Kasus parade 17 Agustus anak TK bercadar dan bersenjata ( ala pawai ISIS)

yang patut dicurigai adalah Komandan Dandim dan seluruh jajarannya bukan hanya kepala sekolah saja. saya sih curiga mereka ini sudah terkontaminasi ajaran sesat Wahabi . Minta maaf ?? jangan mudah dikibuli sama setan2 ini, periksa dulu . TNI juga harus memberi sanksi tegas sama si Dandim !

Acara 17 Agustusan bawa simbol kerajaan Saudi Arabian!!! udah mabok aba ini Dandim ???

Minggu 19 Agustus 2018, 20:44 WIB

Viral Pawai Anak TK Bercadar dan ‘Bersenjata’, Mendikbud Turun Tangan

M Rofiq – detikNews

Mendikbud mendengarkan penjelasan tentang pawai pelajar TK yang bercadar dan ‘bersenjata’ di Probolinggo. (Foto: M Rofiq)

Probolinggo – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berkunjung ke Kota Probolinggo pasca viralnya pawai budaya pelajar TK bercadar dan menenteng replika senjata laras panjang baru-baru ini.

Mendikbud tiba di Kota Probolinggo sekitar pukul 15.45 WIB. Ia pun langsung merapat ke Mapolresta Probolinggo.

Kedatangan Mendikbud langsung disambut oleh Kapolresta Probolinggo, AKBP Alfian Nurrizal, Dandim 0820 Letkol Depro Rio Saransi serta jajaran Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

Baca juga: MUI Minta Polisi Usut Pawai Anak TK yang Bercadar dan ‘Bersenjata’

Di hadapan Mendikbud, Kapolresta Probolinggo kemudian memberikan paparan kronologi tentang barisan pawai siswa TK Kartika V-69 yang mengenakan jubah, cadar dan ‘bersenjata’.

Dari hasil penelusuran polisi, foto barisan pawai TK Kartika V-69 yang viral di media sosial adalah foto yang tidak utuh, sebab itu hanyalah foto di barisan belakang. Secara kebetulan di sini digambarkan barisan tersebut mengenakan jubah, bercadar hitam dan membawa replika senjata.

“Ini foto yang terpotong. Jika dilihat secara utuh, menampilkan barisan yang menunjukkan simbol-simbol Islam dan kerajaan Arab Saudi,” terangnya kepada Mendikbud, Minggu (19/8/2018).

Baca juga: Viralnya Pawai Anak TK yang Bercadar dan ‘Bersenjata’ di Probolinggo

Hal senada juga diutarakan Dandim 0820 Probolinggo yang menaungi TK Kartika V-69. Dandim lebih merinci keterangan tentang kostum yang dipakai para siswa TK Kartika V-69 saat menjadi peserta pawai kemerdekaan RI yang menuai kontroversi.

“Kostum yang digunakan untuk pawai kali ini sebetulnya pernah dipakai saat lomba drum band lalu. Jadi kostum tersebut sudah dua kali diketahui publik,” ujar Letkol Depri Rio Saransi.

Baca juga: Polisi Selidiki Penggunaan Cadar dan ‘Senjata’ di Karnaval HUT RI

Setelah mendengarkan penjelasan Kapolresta dan Dandim 0820 Probolinggo, Mendikbud pun sepakat jika foto tersebut tidak memperlihatkan adanya unsur penyebaran paham radikalisme ataupun terorisme.

“Jadi kalo dilihat dari video barisan siswa TK Kartika saat pawai, tak ada menunjukkan sesuatu hal yang membahayakan,” tandas Mendikbud.

Meski demikian Mendikbud tetap mengimbau semua pihak, utamanya para guru dan kepala sekolah, agar selektif memilih sesuatu untuk anak-anak atau siswanya.

“Tentunya kita harus cermat memberikan sesuatu kepada anak ataupun siswa. Dan yang pasti ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” tegasnya.

Baca juga: Video Karnaval TK Bercadar dan ‘Bersenjata’ di Probolinggo

Dalam kesempatan yang sama, Dandim 0820 kembali menyampaikan permintaan maaf lantaran kostum yang dikenakan sekolah binaannya menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

“Sekali lagi saya sebagai pembina TK Kartika minta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat luas atas terjadinya keteledoran tersebut,” pungkasnya. (lll/lll)

Sebut Bom Surabaya Pengalihan Isu, Dosen USU Mengaku Terbawa Emosi

Dosen macam begini gimana mahasiswanya mau pinter ???? Univ Negeri kok banyak dosen “dungu” macam si Himma Lubis.. Duh Indonesia makin ketinggalan saja dengan negara tetangga!

