Archive for ‘Its Malaysia, Stupid !’

February 22, 2017

Malaysia losing to Indonesia, says Bloomberg

8829

Talking about the politics of ethnicity and religion, Bloomberg.com said Malaysia is slowly losing out to Indonesia in what it calls the reversal of fortunes of the neighbouring states.

It said the two Muslim majority nations are still wrestling with the politics of ethnicity and religion at odds with the capitalism of market competition, but corruption is setting Malaysia and Indonesia apart.

But the neighbours in Jakarta are gaining the favours of investors, for example, while Malaysia is shunned on many fronts.

The article lists down the changes that are occurring in both Malaysia and Indonesia and which are indicative of a reverse of fortunes.

Yet the only thing that seems to put the two countries on the same path is the rise of a form of Islamism or a need to be more Islamic in both countries.

In Indonesia, Basuki Tjahaja Purnama, a Chinese Christian who is the governor of Jakarta, is running for office while defending himself against charges of blasphemy against Islam in a country of predominantly Muslim voters.

A crowd of ten thousand – indeed of Muslim faith – thronged the street of Jakarta today in a bid to put pressure on the 50% of Jakarta who is still undecided on their final choice for the future governor of one of the largest metropolitan cities in Southeast Asia.

In Malaysia, the Islamist who have now de-facto joined the ruling United Malays National Organisation (Umno) against the opposition parties in the Pakatan Harapan, organised a rally to press for a version of Islamic law or Hudud to be implemented in the state of Kelantan.

Then starts the stark differences, where Malaysia is losing out to Indonesia amid a barrage of corruption allegations challenging Prime Minister Najib Razak.

To Najib, the hundreds of millions of dollars in his personal account are a gift from an unidentified Saudi donor.

But to the U.S. Justice Department complaint filed in federal court last July, the accusation is that Najib took from a Malaysian government investment fund, 1Malaysia Development Berhad, or 1MDB.

The money is “just a portion of the more than $3 billion that was stolen from 1MDB and laundered through American financial institutions in violation of United States law,” said then-Attorney General Loretta E. Lynch as reported by Bloomberg.

“Unfortunately and tragically, a number of corrupt officials treated this public trust as a personal bank account,” Lynch said at a briefing in Washington.

The civil action and asset seizures represent the “largest single action ever brought” by the Justice Department’s six-year-old Kleptocracy Asset Recovery Initiative, she said.

The Justice Department complaint says that $681 million transferred to Najib in 2013 originally came from $3 billion of bonds sold for 1MDB by an investment banking unit of New York-based Goldman Sachs Group Inc.

Najib started 1MDB in 2009 to promote Malaysia development. He was the chairman of the advisory board of the fund, which is wholly-owned by the Finance Ministry.

While global investors aren’t waiting for a legal verdict, they’re already making Indonesia the favored regional economy at Malaysia’s expense, Bloomberg noted

There is also crony capitalism, which was rampant in Indonesia in during the reign of Haji Mohamed Suharto, the former Indonesian army leader who ousted President Sukarno in 1967 and who ruled for 32 years, resigned in 1998.

In the past several years, crony capitalism became one of the dubious distinction Malaysia has enjoyed in the past years, said Bloomberg.

Then there is the local currency, the Malaysian ringgit, which became the worst performer in the region, while the Indonesian rupiah strengthened 26 percent against the Malaysian ringgit since June 2014, the biggest rally so far in the new century, according to data compiled by Bloomberg.

During the past three years, the Indonesian economy also has been growing at a faster rate.

As recently as the second quarter of 2014, Indonesia’s gross domestic product expanded at an annual rate of 1.56 percentage points less than Malaysia’s. Today, the trends are reversed, with Indonesia’s GDP advancing 0.71 percent faster than the Malaysian economy.

The creditworthiness of Malaysia worsened, with the deficit exploding to 4 percent of GDP.

That’s another way of saying that business and investment conflicts of interest don’t pay.

