Pemerintah ‘Gantung’ Nasib Merpati, Antara ‘Disuntik Mati’ atau Dijual

Kebiasaan buruk pemerintah adalah  main “gantung” untuk suatu keputusan penting. Memang dengan digantung bakalan dapat wangsit pencerahan yang dapat mengubah nasib ? TIDAK ! Yang terjadi justru membuat kesengsaraan saja bagi warganegaranya..

Maikel Jefriando – detikfinance

Kamis, 30/04/2015 16:12 WIB

Merpati, Hidup Segan Mati Tak Mau

Jakarta -Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan maskapai plat merah PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Padahal sudah setahun lebih para pegawainya tidak mendapatkan gaji.

“Permasalahan Merpati itu rumit. Tidak bisa disampaikan dalam satu kata, jadi intinya pemerintah sedang mengkaji yang paling baik buat penyelesaian persoalan Merpati,” ujar Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (30/4/2015).

Hadiyanto mengatakan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan pemerintah dalam merestrukturisasi Merpati. Pertama, apakah opsinya dilikuidasi, dijual lepas kepada investor, atau kerjasama dengan sistem strategic partnership.

“Opsi lain Merpati direstrukturisasi (suntik pendanaan) tapi kalau ujungnya bangkrut, itu artinya bukan merestrukturisasi tapi disuntik mati. Atau mungkin Merpati bisa bersinergi dengan BUMN lain, tata kelolanya seperti apa, ini masih dihitung pemerintah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemerintah masih mencari opsi yang terbaik bagi Merpati, apalagi saat ini maskapai tersebut sudah tidak bisa lagi terbang dan menunggak utang triliunann rupiah, tidak hanya dengan perusahaan lain, tapi juga utang yang cukup besar ke karyawan karena gaji yang tak terbayar sejak November 2013.

“Belum lagi utang dagang lainnya, utang avtur. Memang salah satu opsinya Merpati dijual apa adanya tapi itu tidak mudah. Kalaupun dijual ada investor yang mau apa tidak, masih bisa terbang apa tidak. Kalau dalam satu kalimat itu gampang,” tutup Hadiyanto.

(rrd/hen)

Pertamina Optimistis

Efisiensi Ditargetkan 581 Juta Dollar AS

Cetak | 30 April 2015 69 dibaca 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Meski industri minyak dan gas bumi lesu, PT Pertamina (Persero) optimistis akan mencapai target rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Hingga triwulan I-2015, perseroan masih mendapatkan laba bersih 28 juta dollar AS atau setara Rp 362,9 miliar. Efisiensi dan peningkatan produksi menjadi andalan.

“Kondisi 2014, kinerja relatif stabil. Namun, ada aspek eksternal yang berdampak pada kinerja, khususnya pada triwulan III dan IV-2014. Oleh karena itu, manajemen mengambil langkah-langkah restrukturisasi,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/4).

Pada triwulan I-2015, pendapatan PT Pertamina tercatat sebesar 10,67 miliar dollar AS atau Rp 138,3 triliun. Di dalam RKAP, pendapatan ditargetkan 12,31 miliar dollar AS. Meski keuangan pada Januari dan Februari tercatat negatif, Pertamina masih memperoleh laba bersih 28 juta dollar AS atau sekitar Rp 362,9 miliar, karena pendapatan yang diperoleh pada bulan Maret. Namun, jumlah itu jauh di bawah target RKAP 427 juta dollar AS.

Sementara itu, produksi minyak sebesar 248,4 ribu barrel setara minyak per hari (MBOPD) dan gas 1,63 juta standar kaki kubik per hari. Produksi itu diharapkan meningkat seiring dengan peningkatan produksi minyak dari Blok Cepu, melalui anak perusahaan, yakni PT Pertamina EP yang menguasai hak partisipasi 45 persen.

Menurut Soetjipto, harga minyak mentah yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan pendapatan perusahaan tidak sesuai target. Meskipun demikian, pihaknya telah mengambil langkah strategis, seperti efisiensi, pengembangan sektor hulu, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan infrastruktur, dan perbaikan struktur keuangan.

