Archive for ‘Indonesia Edane’

September 25, 2017

Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati

Jendral Gatot (gagal total) ini nafsu politiknya spt sudah tidak tertahankan lagi.. mulai dengan main main dengan kelopok berdaster sekarang bermain main dengan isu PKI – dan hoax soal senjata.. Brengsek.. Mesti segera dipecat atau dilengserkan Jendral Gatot yang satu ini..
Senin 25 September 2017, 11:45 WIB

Fajar Pratama – detikNews
Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hatiPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta – Isu mengenai pembelian 5.000 senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbuntut panjang. Menko Polhukam Wiranto sampai turun tangan untuk memberikan penjelasan. Meski begitu, Jokowi diminta hati-hati dalam mengambil sikap terkait Jenderal Gatot.

Gatot menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter ini dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Meski apa yang disampaikan Gatot hanya untuk internal, inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial dan ramai dibicarakan.

Gara-gara hal itu, Wiranto pada Minggu (24/9) menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Dijelaskannya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen.

Wiranto juga menyatakan pembelian senjata ke Pindad oleh instansi resmi merupakan hal yang biasa. Dia heran mengapa pembelian itu begitu mengundang polemik.

Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

“Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendardi juga menyatakan apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

“Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden,” kata Hendardi.

Terkait dengan pernyataannya itu, Gatot menyebut apa yang dia sampaikan bukan untuk dikonsumsi publik. Menurutnya, itu hanya disampaikan kepada purnawirawan.

“Saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar. Tapi saya tidak pernah press release, maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

“Saya nggak pernah omong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya, 1.000 persen. Tapi karena saya tidak press release, saya tidak menanggapi itu,” sambung Gatot.

Tonton Video 20detik: Saat Panglima TNI Bertemu Prabowo hingga Try Sutrisno di Cilangkap
(fjp/van)

+++++++++++++++

Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata Oleh Institusi di Luar TNI

Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata.

Dari pantauan media Tempo, Sabtu, 23 September 2017, rekaman itu dapat ditemukan di kanal media sosial YouTube. Setidaknya ada empat akun yang mengunggah rekaman itu. Salah satunya akun Suara Netizen Cyber Forum.

Durasi rekaman yang memasang gambar Panglima TNI itu berjalan dua menit empat detik. Dalam rekaman itu disebutkan ada sebuah institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. “Data kami akurat,” ucap Gatot dalam rekaman itu.

Media Tempo mencoba mengkonfirmasi ke Markas Besar TNI ihwal rekaman itu, tapi telepon dan pesan singkat yang dikirim belum berbalas.

Pada Jumat, 22 September 2017, Markas Besar TNI menggelar silaturahmi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif. Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Letnan Jenderal TNI (purnawirawan) Prabowo Subianto. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. (Aditya Budiman)

Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus pencari fakta terkait dengan isu impor senjata ilegal. Apalagi, kata Dasco, ada pencatutan nama Presiden Jokowi di dalamnya.

Ia berharap Jokowi menindaklanjuti isu tersebut dengan serius. “Kalau perlu ditindaklanjuti secara hukum. Karena isu itu bisa dikategorikan sangat high profile,” kata Dasco dalam keterangannya yang diterima Tempo, Sabtu, 23 September 2017.

Menurut Dasco, langkah hukum dalam kasus ini jelas diperlukan lantaran telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia senjata api akan dihukum mati atau kurungan seumur hidup dan minimal selama 20 tahun.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan ada lembaga negara di luar Kepolisian RI dan TNI yang melakukan impor senjata secara ilegal. Hal itu disampaikan Gatot dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jumat, 22 September 2017.

Rekaman pernyataan Panglima TNI itu menyebar. Gatot menyebutkan jumlahnya sekitar 5.000 pucuk senjata. Meski demikian, Gatot tak merinci siapa lembaga tersebut dan apa jenis senjata yang diimpor.

Dasco juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan para jenderal di balik kasus impor senjata ini. Ia juga meminta ketegasan Presiden Jokowi menghukum pihak-pihak tersebut jika memang hal ini nanti terbukti.

