Peran Daerah Penghasil Migas Diperkuat

Peran Daerah Penghasil Migas Diperkuat
Penulis: Evy Rachmawati | Editor: Aloysius Gonsaga Angi Ebo
Selasa, 15 Februari 2011 | 20:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Daerah-daerah penghasil minyak dan gas bumi selama ini kurang mendapat peran dalam pengelolaan migas di Indonesia. Padahal daerah-daerah penghasil migas itu terkena dampak kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

Menurut pengamat perminyakan, Kurtubi, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang membahas tentang Rancangan Undang Undang Migas, Senin (14/2/2011), di Jakarta, daerah seharusnya mendapat bagi hasil lebih besar karena terkena dampak kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat kegiatan migas.

Kurtubi menyatakan, pemda seharusnya ikut menjadi pemegang saham sehingga dana bagi hasil dan dividen bisa masuk ke kas daerah untuk memajukan daerah bersangkutan. Hal ini bisa dilakukan jika daerah diberi hak membeli atau berpartisipasi dalam kepemilikan saham melalui pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) maupun menggandeng pihak swasta.

Pakar perminyakan, Sulaeman Pane, menambahkan, perencanaan produksi migas yang dilakukan kontraktor kontrak kerja sama sebaiknya tidak hanya mendapat izin dari direktorat jenderal migas, tetapi juga mendapat persetujuan daerah. Ini untuk mengintegrasikan kegiatan operasi migas dengan pembangunan daerah, ujarnya.

Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas Lambok H Hutauruk menjelaskan, salah satu persoalan penting dalam UU Migas adalah memperjelas hak daerah untuk memperolah pembagian hasil migas dari awal atau diambilkan dari persentase penerimaan First Tranche Petroleum (FTP) negara. Saat ini daerah menerima dana bagi hasil dari pendapatan bersih melalui kas negara.

“Kami mengusulkan agar dalam revisi UU Migas nantinya dimasukkan bahwa FTP akan ditambah dan dialokasikan khusus untuk daerah,” ujarnya. Usulan lain adalah, 10 persen dari hak membeli saham setelah rencana pengembangan pertama akan dialokasikan kepada BUMD atau perusahaan negara dalam hal ini PT Pertamina (Persero) atas dasar kelaziman bisnis.

Tambahan Modal ke Bank Aceh belum Dianggarkan

Sat, Feb 5th 2011, 10:43
Tambahan Modal ke Bank Aceh belum Dianggarkan
Ekonomi | Bisnis
BANDA ACEH – Sampai minggu kedua pembahasan RKA RAPBA 2011, program penambahan modal ke PT Bank Aceh belum dibicarakan pihak eksekutif dan legislatif. Menurut Wakil Ketua II Bidang Anggaran DPRA, Amir Helmi, Pemerintah Aceh memang tidak mengusulkan adanya penambahan modal ke Bank Aceh. “Karena dalam ringkasan usulan RAPBA 2011, pada bagian pengeluran pembiayaan, kolomnya tidak diisi atau ditulis nol. Ini artinya Pemerintah Aceh tidak mengusul tambahan penyertaan modal ke Bank Aceh,” ungkapnya kepada Serambi, Jumat (4/2).

Didampingi anggota Komisi C Bidang Keungan DPRA, Murhaban Makam, Amir Helmi menambahkan, ada dua kemungkinan kenapa Pemerintah Aceh tidak mengusul tambahan modal tersebut. Pertama; sumber Penerimaan Aceh tahun lalu tidak mencapai target, dan kedua; masih banyak proyek terlantar 2008 dan 2009 yang membutuhkan dana untuk penyelesaiannya. Meski demikian, Amir Helmi berkeyakinan Bank Aceh tidak akan kesulitan dana, karena jumlah penyertaan Pemerintah Aceh sudah cukup besar. Sampai posisi tahun 2009 lalu, penyertaan modal Pemerintah Aceh sudah mencapai Rp 551,9 miliar. Ditambah tahun 2010 lalu sekitar Rp 87 miliar, sehingga keseluruhan berjumlah Rp 638 miliar lebih.

