Archive for ‘Indonesia Edane’

June 3, 2017

BI Klaim Bank Penerbit Kartu Kredit Patuhi Penurunan Bunga

MUI dan gerombolan nya kok nggak ada yang protes ya praktek super riba (bunga berbunga) dari kartu kredit

Christine Novita Nababan , CNN Indonesia
Sabtu, 03/06/2017 19:50 WIB
BI Klaim Bank Penerbit Kartu Kredit Patuhi Penurunan BungaApabila bank dan penerbit kartu kredit melanggar aturan main penurunan bunga, BI meminta masyarakat melaporkan hal tersebut. (REUTERS/Beawiharta).
Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menilai industri perbankan dan penerbit kartu kredit sudah mematuhi peraturan menurunkan batas maksimum bunga kartu kredit dari sebelumnya 2,95 persen per bulan menjadi 2,25 persen.

“Saya harap, ini dapat mencerminkan kondisi rill di pasar bunga kredit Indonesia,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo, mengutip ANTARA, Jumat (2/6).

Penurunan bunga kartu kredit ini sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP dan efektif berlaku pada Jumat 2 Juni 2017. Aturan ini juga telah melalui masa transisi selama enam bulan sejak Desember 2016.

Bank sentral berharap seluruh bank dan penerbit kartu kredit dapat konsisten mengikuti ketentuan BI.

Agus juga mengingatkan, jika ada bank dan penerbit yang melanggar peraturan otoritas, masyarakat dapat melaporkan bank atau penerbit tersebut ke BI.

“Saya sangat harapkan ini disiplin, kalau ada yang menaikkan mohon dilaporkan ke bank terkait dan ke BI,” tutur Agus.

Menurut mantan Menteri Keuangan tersebut, tidak ada alasan bagi perbankan dan penerbit kartu kredit untuk tidak menurunkan batas maksimum bunga kartu kredit. Pasalnya, BI telah melakukan sosialisasi sejak sembilan bulan lalu terkait aturan tersebut.

“Sudah lama untuk diarahkan per bulan maksimal 2,25 persen. Jadi, semua harus sejalan dengan itu. Diharapkan, bisa efektif dan bawa manfaat ke masyarakat,” imbuhnya.

Dari data BI pada statistik alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), jumlah kartu kredit beredar per April 2017 tercatat sebanyak 17,66 juta kartu naik dibandingkan periode akhir 2016 17,4 juta kartu.

Adapun nominal transaksi kartu kredit hingga April 2017 adalah Rp 95,4 triliun. (bir)

May 29, 2017

Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih Kredibel

BPK jadi lembaga stempel WTS saja.. sisanya duit yang mengatur… Lembaga ini dipimpin oleh politikus Golkar yang kredibilitasnya meragukan ( nyimpen duit di luar negeri entah hasil apa).. tidak heran anak buahnya juga sama busuknya..

 

Senin 29 May 2017, 12:25 WIB

Danang Sugianto – detikFinance
Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih KredibelFoto: Gedung BPK/Foto: Istimewa
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi dugaan suap yang dilakukan oleh salah satu pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada salah satu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyuapan tersebut diduga dalam rangka pemberian status atas laporan keuangan kementerian tersebut.

Meski begitu, Anggota BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, bahwa pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan sistem yang melibatkan banyak pihak di tubuh lembaga tersebut. Sehingga dia menegaskan hasil pemeriksaan BPK terhadap seluruh Kementerian dan Lembaga (KL) kredibel.

“Sistem ini tidak bergantung pada 1 figur jabatan, apakah itu kepala sub auditorat, atau kepala auditorat, bahkan anggota BPK. Jadi yang terlibat begitu banyak. Tahapannya juga begitu panjang. Bahwasanya kemudian ada dugaan perilaku, kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum,” tuturnya di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Agung juga menegaskan, bahwa BPK tidak akan melakukan audit ulang atas laporan keuangan dari kementerian yang bersangkutan ini. Seperti diketahui Pada laporan keuangan 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Di tahun sebelumnya kementerian itu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Enggak akan ada (audit ulang), karena audit di BPK itu by system, tidak tergantung satu orang. Prosesnya panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi sampai dengan proses penyusunan KHP dan action plan. Di dalam proses tersebut dilakukan quality inssurance dan quality control. Beliau (terduga penerima suap) merupakan bagian dari sistem itu,” imbuhnya.