Minggu 20 Mei 2018, 12:03 WIB

Idham Kholid – detikNews

Share 0TweetShare 093 komentar

Foto: Dosen USU Ditangkap Karena Sebar Hoax soal Bom Surabaya. (TribrataNews Polda Sumut)

Medan – Polisi masih memeriksa dosen Ilmu Perpustakaan di Universitas Sumatera Utara (USU) bernama Himma Dewiyana Lubis alias Himma yang menyebut aksi teror di Surabaya sebagai pengalihan isu. Himma mengaku menulis itu karena terbawa emosi.

“Ya dia menyesal, pada saat interogasi ya, terbawa emosi dan sebagainya,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Titan Dirsan saat dihubungi detikcom, Minggu (20/5/2018).

Baca juga: Kaitkan Bom Surabaya dan #2019GantiPresiden, Dosen USU Ditangkap

Himma ditangkap di rumahnya di Jalan Melinjo II Komp Johor Permai, Kota Medan, pada Sabtu (19/5) sekitar pukul 16.00 WIB kemarin. Penangkapan ini karena ada laporan warga terkait status Facebook Himma.

“Itu kan ada tulisan di Facebook beliau itu, menyampaikan pengalihan isu, bom Surabaya itu pengalihan isu, tetap fokus agar 2019 ganti presiden,” ujarnya.

Tulisan Himma soal pengalihan isu ini menimbulkan kemarahan warga. Apalagi, lanjut Titan, kejadian di Surabaya mengakibatkan korban jiwa.

“Dia yang jelas itu kalimatnya bom Surabaya itu pengalihan isu, itu yang dia ini kan, jadi bukan karena hastag, itu nggak ada masalah. Cuma saat dia mengatakan itu pengalihan isu, itu kan menimbulkan kemarahan, itu ada korban di Surabaya sana, bukan hanya polisi, masyarakat sipil juga banyak,” ucapnya.

Baca juga: Polisi Sita HP Kepala Sekolah yang Diduga Sebar Hoax Bom Surabaya

Status Himma hingga kini masih terperiksa. Polisi masih merampungkan pemeriksaan 1×24 jam untuk menentukan status hukum Himma.

“Belum (tersangka) ya, masih dalam pemeriksaan ini, kan dalam 1×24 jam,” ujarnya.

Berani sebarkan hoax terkait teror bom? Bakal ditindak tegas! Tonton videonya:

Wakil Ketua PPP Jombang Tewas, Istri: Dia Baik dan Rajin Ibadah

Manusia Indonesia memang juara urusan munafik (lagaknya sok agamis tapi urusan “birahi” kagak bisa jaga) dan korupsi pulak, apalagi para wakil rakyatnya baik yang bercokol di Senayan dan daerah

 

ini ada contoh lagi

Minggu 18 Maret 2018, 11:57 WIB

Wakil Ketua PPP Jombang Tewas, Istri: Dia Baik dan Rajin Ibadah

Enggran Eko Budianto – detikNews

Share 0TweetShare 014 komentar

Ismiati, istri Wakil Ketua DPC PPP Jombang Syafii Has (Foto: Enggran Eko Budianto/detikcom)

Jombang – Wakil Ketua DPC PPP Jombang Syafii Has (58), ditemukan tewas telanjang di kebun tebu Desa Mlirip, Jetis, Mojokerto. Polisi menyebut korban diduga mengencani waria. Istri, Ismiati (51), tak percaya.

Penilaian itu, bukan tanpa alasan. Menurut Ismiati, Syafii sosok yang religius dan baik dengan tetangga.

“Di mata keluarga suami saya tak ada tandingannya, orangnya ikhlasan, enakan. Kegiatannya ke masjid, kalau nggak percaya tanya orang-orang sini,” ungkap Ismiati kepada wartawan di rumah duka, Desa Jombok, Kesamben, Minggu (18/3/2018).