“Ini merupakan jumlah yang cukup besar dan jika tahun ini tidak ada tambahan modal, Bank Aceh masih bisa berjalan normal,” ujarnya. Sementara itu, Caretaker Dirut PT Bank Aceh, Busra Abdullah, mengharapkan agar Pemerintah Aceh bisa terus meningkatkan penyertaan modalnya. Sebab, semakin besar penyertaan modal Pemerintah Aceh, maka akan semakin banyak program penyaluran kredit yang bisa diberikan Bank Aceh. “Misalnya program penyaluran kredit berbunga rendah kepada usaha kecil dan menengah. Mulai tahun lalu, segmen pasar kredit Bank Aceh tidak lagi mengandalkan pegawai negeri, melainkan sudah mulai memaksimalkan penyaluran kredit kepada usaha kecil dan menengah,” ucapnya.(her)

Pemprov Jabar Bantah Hambat Izin Star Energy

Alasan dihambat belum ada komitmen dari perusahan swasta untuk memberikan saham kepada Bumd pt jasa sarana. Ini sih murni pemalakan dari pihak pemda.memang ada hubungannya antara perusahaan daerah ( bumd) dgn kesejahteraan masyarakat. Tidak ada ! Fakta yg ada adalah perusahaan daerah dikelola Sangat tidak profesional dan bangkrut !

Pemprov Jabar Bantah Hambat Izin Star Energy

Oleh Yanto Rachmat Iskandar E-mail Print PDF
Published On: 01 February 2011
BANDUNG: Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantah menghambat izin rekomendasi yang dimohonkan PT Star Energy yang berniat mengembangkan pembangkit pada unit III dan IV di PLTP Wayang Windu Jabar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengemukakan pihaknya hanya ingin mendapatkan komitmen dari perusahaan tersebut yang bersedia memberikan saham maksimal 20% kepada BUMD Jabar, dari pengelolaan panas bumi.

“Hal itu sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangi Star Energy dengan PT Jasa Sarana pada Agustus 2010,” katanya kepada Bisnis hari ini.

Dia mengatakan pada awalnya Star tidak keberatan dengan MoU tersebut. Akan tetapi, belakangan sikap perusahaan tambang tersebut berubah karena belum bersedia memenuhi komitmen.

Seperti diberitakan media massa, Star Energy mengajukan surat rekomendasi Gubernur Jabar sebagai bahan untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan serta surat persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Kedua surat tersebut akan dipakai Star Energy untuk mengembangkan unit III dan IV.

Belakangan, Gubernur Jabar disebut-sebut menghambat permohonan izin yang dilayangkan Star.

Gubernur Jabar bahkan sempat dipanggil Wakil Presiden Boediono untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Heryawan menilai Pemprov Jabar melalui BUMD nya pantas mendapatkan bagian dari rencana pengembangan panas bumi di Wayang Windu dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Selama ini, katanya, daerah memang kurang mendapatkan timbal balik yang setimpal dari pengelolaan panas bumi.

Dia menegaskan pihaknya tidak pernah menghambat perizinan terkait penggarapan panas bumi di Jabar.

Menurut dia, Pemprov Jabar sangat menyokong program percepatan penggarapan panas bumi. “Intinya kami hanya ingin kejelasan dari kesepahaman yang dibuat,” katanya.(yn)

Indocement Alokasikan Belanja Modal US$70 Juta

Indocement Alokasikan Belanja Modal US$70 Juta
Oleh Yanto Rachmat Iskandar | 14 January 2011 E-mail Print PDF
Bisnis Indonesia
BANDUNG: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun ini mengalokasikan belanja modal sebesar US$70 juta, hampir sama dengan alokasi pada tahun lalu.
Direktur Keuangan Indocement Christian Kartawijaya mengemukakan belanja modal tahun ini akan diutamakan untuk merampungkan pembangunan pabrik penggilingan semen baru di Citeureup Kabupaten Bogor.

“Pabrik tersebut diperkirakan selesai dibangun pada 2012 dan mampu memroduksi semen hingga 2 juta ton per tahun,” jelasnya seusai acara penandatangan kerja sama perusahaan dengan pemerintah di kediaman Gubernur Jabar, hari ini.

Berdasarkan data perusahaan berkode INTP tersebut, perusahaan saat ini memiliki tiga pabrik pembuat semen. Pertama, di Citeureup yang memiliki 9 unit pengolah semen dan mampu memroduksi 11,9 juta ton per tahun.