“Mereka harus dihukum, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum kedinasan,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika tidak segera diusut, kata dia, nanti akan membebani Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Ia juga berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu, karena sebagai negara hukum seharusnya mampu menyelesaikan persoalan apa pun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Sumber : www.tempo.com

Advertisements
August 22, 2017

Kunker Haji, Fadli Zon Makan Nasi Kebuli Bareng Habib Rizieq

buron kok malah disambangi ..terus makan nasi kibulin

 

Selasa 22 Agustus 2017, 16:06 WIB

Indah Mutiara Kami – detikNews
Kunker Haji, Fadli Zon Makan Nasi Kebuli Bareng Habib RizieqFadli Zon dan Habib Rizieq (Dok. Twitter Fadli Zon)
Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama Tim Pengawas Haji DPR mengunjungi Madinah pekan ini. Di sela kunjungannya meninjau fasilitas haji, Fadli bertemu dengan Habib Rizieq Syihab.

Fadli mencuitkan pertemuan tersebut di akun Twitter-nya pada Selasa (22/8/2017). Ia menyebut pertemuan itu digelar pada Senin (21/8) malam.

“Td malam silaturahim n makan nasi kebuli dg ulama n Imam Besar Habib Rizieq Shihab di Mekkah. Alhamdulillah dlm keadaan sehat wal’afiat,” cuit Fadli.

Kunker ke Mekah, Fadli Zon Makan Nasi Kebuli Bareng Habib RizieqFoto: Dok. Twitter Fadli Zon

Diunggah juga dua foto bersamaan dengan cuitan tersebut. Keduanya duduk bersila dan tampak sedang berhadapan. Di depannya terhidang sajian makanan dan minuman.

Dimintai konfirmasi terpisah, Fadli membenarkan pertemuan tersebut. Bersama Habib Rizieq, Fadli membahas banyak hal. Pertemuan itu berlangsung selama sekitar 3 jam.

Ngobrol tentang perkembangan. Cerita tentang berbagai hal dari soal dakwah, politik, dan sejarah,” tutur Fadli saat dimintai konfirmasi, Selasa (22/8).
(rna/tor)

August 14, 2017

Ini Identitas 18 WNI Mantan Anggota ISIS Yang Pulang Ke Indonesia

Kok bisa ya ..bukannya paspor RI mereka sudah dibakar.. dan mereka juga sudah menyatakan sumpah setia kpd ISIS/ Abu bakr Bagdadi

Harusnya biarkan saja mereka di Syria atau Turki!! Ngapain gerombolan keturuan Timteng ini kembali lagi..mereka hanya bisa bikin kacau macam si bibieb Rijiek

 

Empat orang WNI ini dua tahun memilih meninggalkan Indonesia untuk hijrah di wilayah yang diklaim sebagai wilayah ISIS di Suriah. Foto: AFP/BBC Indonesia

18 WNI mantan aktifis ISIS tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (12/8) sore. Seiring kejatuhan ISIS di Irak dan Suriah, mereka melarikan diri dan menjadi pengungsi di wilayah Turki. Begitu mendarat di Jakarta, semua WNI tersebut langsung dijemput oleh tim Densus 88 Antiteror Polri  dan membawa mereka ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, untuk diperiksa.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, membenarkan 18 WNI yang diketahui keluar dari Suriah itu telah dibawa oleh Densus 88 ke Mako Brimob Depok. Pihak Densus 88 akan melakukan pemeriksaan dan profiling latar belakang mereka.

Diduga ada ratusan WNI yang bergabung dengan jaringan ISIS di Suriah. Mereka rata-rata tergiur dengan janji ISIS. Namun banyak juga yang meninggalkan ISIS karena merasa tertipu.
Namun pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, meyakini tidak semua WNI yang berangkat ke Suriah bertempur di pihak ISIS.

“Banyak juga dari mereka yang merupakan anggota front anti (presiden) Bashar al-Assad, dan tidak setuju dengan ISIS.” katanya seperti dilansir BBC Indonesia.

Ridwan mencontohkan Jabhat al-Nusra, sebagai salah satu kelompok yang ikut bertempur di Suriah, “tetapi tidak sejalan dengan ISIS. Putra Abu Jibril, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia, pernah berjuang untuk mereka.”