Nilai efisiensi yang didapatkan Pertamina sebesar 95,95 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun. Nilai itu didapatkan dari renegosiasi kontrak pengadaan minyak, pengurangan cost fee, dan optimalisasi aset penunjang. Efisiensi dari restrukturisasi pemasaran dan operasi mencapai 46 juta dollar AS. Ditargetkan, efisiensi yang didapatkan hingga akhir tahun sebesar 581 juta dollar AS.

Darurat

Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Benny Lubiantara mengatakan, pemerintah perlu membuka pintu yang lebar untuk kegiatan eksplorasi migas. “Sekarang sudah krisis energi dan industri migas darurat, sebab tidak ada penemuan cadangan baru,” katanya.

Untuk mengatasi itu, kegiatan eksplorasi harus dilakukan untuk menemukan cadangan sumur migas baru. Namun, Indonesia masih memiliki banyak hambatan, seperti banyaknya perizinan, proses pengadaan yang lambat, tumpang tindih aturan di pusat dengan daerah, dan masalah perpajakan. “Kegiatan eksplorasi, kan, menggunakan dana investor, sementara belum tentu menemukan cadangan baru. Jadi, buka pintu yang lebar untuk eksplorasi,” kata Benny. (NAD)

Syiar Kebencian Sepatutnya Dibatasi

Lha setiap hari syiar kebencian masih selalu dilantunkan oleh media media panutan agama..

KEBERAGAMAN

Cetak | 30 April 2015 141 dibaca 1 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Demi menjaga keutuhan Indonesia yang majemuk, syiar kebencian (hate speech) yang disuarakan kelompok tertentu harus dibatasi. Asisten Perencanaan Kapolri Inspektur Jenderal Tito Karnavian, dalam dialog Imparsial “Penebaran Kebencian, Terorisme, dan Konflik Sosial di Indonesia”, Rabu (29/4), di Jakarta, mengatakan, freedom of speech atau kebebasan berpendapat tak berlaku absolut. Apalagi jika dalam praktiknya kelompok itu menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain atau menyebarluaskan diskriminasi.

“Kebebasan berpendapat itu harus menghargai hak orang lain dan tidak membahayakan keamanan nasional atau ketertiban publik. Perlu didengar pula pendapat publik seperti apa,” kata Tito yang lama menangani kasus terorisme dan konflik di Poso, Sulawesi Tengah, dan Papua. Menurut Tito, kebebasan berpendapat di Indonesia harus lebih banyak memperhatikan perlindungan kepentingan publik.

Dia sepakat, kebebasan berpendapat harus dijamin. Namun, harus diingat, saat terjadi tindak kekerasan akibat kebencian terhadap perbedaan pandangan dan mengakibatkan kekerasan, atau potensi ke arah itu menguat, harus ada undang-undang ke arah kepentingan nasional dan publik. Kebijakan itu sangat situasional.

Menurut Tito, diperlukan survei-survei kredibel soal penyebaran kebencian dan diskriminasi terhadap perbedaan kelompok. Hal ini sangat sensitif sehingga harus dikonsultasikan dengan pendapat publik dan instansi terkait, semisal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta Badan Narkotika Nasional dalam hal narkoba.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, dalam kesempatan sama, mengatakan, berbeda dengan era Orde Baru ketika ancaman dilakukan aktor negara, kini bahaya kekerasan muncul di masyarakat oleh aktor-aktor kelompok dan lain-lain.

Diawali intoleransi

“Dalih kebebasan berekspresi digunakan untuk mengumbar kebencian dengan dalih agama dan identitas kelompok. Mengklaim dengan dalih mayoritas yang mengancam HAM dan pluralitas. Berkembangnya kekerasan terhadap minoritas diawali intoleransi dan kekerasan. Tindakan paling ekstrem adalah terorisme. Negara, dalam hal ini, harus bertindak tegas,” ujar Poengky.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis yang juga menjadi pembicara mengingatkan, modal dasar kebangsaan Indonesia adalah keberagaman. Jangan sampai kemajemukan itu hancur karena dibiarkannya syiar kebencian.