Dengan adanya sistem itu, Agung yakin seluruh opini maupun predikat yang diberikan BPK kepada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh BPK.

“Jadi kalau menyampaikan opini LKPP dapat predikat WTP itu benar-benar WTP,” tegasnya. (mkj/mkj)

May 8, 2017

Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI

harusnya sudah dari 15 tahun yang lalu.. benih virus jahat HTI sudah menyebar kemana mana.. terutama di IPB Bogor ( Institut Pundamentalis Bogor)

 

SENIN, 08 MEI 2017 | 14:50 WIB

Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI

Menkopolhukam Wiranto, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberi pernyataan pers mengenai Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, di Kemenkopolhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan organisasi massa (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

 

“Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Menkopolhukam Wiranto, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.

Baca juga:
Alasan Ansor Minta PNS Berafiliasi HTI Diawasi
Jubir Hizbut Tahrir: Tuduhan GP Ansor Kami Anti-NKRI Tak Mendasar

 

Keputusan itu bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Namun, semata-mata untuk merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kata Wiranto.

“Selama ini aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI, sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil,” kata mantan Panglima TNI itu.

Baca pula:
Polisi Tak Izinkan HTI Gelar Forum Internasional
Menteri Tjahjo: HTI Sulit Dibubarkan Meski Tak Terdaftar, Kenapa?

 

Sebelumnya, aparat telah menolak beberapa ijin kegiatan yang diajukan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap ingin mewujudkan pemerintahan berdasarkan khilafah, yang akan meresahkan masyarakat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan ide khilafah yang diusung HTI akan terus dikaji di Kemenko Polhukam.

ANTARA

 

+++++++++++++++++++++

 

PUSaKO: Bubarkan HTI, Pemerintah Inkonstitusional

SENIN, 08 MEI 2017 | 19:37 WIB

PUSaKO: Bubarkan HTI, Pemerintah Inkonstitusional

Sejumlah massa Hizbut Tahrir Indonesia membawa banner saat mengikuti puncak acara Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (2/6). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Padang – Direktur Pusat Studi Konstitusional (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, menilai pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia  atau HTI oleh pemerintah inkonstitusional. Sebab, hak untuk berkumpul dan berserikat dijamin Undang-Undang Dasar.

“Saya bukan pendukng organiasi yang dibubarkan itu (HTI). Tapi jika pemerintah sudah membubarkan organisasi tanpa proses peradilan, ini bahaya bagi demokrasi,” ujarnya kepada Tempo, Senin 8 Mei 2017.

Baca:
Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI

Menurutnya, pencabutan hak konstitusional harus melalui putusan peradilan. Pemerintah tak boleh otoriter. Feri melihat sikap pemerintah tersebut bisa menjadi sinyal buruk bagi kebebasan berorganisasi. Karena itu pemerintah harus segera mengevaluasi sikapnya. “Ingat, hak konstitusional setiap orang untuk berorganisasi,” ujarnya.

Feri meminta pemerintah membuktikan dulu kesalahan HTI di pengadilan. Sehingga apapun putusan pengadilan harus dihargai. “Buktikan dulu,” kata dia.

Baca pula: 
Pembubaran HTI, Wiranto: Akan Lewat Proses di Lembaga Peradilan

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk membubarkan  HTI. Pertimbangan itu didasari sejumlah alasan dan aspirasi masyarakat.

Wiranto berpendapat HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI, ucap dia, terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dasar negara RI, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tak sewenang-wenang mengambil keputusan membubarkan HTI. Upaya pembubaran itu akan melalui prosedur hukum.

“Sudah jelas bahwa kita membubarkan tentu dengan langkah hukum, karena itu nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan,” ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017.

ANDRI EL FARUQI | YOHANES PASKALIS

May 8, 2017

India Larang Saluran TV Zakir Naik karena Dianggap Ilegal

Di negeri asalnya  India dan Pakistan aja dilarang  tapi . Zakir Taik ini malah bisa diterima oleh Wapres Yusuf Kalla dan keluyuran menyebar ajaran kebencian..

SENIN, 08 MEI 2017 | 05:56 WIB

India Larang Saluran TV Zakir Naik karena Dianggap Ilegal

Hindraf meminta badan PBB untuk bertindak terhadap Zakir Naik. freemalaysiatoday.com

TEMPO.CO, Kashmir – Pelanggan jaringan televisi kabel di sebagian besar wilayah Kashmir mengatakan, jaringan siaran Pakistan dan Arab Saudi tidak ditransmisikan di televisi mereka. Keluhan itu datang sehari setelah pemerintah Jammu dan Kashmir meminta hakim distrik untuk memblokir 34 saluran televisi ilegal.