Berikut identitas ke-18 WNI simpatisan ISIS yang baru pulang ke Indonesia seperti dilansir merdeka.com :

1. LASMIATI Ngawi 29 Juli 1977
2. MUHAMMAD SAAD AL HAFS Jakarta 26 Agustus 2014
3. MUTSANNA KHALID ALI Jakarta 26 Januari 2004
4. DIFANSA RACHMANI Tanjung Redeb 21Maret 1986
5. MUHAMMAD HABIBI ABDULLAH Jakarta 12 Oktober 2011
6. MUHAMMAD AMMAR ABDURRAHMAN Jakarta 26 Agustus 2014
7. DWI DJOKO WIWOHO Medan 15 Januari 1967
8. FAUZAKATRI DJOHAR MASTEDJA Padang 28 April 1959
9. FEBRI RAMDHANI Jakarta 19 Februari 1994
10. SITA KOMALA Jakarta 04 Januari 1961
11.INTAN PERMANASARI PUTRI Jakarta 13 September 1989
12.SULTAN ZUFFAR KURNIAPUTRA Jakarta 05 Januari 1999
13.RATNA NIRMALA Jakarta 09 September 1966
14.NURSHADRINA KHAIRA DHANIA Jakarta 06 April 1998
15.HERU KURNIA Jakarta 12 Julia 1962
16.TARISHA AQQILA QANITA Batam 04 Oktober 2004
17.MOHAMMAD RAIHAN RAFISANJANI Jakarta 02 Februari 1999
18.SYARAFINA NAILAH Jakarta 26 Februari 1996

July 19, 2017

Sebelum E-KTP, Setya Novanto Berbisnis Kartu-kartuan bersama Keluarga Cendana

sepandai pandainya MALING lolos dari jeratan hukum akhirnya masuk juga ke liang bui. Politikus busuk nomero 1 ini harus dikurung seumur hidup di bui dan dibuat jadi miskin !!!

BAMBANG PRIYO JATMIKO
Kompas.com – 18/07/2017, 09:56 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

JAKARTA, KOMPAS.com – Bisnis kartu-kartuan sudah lekat denganSetya Novanto sejak jauh hari sebelum dia terlibat dalam proyek E- KTPKementerian Dalam negeri.

Ya, Setya Novanto merupakan salah satu politisi yang sekaligus pengusaha. Dia memiliki banyak bisnis yang terbentang di berbagai sektor.

Merujuk berbagai sumber, Setya Novanto sejak muda memang dekat dengan para petinggi Golkar.

Bahkan dia juga dekat dengan Keluarga Cendana. Karena kedekatannya itu, Setya Novanto mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis.

Pada tahun 1991, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut, menunjuk Setya Novanto memimpin PT Citra Permatasakti Persada, perusahaan jasa pengelolaan bisnis pembuatan surat izin mengemudi ( SIM).

Mengutip berita Harian Kompas tangal 2 Oktober 1992 yang berjudul Biaya SIM Model Baru Rp 52.500, ditulis bahwa Direktur Lalu Lintas saat itu Brigjen Sonny Harsono menjelaskan, Polri memutuskan untuk menggandeng swasta dalam proses komputerisasi pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM).

Menurut Polri, untuk pelaksanaan komputerisasi SIM membutuhkan dana yang sangat besar. Karena itu, menggandeng swasta menjadi opsi yang bisa dilaksanakan.

Mitra kerja swasta yang terpilih untuk proses komputerisasi ini adalah PT Citra Permatasakti Persada (CPP). Perusahaan yang didirikan Tutut bersama Setya Novanto ini berhasil menyingkirkan 18 perusahaan lain yang mengajukan proposal.

Citra Permatasakti Persada menanam investasi senilai Rp 90 miliar. Peralatan komputerisasi itu disewapinjamkan selama 5 tahun.

Dalam skema kerja sama tersebut, dari setiap pembayaran yang masuk sebesar Rp 52.500 per kartu, sebesar Rp 48.500 menjadi jatah PT Citra Permatasakti Persada, sedangkan sisanya Rp 4.000 masuk kas negara. Setelah lima tahun, semua peralatan komputerisasi diserahkan ke Polri.

Komputerisasi KTP

Setahun setelahnya, yakni pada 1992, Setya Novanto kembali mendapatkan kepercayaan dari Keluarga Cendana. Kali ini adalah Elsye Sigit, istri Sigit Harjojudanto Soeharto, yang menggandengnya dalam bisnis komputerisasi kartu tanda penduduk melalui PT Solusindo Mitra Sejati (SMS).