Kedua, di Palimanan Cirebon dengan 2 unit pengolah yang mampu memroduksi 4,1 juta ton per tahun. Ketiga, pabrik di Tarjun Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan dengan 1 unit pengolah yang mampu memroduksi 2,6 juta ton.

Ketiga pabrik tersebut mampu memroduksi total 18,6 juta ton per tahun dan akan bertambah menjadi 20,6 juta ton per tahun setelah pabrik baru di Citeureup rampung. Christian menambahkan sebagian belanja modal 2011 juga akan digunakan untuk membangun tempat pengolahan sampah di Nambo Kab. Bogor.

“Dalam pembangunan tempat pengolahan sampah ini, kami membantu penyusunan FS [feasibility study] bekerja sama dengan PT Jasa Sarana.” (esu)

1 2 3 4 5
( 0 Votes )
Add comment

Indocement Alokasikan Belanja Modal US$70 Juta

Indocement Alokasikan Belanja Modal US$70 Juta
Oleh Yanto Rachmat Iskandar | 14 January 2011 E-mail Print PDF
BANDUNG: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun ini mengalokasikan belanja modal sebesar US$70 juta, hampir sama dengan alokasi pada tahun lalu.
Direktur Keuangan Indocement Christian Kartawijaya mengemukakan belanja modal tahun ini akan diutamakan untuk merampungkan pembangunan pabrik penggilingan semen baru di Citeureup Kabupaten Bogor.

“Pabrik tersebut diperkirakan selesai dibangun pada 2012 dan mampu memroduksi semen hingga 2 juta ton per tahun,” jelasnya seusai acara penandatangan kerja sama perusahaan dengan pemerintah di kediaman Gubernur Jabar, hari ini.

Berdasarkan data perusahaan berkode INTP tersebut, perusahaan saat ini memiliki tiga pabrik pembuat semen. Pertama, di Citeureup yang memiliki 9 unit pengolah semen dan mampu memroduksi 11,9 juta ton per tahun.

Kedua, di Palimanan Cirebon dengan 2 unit pengolah yang mampu memroduksi 4,1 juta ton per tahun. Ketiga, pabrik di Tarjun Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan dengan 1 unit pengolah yang mampu memroduksi 2,6 juta ton.

Ketiga pabrik tersebut mampu memroduksi total 18,6 juta ton per tahun dan akan bertambah menjadi 20,6 juta ton per tahun setelah pabrik baru di Citeureup rampung. Christian menambahkan sebagian belanja modal 2011 juga akan digunakan untuk membangun tempat pengolahan sampah di Nambo Kab. Bogor.

“Dalam pembangunan tempat pengolahan sampah ini, kami membantu penyusunan FS [feasibility study] bekerja sama dengan PT Jasa Sarana.” (esu)

1 2 3 4 5
( 0 Votes )
Add comment

Riau Air Butuh Dana Segar Rp 250 Miliar

Senin, 03/01/2011 16:13 WIB
Riau Air Butuh Dana Segar Rp 250 Miliar
Chaidir Anwar Tanjung – detikFinance

Pekanbaru – Setelah empat bulan mati suri, PT Riau Air bisnis penerbangan BUMD ini kembali bangkit dari keterpurukannya. Pihak perusahaan telah menyewa satu pesawat boeing 737-500. Tahun ini pihak perusahaan akan mengoperasikan 10 pesawat dengan membutuhkan dana segar Rp 250 miliar.

Direktur Utama PT Riau Air, Teguh Triyanto mengungkapkan hal itu dalam perbincangan dengandetikFinance di Pekanbaru, Senin (3/01/2011). Menurutnya, pesawat boeing 737 yang dimiliki PT Riau Air, disewa dengan harga US$ 96 per bulan. Dalam waktu dekat akan ada penambahan satu lagi untuk mengisi rute yang pernah menguntungkan penerbangan Riau Air.

Teguh menjelaskan, untuk tahapan selanjutnya pihaknya akan mengoperasikan 10 pesawat pada tahun 2011 ini sesuai dengan undang-undang penerbangan. Dari jumlah itu, 2 boeing seri 737 dan 8 unit foker 50 untuk mengisi rute Riau ke Kepri dan Sumatera secara luas.