Baca juga: Sebelum Tewas, Wakil Ketua DPC PPP Jombang Diduga Kencani Waria

Syafii ditemukan tewas dengan posisi telanjang di kebun tebu tepi Sungai Brantas, Desa Mlirip, Jetis, Jumat (16/3) sekitar pukul 09.00 WIB. Hanya celana dalam hitam yang melekat di tubuhnya. Celana dalam itu tak menutupi kemaluan politisi asal Desa Jombok, Kesamben, Jombang tersebut.

“Ada indikasi tidak beres,” duga Ismiati.

Pakaian milik Syafii tertindih tubuh. Dompet dan ponselnya masih ada di celana. Selain itu, terdapat sejumlah kondom bekas pakai di sekitar mayat. Sepeda motor korban Honda Vario nopol S 5869 OD ditemukan di seberang jalan dari lokasi penemuan mayat.

Baca juga: Pria Tewas Telanjang di Kebun Tebu Wakil Ketua DPC PPP Jombang

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap jasad korban, ditemukan luka di kepala belakang korban. Keluar darah dari kedua telinga korban.

Politisi PPP ini berada di lokasi diduga berkencan dengan waria. Waria berinisial V diamankan polisi.
(trw/trw)

Polisi: Pria Diduga Hina Habib Rizieq Dibawa ke Polsek oleh Temannya

Lha Bibieb aja masih nggak berani pulang.. Sekarang pendukungnya mengadukan urusan penghinaan.. Emang Bibieb masih patut untuk dihormati ?? Ingat kelakuannya yang sangat tidak senonoh dengan miss Firza .  Saya sendiri jadi sangsi apakah pendukung Bibieb ini adalah warganegara Indonesia yang waras. Kalau nggak puas hidup di Indonesia kenapa nggak ramai ramai ke Yemen saja nyusul si Bibieb.

Senin 04 Desember 2017, 19:23 WIB

Kanavino Ahmad Rizqo – detikNews

Share 0TweetShare 02 komentar

Foto: Habib Rizieq Syihab. (Mei Amelia/detikcom)

Jakarta – Polisi menegaskan AS, pria yang diduga menghina Habib Rizieq, tidak diamankan oleh LBH Bang Japar. Pria itu dibawa oleh temannya ke Polsek Kemayoran.

“Iya dibawa dari Polsek, dibawa anggota Polsek yang di sana. Tidak ada pengeroyokan, tidak ada apa-apa,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung saat dimintai konfirmasi, Senin (4/12/2017).

Baca juga: Polisi Soal Pria Diduga Hina Rizieq: Yang Lapor Bukan Bang Japar

Tahan menerangkan teman AS sempat menanyakan alasan dia menulis status di Facebook yang diduga menghina Rizieq. AS dibawa agar tak terjadi keramaian.

“Jadi temannya satu masjid (tanya), kenapa nulis begitu, takutnya ramai dibawa lah ke Polsek. Dia menuliskan tulisan kaya gitu. Kenapa dia menulis kaya gini kata temannya itu. Takut ramai dibawa lah,” terangnya.

Setelah dibawa ke Polsek, AS langsung dibawa ke Polres Jakpus. Hingga saat ini, Tahan mengatakan belum ada laporan mengenai kasus tersebut.

“Sampai sini kita periksa. Sampai saat ini belum ada yang laporan,” tuturnya.

Baca juga: Bang Japar Tangkap Pria Diduga Hina Habib Rizieq, Dibawa ke Polres

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya masih mempelajari terkait adanya peristiwa tersebut. AS pun disebut Argo masih berada di Polres Jakpus.

“Sekarang masih di Polres Jakpus, sedang ditanyakan dan diperiksa di sana,” ujarnya.

LBH Bang Japar sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengamankan seorang pria yang diduga menghina Habib Rizieq Shihab melalui akun Twitter. Pria itu lalu dibawa ke Mapolres Jakarta Pusat.

“Telah ditangkap seorang penghina HRS di medsos oleh anggota Bang Japar Jakpus bernama Endin, bersama seorang anggota FPI,” kata Direkrut LBH Bang Japar Juju Purwantoro dalam keterangannya, Senin (4/12/2017).