Proyek komputerisasi KTP ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen kependudukan terpadu serta subsistem dari sistem informasi manajemen depdagri, dan pemda (SIMDAGRI/SIMDA).

Sentralisasi itu antara lain dimaksudkan seorang penduduk hanya dimungkinkan mempunyai satu KTP saja. Alasan pemerintah menggandeng Solusindo Mitra Sejati lantaran saat itu, meskipun pembuatan KTP sudah menggunakan komputer, namun baru sebatas “mesin tik” saja sehingga tidak jarang seseorang memiliki lebih dari satu KTP.

Mengutip Harian Kompas 16 April 1993, surat perjanjian kerja sama antara Depdagri dan PT SMS, menurut sebuah sumber, sudah ditandatangani tanggal 27 Februari 1993.

Namun demikian, perjanjian tersebut kemudian diributkan, karena banyak pihak di Depdagri yang mengaku tidak dilibatkan dalam proyek tersebut.

Bahkan, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) saat itu Warsito Rasman menyatakan, proyek tersebut akan diteliti kembali. Mendagri Moh Yogie SM kemudian memilih menunda sementara kerja sama tersebut.

Meski menimbulkan keributan, kerja sama dengan PT Solusindo nyatanya jalan terus. Mengutip berita Harian Kompas pada 25 November 1995 yang berjudul Biaya KTP Diusulkan Naik Menjadi Rp 3.000, biaya pembuatan KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), surat keterangan lahir, meninggal, pindah, serta surat izin menetap bagi WNA, diusulkan naik antara 100 persen dan 350 persen.

Saat itu, KTP WNI akan naik dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000, KTP WNA dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000, sedang kartu keluarga WNI dari Rp 500 menjadi Rp 1.500 dan kartu keluarga WNA dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000.

Kenaikan retribusi pembuatan KTP, KK dan surat keterangan lahir, mati, pindah di wilayah DKI Jakarta, diusulkan naik antara 100 persen dan 350 persen setelah pihak swasta, PT Solusindo Mitra Sejati (SMS), konsultan departemen dalam negeri masuk menjadi pengelola sistem manajemen kependudukan (simduk) secara nasional.

July 17, 2017

Pulang Isi Bensin, Bocah Kelas 6 SD Tewas Tertabrak Truk

Anak singkong ( Sekolah Dasar) jaman sekarang sudah tidak main sepedah lagi tapi naik motor. Orang tua nya ngapain aja ? Pak Polisi sekarang juga cenderung membiarkan karena kalah wibawa.

Senin 17 Juli 2017, 21:49 WIB

Pulang Isi Bensin, Bocah Kelas 6 SD Tewas Tertabrak Truk

Ahmad Mustaqim – detikNews

Pulang Isi Bensin, Bocah Kelas 6 SD Tewas Tertabrak TrukSeorang bocah kelas 6 SD tewas terlindas truk usai isi bensin di Jakarta Utara (Foto: Ahmad Mustaqim/detikcom)

Jakarta – Seorang anak berusia 6 tahun tewas tertabrak truk ekspedisi. HM (10) menghembuskan nafas terakhirnya saat di bawa ke rumah sakit.

“Berdasarkan keterangan dokter korban telah meninggal saat sampai di rumah sakit,” kata anggota Unit Laka Lantas Polres Jakarta Utara, Brigadir Sarjono saat ditemui di rumah sakit Royal Progress, Sunter, Tanjung Priok, Senin (17/7/2017).

Sarjono menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan dari warga pada pukul 16.30 WIB. Dia mengatakan HM (10) meninggal karena luka di dadanya.




Motor korban mengalami kerusakan yang cukup parah karena terlindas trukMotor korban mengalami kerusakan yang cukup parah karena terlindas truk (Foto: Ahmad Mustaqim/detikcom)

Kecelakaan bermula saat HM (10) dan G (15) pulang mengisi bensin menggunakan motor matic bernomor polisi B 3666 UMZ. Saat itu HM (10) berboncengan dengan temannya G (15).

“Diduga korban yang membawa motor,” ungkap Sarjono.