 

Salah satu yang diblokir adalah saluran televisi milik pendakwah Islam kontroversial kelahiran India, Zakir Naik. Pada Sabtu, 6 Mei 2017, Menteri Penyiaran India M Venkaiah Naidu mengungkapkan keprihatinannya atas laporan bahwa saluran Peace TV milik Zakir Naik, yang ditemukan banyak menyebarkan ajaran Islam garis keras dan memuat propaganda anti-India. Tayangan itu disiarkan tanpa seizin pemerintah.

Baca: Zakir Naik Akan Undang 1.000 Non-Muslim Bekasi Jadi Tamu Spesial

 

Menurut pemeritah, transmisi saluran itu bertentangan dengan peraturan TV kabel dan hakim distrik memiliki wewenang untuk menyita peralatan jika terjadi pelanggaran. Saluran semacam itu berpotensi mendorong atau menghasut kekerasan dan menciptakan gangguan hukum dan ketertiban di Lembah Kashmir.

Atas perintah tersebut, hakim distrik di Jammu dan Kashmir langsung memutus siaran dari televisi Zakir Naik, baik yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Urdu. Selain beberapa saluran yang dianggap memicu kekerasan, saluran lain khususnya yang menanyangkan program olahraga dan serial drama juga diblokir.

Baca: Pengadilan Malaysia Panggil Penggugat Zakir Naik

Di media sosial, banyak warga Kashmir mengkritik langkah tersebut dengan alasan bahwa saluran semacam itu tidak bertanggung jawab atas segala kekerasan yang terjadi.  Analis politik Gowhar Geelani menulikan di Twitter: “Ini lucu. Saluran olah raga Pakistan dan serials drama menghasut kekerasan.”

Blogger Muhammad Faysal menulis di Twitter, “Rupanya ibu saya telah diradikalisasi oleh dosis sinetron Humsafar dan Zindagi Gulzar Hai.”

Baca: Zakir Naik Kuliah Umum di UMY, Kampus Verifikasi Ketat Peserta

 

Bulan lalu, pemerintah negara bagian melarang 22 situs media sosial, termasuk Facebook, Twitter dan WhatsApp, dalam upaya untuk memperbaiki situasi hukum dan ketertiban yang memburuk. Lembah Kashmir sedang menghadapi bentrokan baru antara penduduk setempat, kebanyakan dari mereka adalah pelajar, dan pasukan keamanan serta serangan militan.

Zakir Naik pernah datang ke Indonesia dan bercemah ke sejumlah kota seperti Yogyakarta, Makassar dan Bekasi.

May 3, 2017

Para penista agama yang sesungguhnya

Mana MUI, FUI, FPI, HTI dan yang lain kok diam saja dalam kasus ini ?? Munkin mereka juga kena kepretan duit dari para koruptor

Nama-nama di Seputar Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran

SELASA, 02 MEI 2017 | 15:37 WIB

Nama-nama di Seputar Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran

Tersangka kasus korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama, Ahmad Jauhari. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penetapan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, sebagai tersangka merupakan pintu masuk bagi KPK untuk menyeret tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 27,056 miliar itu.

 

Dalam rangkaian tersebut, ada sejumlah nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat Kementerian Agama yang disebut dalam putusan. Nama Fahd paling sering muncul dengan tuduhan sebagai pengatur pemenang tender proyek. Politikus sekaligus orang dekat Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, itu diduga bersama dengan Zulkarnaen dan Dendy aktif melobi para pejabat Kementerian.

Baca juga:
Kasus Korupsi Al-Quran, KPK Tetapkan Fadh El Fouz Tersangka

Salah satu bukti yang sempat muncul dalam persidangan adalah tulisan tangan Fahd tentang pembagian jatah fee tiga proyek tersebut kepada mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Dalam tulisan tersebut, Priyo, yang juga politikus Golkar, mendapat jatah 1 persen dari proyek laboratorium komputer yang bernilai Rp 31,2 miliar dan 3,5 persen dari proyek pengadaan Al-Quran tahun 2012 yang bernilai Rp 22 miliar.