Advertisements
January 26, 2016

Terima Rp 9,4 T dari Arab Saudi, PM Najib Dinyatakan Bersih dari Korupsi

 terima duit dari biang dungu dunia.. apa kata dunia, Jib ! Roksak !
Selasa 26 Jan 2016, 13:11 WIB

Novi Christiastuti – detikNews
Terima Rp 9,4 T dari Arab Saudi, PM Najib Dinyatakan Bersih dari KorupsiNajib Razak (REUTERS/Olivia Harris)
Kuala Lumpur – Jaksa Agung Malaysia membersihkan Perdana Menteri Najib Razak dari segala tudingan korupsi. Aliran dana sebesar US$ 681 juta (Rp 9,4 triliun) yang masuk ke rekening Najib dipastikan sebagai hadiah dari keluarga kerajaan di Arab Saudi dan tidak ada tindak pidana maupun korupsi di dalamnya.

Selama ini aliran dana misterius itu dikait-kaitkan dengan skandal korupsi perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang bermasalah. PM Najib sendiri menjabat sebagai kepala dewan penasihat 1MDB.

“Saya puas dengan hasil penyelidikan bahwa dana itu bukanlah bentuk gratifikasi atau suap,” ucap Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi Ali kepada media setempat dalam konferensi pers mendadak di Kuala Lumpur, seperti dilansir Reuters, Selasa (26/1/2016).

Baca juga: PM Najib Bantah Terima Dana Rp 132 Miliar

Namun Apandi tidak menyebut lebih jelas identitas pemberi donasi kepada PM Najib. “Tidak ada alasan yang diberikan soal mengapa donasi itu diberikan kepada PM Najib, hal itu antara dia dan keluarga kerajaan Saudi,” imbuhnya.

Apandi hanya menyebut bahwa sisa uang donasi sebesar US$ 620 juta atau Rp 8,6 triliun telah dikembalikan kepada pemberinya, dengan alasan karena tidak digunakan. Pengembalian itu dilakukan pada Agustus 2013, atau sekitar 5 bulan setelah uang itu diberikan kepada PM Najib.

Ditegaskan Apandi, tidak ada tindak pidana yang dilakukan PM Najib setelah tiga penyelidikan diserahkan kepada Badan Antikorupsi Malaysia. Dengan demikian, lanjut Apandi, tidak ada langkah hukum lanjutan yang akan dilakukan. Dia memerintahkan penutupan seluruh kasus terkait aliran dana ini.

“Bukti yang didapat dari penyelidikan tidak menunjukkan donasi diberikan sebagai bujukan maupun imbalan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, apapun terkait kapasitasnya sebagai perdana menteri,” sebut Apandi seperti dilansir AFP.

Baca juga: Kembali Komentari Skandal Korupsi 1MDB, PM Malaysia: Tidak akan Mundur!

Aliran dana misterius Rp 9,4 triliun terkait PM Najib ini pertama kali diungkap media ternama AS, Wall Street Journal pada Juli 2015 lalu. Saat itu, PM Najib tengah menghadapi tudingan lain terkait skandal korupsi 1MDB, di mana dana ratusan juta dolar AS menghilang. PM Najib dan 1MDB membantah adanya pelanggaran hukum.

Namun pihak oposisi Malaysia menyerukan penyelidikan independen atas hal ini. Namun setelah penyelidikan diumumkan, PM Najib mengganti beberapa pejabat termasuk Jaksa Agung Malaysia sebelumnya, dengan Apandi yang dekat dengan Partai UMNO yang dipimpin Najib.

Baca juga: Komentari Aliran Dana Rp 8,4 Triliun, PM Malaysia Akui Tak Bersalah

March 29, 2015

MH370 crashed in Indian Ocean theory a ‘fabrication of evidence’, says expert 

Serem nih

-sumber: http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/mh370-crashed-in-indian-ocean-theory-a-fabrication-of-evidence-says expert#sthash.Mz5U8p3x.dpuf



December 8, 2014

Mahathir Mohamad: Orang Malaysia Memang Bodoh

Bodoh dan dengki ..
Headline

Foto : independent)
Oleh: Teguh Setiawan
web – Senin, 8 Desember 2014 | 12:56 WIB

INILAHCOM. Kuala Lumpur — Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohammad mengatakan orang Malaysia memang bodoh, dan tidak tahu mengelola perusahaan penerbangan.