Sementara itu ditemui di lokasi yang sama, paman korban, Pardi menjelaskan mobil logistik B 9438 BM yang menabrak korban berjalan ugal-ugalan. 

“Jadi kontainer di sebelah kiri mepet ngebanting ke kiri ngehajar mobil Armas itu,” kata Pardi.

Korban terlindas dan alami luka di dadaKorban terlindas dan alami luka di dada (Foto: Ahmad Mustaqim/detikcom)

HM yang masih di bawah umur ini membawa motor secara diam-diam, tanpa sepengetahuan kedua orangtuanya. “Ya mungkin orang tuanya lalai juga naro kunci,” imbuhnya.

Akibat dari kecelakaan tersebut, motor korban juga mengalami kerusakan parah di bagian setang dan roda depan. Kedua korban sempat dibawa ke RS Royal Progress, Sunter, Jakut. HM (10) akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. (jbr/idh)

Share:

0 komentar

https://mood.detik.com/display/datalayer/mood.php#idkanal=605||idnews=3563569||title=Pulang%20Isi%20Bensin%2C%20Bocah%20Kelas%206%20SD%20Tewas%20Tertabrak%20Truk||article_url=https%3A%2F%2Fm.detik.com%2Fnews%2Fberita%2Fd-3563569%2Fpulang-isi-bensin-bocah-kelas-6-sd-tewas-tertabrak-truk||idsubkanal=10||idfokus=0||idmicrosite=0||appid=3||ismobile=0||date=17-07-2017

Berita Terkait

https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/XBwzv5Yrm_1.js?version=42#channel=f31cb8ba3ac2fe4&origin=https%3A%2F%2Fm.detik.com

Baca Juga

News Feed

SELENGKAPNYA


By retailAds detikcom

NISIM Penumbuh rambut Herbal No.1 tanpa efek samping Garansi uang kembali

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Ke Atas · Berita Lainnya · Search

Navigasi detiknews

HomeBeritaDaerahJawa TimurInternasionalKolomWawancaraFokusLapsusFotoMost PopularPro KontraSuara PembacaOpini AndaInfografisVideoIndeks

Lihat Versi Desktop


Redaksi · Pedoman · Info Iklan · Privacy Policy


  

Copyright @ 2017 detikcom
All right reserved

Back To Top

June 3, 2017

BI Klaim Bank Penerbit Kartu Kredit Patuhi Penurunan Bunga

MUI dan gerombolan nya kok nggak ada yang protes ya praktek super riba (bunga berbunga) dari kartu kredit

Christine Novita Nababan , CNN Indonesia
Sabtu, 03/06/2017 19:50 WIB
BI Klaim Bank Penerbit Kartu Kredit Patuhi Penurunan BungaApabila bank dan penerbit kartu kredit melanggar aturan main penurunan bunga, BI meminta masyarakat melaporkan hal tersebut. (REUTERS/Beawiharta).
Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menilai industri perbankan dan penerbit kartu kredit sudah mematuhi peraturan menurunkan batas maksimum bunga kartu kredit dari sebelumnya 2,95 persen per bulan menjadi 2,25 persen.

“Saya harap, ini dapat mencerminkan kondisi rill di pasar bunga kredit Indonesia,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo, mengutip ANTARA, Jumat (2/6).

Penurunan bunga kartu kredit ini sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP dan efektif berlaku pada Jumat 2 Juni 2017. Aturan ini juga telah melalui masa transisi selama enam bulan sejak Desember 2016.

Bank sentral berharap seluruh bank dan penerbit kartu kredit dapat konsisten mengikuti ketentuan BI.

Agus juga mengingatkan, jika ada bank dan penerbit yang melanggar peraturan otoritas, masyarakat dapat melaporkan bank atau penerbit tersebut ke BI.

“Saya sangat harapkan ini disiplin, kalau ada yang menaikkan mohon dilaporkan ke bank terkait dan ke BI,” tutur Agus.

Menurut mantan Menteri Keuangan tersebut, tidak ada alasan bagi perbankan dan penerbit kartu kredit untuk tidak menurunkan batas maksimum bunga kartu kredit. Pasalnya, BI telah melakukan sosialisasi sejak sembilan bulan lalu terkait aturan tersebut.