“Kondisi obyektif kita, selengkap apa pun aturan, selalu ketinggalan dari perkembangan yang terjadi. Hate speech selalu muncul, semisal 19 situs radikal dilarang Kemkominfo, tetapi tak tuntaskan persoalan. Akan muncul lebih banyak situs web pemuat hate speech. Ini bagian dari dampak membuka demokrasi yang memberi ruang pendapat. Itu kondisi obyektif yang terjadi,” ujar Mulya Lubis.

Untuk mengatasi syiar kebencian, Mulya Lubis menegaskan, diperlukan sistem hukum yang bekerja dan menegakkan aturan. “Ada defisit dalam rule of lawdan law enforcement, ini membuat hate speech marak. Kesadaran terorisme dan hate speech ada, tapi belum dianggap urgen,” katanya. (ONG)

PT DKB Ditargetkan Bangun Kapal Selam

30 April 2015

Galangan kapal PT DKB (image : xsia-sistem)

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berencana menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan badan usaha milik negara PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Targetnya, perusahaan negara itu dalam beberapa tahun ke depan, bisa membangun kapal selam.

Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana itu saat mengunjungi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB) di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4). “Seharusnya (PT DKB) sudah bisa membuat kapal selam kalau ada kesinambungan. Korea (Selatan) yang membuat perusahaan (perkapalan) pada 1973 sudah bisa membuat kapal selam. Mestinya, ini juga bisa,” kata Presiden.

Dalam kunjungan itu, Presiden antara lain didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri. Pada kesempatan itu, presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat kepada karyawan PT. DKB.

PT DKB merupakan hasil merger empat industri galangan kapal, yaitu PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok yang berdiri 1891, PT. Kodja, PT. Pelita Bahari, dan PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara. Ketiga perusahaan terakhir itu berdiri 1964.

Presiden telah memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno menjajaki peluang kerja sama PT DKB dengan pihak lain yang lebih berpengalaman membangun kapal selam. Selain untuk mengembangkan PT DKB, Presiden juga ingin ada percepatan alih teknologi.

Menteri BUMN mangatakan bahwa ada kemungkinan relokasi pabri, pasalnya lahan PT DKB saat ini belum memadai untuk produksi kapal dalam jumlah besar (photo : detik)

“Tidak tahu dengan perusahaan mana, tetapi untuk mempercepat, ya, dengan cara itu. Di sini, dari sisi sumber daya manusia siap, untuk mengelas juga siap. Namun untuk desain mesin (perlu alih teknologi),” kata Joko Widodo. Pengembangan PT DKB perlu dilakukan dengan memberikan pesanan secara berkesinambungan dalam 10 tahun.

“Tidak apa-apa (terlambat), ini kita kejar. Saya tititp ke Menteri BUMN agar order diberikan selama 10 tahun sehingga tidak ada kekhawatiran mencari order ke sana kemari,” kata Presiden. PT DKB harus fokus dalam membangun kapal dan tidak melayani pembangunan rig atau anjungan minyak lepas pantai.

Menurut Rini, pemerintah ingin mengembangkan PT DKB membangun kapal dan memasok kebutuhan kapal dalam negeri. karena lahan sempit, pemerintah mengupayakan lahan lebih luas untuk pengembangan PT. DKB. “Kita mau membagi dua untuk PT DKB ini, repair dan maintenance di satu area. Lalu kita juga harus punya lahan besar untuk pembangunan kapal.

Untuk pembangunan ada dua tipe, yang satu harus meningkatkan kemampuan dengan melakukan sendiri. Yang satu lagi, kita kerja samakan sehingga partner kita bisa transfer teknologi,” kata Rini. Ia belum bisa pastikan dari mana partner yang akan digandeng.