Pernyataan ini muncul di tengah kabar Malaysia Airlines kali pertama akan mengangkat chief executive asing. Situs Malaysia kini melaporkan Christophe Mueller, sebelunya CEO penerbangan Irlandia Aer Lingus, akan memimpin maskapai penerbangan nasional Malaysia.

Hilangnya MH 370 dalam penerbangan Kuala Lumpur-Beijing, dengan 239 penumpang, dan penembakan MH 17di atas Ukraina yang menewaskan 298 penumpang, membuat reputasi maskapai negeri jiran itu anjlok.

Sebelum kedua bencana itu, Malaysia Airlines juga bermasalah dengan kondisi keuangan yang kronis. Terakhir, sebagai upaya memangkas biaya, Malaysia Airlines memberhentikan 30 persen karyawannya.

Mueller diperkirakan akan mulai memimpin Malaysia Airlines, Maret 2015.

November 29, 2014

Kapal Diusir, Media Jiran Tuding Jokowi Sekutu AS

TEMPO.CO , Jakarta:Media online asal Malaysia, Utusan.com menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah sekutu Amerika Serikat. Dalam tulisannya berjudul “Maaf Cakap, Inilah Jokowi,” media tersebut menggambarkan mesranya hubungan antara Jokowi dan Amerika Serikat. (Baca : Usir Kapal, Kata Media Malaysia Jokowi Alihkan Isu

Menurut media tersebut, dalam kampanye Presiden sebelumnya, Jokowi sempat membantah kedekatannya dengan Amerika Serikat. Namun kini pemerintah menjalin kerja sama di bidang maritim dengan negeri Abang Sam itu. (Baca : Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus ‘Ganyang’ Malaysia)

“Satu lagi yang perlu diketahui tentang Jokowi ialah hubungan dengan Amerika Syarikat (AS). Semasa berkempen dulu pernah tercetus isu bahawa Jokowi adalah proksi AS tetapi dia menafikan. Bagaimanapun Duta AS di Indonesia, Robert Orris Blake mengesahkan AS sedia menjalinkan kerjasama ketenteraan dan maritim pada era Jokowi.”

Hubungan bilateral itu, kata media online tersebut, menyiratkan istimewanya hubungan dengan Indonesia. Pada 1991, hubungan kedua negara sempat memanas karena kasus Timor Leste. “Ini seolah-olah mengiyakan Presiden Indonesia ini ada hubungan istimewa dengan AS kerana sejak 1991 Kongres AS mengharamkan penjualan senjata kepada Indonesia berikutan isu Timor Leste. Kini AS sanggup menyediakan sistem pertahanan dan pemantauan berteknologi tinggi di perairan Indonesia termasuk Selat Melaka.”

Mesranya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, juga disebut tak sehat.
“Pada era Jokowi, AS berpeluang meluaskan penguasaannya di sebelah sini selepas mempunyai pangkalan di Korea Selatan dan Jepun. Ini mungkin mencetuskan konflik dari sudut geopolitik negara yang berjiran dengan Indonesia. Ini suatu yang tidak begitu ‘sihat’ sebenarnya.”

Selain itu, media tersebut menulis juga bahwa Jokowi angkuh dan ingin melakukan kontroversi dengan Malaysia. Langkah pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal bot nelayan Malaysia yang menerobos perairan Indonesia, memicu kontroversial.

Presiden Joko Widodo memang bersikap tegas terhadap kapal asing yang menerobos perairan Indonesia tanpa izin. Tak hanya diusir, kapal-kapal tersebut juga terancam ditenggelamkan.

UTUSAN.COM | DEWI

Waspadai Pencurian Ikan, Polisi Jaga Tepi Laut

Waspadai Pencurian Ikan, Polisi Jaga Tepi Laut

Kapal penangkap ikan yang terekam lensa saat Operasi Senyap di perairan Natuna. TEMPO/Ijar Karim

TEMPO.CO , Jakarta:Kepolisian memperketat patroli di wilayah perbatasan Indonesia untuk mencegah pencurian ikan. Menurut Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Ronny Frankie Sompie, Kepolisian berpatroli di wilayah tepian laut Indonesia untuk menjaga kelautan Indonesia dari ancaman kapal ilegal. “Karena kami hanya punya kapal berukuran kecil saja, jadi hanya mengawasi daerah laut yang mendekati pantai,” katanya, saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 November 2014. (Baca : Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus ‘Ganyang’ Malaysia)