Kata Juju, pria yang dituduh menghina Habib Rizieq itu berinisial AS dengan akun medsos bernama Ukky Thiam. AS diamankan di sekitar Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (3/12) pukul 22.00 WIB.
(knv/idh)

lbh bang japar

Di Depan Anggota Parpol, Sri Mulyani: 70,9% APBD untuk Gaji

Lha menkeu kok diem saja.. Reformasi birokrasi Indonesia bagaimana kabarnya ???? Pegawai Negeri makin banyak dan sama sekali TIDAK PRODUKTIF  hanya menghabiskan uang pajak saja..  Harusnya APBN /APBD itu tolok ukurnya adalah produktivitas dan bukan soal penyerapan anggaran.. KONYOL BIN GOUBLOK !

Jumat 01 Dec 2017, 21:25 WIB

Sylke Febrina Laucereno – detikFinance

Share 0TweetShare 017 komentar

Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance

Jakarta – Pengelolaan keuangan daerah disebut memiliki banyak tantangan, mulai dari anggaran yang sedikit namun banyak program, hingga penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ,menjelaskan persoalan umum di seluruh daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tergantung dengan transfer dari APBN. Dia menyebutkan jika dilihat transfer dana ke daerah Provinsi 21,5% pada 2013 dan naik menjadi 50%. Kemudian untuk Kabupaten pada 2013 72% kemudian turun menjadi 69,8% namun masih mendekati 70%.

Sri Mulyani menjelaskan tantangan terbesarnya adalah masih besarnya penggunaan dana untuk belanja pegawai.

“APBD di Provinsi masih sekitar 70,9%, masih besar untuk gaji pegawai,” kata Sri Mulyani dalam acara Workshop Nasional Legislatif Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Jumat malam (1/12/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pengelolaan keuangan daerah sangat krusial untuk kegiatan ekonomi. Pengelolaan daerah yang kedua adalah APBD jangan hnya dibelanjakan untuk pegawai.

“Bahkan pegawainya belum tentu melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat, kalau melayani sih tidak apa-apa dia masih kasih benefit pelayanan yang baik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ini terjadi di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dengan besarnya anggaran untuk gaji tersebut, menyebabkan terbatasnya kegiatan produktif di daerah.

Sri Mulyani juga menjelaskan, di daerah belum memiliki standar program dan kegiatan dari APBD sehingga menyebabkan, ketimpangan antara program dan jumlah dana yang dimiliki oleh Pemda.

“Artinya kita buat program standar bagaimana agar seragam. Bahkan ada satu kabupaten yang punya 600 program, tapi uangnya sedikit. Banyak kan programnya, tapi uangnya habis biasanya untuk panitia saja dan tidak ada rasanya ke masyarakat,” ujarnya.

Di daerah ada sebanyak 19.500 program dengan 277.000 kegiatan yang bervariasi, terlalu banyak dan hasilnya sangat nihil. Menurut dia, keuangan daerah adalah bagian yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan mendukung ekonomi pusat. (hns/hns)

sri mulyani indrawati menteri keuangan partai golkar

Seleksi Beasiswa LPDP Berbau SARA? Ini Penjelasan Dirutnya

no wonder.. di Dep Keuangan masih banyak “taliban ” berkeliaran.. mampir aja ke lapangan banteng

Selasa 21 Nov 2017, 14:18 WIB

Fadhly F Rachman – detikFinance

Share 0TweetShare 04 komentar

Foto: Tim Infografis: Zaki Alfarabi

Jakarta – Pertanyaan dalam tes wawancara seleksi penerimaan beasiswa dari Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikritik. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada calon penerima beasiswa dinilai mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Hal itu diungkapkan seorang Konsultan Gender dan HAM Tunggal Pawestri dalam tulisannya di BBC Indonesia seperti dikutip detikFinance, Selasa (21/11/2017). Tunggal menjelaskan hasil “riset” kecil yang dibuatnya mengenai proses wawancara penerimaan beasiswa program LPDP yang diwarnai isu SARA.

Melalui media sosialnya, dirinya mendapat pernyataan dari sekitar 55 orang yang pernah mendapat pertanyaan tak sesuai saat melakukan tes penerimaan beasiswa program LPDP.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan berdasarkan hasil riset kecil-kecilan itu menyangkut permasalahan pribadi sensitif si calon penerima beasiswa LPDP. Tanya jawab tersebut dianggap di luar konteks beasiswa LPDP dan melanggar kode etik.

Menanggapi kritikan tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Luky Alfirman, menyatakan bahwa proses wawancara LPDP dilakukan oleh orang-orang profesional sesuai dengan bidang dan kualifikasinya masing-masing.