Setelah Fahd berstatus tersangka, Tempo belum mendapatkan pernyataan dari Priyo. Sebelumnya, Priyo berulang kali membantah terlibat. “Nama saya dicatut Fahd,” kata Priyo pada Juni 2013.

Baca pula:
Kasus Korupsi Al Qur`an, Fahd El Fouz Diperiksa sebagai Tersangka

Sejumlah nama pejabat kementerian juga berulang kali disebut dalam putusan dan persidangan, antara lain mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abdul Karim, dan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Binmas Islam Mashuri.

Nasaruddin membantah tuduhan tersebut. “Tak pernah ada penunjukan langsung,” kata dia. Sedangkan Abdul Karim mengakui menerima duit, tapi dia mengembalikannya ke KPK. “Semua sudah saya kembalikan ke KPK,” ujarnya saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 28 Februari 2013.

Silakan baca:
Korupsi Pengadaan Al Quran | Tempo.co

 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik akan kembali memeriksa nama-nama yang disebutkan dalam putusan. “Akan dipanggil kembali sesuai dengan relevansi dalam perkara,” ujarnya kemarin. “Peran mereka kami telusuri.”

Saat ini telah ada tiga terpidana kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran, yaitu mantan anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkarnaen Djabar; pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan Al-Quran Kementerian Agama, Ahmad Jauhari; dan Dendy Prasetia, yang merupakan putra Zulkarnaen. Pengadilan menyatakan mereka bertiga terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis penjara kepada Zulkarnaen selama 15 tahun, Jauhari selama 10 tahun, dan Dendy selama 8 tahun.

INDRI MAULIDAR | FRANSISCO ROSARIANS 

April 9, 2017

Kronologi Anggota DPRD dari PKS Dideportasi Turki dan Dijemput Densus

Minggu 09 Apr 2017, 16:11 WIB

Mei Amelia R – detikNews

Kronologi Anggota DPRD dari PKS Dideportasi Turki dan Dijemput DensusIlustrasi peta Turki (Screenshot Google Maps)
Jakarta – Anggota DPRD Pasuruan dari Fraksi PKS, Muhammad Nadir Umar dan seorang aktivis LSM bernama Budi Mastur dijemput oleh Densus 88 (Antiteror). Densus 99 melakukan tindakan ini karena kedua pria itu dideportasi dari Turki setelah mencoba masuk ke Lebanon.

Dijelaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto, kedua orang itu ke Turki untuk menyalurkan bantuan senilai USD 20 ribu untuk para pengungsi Suriah.

“Akan didonasikan kepada para pengungsi di Turki dan Lebanon,” tutur Rikwanto dalam keterangannya, Minggu (9/4/2017).

Kedua orang ini bernaung di Yayasan Qouri Umah dan berniat menjalankan misi kemanusiaan. Aktivitas mereka berlangsung mulai 31 Maret hingga kembali ke Indonesia pada 6 April.

Umar dijemput Densus 88 di Bandara Juanda Surabaya, sedangkan Budi Mastur dijemput Densus 88 di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Berikut kronologi aktivitas mereka hingga dijemput Densus 88:

31 Maret 2017
berangkat melalui rute Bandung, Surabaya-Kuala Lumpur-Istanbul.

1 April 2017
sampai di Istanbul dan dijemput oleh perwakilan dari Yayasan Qouri Umah yang berada di Istanbul. Pada sore harinya kemudian sempat mengunjungi tempat pengungsian warga Palestina di Istanbul (penyaluran bantuan).

2 April 2017
berangkat ke Gaziantep (Turki) untuk penyaluran bantuan dan kemudian sore harinya dilanjutkan ke Kota Rayhanli (perbatasan Turki-Suriah). Setelah selesai melakukan penyaluran bantuan kemudian menginap di kantor cabang Qouri Umah di Rayhanli dan kemudian kembali ke Istanbul.

4 April 2017
berangkat ke Lebanon dari Istanbul dan setelah sampai di Lebanon, terkendala mengenai visa dan kemudian dikembalikan ke Istanbul dan setelah sampai di Istanbul kemudian diketahui bahwa mereka telah memasuki daerah perbatasan dan kemudian diamankan oleh Imigrasi.

5 April 2017
dilakukan pemeriksaan di RS di Istanbul.

6 April 2017
kemudian dideportasi ke Indonesia (Bandung dan Surabaya) via Kuala Lumpur.

Kini, Muhammad Nadir Umar diinterogasi di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kementerian Sosial Bambu Apus. Rencananya, begitu selesai diinterogasi, Umar akan dipulangkan ke keluarganya.