Mabes Polri menempatkan lembaga di bawah Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Polisi Air di tiap Polisi Daerah untuk mengawasi tepian laut itu. Namun tak semua Polda memiliki kapal. (Baca : Pengusaha Dukung Menteri Susi Tenggelamkan Kapal)

Meski demikian, ia tak dapat menyebutkan jumlah aparat yang diturunkan dalam tugas tersebut. Menurut dia, Bareskrim dan Direktorat Polisi Air telah mengadakan rapat untuk membahas maraknya pencurian ikan di lautan Indonesia. (Baca : Pengusaha Dukung Menteri Susi Tenggelamkan Kapal)

Dia menambahkan, kawasan pertengahan laut dan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE), telah diawasi oleh aparat Angkatan Laut. Alasannya, Angkatan Laut memiliki jumlah kapal yang memadai.

Pemerintah gencar mengawasi kapal-kapal nelayan dari negara tetangga yang menerobos perairan Indonesia. Langkah ini menuai protes dari media online di Malaysia, Utusan.com.

Menurut media tersebut, langkah Presiden Joko Widodo itu dinilai angkuh. Semestinya kapal-kapal yang tertangkap tak perlu ditenggelamkan, cukup diusir saja. Keputusan Jokowi itu dinilai pula bisa memicu ketegangan kedua negara.

PERSIANA GALIH

August 25, 2014

Alasan Keamanan, MH70 Gagal Terbang Lagi

Alasan Keamanan, MH70 Gagal Terbang Lagi

Pesawat Malaysian Airline. REUTERS/Bazuki Muhammad

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Pesawat Malaysia Airlines MH70 dilaporkan kembali mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur Malaysia sesaat setelah lepas landas pada Sabtu, 23 Agustus 2014. Pesawat yang dijadwalkan menuju Bandara Narita, Tokyo, ini lepas landas sekitar pukul 10.50 waktu setempat. Pesawat harus kembali 50 menit sesudahnya.

Mengutip laporan The Star edisi Sabtu lalu, insiden ini terjadi karena adanya masalah keamanan. Namun hingga saat ini tidak ada informasi resmi dari Malaysia Airlines mengenai hal ini. (Baca:Pemerintah Malaysia Kuasai Saham Malaysia Airlines)

Direktur Jenderal Departemen Penerbangan Sipil Malaysia Azharuddin Abdul Rahman menyatakan kepada AFP, seperti dikutipBBC pada Ahad kemarin, bahwa insiden itu benar terjadi. “Pesawat tidak bisa mempertahankan perbedaan tekanan kabin yang tepat untuk kenyamanan para penumpang. Itu bukan masalah besar,” kata Azharuddin.

Para penumpang kemudian melanjutkan penerbangan ke Tokyo, Jepang, dengan pesawat berbeda pada pukul 13.22 dan tiba dengan selamat pada pukul 20.44 waktu Malaysia. (Baca: 20 Jasad Korban Pesawat MH17 Tiba di Malaysia)

Malaysia Airlines masih menjadi sorotan dunia setelah mengalami dua kecelakaan besar dalam enam bulan terakhir, yakni hilangnya MH370 pada 8 Maret lalu dan kecelakaan MH17 pada 17 Juli di wilayah timur Ukraina. (Baca: Perusahaan Belanda Menang Tender Cari MH370)

August 11, 2014

Ketegasan Jenderal Moeldoko Terhadap Malaysia Dinilai Tepat

Malaysia atau malingsia memang harus diberi pelajaran keras !  Negeri tukang claim dan tukang caplok tanah orang harus diberi pelajaran.

  • 10 Agu 2014 09:26

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan amanatnya pada apel kesiapsiagaan terkait pengamanan pilpres 2014 di Lapangan Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta, Jumat (2/5/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani).

Liputan6.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan akan membongkar tiang pancang mercusuar yang dibangun Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana pun memuji pernyataan Moeldoko.

“Bila Malaysia hendak membangun Mercusuar di wilayah Landas Kontinen Indonesia maka Malaysia wajib meminta izin kepada Indonesia,” kata Hikmahanto di Jakarta, Minggu (10/8/2014).