Menurutnya, dalam proses wawancara yang dilakukan merupakan langkah LPDP untuk memastikan agar penerima beasiswa merupakan orang-orang yang tepat dan layak terpilih, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

“Berkaitan dengan proses wawancara LPDP, dapat kami sampaikan bahwa pada tes wawancara, peserta diwawancarai oleh 3 (tiga) orang reviewer yang terdiri dari akademisi dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, psikolog, serta profesional yang ahli di bidangnya. Kami ingin memastikan penerima beasiswa merupakan seseorang yang layak terpilih untuk menggunakan uang rakyat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Jadi bukan semata-mata hanya penilaian kemampuan akademis saja,” kata Lucky saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Lucky juga mengatakan, bahwa pewawancara diharuskan untuk mengutamakan kompetensinya dalam mengajukan pertanyaan kepada calon penerima beasiswa. Pewawancara juga wajib mengikuti kode etik Tim Penyeleksi Beasiswa LPDP, yang tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan mengandung unsur SARA.

“Saat mewawancara calon penerima, para interviewer diharuskan untuk mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, menjunjung tinggi inteligensi dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya. Para interviewer juga wajib menandatangani kode etik Tim Penyeleksi Beasiswa LPDP dimana salah satu pasalnya mengatur bahwa reviewer tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan yang di luar konteks Beasiswa LPDP dan pertanyaan yang mengandung unsur SARA,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, bahwa LPDP terus menerima masukan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan seleksi penerima beasiswa LPDP. Masyarakat diimbau untuk dapat melaporkan hal-hal yang tak sesuai dengan pelaksanaan seleksi ke bagian pengaduan.

“Apabila peserta seleksi maupun masyarakat lainnya menemukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik dalam proses seleksi, kami mohon kerja samanya untuk dapat melaporkan hal tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, kepada pihak LPDP melalui laman http://www.wise.kemenkeu.go.id atau melalui email pengaduan.lpdp@kemenkeu.go.id. LPDP senantiasa melakukan review atas proses seleksi, termasuk proses interview. Laporan yang masuk akan selalu dijadikan bahan perbaikan di LPDP, termasuk untuk pemilihan interviewer di masa mendatang,” jelasnya. (dna/dna)

lpdp beasiswa sara

Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati

Jendral Gatot (gagal total) ini nafsu politiknya spt sudah tidak tertahankan lagi.. mulai dengan main main dengan kelopok berdaster sekarang bermain main dengan isu PKI – dan hoax soal senjata.. Brengsek.. Mesti segera dipecat atau dilengserkan Jendral Gatot yang satu ini..

Senin 25 September 2017, 11:45 WIB

Fajar Pratama – detikNews

Share 0TweetShare 0135 komentar

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta – Isu mengenai pembelian 5.000 senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbuntut panjang. Menko Polhukam Wiranto sampai turun tangan untuk memberikan penjelasan. Meski begitu, Jokowi diminta hati-hati dalam mengambil sikap terkait Jenderal Gatot.

Gatot menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter ini dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Meski apa yang disampaikan Gatot hanya untuk internal, inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial dan ramai dibicarakan.

Gara-gara hal itu, Wiranto pada Minggu (24/9) menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Dijelaskannya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen.

Wiranto juga menyatakan pembelian senjata ke Pindad oleh instansi resmi merupakan hal yang biasa. Dia heran mengapa pembelian itu begitu mengundang polemik.

https://20.detik.com/embed/170922041

Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

“Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendardi juga menyatakan apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

“Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden,” kata Hendardi.

Terkait dengan pernyataannya itu, Gatot menyebut apa yang dia sampaikan bukan untuk dikonsumsi publik. Menurutnya, itu hanya disampaikan kepada purnawirawan.

“Saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar. Tapi saya tidak pernah press release, maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

“Saya nggak pernah omong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya, 1.000 persen. Tapi karena saya tidak press release, saya tidak menanggapi itu,” sambung Gatot.

Tonton Video 20detik: Saat Panglima TNI Bertemu Prabowo hingga Try Sutrisno di Cilangkap
(fjp/van)

panglima tnipenyelundupan 5.000 senjata

+++++++++++++++

Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata Oleh Institusi di Luar TNI

September 24, 2017 A Ziyadi Berita TNI 0

Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata.