(Kompas)

Terbunuhnya Gerakan Perempuan

Jokowi jelas  tidak memanfaatkan potensi srikandi yang dia pilih sebagai pembantunya, hanya lagi lagi PENCITRAAN ..Nah sekarang dengan pelaksanaan gelombang eksekusi mati tindakan dungu sang presiden dianggap telah menghancurkan gerakan emansipasi perempuan..

..

Kamis, 30 April 2015 | 03:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Firliana Purwanti, Penulis buku Perdagangan Perempuan dan Pengedaran Narkotika

Pada Oktober 2014, gerakan perempuan di Indonesia bersorak ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa delapan dari 34 menteri dalam kabinetnya adalah perempuan. Selain komposisi perempuan dalam kabinet, alat ukur lain untuk menakar kepedulian suatu rezim pemerintahan kepada perempuan adalah kebijakan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), karena lebih dari 50 persen TKI adalah perempuan.

Kegelisahan bangsa akan persoalan TKI pun menjadi prioritas pertama dari sembilan agenda prioritas Jokowi yang disebut Nawa Cita, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran. Prioritas yang diajukan Jokowi ini memberi harapan tinggi dalam meningkatkan kondisi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Itu sebabnya, ketika Jokowi menolak permohonan grasi dari 64 terpidana hukuman mati, pembela hak asasi manusia, terutama masyarakat sipil pembela hak buruh migran, adalah kelompok yang paling keras mengkritik putusan ini. Karena menghapus hukuman mati di dalam negeri adalah salah satu cara penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam menyelamatkan 229 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia, Arab Saudi, dan Cina.

Upaya negara melaksanakan prioritas pertama dari Nawa Cita adalah menyelamatkan pekerja migran di luar negeri tidak akan optimal ketika Indonesia tidak bisa menerapkan asas resiprositas dalam diplomasi luar negerinya. Asas resiprositas atau prinsip timbal balik dalam hukum internasional adalah, ketika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Dalam konteks hukuman mati, jika Indonesia mengharapkan negara lain memberi pengampunan atas sanksi hukuman mati terhadap warga-negaranya, harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara kita akan memberi pengampunan ketika diminta untuk memberi pengampunan dari eksekusi hukuman mati menurut hukum negara tersebut.

Pada 13 Februari 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan, “Ada 64 yang sudah diputuskan (hukuman mati), mengajukan grasi. Saya pastikan semuanya saya tolak, tidak akan.”

Implikasi penolakan grasi Presiden Jokowi atas grasi menempatkan Indonesia di posisi sulit untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Ketika Jokowi menolak permohonan grasi para terpidana mati, termasuk warga negara asing, Indonesia tidak berhak menerapkan asas resiprositas dalam diplomasi perlindungan warga negaranya di luar negeri. Hal ini berkontribusi pada gagalnya pemerintah Indonesia menyelamatkan Siti Zaenab dan Karni yang dihukum pancung di Arab Saudi pada pertengahan April 2015.

Dampak yang lebih luas dari pelaksanaan hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia perempuan. Mengapa? Karena ketika Presiden Jokowi memutuskan menolak grasi 64 terpidana secara langsung tanpa membaca dan memeriksa kasusnya satu persatu (blanket decision), pengalaman perempuan terpidana mati yang seharusnya bisa dijadikan dasar pemaaf atau peringan luput dari perhatiannya untuk menjadi bahan pertimbangan.

Lihat saja kasus Rani Andriani dan Mary Jane. Pengalaman apa yang diabaikan oleh Presiden Jokowi?

Rani Andriani, 28 tahun, perempuan Indonesia, dikenakan pidana hukuman mati akibat tertangkap tangan membawa narkotik sebanyak 6,5 kilogram. Akibat jeratan utang keluarga, ia terpaksa mengambil pekerjaan sebagai kurir dan tidak sepenuhnya mengetahui bahwa isi kopernya adalah obat-obatan terlarang. Ia dieksekusi mati saat berumur 38 di Nusakambangan pada 18 Januari 2015.