“Manajemen sedang mempersiapkan ke arah itu termasuk opsi kerja sama operasi yang saling menguntungkan dengan mitra usaha. Dan dana segar yang saat ini diperlukan berkiasar Rp 250 miliar,” papar Teguh.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Riau menyebut Riau Air direncanakan besok, Selasa (4/01/2011) akan melakukan penerbangan perdana setelah empat bulan tidak beroperasi.

“Penerbangan perdana akan dilaksanakan besok dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, menuju Tanjung Pinang, Ibukota Provinsi Kepri. Dari Tanjung Pinang pesawat akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Natuna. Dari sana kembali lagi ke Tanjung Pinang dan ke Pekanbaru. Kita harapkan setelah lama tidak beropersi penerbangan itu nantinya berjalan aman dan lancar,” kata Adizar.

Kerugian PD Dharma Jaya Diragukan

Kerugian PD Dharma Jaya Diragukan

Oleh Th. D. Wulandari | 22 December 2010

• E-mail
• Print
• PDF

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

( 0 Votes )

 

JAKARTA: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai permohonan suntikan dana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Dharma Jaya tidak relevan.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto yang mengaku kecewa pada PD Dharma Jaya meminta suntikan modal Rp15 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah (PMP).

“Padahal setengah warga Jakarta mengonsumsi daging, artinya pangsa pasar BUMD ini sudah jelas tapi kenapa bisa rugi? Apalagi PD Dharma Jaya sudah beroperasi selama 30 tahun,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto saat ditemui wartawan usai rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Balaikota, hari ini.

Prijanto menduga meruginya BUMD yang bergerak pada layanan umum penyedia daging dan kegiatan usaha terkait ketahanan pangan di DKI Jakarta ini akibat jajaran direksi yang kurang berkualitas.

Menurut dia, proses rekrutmen awal jajaran manajemen direksi PD Dharma Jaya inilah yang salah, karena melalui mekanisme penunjukan dan bukan melalui seleksi terbuka.

“Padahal jika diumumkan secara terbuka saya optimistis banyak bibit unggul yang lebih mudah dijaring sehingga roda bisnis PD Dharma Jaya bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.

Untuk itulah Prijanto menilai permohonan PMP ini kurang relevan, bahkan kegunaan dana senilai Rp15 miliar itu dikhawatirkan tidak sesuai, bahkan bisa habis tanpa ada pengembangan bisnis lebih lanjut.

“Kalau proses rekrutmen dibikin terbuka, modal Rp500 juta pun cukup bahkan akan berkembang menjadi Rp2 miliar. Kalau sekarang bisa saja Rp15 miliar itu habis,” ujarnya.

Pengajuan PMP PD Dharma Jaya senilai Rp15 miliar ini menurut rencana akan digunakan untuk merevitalisasi dan menambah sarana dan alat-alat produksi penunjang bisnis.

Menurut rencana, sarana prasarana yang akan ditambah adalah pengadaan gudang pendingin dengan kapasitas daya tampung daging mencapai 30 ton. Hal ini sehubungan dengan tingkat konsumsi daging di kawasan DKI Jakarta yang semakin meningkat sehingga PD Dharma Jaya harus lebih difungsikan untuk memberikan layanan umum.(mrp)

 

Pemkot Semarang Seleksi Ulang Direktur Umum PDAM

Pemkot Semarang Seleksi Ulang Direktur Umum PDAM
Rabu, 15 Desember 2010 00:08 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 150 kali
Semarang (ANTARA News) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berencana akan menggelar seleksi ulang untuk mencari calon direksi umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Semarang karena dari seleksi awal tidak ada yang memenuhi persyaratan.

Wali Kota Semarang, Soemarmo, di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima jawaban hasil pertimbangan dari DPRD setempat atas dua nama calon direktur utama PDAM yang diajukan.

“Saya sudah menerima surat balasan dari DPRD Kota Semarang,” katanya.

Soemarmo menjelaskan inti dari surat balasan permintaan pertimbangan ke dewan adalah dua calon direktur utama tidak dapat digeser salah satunya untuk menempati posisi direktur umum.

Oleh karena itu, Pemkot Semarang harus melakukan tes ulang untuk mencari orang yang tepat untuk mengisi jabatan direktur umum PDAM Tirta Moedal tersebut.