Dari pantauan media Tempo, Sabtu, 23 September 2017, rekaman itu dapat ditemukan di kanal media sosial YouTube. Setidaknya ada empat akun yang mengunggah rekaman itu. Salah satunya akun Suara Netizen Cyber Forum.

Durasi rekaman yang memasang gambar Panglima TNI itu berjalan dua menit empat detik. Dalam rekaman itu disebutkan ada sebuah institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. “Data kami akurat,” ucap Gatot dalam rekaman itu.

Media Tempo mencoba mengkonfirmasi ke Markas Besar TNI ihwal rekaman itu, tapi telepon dan pesan singkat yang dikirim belum berbalas.

Pada Jumat, 22 September 2017, Markas Besar TNI menggelar silaturahmi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif. Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Letnan Jenderal TNI (purnawirawan) Prabowo Subianto. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. (Aditya Budiman)

Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus pencari fakta terkait dengan isu impor senjata ilegal. Apalagi, kata Dasco, ada pencatutan nama Presiden Jokowi di dalamnya.

Ia berharap Jokowi menindaklanjuti isu tersebut dengan serius. “Kalau perlu ditindaklanjuti secara hukum. Karena isu itu bisa dikategorikan sangat high profile,” kata Dasco dalam keterangannya yang diterima Tempo, Sabtu, 23 September 2017.

Menurut Dasco, langkah hukum dalam kasus ini jelas diperlukan lantaran telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia senjata api akan dihukum mati atau kurungan seumur hidup dan minimal selama 20 tahun.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan ada lembaga negara di luar Kepolisian RI dan TNI yang melakukan impor senjata secara ilegal. Hal itu disampaikan Gatot dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jumat, 22 September 2017.

Rekaman pernyataan Panglima TNI itu menyebar. Gatot menyebutkan jumlahnya sekitar 5.000 pucuk senjata. Meski demikian, Gatot tak merinci siapa lembaga tersebut dan apa jenis senjata yang diimpor.

Dasco juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan para jenderal di balik kasus impor senjata ini. Ia juga meminta ketegasan Presiden Jokowi menghukum pihak-pihak tersebut jika memang hal ini nanti terbukti.

“Mereka harus dihukum, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum kedinasan,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika tidak segera diusut, kata dia, nanti akan membebani Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Ia juga berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu, karena sebagai negara hukum seharusnya mampu menyelesaikan persoalan apa pun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Sumber : www.tempo.com

Kunker Haji, Fadli Zon Makan Nasi Kebuli Bareng Habib Rizieq

buron kok malah disambangi ..terus makan nasi kibulin

 

Selasa 22 Agustus 2017, 16:06 WIB

Indah Mutiara Kami – detikNews

Share 0TweetShare 0101 komentar

Fadli Zon dan Habib Rizieq (Dok. Twitter Fadli Zon)

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama Tim Pengawas Haji DPR mengunjungi Madinah pekan ini. Di sela kunjungannya meninjau fasilitas haji, Fadli bertemu dengan Habib Rizieq Syihab.

Fadli mencuitkan pertemuan tersebut di akun Twitter-nya pada Selasa (22/8/2017). Ia menyebut pertemuan itu digelar pada Senin (21/8) malam.

“Td malam silaturahim n makan nasi kebuli dg ulama n Imam Besar Habib Rizieq Shihab di Mekkah. Alhamdulillah dlm keadaan sehat wal’afiat,” cuit Fadli.

Foto: Dok. Twitter Fadli Zon

Diunggah juga dua foto bersamaan dengan cuitan tersebut. Keduanya duduk bersila dan tampak sedang berhadapan. Di depannya terhidang sajian makanan dan minuman.

Dimintai konfirmasi terpisah, Fadli membenarkan pertemuan tersebut. Bersama Habib Rizieq, Fadli membahas banyak hal. Pertemuan itu berlangsung selama sekitar 3 jam.