Pernyataan keras Moeldoko itu didasarkan pada Perjanjian Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia pada 1969 dan Konvensi Hukum Laut 1982 yang diratifikasi Malaysia dan Indonesia. “Berdasarkan Perjanjian Landas Kontinen, pemasangan tiang pancang berada dalam koordinat hak berdaulat Indonesia,” jelasnya.

Selanjutnya, sambung dia, Pasal 80 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan negara yang mempunyai hak berdaulat di landas kontinen mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan memiliki kewenangan dan pengaturan atas instalasi yang dibangun di atasnya.

Menurut Hikmahanto, Malaysia mencoba mengulur-ulur waktu membongkar tiang pancang meski telah dilakukan perundingan. Malaysia terlihat hendak bertahan dalam membangun mercusuar dengan harapan pemerintah Indonesia lalai dan mengabaikannya.

“Protes dan keberatan Malaysia terhadap tindakan Indonesia untuk membongkar tidak akan mungkin, mengingat tiang pancang tersebut berada di landas kontinen Indonesia,” tukas Hikmahanto.

Sebelumnya, terkait pancang suar yang dibangun Malaysia di perairan Indonesia, hingga saat ini sudah 2 kali ada pertemuan antara Indonesia dan Malaysia. Panglima TNI Jenderal Moeldoko pun mendesak Malaysi membongkar tiang pancang mercusuar itu.

“Saya tegaskan, jika Malaysia tidak mau bongkar, maka kami TNI yang akan membongkarnya,” tegas Moeldoko. (Ant)

July 21, 2014

Lima negara paling rasis

Dari : http://www.merdeka.com/dunia/lima-negara-paling-rasis/yordania.html
Indonesia, Malaysia, India dan Saudi memang selevel urusan rasis nya.
1.Yordania

Merdeka.com – Menurut jajak pendapat World Value Survey, sebanyak 51,4 persen dari jumlah 6,5 juta penduduk Yordania menolak hidup berdampingan dengan ras lain.

Negara pendiri Liga Arab ini termasuk negara tingkat ekonomi menengah-atas. Yordania berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah utara dan timur, Irak di sebelah timur laut, Suriah di sebelah utara, Palestina dan Israel di sebelah Barat.

Karena berada di Timur Tengah yang secara geopolitik selalu mengalami gejolak, Yordania kerap menjadi negara tujuan pengungsi dari negara-negara tetangganya.

2.India

Merdeka.com – Survei World Value menyatakan dari 1,2 miliar penduduk India, sebanyak 43,5 persen dinilai menolak hidup berdampingan dengan ras lain.

Negeri Sungai Nil yang merdeka pada 1947 ini dikenal dengan peradaban kebudayaannya yang cukup mendunia. Namun ternyata hal itu belum cukup untuk membuat warga India bisa menghargai ras lain.

India merupakan negara terbesar kedua penduduknya setelah China. Dengan banyaknya penduduk itu masalah ras menjadi hal yang “lumrah”. Belum lagi masalah perbedaan keyakinan

 

3.Malaysia

Merdeka.com – Dalam catatan World Value Survey sebanyak 20 hingga 39,9 persen rakyat Malaysia termasuk rasis.

Di Malaysia sendiri ada tiga etnis besar yang selama ini kerap bersinggungan dalam masalah sosial. Etnis Melayu menjadi yang terbesar, diikuti China, dan India.

Namun selama ini dari segi ekonomi dan pendidikan etnis Melayu atau bumiputera masih kalah dari etnis China.

Karena itulah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bulan lalu mengumumkan kebijakan yang akan mengistimewakan etnis Melayu di lapangan pekerjaan dan perumahan.

“Malaysia tidak akan sanggup mencapai target pembangunan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2020 jika etnis terbesar (Melayu) diabaikan dalam partisipasi ekonomi,” kata dia dalam siaran televisi di Universitas Teknologi Mara, seperti dilansir surat kabar the Wall Street Journal, Ahad (15/9).

Kebijakan baru ini kembali mengingatkan peristiwa empat dekade lalu saat etnis Melayu marah dengan banyaknya etnis China lebih kaya. Kerusuhan itu menyebabkan banyak korban tewas dan sejumlah bangunan terbakar.