“Sudah lama untuk diarahkan per bulan maksimal 2,25 persen. Jadi, semua harus sejalan dengan itu. Diharapkan, bisa efektif dan bawa manfaat ke masyarakat,” imbuhnya.

Dari data BI pada statistik alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), jumlah kartu kredit beredar per April 2017 tercatat sebanyak 17,66 juta kartu naik dibandingkan periode akhir 2016 17,4 juta kartu.

Adapun nominal transaksi kartu kredit hingga April 2017 adalah Rp 95,4 triliun. (bir)

May 29, 2017

Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih Kredibel

BPK jadi lembaga stempel WTS saja.. sisanya duit yang mengatur… Lembaga ini dipimpin oleh politikus Golkar yang kredibilitasnya meragukan ( nyimpen duit di luar negeri entah hasil apa).. tidak heran anak buahnya juga sama busuknya..

 

Senin 29 May 2017, 12:25 WIB

Danang Sugianto – detikFinance
Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih KredibelFoto: Gedung BPK/Foto: Istimewa
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi dugaan suap yang dilakukan oleh salah satu pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada salah satu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyuapan tersebut diduga dalam rangka pemberian status atas laporan keuangan kementerian tersebut.

Meski begitu, Anggota BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, bahwa pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan sistem yang melibatkan banyak pihak di tubuh lembaga tersebut. Sehingga dia menegaskan hasil pemeriksaan BPK terhadap seluruh Kementerian dan Lembaga (KL) kredibel.

“Sistem ini tidak bergantung pada 1 figur jabatan, apakah itu kepala sub auditorat, atau kepala auditorat, bahkan anggota BPK. Jadi yang terlibat begitu banyak. Tahapannya juga begitu panjang. Bahwasanya kemudian ada dugaan perilaku, kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum,” tuturnya di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Agung juga menegaskan, bahwa BPK tidak akan melakukan audit ulang atas laporan keuangan dari kementerian yang bersangkutan ini. Seperti diketahui Pada laporan keuangan 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Di tahun sebelumnya kementerian itu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Enggak akan ada (audit ulang), karena audit di BPK itu by system, tidak tergantung satu orang. Prosesnya panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi sampai dengan proses penyusunan KHP dan action plan. Di dalam proses tersebut dilakukan quality inssurance dan quality control. Beliau (terduga penerima suap) merupakan bagian dari sistem itu,” imbuhnya.

Dengan adanya sistem itu, Agung yakin seluruh opini maupun predikat yang diberikan BPK kepada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh BPK.

“Jadi kalau menyampaikan opini LKPP dapat predikat WTP itu benar-benar WTP,” tegasnya. (mkj/mkj)

May 8, 2017

Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI

harusnya sudah dari 15 tahun yang lalu.. benih virus jahat HTI sudah menyebar kemana mana.. terutama di IPB Bogor ( Institut Pundamentalis Bogor)

 

SENIN, 08 MEI 2017 | 14:50 WIB

Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI

Menkopolhukam Wiranto, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberi pernyataan pers mengenai Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, di Kemenkopolhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan organisasi massa (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

 

“Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Menkopolhukam Wiranto, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.

Baca juga:
Alasan Ansor Minta PNS Berafiliasi HTI Diawasi
Jubir Hizbut Tahrir: Tuduhan GP Ansor Kami Anti-NKRI Tak Mendasar

 

Keputusan itu bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Namun, semata-mata untuk merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kata Wiranto.

“Selama ini aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI, sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil,” kata mantan Panglima TNI itu.

Baca pula:
Polisi Tak Izinkan HTI Gelar Forum Internasional
Menteri Tjahjo: HTI Sulit Dibubarkan Meski Tak Terdaftar, Kenapa?

 

Sebelumnya, aparat telah menolak beberapa ijin kegiatan yang diajukan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap ingin mewujudkan pemerintahan berdasarkan khilafah, yang akan meresahkan masyarakat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan ide khilafah yang diusung HTI akan terus dikaji di Kemenko Polhukam.