(dnu/imk)

April 8, 2017

Syafii Maarif: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Penganut “Teologi Maut”

top Buya !  Kaum bumi datar penganut “teologi maut” bisa merusak Indonesia.  Mereka lebih buruk dari komunis ! Lihat saja apa yang sudah mereka kerjakan memporak porandakan Syria, Lybia, Irak, Yemen dan Afganistan.

 

 

LUTFY MAIRIZAL PUTRA
Kompas.com – 08/04/2017, 12:35 WIB
Tokoh masyarakat Buya Syafii Maarif memberikan paparannya pada acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4/2016).(TRIBUNNEWS/HERUDIN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meminta kepada penegak hukum untuk tidak membiarkan praktik intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Hal itu sampaikan dalam seminar “Indonesia di Persimpangan: antara Negara Pancasila vs Negara Agama.”

“Ada misleading fanatism. Karena kesenjangan begitu tajam. Kelompok sempalan yang ingin ganti Pancasila ini kecil, tapi bersuara lantang, harus dihadapi, aparat harus jeli, harus punya kepekaan,” kata Syafii Maarif di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

Baca juga: Pesan Syafii Maarif kepada Djarot, Jakarta Harus Bebas dari Kemiskinan

Buya Syafii mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah membina lebih dari 1.000 orang penganut radikalisme. Namun, menurut dia, program itu tidaklah efektif.

“Tidak akan efektif selama nilai-nilai Pancasila di bawah tidak turun ke bumi,” ucap Buya Syafii.

Dalam kesempatan itu, Buya mengaku lelah melihat konflik horizontal yang terjadi Indonesia. Masyarat yang sebagian besar muslim, kata dia, telah saling menghujat.

Buya Syafii mengkhawatirkan “teologi maut” yang dapat memonopoli kebenaran terhadap kelompok lain. Para penganut paham itu berani menempuh jalan ekstrem seperti mengakhiri hidup demi membela ajarannya.

“Teologi maut, berani mati karena tidak berani hidup, memonopoli kebenaran bahwa di luar kami haram. Negara tidak boleh kalah,” ujar Buya Syafii.

“Jujur tidak kita bela bangsa ini? Sungguhkah? Itu harus datang dari hati dan akal sehat. Jangan pakai topenglah. Topeng-topeng itu sekarang di mana-mana dan merusak,” lanjut dia.

April 6, 2017

Singapura Deportasi Khatib Jumat Penyebar Kebencian  

Tidak Heran Singapura menjadi negara maju dan makmur..

Nah bandingkan dengan Indo : Pendakwah macam ini masih dibiarkan bebas lepas..dan malah mengundang pendakwah bermasalah  Naik Zakar.  Satu ditangkep muncul 1000 pendakwah kebencian baru. ckck…

Tidak heran negeri ini miskin terus dan semakin terbelakang percaya dengan ” bumi datar” ckckck…)  Pemerintah harus bertindak tegas terhadap gerombolan radikal picik nan bloon dan jahat  ini jika tidak Indonesia bakal jadi Mesir, Syria atau Lybia  !

 

 

RABU, 05 APRIL 2017 | 13:50 WIB

Singapura Deportasi Khatib Jumat Penyebar Kebencian  

Imam Nalla Mohamed Abdul Jameel. Robin Choo/TODAY

TEMPO.CO, Singapura – Pemerintah Singapura mendeportasi seorang.khatib salat Jumat asal India, yang menyebarkan kebencian terhadap umat Kristen dan Yahudi saat khotbah.

Meski Nalla Mohamed Abdul Jameel Abdul Malik telah mengaku bersalah dan meminta maaf karena khotbah pada 6 Januari lalu, Kementerian Dalam Negeri Singapura  menegaskan tidak dapat menoleransi.

 

“Dia akan dikirim pulang. Setiap pemimpin agama dari setiap agama yang mengeluarkan pernyataan seperti itu akan diminta bertanggung jawab dengan tindakan mereka,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Singapura, seperti dilansir Today Online pada 4 April 2017.

Nalla bekerja sebagai kepala Masjid Jamek Chulia di Singapura sejak 7 tahun lalu. Nalla yang berasal dari India sebelumnya menyatakan permintaan maaf kepada perwakilan umat Kristen, Sikh, Taoisme, Budha, Hidu, dan perwakilan Federasi Muslim India.