 

4.Indonesia

Merdeka.com – Survey yang diterbitkan koran the Washington Post itu menyebutkan sebanyak 30-39,9 persen penduduk Indonesia termasuk kategori rasis.

Dalam hal rasisme, Indonesia tidak berbeda jauh dengan kondisi di Malaysia, di mana etnis China dipandang lebih sukses dari segi ekonomi dan pendidikan hingga membuat warga etnis lain iri.

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 menjadi catatan kelam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ketika itu sebagian besar korban kerusuhan merupakan etnis China.

 

5.Arab Saudi

Merdeka.com – Dari 29,1 juta penduduk Arab Saudi ada30-39,9 persen warga yang dianggap rasis.

Negara mayoritas muslim ini dikenal sebagai negara kaya minyak kedua di dunia dan menerapkan ajaran Islam ketat berpaham Wahabi.

Saudi berbatasan dengan Yordania dan Irak di sebelah utara, Kuwait di sebelah timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di sebelah timur, Oman di sebelah tenggara, dan Yaman di selatan.

Di Saudi kini sedikitnya ada sebanyak sembilan juta warga asing terdaftar dan dua juta lagi imigran ilegal.

Baca juga:

July 10, 2014

Cuitan Anggota Parlemen Malay yang dungu

Raut mukanya saja sudah bisa menggambarkan betapa..Mungkin Ahmad Dhani lebih cocok jadi warganegara Malaysia dan bergabung dengan  Bung Mokhtar Radin

Malaysian MP defends Hitler tweet: ‘I don’t know what’s wrong with people’

By Hilary Whiteman, CNN
July 10, 2014 — Updated 0320 GMT (1120 HKT)
This photo taken on May 19, 2010 shows Malaysian lawmaker Bung Mokhtar Radin, at left, and his second wife Zizie Ezette.
This photo taken on May 19, 2010 shows Malaysian lawmaker Bung Mokhtar Radin, at left, and his second wife Zizie Ezette.

STORY HIGHLIGHTS
  • Malaysian MP evokes Hitler in a tweet after Germany’s World Cup semi-final
  • Tweet drew incredulous responses, to which the politician replied
  • German ambassador to Malaysia said he “strongly rejects” the comparison

(CNN) — An over-excited Malaysian MP has provoked a barrage of scorn on Twitter with a six-word message of congratulations to Germany’s World Cup team.

“WELL DONE..BRAVO…LONG LIVE HITLER…”

The first words were fine.

It was the second three that triggered a flurry of incredulous tweets, starting with a simple “WTF?”

Bung Moktar Radin was reacting to the German team’s impressive 7-1 win over a struggling Brazil on Tuesday. The rout knocked the home team out of World Cup contention, causing grief in Brazil and elation in Germany.

The Malaysian MP sent the tweet to some 20,000 followers and then stayed online to send barbs back to his detractors.

To @shaike49’s contention that he was a “low class crazy MP,” the politician responded: “u can get lost… and enjoy with the loser..”

To @layzebone’s direct statement: “You’re an idiot… educate yourself,” the MP said “say its to ur self.”

An obviously avid football fan, Bung is a member of the United Malays National Organization, one of Malaysia’s largest and oldest political parties.

He remains unrepentant about his tweet, telling Malaysia’s Star Online, “I don’t know what’s wrong with people sometimes.”

“Hitler is part of history and the German team fought like how he did,” he said.

In a statement, Germany’s Ambassador to Malaysia Holger Michael said: “While we appreciate the admiration for the German football team, we strongly reject the unacceptable allusion to the fascist regime of Adolf Hitler.”

It remains illegal in Germany to glorify Hitler or the Nazi Party, or to display symbols of the regime including flags, uniforms and slogans.

On Wednesday, the Malaysian Chinese Association demanded an apology from the MP.

In a statement on its website, the group’s religious harmony bureau chairman Datuk Ti Lian Ker said he was “ashamed and appalled” by the tweet.

“From insulting women to disabled people, Kinabatangan MP Datuk Bung Mokhtar is no stranger to controversy, but now his zero common sense in attributing Germany’s win to Hitler will make Malaysia the centre of a negative attention once again.”

