudus, 1.070 buruh rokok PT Gentong Gotri terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan belum menerima tunjangan hari raya (THR). Kemarin, lebih kurang 300 perwakilan mereka berunjuk rasa di depan pintu gerbang pabrik rokok PT Gentong Gotri.

Aksi para buruh itu dimulai sekitar pukul 07.30. Mereka menuntut perusahaan memberikan uang THR, memperjelas status buruh, pesangon yang layak, serta rapelan uang jasa, tunggu, dan cuti empat bulan.

Lantaran tidak ada tanggapan, mereka beralih ke kantor Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK). Mereka meminta pengurus PPRK turut mendesak PT Gentong Gotri memberikan hak buruh, terutama THR.

Jamilah (39), perwakilan buruh PT Gentong Gotri, mengatakan, buruh meminta perusahaan memberikan THR terlebih dahulu. Besaran THR senilai upah minimum kabupaten (UMK), yaitu Rp 990.000 per orang.

”Kami juga berharap ada kejelasan tentang PHK. Kalaupun ada, kami berharap ada pesangon yang layak, tak sekadar memberikan uang Rp 6 juta per orang,” kata Jamilah.

Mewakili manajemen PT Gentong Gotri di Kudus, Ketua Pengurus Unit Kerja PT Gentong Gotri Agus Winarto membenarkan adanya wacana PHK. Hal itu terjadi karena pemasukan perusahaan tak lagi sebesar dahulu. Wacana tersebut sedang dirembuk di tingkat manajemen, termasuk besaran pesangon bagi buruh.

”Sebagai perwakilan perusahaan dan buruh, saya terus berupaya menjembatani kemauan kedua belah pihak. Namun, saya berharap hak buruh dan THR segera diberikan,” kata Agus.

Di Cakung dan Marunda, sekitar 120 buruh berunjuk rasa di depan kantor PT USI Apparel dan PT Asian Collection Garment di Kawasan Berikat Nusantara Cakung dan Marunda sejak pukul 06.00. Mereka menuntut kedua perusahaan tersebut membayarkan THR sesuai dengan ketentuan.

Rita Siregar (26), buruh PT USI Apparel, menuturkan, perusahaannya hanya membayarkan 50 persen THR untuk pegawai dengan masa kerja di bawah setahun. Rita mengaku, upahnya sebulan Rp 1,9 juta. Dengan kebijakan itu, THR yang akan didapatnya kurang dari Rp 1 juta.

”Perusahaan mengumumkan, THR akan dibayar 3 Agustus. Namun, belum diinformasikan berapa jumlah THR yang akan kami dapat,” ujar Windy Warsat (30), buruh PT Asian Collection Garment.

Terkait dengan tuntutan buruh itu, Manajer HRD PT USI Apparel Romelan menuturkan, dia telah menyampaikan permintaan buruh kepada manajemen pusat di Korea Selatan. Namun, manajemen perusahaan bersikukuh dengan keputusannya. Sementara petugas personalia PT Asian Collection Garment, Hadi Noor, tidak mau memberikan komentar saat dimintai tanggapan soal tuntutan para pekerjanya.

Ketentuan soal THRTerkait dengan masalah THR, pemerintah menegaskan, THR harus sudah diberikan selambat-lambatnya tujuh hari menjelang Lebaran atau Kamis (1/8) lusa. Karyawan tetap, karyawan kontrak, ataupun karyawan yang terkena PHK pada 30 hari sebelum hari raya berhak mendapatkan THR sesuai ketentuan.

Menurut aturan, setiap karyawan dengan masa kerja 12 bulan berhak mendapat THR sebesar satu bulan gaji. Hal ini berlaku bagi karyawan tetap, kontrak, dan karyawan yang terkena PHK pada 30 hari sebelum Lebaran. Adapun karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan akan mendapat THR secara proporsional.

”Artinya, kalau kerjanya baru lima bulan, berarti lima per dua belas dikali gaji. Itulah THR-nya. Komponen penyusunannya terdiri atas gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Biasanya selalu ada perusahaan yang membayarkannya berdasarkan gaji pokok saja,” kata Irianto Simbolon, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) di Jakarta, Senin (29/7).

Pada enam hari menjelang Lebaran, Kemenakertrans akan mendatangi beberapa perusahaan secara acak. Perusahaan yang dilaporkan dan terbukti belum membayar THR akan diberi nota pemeriksaan dengan kemungkinan sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha. Berdasarkan data Kemenakertrans, pada 2011, terdapat 85 pengaduan kasus THR dan pada 2012 terdapat 28 kasus.

Enggan mengaduDi Surabaya, Jawa Timur, posko tunjangan hari raya Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur minim pengaduan. Buruh enggan mengadu ke Posko Pemerintah Provinsi Jatim karena berada di tempat yang menjadi berkumpulnya pengusaha.

Posko itu terdapat di Wisma SIER, Kawasan Industri Rungkut, Surabaya. ”Buruh tidak mau melapor ke sana karena takut ketahuan oleh pihak manajemen perusahaan mereka. Posko itu jelas tak berpihak kepada buruh,” ujar juru bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur, Jamaludin.

Hal itu kontras dengan posko yang dibentuk Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan MPBI Jatim. Posko ini telah menerima pengaduan 6.050 pekerja dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik.(HEN/ILO/DEN/NIK/ETA/RAZ/SIR/K06/K05)