Mary Jane, 30 tahun, perempuan Filipina—diiming-imingi pekerjaan di Indonesia, uang sebesar US$ 500, tiket pesawat, dan dibekali koper, tanpa mengetahui isinya—memutuskan terbang ke Yogyakarta. Di bandara, ia tertangkap tangan membawa 2,6 kilogram heroin di dalam kopernya.

Berdasarkan cerita pengalaman hidup itu, keduanya bisa dikategorikan sebagai korban perdagangan perempuan terselubung dalam pengiriman buruh migran atau diperdaya oleh jaringan perdagangan narkotik. Mengabaikan fakta hukum ini dalam menolak permohonan grasi mereka adalah pelanggaran hak asasi.

Dampak lain dari keputusan Presiden Jokowi yang gagal memperhatikan aspek diskriminasi dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam kasus hukuman mati Rani dan Mary Jane adalah penghancuran argumentasi yang selama ini diusung gerakan perempuan, bahwa lebih banyak jumlah perempuan di arena pembuat keputusan maka probabilitas kebijakan adil gender akan lebih tinggi.

Pada rezim Jokowi inilah publik dipertontonkan bahwa jumlah perempuan di kabinet yang tinggi tidak serta-merta dibarengi dengan kualitas kebijakan yang adil bagi perempuan. Ternyata mengangkat delapan perempuan sebagai menteri—termasuk Menteri Luar Negeri—di kabinet hanyalah sogokan untuk gerakan sosial dan tidak membawa kebaikan untuk hak asasi manusia perempuan.

IHSG Anjlok, Bulan Madu Jokowi Dan Investor Berakhir?

Investor sudah sadar bahwa jago nya hanya seorang “jongos nyonya besar partai”  ..

Presiden Jokowi di KAA (Sekretariat Kabinet)

Ipotnews – Bulan madu Presiden Joko Widodo dan investor global berakhir dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang anjlok dalam dan rupiah yang kian terpuruk dengan penurunan terdalam di Asia. Bobot politik Jokowi dinilai kurang, terlihat dari pencalonan Kapolri yang bermasalah, dan yang terakhir soal eksekusi mati yang mengagetkan masyarakat internasional, meski tak adil untuk menilai kinerjanya hanya dalam enam bulan masa kepresidenan.

Seperti dilansir Bloomberg, Kamis (30/4), setelah memulai masa jabatan presiden Oktober lalu dengan kebijakan ramah pasar lewat pemangkasan subsidi BBM, Jokowi kini dalam kecaman lewat  pengangkatan calon Kapolri bermasalah dan kini eksekusi warga asing penyelundup narkoba yang dinilai merugikan hubungan dengan mitra dagang. Hal itu diperparah dengan posisi Jokowi yang minim dukungan di parlemen yang bisa mempersulit dirinya menghidupkan kembali perekonomian.

Situasi itu, lanjut Bloomberg, menipiskan kesabaran pengelola dana asing yang sempat mendorong IHSG ke posisi tertinggi pada 7 April dan hingga kemarin anjlok 7,6 persen seiring penarikan dana oleh asing. Pada bagian lain, pemerintah hanya mendapatkan kurang separoh dari target lelang obligasi pada Selasa lalu. Tambahan lagi, para pemain mata uang bersikap bearish pada rupiah ketimbang mata uang regional.

“Sangat sulit menemukan hal-hal positif jika bicara ekonomi dan politik Indonesia saat ini,” ujar Michael Every, kepala riset pasar finansial Rabobank Group yang berbasis di Hong Kong. “Makin sulit untuk menjustifikasi apapun faktor premium Jokowi.”

Kekhawatiran investor asing paling terlihat di pasar saham pada Rabu (29/4) kemarin, dengan penurunan IHSG mencapai 2,6 persen hingga ditutup di posisi terendah sejak 17 Desember. Meski,  rupiah menguat 0,3 persen menjadi 12.944 terhadap dolar AS, namun tetap saja penurunan tahun ini mencapai 4,3 persen, sedangkan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun lima basis poin menjadi 7,74 persen. Dan, hari ini, di awal perdagangan nilai tukar rupiah tergelincir  0,1 persen.