He went on: “It is bad enough that Malaysia has become (in)famous after some of our citizens were reported to have become militants by joining the terror group Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL); we do not need to be known as a country which supports neo-Nazism and its warped belief of genetic superiority of the Aryan race, and annihilation of ethnicities deemed inferior.”

April 2, 2014

The Raid Dilarang Tayang di Malaysia

The Raid Dilarang Tayang di Malaysia  

Poster film The Raid 2: Berandal (Istimewa)

TEMPO.COJakarta – Kabar mengejutkan datang dari film The Raid 2The Raid 2: Berandal dilarang tayang di Malaysia. Kabar ini pun sempat menghebohkan pengguna sosial media.

Berawal dari keluhan salah satu penikmat film kepada Gareth Evans, sang sutradara. “it’s banned here in malaysia. i’ll be moody the whole day, thanks,” tulis akun @JohannAffendy.

“as an indon living in KL, this is truly disappointing. F-it, another short weekend trip to JKT for the sequel.”

Menanggapi hal tersebut, Gareth menyatakan simpati, “Saya turut menyesal dengan hal itu.” (baca:Iko Uwais Anggap The RaidBerandal Lebih Dramatis)  

Sampai saat ini, belum ada alasan resmi dari pihak Malaysia atas pencekalan The Raid 2 tersebut. Di sisi lain, The Raid 2 meraih sukses di hari penayangan pertamanya di Indonesia.

The Raid 2: Berandal Movie memang dijadwalkan tayang di beberapa negara seperti, Malaysia, Thailand, Belgia, Irlandia, Inggris, Kanada dan Belanda.

 

 

+++++++++++++++++

 

Malaysia Harus Jelaskan Alasan Pencekalan “The Raid 2”

Selasa, 1 April 2014 | 15:10 WIB
The Raid2: Berandal.


PALEMBANG, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, mengatakan, Pemerintah Malaysia harus menjelaskan alasan pencekalan film The Raid 2 yang dibintangi aktor asal Indonesia, Iko Uwais. Menurutnya, film itu sebuah karya seni yang harus dihargai dan tanda bangkitnya industri kreatif di Asia.

“Sungguh sangat disayangkan kalau Pemerintah Malaysia mencekal peredaran film ini di Malaysia tanpa memberikan alasannya. Alasan pencekalan dibutuhkan untuk perkembangan industri kreatif di Indonesia maupun ASEAN,” ujar peserta Konvensi Capres Partai Demokrat ini, Selasa (1/4/2014).

Menurutnya, film laga yang sudah tayang serentak di bioskop Indonesia dan Amerika itu menuai pujian dari pengkritik film dunia saat diputar di Sundance Festival 2014. Pramono juga mendorong forum ASEAN Economic Community yang dijadwalkan efektif per Desember 2014 dijalankan dengan tulus.

“Saya berharap negara ASEAN benar-benar akan menjalaninya dengan tulus, dan bukannya malah melakukan pencekalan akan produk-produk baik asal negara tetangganya,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Lebih lanjut, Pramono meminta agar Kementerian Luar Negeri RI bisa berperan aktif melakukan upaya mediasi dengan Pemerintah Malaysia.

“Saya berharap industri kreatif bisa makin berkembang pada kemudian hari dan menjadi primadona di sektor non-migas,” kata Pramono.

Di Indonesia sendiri, kontribusi bidang usaha industri film, video, dan fotografi mencapai Rp 8,4 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2013. Angka ini naik 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekitar Rp 7,4 triliun.

Seperti diberitakan, film laga The Raid 2: Berandal yang seharusnya tayang perdana di Malaysia pada 27 Maret lalu tidak kunjung tayang hingga hari ini. Pemerintah Malaysia melarang pemutaran film yang dibintangi Iko Uwais itu. Nusantara Edaran Film yang menjadi distributor lokal film karya sutradara asal Wales, Gareth Evans, membenarkan kabar pencekalan film tersebut. Alasan pencekalan film yang merupakan sekuel dari The Raid (2011) itu hingga saat ini belum jelas.

Situs berita hiburan Malaysia, Cinema Online, meminta pemerintah segera menjelaskan alasan pencekalan film ini.