“Ngobrol tentang perkembangan. Cerita tentang berbagai hal dari soal dakwah, politik, dan sejarah,” tutur Fadli saat dimintai konfirmasi, Selasa (22/8).
(rna/tor)

Ini Identitas 18 WNI Mantan Anggota ISIS Yang Pulang Ke Indonesia

Kok bisa ya ..bukannya paspor RI mereka sudah dibakar.. dan mereka juga sudah menyatakan sumpah setia kpd ISIS/ Abu bakr Bagdadi

Harusnya biarkan saja mereka di Syria atau Turki!! Ngapain gerombolan keturuan Timteng ini kembali lagi..mereka hanya bisa bikin kacau macam si bibieb Rijiek

 

Agustus 14, 2017 A Ziyadi Berita TNI 0

Empat orang WNI ini dua tahun memilih meninggalkan Indonesia untuk hijrah di wilayah yang diklaim sebagai wilayah ISIS di Suriah. Foto: AFP/BBC Indonesia

18 WNI mantan aktifis ISIS tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (12/8) sore. Seiring kejatuhan ISIS di Irak dan Suriah, mereka melarikan diri dan menjadi pengungsi di wilayah Turki. Begitu mendarat di Jakarta, semua WNI tersebut langsung dijemput oleh tim Densus 88 Antiteror Polri  dan membawa mereka ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, untuk diperiksa.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, membenarkan 18 WNI yang diketahui keluar dari Suriah itu telah dibawa oleh Densus 88 ke Mako Brimob Depok. Pihak Densus 88 akan melakukan pemeriksaan dan profiling latar belakang mereka.

Diduga ada ratusan WNI yang bergabung dengan jaringan ISIS di Suriah. Mereka rata-rata tergiur dengan janji ISIS. Namun banyak juga yang meninggalkan ISIS karena merasa tertipu.
Namun pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, meyakini tidak semua WNI yang berangkat ke Suriah bertempur di pihak ISIS.

“Banyak juga dari mereka yang merupakan anggota front anti (presiden) Bashar al-Assad, dan tidak setuju dengan ISIS.” katanya seperti dilansir BBC Indonesia.

Ridwan mencontohkan Jabhat al-Nusra, sebagai salah satu kelompok yang ikut bertempur di Suriah, “tetapi tidak sejalan dengan ISIS. Putra Abu Jibril, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia, pernah berjuang untuk mereka.”

Berikut identitas ke-18 WNI simpatisan ISIS yang baru pulang ke Indonesia seperti dilansir merdeka.com :

1. LASMIATI Ngawi 29 Juli 1977
2. MUHAMMAD SAAD AL HAFS Jakarta 26 Agustus 2014
3. MUTSANNA KHALID ALI Jakarta 26 Januari 2004
4. DIFANSA RACHMANI Tanjung Redeb 21Maret 1986
5. MUHAMMAD HABIBI ABDULLAH Jakarta 12 Oktober 2011
6. MUHAMMAD AMMAR ABDURRAHMAN Jakarta 26 Agustus 2014
7. DWI DJOKO WIWOHO Medan 15 Januari 1967
8. FAUZAKATRI DJOHAR MASTEDJA Padang 28 April 1959
9. FEBRI RAMDHANI Jakarta 19 Februari 1994
10. SITA KOMALA Jakarta 04 Januari 1961
11.INTAN PERMANASARI PUTRI Jakarta 13 September 1989
12.SULTAN ZUFFAR KURNIAPUTRA Jakarta 05 Januari 1999
13.RATNA NIRMALA Jakarta 09 September 1966
14.NURSHADRINA KHAIRA DHANIA Jakarta 06 April 1998
15.HERU KURNIA Jakarta 12 Julia 1962
16.TARISHA AQQILA QANITA Batam 04 Oktober 2004
17.MOHAMMAD RAIHAN RAFISANJANI Jakarta 02 Februari 1999
18.SYARAFINA NAILAH Jakarta 26 Februari 1996

Sebelum E-KTP, Setya Novanto Berbisnis Kartu-kartuan bersama Keluarga Cendana

sepandai pandainya MALING lolos dari jeratan hukum akhirnya masuk juga ke liang bui. Politikus busuk nomero 1 ini harus dikurung seumur hidup di bui dan dibuat jadi miskin !!!

BAMBANG PRIYO JATMIKO

Kompas.com – 18/07/2017, 09:56 WIB

Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

JAKARTA, KOMPAS.com – Bisnis kartu-kartuan sudah lekat denganSetya Novanto sejak jauh hari sebelum dia terlibat dalam proyek E- KTPKementerian Dalam negeri.

Ya, Setya Novanto merupakan salah satu politisi yang sekaligus pengusaha. Dia memiliki banyak bisnis yang terbentang di berbagai sektor.