 

Baca: Khatib Jumat Suarakan Permusuhan Didenda dan Minta Maaf

Dia juga harus membayar denda sebesar 4.000 dolar Singapura atau setara Rp 38,1 juta sebagai hukuman atas kotbahnya yang dinilai menyuarakan permusuhan terhadap umat nonmuslim.

Nalla mengatakan dirinya sangat menyesal dengan perbuatannya yang menimbulkan ketidaknyamanan, ketegangan, bahkan trauma.

Khotbah Nalla yang dinilai menyebarkan kebencian terjadi pada Januari dan Februari 2017 lalu. Dalam kotbah, Nalla mengutip isi ayat dalam bahasa Arab tua yang aslinya berasal dari desanya di India.

Ayat itu isinya : Allah menolong kita menolak Yahudi dan Kristen. Kemudian diketahui ayat itu tidak berasal dari Al-Quran.

Rekaman video, kotbah Nalla kemudian diunggah di Facebook yang kemudian memunculkan debat seru. Hingga Menteri bidang urusan Muslim , Yaacob Ibrahim turun tangan menyerukan perdamaian dan persatuan sesama umat Muslim.

CHANNEL NEWS ASIA | TODAY ONLINE | YON DEMA

Tags:
March 21, 2017

SBY Bersedia Kembalikan Mobil Presiden yang Masih Dipinjam

enak sih  naik mercy s600 pullmanguard..sampai lupa balikin.

 

Selasa, 21 Maret 2017 | 17:02 WIB
Ican IhsannuddinMobil dinas presiden terpilih Joko Widodo Mercedes Benz.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono bersedia mengembalikan mobil dinas presiden yang dipinjamnya dari negara.

Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala mengatakan, beberapa waktu lalu, SBY menyatakan komitmennya untuk mengembalikan mobil VVIP setelah lebih dari dua tahun dipinjam.

“Baru beberapa minggu lalu, pihak beliau (SBY) menyatakan komitmennya bahwa mobil tersebut akan dikembalikan,” ujar Djumala kepada Kompas.com, Selasa (21/3/2017).

Saat ini, pihak SBY sedang mengurus proses administrasi pengembalian mobil itu kepada Sekretariat Negara.

“Surat menyurat, saat ini sedang dalam proses antara negara dengan pihak beliau,” ujar Djumala.

Baca juga: Istana: Ada Urgensi Luar Biasa untuk Pembaruan Mobil Dinas Presiden

Djumala enggan berpolemik terkait dasar aturan peminjaman mobil antipeluru yang dikhususkan untuk presiden dan wakil presiden itu.

“Yang paling penting, sudah ada komitmen dari pihak beliau akan dikembalikan dalam waktu dekat,” ujar Djumala.

Jika mobil itu sudah kembali ke tangan negara, Djumala pun memastikan pihak Paspampres akan memeriksa kembali kondisi mobil.

“Sebagai mobil VVIP, proses itu akan kami laksanakan. Sebab harus sesuai dengan standar operasional kepala negara,” ujar dia.

Sebelumnya, Djumala membenarkan bahwa SBY masih menyimpan mobil dinas presiden. Djumala mengatakan, saat acara serah-terima pemerintahan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi pada 2014 lalu, SBY meminjam mobil antipeluru itu.

“Pihak beliau menyatakan masih membutuhkan mobil itu. Maka itu statusnya dipinjamkan oleh negara,” ujar Djumala.

(Baca juga: Ditawari Ganti Mobil Dinas Baru, Jokowi Menolak)

Saat ini, mobil VVIP yang tersisa di ‘garasi’ Istana Kepresidenan ada tujuh mobil.

Meski demikian, tujuh mobil yang seluruhnya bermerek Mercedes Benz S-600 Pullman Guard hitam tersebut bukan hanya digunakan oleh Presiden Jokowi, melainkan dibagi-bagi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Jadi mobil yang standby untuk Presiden dan Wakil Presiden itu tersisa tujuh, meskipun kategori mobil VVIP itu ada delapan ya yang sebenarnya, ya karena dipinjam presiden terdahulu tadi,” ujar Djumala.