ANTARA

 

+++++++++++++++++++++

 

PUSaKO: Bubarkan HTI, Pemerintah Inkonstitusional

SENIN, 08 MEI 2017 | 19:37 WIB

PUSaKO: Bubarkan HTI, Pemerintah Inkonstitusional

Sejumlah massa Hizbut Tahrir Indonesia membawa banner saat mengikuti puncak acara Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (2/6). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Padang – Direktur Pusat Studi Konstitusional (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, menilai pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia  atau HTI oleh pemerintah inkonstitusional. Sebab, hak untuk berkumpul dan berserikat dijamin Undang-Undang Dasar.

“Saya bukan pendukng organiasi yang dibubarkan itu (HTI). Tapi jika pemerintah sudah membubarkan organisasi tanpa proses peradilan, ini bahaya bagi demokrasi,” ujarnya kepada Tempo, Senin 8 Mei 2017.

Baca:
Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI

Menurutnya, pencabutan hak konstitusional harus melalui putusan peradilan. Pemerintah tak boleh otoriter. Feri melihat sikap pemerintah tersebut bisa menjadi sinyal buruk bagi kebebasan berorganisasi. Karena itu pemerintah harus segera mengevaluasi sikapnya. “Ingat, hak konstitusional setiap orang untuk berorganisasi,” ujarnya.

Feri meminta pemerintah membuktikan dulu kesalahan HTI di pengadilan. Sehingga apapun putusan pengadilan harus dihargai. “Buktikan dulu,” kata dia.

Baca pula: 
Pembubaran HTI, Wiranto: Akan Lewat Proses di Lembaga Peradilan

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk membubarkan  HTI. Pertimbangan itu didasari sejumlah alasan dan aspirasi masyarakat.

Wiranto berpendapat HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI, ucap dia, terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dasar negara RI, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tak sewenang-wenang mengambil keputusan membubarkan HTI. Upaya pembubaran itu akan melalui prosedur hukum.

“Sudah jelas bahwa kita membubarkan tentu dengan langkah hukum, karena itu nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan,” ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017.

ANDRI EL FARUQI | YOHANES PASKALIS

May 8, 2017

India Larang Saluran TV Zakir Naik karena Dianggap Ilegal

Di negeri asalnya  India dan Pakistan aja dilarang  tapi . Zakir Taik ini malah bisa diterima oleh Wapres Yusuf Kalla dan keluyuran menyebar ajaran kebencian..

SENIN, 08 MEI 2017 | 05:56 WIB

India Larang Saluran TV Zakir Naik karena Dianggap Ilegal

Hindraf meminta badan PBB untuk bertindak terhadap Zakir Naik. freemalaysiatoday.com

TEMPO.CO, Kashmir – Pelanggan jaringan televisi kabel di sebagian besar wilayah Kashmir mengatakan, jaringan siaran Pakistan dan Arab Saudi tidak ditransmisikan di televisi mereka. Keluhan itu datang sehari setelah pemerintah Jammu dan Kashmir meminta hakim distrik untuk memblokir 34 saluran televisi ilegal.

 

Salah satu yang diblokir adalah saluran televisi milik pendakwah Islam kontroversial kelahiran India, Zakir Naik. Pada Sabtu, 6 Mei 2017, Menteri Penyiaran India M Venkaiah Naidu mengungkapkan keprihatinannya atas laporan bahwa saluran Peace TV milik Zakir Naik, yang ditemukan banyak menyebarkan ajaran Islam garis keras dan memuat propaganda anti-India. Tayangan itu disiarkan tanpa seizin pemerintah.

Baca: Zakir Naik Akan Undang 1.000 Non-Muslim Bekasi Jadi Tamu Spesial

 

Menurut pemeritah, transmisi saluran itu bertentangan dengan peraturan TV kabel dan hakim distrik memiliki wewenang untuk menyita peralatan jika terjadi pelanggaran. Saluran semacam itu berpotensi mendorong atau menghasut kekerasan dan menciptakan gangguan hukum dan ketertiban di Lembah Kashmir.

Atas perintah tersebut, hakim distrik di Jammu dan Kashmir langsung memutus siaran dari televisi Zakir Naik, baik yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Urdu. Selain beberapa saluran yang dianggap memicu kekerasan, saluran lain khususnya yang menanyangkan program olahraga dan serial drama juga diblokir.