Hasil seleksi tes tertulis pada Rabu (22 September 2010), untuk calon direktur utama yang lolos ada 10 orang, yakni Sjobirin Hasan, Mohammad Iqbal, Robert Balbut, Bambang Nolo Kresno, Sugihartoyo, Muhammad Farchan, William Solary, Ansari Siregar, Muhammad Revis, dan Tri Joko.

Sedangkan untuk calon direktur umum yang lolos tes tertulis, yakni Edhy Darminto, Wahgi Namdega, dan Etty Laksmiwati. Kemudian seleksi terakhir adalah uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu-Kamis, 13-14 Oktober 2010, serta psikotes Jumat-Sabtu, 15-16 Oktober 2010.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan serta psikotes, ada satu peserta, yakni William Solary dari Batam tidak hadir, sehingga yang bersangkutan dinyatakan gugur. Calon direktur utama yang lulus, yakni Ansari Siregar dan Sjobirin Hasan. Sedangkan calon direktur umum tidak ada yang direkomendasikan karena tidak ada yang lulus dan tidak memenuhi kriteria.

Awalnya Pemkot Semarang berharap dua calon yang lulus sebagai calon direktur utama, masing-masing bisa menempati jabatan yang kosong yakni sebagai direktur utama dan direktur umum. (ANT/K004)

Bank Jatim plans to hold an initial public offering (IPO)

Bisnis.com
Ashari Purwo | 06 December 2010 | Print |
SURABAYA: Bank Jatim plans to hold an initial public offering (IPO) in the second semester of 2011.

Bank Jatim President Director Moelyanto stated the IPO will be held after the General Meeting of Shareholders (RUPS) scheduled to take place in March 2011.

“We plan to invite 364 People’s Credit Banks [BPRs] to boost up our capital,” he said after signing Jamkrida agreement and Government of East Java Province, today.

By inviting all BPRs, he is optimistic to realize the IPO next year.

He also informed that Apex BPR (authority) institution in East Java which has not worked at optimum will be assisted by extending soft loan at same interest level of Certification of Bank Indonesia (SBI), which is 6.5% plus 2% premium.

The extra fund for Apex, he continued, will be used to nourish at least 102 BPRs that have not been able to maintain their liquidity. (T05/NOM)

PT Maluku Energy Gandeng Syabas Energy

PT Maluku Energy Gandeng Syabas Energy
JUMAT, 12 NOVEMBER 2010 12:26
JAKARTA — Memuluskan jalan mendapatkan Partisipasi Interes (PI) atau saham 10 persen dari PT Inpex Masela dari Jepang, PT Maluku Eenergy (BUMD Maluku) menggandeng perusahan nasional PT Syabas Energy.

Penjajakan kerja sama yang dirintis sejak 2008 lalu kini sudah mulai menemukan titik terang setelah BP Migas mengusulkan kepada Meenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui PI 10 persen untuk Maluku.

Presiden Direktur Syabas Energy Jakarta, Syarif Bastaman, mengatakan, persetujuan perolehan saham 10 persen bagi BUMD Maluku, bukanlah hal mudah. Kemungkinan BP Migas ataupun Menteri ESDM menyangsikan kesiapan pemerintah Maluku.

“Tapi Alhamdulillah, BP Migas sudah mengusulkannya kepada menteri untuk disetujui. Kita tunggu saja, semoga dalam bulan Desember ini, sudah ada persetujuan,” kata Bastaman, saat dijumpai di kantornya, di Tower Indoofod, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat 12 November.

Menurutnya, jika pembelian saham 10 persen disetujui Menteri ESDM, maka BUMD Maluku mulai menyetor kepada PT Inpex Masela dari Jepang. Untuk investasi awal mencapai USD 5 Miliar. “Jadi BUMD harus setor sekitar USD 500 Juta untuk tahun depan sampai
tahun 2016,” katanya.

Namun semua dana tersebut ditalangi 100 persen oleh PT Syabas Energy. PT Maluku Energy hanya terima bersih saja. Mega proyek ini akan mulai beroperasi pada tahun 2016. Bastaman mengharapkan kerja sama yang baik dari masyarakat, dan pemerintah Maluku. (fik)

ShareThis