(Baca juga: Mobil RI1 yang Ditumpangi Jokowi di Kalbar Sempat Mogok)

March 21, 2017

Ormas dan Warga Datangi Kantor Kelurahan, Tanya soal Penurunan Spanduk

Nasiibb ya Nasib nya Indonesia, kelihatan rakyatnya banyak yang dongok dan doyan dikibulin tokoh ormas “agamis” yang munafik (doyan main ke “kandang kambing” sambil makan fitsa hats)

Pemerintah dan aparat kepolisian harus tegas terhadap ormas yang menjual agama !

Senin, 20 Maret 2017 | 17:39 WIB
Kompas.com/Robertus BelarminusSejumlah orang berbaju ormas tertentu dan sejumlah orang yang mengaku dari warga dari RW 01 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur usai bermediasi terkait masalah penurunan spanduk. Senin (20/3/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah orang yang mengenakan baju beratribut ormas keagamaan dan sejumlah orang yang mengaku warga RW 01 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur mendatangi Kantor Kelurahan Jatinegara, Senin (20/3/2017).

Kedatangan mereka terkait penertiban spanduk yang dilakukan petugas gabungan dari Satpol PP, polisi, TNI, di wilayah RW 01 kelurahan tersebut. Para petugas menurunkan spanduk antara lain yang bergambar Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Spanduk-spanduk itu diturunkan saat para petugas gabungan menertibkan APK (alat peraga kampanye) pilkada, spanduk bermuatan SARA atau provokatif.

Anggota ormas dan warga itu datang ke kantor kelurahan untuk menanyakan alasan penurunan spanduk-spanduk itu. Kedatangan mereka berlangsung tertib. Mereka dikawal aparat kepolisian dan TNI dari Koramil.

Mereka kemudian diterima oleh Lurah Jatinegara, Dona Andria, dan melakukan pertemuan tertutup di sebuah ruangan. Pertemuan itu berlangsung kondusif.

Kepala Polsek Cakung Komisaris Sukatma mengatakan, pihaknya memastikan spanduk yang diturunkan tidak bermuatan SARA.

“Jadi tidak ada bahasa atau provokatif, karena sudah diterlanjur diturunkan dan enggak mungkin dipasang lagi, diambil jalan tengah. Ya sudah diturunin aja, disimpan dulu. Kalau mau dipasang jangan di situ, tapi di tempat lain,” kata Sukatma, di Kantor Lurah Jatinegara, Senin.

Menurut dia, APK dan spanduk yang berbau SARA atau provokatif menjadi kewenangan Pemprov DKI untuk tertibkan. Pihak kepolisian, lanjut Sukatma, bertugas menangani spanduk-spanduk bermuatan provokatif atau SARA.

“Kalau yang berbau SARA atau provokatif saya memang ada perintah langsung dari pimpinan untuk menurunkan langsung, karena tidak boleh,” kata Sukatma.

Dia memastikan pertemuan warga dan pihak kelurahan berjalan aman.

Dona Andria juga mengatakan hal senada. Pihaknya menyatakan, selama tidak bermuatan SARA dan provokatif, tidak masalah. Namun, dirinya meminta warga agar melapor jika hendak memasang spanduk.

“Selama itu spanduk tidak provokatif silahkan dipasang tapi tempat dan lokasinya nanti diatur, jangan sampai melanggar estetika, keindahan kota, dan lalu lintas,” ujar Dona.

“Adapun APK-APK sudah diturunkan semua di Jatinegara,” tambah Dona.

Raja, warga RW 01, yang mendatangi kantor kelurahan mengatakan, kedatangan mereka sebatas menanyakan spanduk yang diturunkan itu. Spanduk itu menurutnya murni buatan warga, tidak terkait dengan ormas.

“Enggak ada masalah, enggak provokatif, enggak menyinggung siapapun. Kalau (ada spanduk) provokatif, saya dan tim kami yang cabut,” kata dia.

Pemprov DKI tengah gencar melaksanakan penertiban spanduk bernada SARA dan provokatif. Pelaksana Tugas (Plt)  Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan saat ini sangat banyak spanduk bernada provokatif yang dipasang di wilayah Jakarta.

“Ini berlomba, jadi turun satu spanduk naik dua (spanduk), turun dua, naik empat. Ya terus kami akan kejar-kejaran,” ujar Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin.

Sumarsono mengimbau masyarakat agar tidak memasang spanduk bernada provokatif dan SARA. Dia mendorong masyarakat untuk saling menghargai perbedaan pendapat.