Baca: Pengadilan Malaysia Panggil Penggugat Zakir Naik

Di media sosial, banyak warga Kashmir mengkritik langkah tersebut dengan alasan bahwa saluran semacam itu tidak bertanggung jawab atas segala kekerasan yang terjadi.  Analis politik Gowhar Geelani menulikan di Twitter: “Ini lucu. Saluran olah raga Pakistan dan serials drama menghasut kekerasan.”

Blogger Muhammad Faysal menulis di Twitter, “Rupanya ibu saya telah diradikalisasi oleh dosis sinetron Humsafar dan Zindagi Gulzar Hai.”

Baca: Zakir Naik Kuliah Umum di UMY, Kampus Verifikasi Ketat Peserta

 

Bulan lalu, pemerintah negara bagian melarang 22 situs media sosial, termasuk Facebook, Twitter dan WhatsApp, dalam upaya untuk memperbaiki situasi hukum dan ketertiban yang memburuk. Lembah Kashmir sedang menghadapi bentrokan baru antara penduduk setempat, kebanyakan dari mereka adalah pelajar, dan pasukan keamanan serta serangan militan.

Zakir Naik pernah datang ke Indonesia dan bercemah ke sejumlah kota seperti Yogyakarta, Makassar dan Bekasi.

May 3, 2017

Para penista agama yang sesungguhnya

Mana MUI, FUI, FPI, HTI dan yang lain kok diam saja dalam kasus ini ?? Munkin mereka juga kena kepretan duit dari para koruptor

Nama-nama di Seputar Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran

SELASA, 02 MEI 2017 | 15:37 WIB

Nama-nama di Seputar Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran

Tersangka kasus korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama, Ahmad Jauhari. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penetapan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, sebagai tersangka merupakan pintu masuk bagi KPK untuk menyeret tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 27,056 miliar itu.

 

Dalam rangkaian tersebut, ada sejumlah nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat Kementerian Agama yang disebut dalam putusan. Nama Fahd paling sering muncul dengan tuduhan sebagai pengatur pemenang tender proyek. Politikus sekaligus orang dekat Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, itu diduga bersama dengan Zulkarnaen dan Dendy aktif melobi para pejabat Kementerian.

Baca juga:
Kasus Korupsi Al-Quran, KPK Tetapkan Fadh El Fouz Tersangka

Salah satu bukti yang sempat muncul dalam persidangan adalah tulisan tangan Fahd tentang pembagian jatah fee tiga proyek tersebut kepada mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Dalam tulisan tersebut, Priyo, yang juga politikus Golkar, mendapat jatah 1 persen dari proyek laboratorium komputer yang bernilai Rp 31,2 miliar dan 3,5 persen dari proyek pengadaan Al-Quran tahun 2012 yang bernilai Rp 22 miliar.

Setelah Fahd berstatus tersangka, Tempo belum mendapatkan pernyataan dari Priyo. Sebelumnya, Priyo berulang kali membantah terlibat. “Nama saya dicatut Fahd,” kata Priyo pada Juni 2013.

Baca pula:
Kasus Korupsi Al Qur`an, Fahd El Fouz Diperiksa sebagai Tersangka

Sejumlah nama pejabat kementerian juga berulang kali disebut dalam putusan dan persidangan, antara lain mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abdul Karim, dan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Binmas Islam Mashuri.

Nasaruddin membantah tuduhan tersebut. “Tak pernah ada penunjukan langsung,” kata dia. Sedangkan Abdul Karim mengakui menerima duit, tapi dia mengembalikannya ke KPK. “Semua sudah saya kembalikan ke KPK,” ujarnya saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 28 Februari 2013.

Silakan baca:
Korupsi Pengadaan Al Quran | Tempo.co

 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik akan kembali memeriksa nama-nama yang disebutkan dalam putusan. “Akan dipanggil kembali sesuai dengan relevansi dalam perkara,” ujarnya kemarin. “Peran mereka kami telusuri.”

Saat ini telah ada tiga terpidana kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran, yaitu mantan anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkarnaen Djabar; pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan Al-Quran Kementerian Agama, Ahmad Jauhari; dan Dendy Prasetia, yang merupakan putra Zulkarnaen. Pengadilan menyatakan mereka bertiga terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis penjara kepada Zulkarnaen selama 15 tahun, Jauhari selama 10 tahun, dan Dendy selama 8 tahun.

INDRI MAULIDAR | FRANSISCO ROSARIANS