Merujuk berbagai sumber, Setya Novanto sejak muda memang dekat dengan para petinggi Golkar.

Bahkan dia juga dekat dengan Keluarga Cendana. Karena kedekatannya itu, Setya Novanto mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis.

Pada tahun 1991, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut, menunjuk Setya Novanto memimpin PT Citra Permatasakti Persada, perusahaan jasa pengelolaan bisnis pembuatan surat izin mengemudi ( SIM).

Mengutip berita Harian Kompas tangal 2 Oktober 1992 yang berjudul Biaya SIM Model Baru Rp 52.500, ditulis bahwa Direktur Lalu Lintas saat itu Brigjen Sonny Harsono menjelaskan, Polri memutuskan untuk menggandeng swasta dalam proses komputerisasi pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM).

Menurut Polri, untuk pelaksanaan komputerisasi SIM membutuhkan dana yang sangat besar. Karena itu, menggandeng swasta menjadi opsi yang bisa dilaksanakan.

Mitra kerja swasta yang terpilih untuk proses komputerisasi ini adalah PT Citra Permatasakti Persada (CPP). Perusahaan yang didirikan Tutut bersama Setya Novanto ini berhasil menyingkirkan 18 perusahaan lain yang mengajukan proposal.

Citra Permatasakti Persada menanam investasi senilai Rp 90 miliar. Peralatan komputerisasi itu disewapinjamkan selama 5 tahun.

Dalam skema kerja sama tersebut, dari setiap pembayaran yang masuk sebesar Rp 52.500 per kartu, sebesar Rp 48.500 menjadi jatah PT Citra Permatasakti Persada, sedangkan sisanya Rp 4.000 masuk kas negara. Setelah lima tahun, semua peralatan komputerisasi diserahkan ke Polri.

Komputerisasi KTP

Setahun setelahnya, yakni pada 1992, Setya Novanto kembali mendapatkan kepercayaan dari Keluarga Cendana. Kali ini adalah Elsye Sigit, istri Sigit Harjojudanto Soeharto, yang menggandengnya dalam bisnis komputerisasi kartu tanda penduduk melalui PT Solusindo Mitra Sejati (SMS).

Proyek komputerisasi KTP ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen kependudukan terpadu serta subsistem dari sistem informasi manajemen depdagri, dan pemda (SIMDAGRI/SIMDA).

Sentralisasi itu antara lain dimaksudkan seorang penduduk hanya dimungkinkan mempunyai satu KTP saja. Alasan pemerintah menggandeng Solusindo Mitra Sejati lantaran saat itu, meskipun pembuatan KTP sudah menggunakan komputer, namun baru sebatas “mesin tik” saja sehingga tidak jarang seseorang memiliki lebih dari satu KTP.

Mengutip Harian Kompas 16 April 1993, surat perjanjian kerja sama antara Depdagri dan PT SMS, menurut sebuah sumber, sudah ditandatangani tanggal 27 Februari 1993.

Namun demikian, perjanjian tersebut kemudian diributkan, karena banyak pihak di Depdagri yang mengaku tidak dilibatkan dalam proyek tersebut.

Bahkan, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) saat itu Warsito Rasman menyatakan, proyek tersebut akan diteliti kembali. Mendagri Moh Yogie SM kemudian memilih menunda sementara kerja sama tersebut.

Meski menimbulkan keributan, kerja sama dengan PT Solusindo nyatanya jalan terus. Mengutip berita Harian Kompas pada 25 November 1995 yang berjudul Biaya KTP Diusulkan Naik Menjadi Rp 3.000, biaya pembuatan KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), surat keterangan lahir, meninggal, pindah, serta surat izin menetap bagi WNA, diusulkan naik antara 100 persen dan 350 persen.

Saat itu, KTP WNI akan naik dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000, KTP WNA dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000, sedang kartu keluarga WNI dari Rp 500 menjadi Rp 1.500 dan kartu keluarga WNA dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000.

Kenaikan retribusi pembuatan KTP, KK dan surat keterangan lahir, mati, pindah di wilayah DKI Jakarta, diusulkan naik antara 100 persen dan 350 persen setelah pihak swasta, PT Solusindo Mitra Sejati (SMS), konsultan departemen dalam negeri masuk menjadi pengelola sistem manajemen kependudukan (simduk) secara nasional.