Pada hari puncak kekhawatiran itu, Indonesia mengeksekusi tujuh warga asing penyelundup narkoba, yang mendorong Australia menarik duta besarnya dan memperingatkan gangguan hubungan kedua negara. Perdagangan kedua negara mencapai USD9,7 miliar pada tahun lalu yang berakhir 30 Juni. “Eksekusi tersebut sangat tidak ramah bagi investor asing,” kata Every.

Sebelumnya, popularitas Jokowi merosot tajam dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan yang memicu konflik kepolisian dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan kini berujung pada keraguan atas kredibilitas KPK dengan pengangkatan orang-orang yang dinilai tak berkompeten, menggantikan pimpinan lama yang harus dinonaktifkan. Citra Jokowi sebagai pemimpin yang bisa melanjutkan reformasi dan memberantas korupsi makin dipertanyakan.

“Pesan yang didapat investor, Presiden (Jokowi) belum memiliki bobot politik,” tegas Paul Rowland, analis politik independen yang berbasis di Jakarta, dalam sebuah wawancara. “Ada tanda tanya atas kemampuannya untuk menuntaskan berbagai program reformasi.”

Menanggapi pandangan asing itu, Direktur Eksekutif Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung, menilai apa yang terjadi pada pasar saham hanya bersifat “musiman” sehingga tak terkait dengan kebijakan pemerintah, apalagi eksekusi mati. “Investor menunggu dan ingin melihat  laporan keuangan perusahaan kuartal pertama yang di bawah target. Tapi kami berharap dengan PDB yang kuat dan fundamental yang lebih baik pada kuartal kedua, investor akan kembali,” harap Juda.

Tantangan politik Jokowi telah meningkat sejak muncul kekhawatiran atas kekuatan pertumbuhan ekonomi dan laba perusahaan. Target pemerintah meningkatkan ekspansi 5,7 persen tahun ini, dari posisi terendah lima tahun sebesar 5,02 persen pada 2014, akan sulit dicapai. Hal ini diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil pada 21 April lalu.

Di pihak lain, mayoritas emiten, termasuk konglomerat PT Astra International Tbk [ASII 6,925 -175 (-2,5%)], telah melaporkan anjloknya laba pada kuartal pertama.

Namun, sebagian pengamat mengingatkan bahwa dampak kebijakan Jokowi harus dinilai selama bertahun-tahun, tidak dalam hitungan bulan. Menurut Alan Richardson, manajer investasi di Samsung Asset Management Co, Jokowi sudah bertekad mengakumulasi anggaran untuk membangun pelabuhan, jalan, dan rel kereta api. Program yang tentu butuh waktu untuk diterjemahkan ke angka pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, ada beberapa tanda-tanda keberhasilan awal. Investasi langsung asing (FDI) ke Indonesia pada kuartal penuh pertama sejak Jokowi menjadi presiden, naik 14 persen dibandingkan kuartal yang sama 2014. Jokowi juga dinilai berhasil menekan subsidi energi yang selama ini sangat membebani anggaran pemerintah. “Berharap hasil hanya dalam enam bulan masa kepresidenan tentu tidak realistis,” ujar Richardson.

Kerentanan ekonomi

Hal yang pasti, perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap prospek kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dalam tahun ini. Neraca transaksi berjalan Indonesia telah mengalami defisit 13 kuartalan berturut-turut hingga akhir 2014. Sedangkan ratio cadangan devisa terhadap produk domestik bruto hanya kurang dari separuh jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, bahkan Filipina.

Hal itu tentu menambah risiko di pasar mata uang, di mana para pemain yang disurvei Bloomberg telah memangkas estimasi rata-rata mereka untuk nilai tukar pada akhir 2016 turun 9 persen dibanding tahun ini menjadi Rp13.700 per dolar. Penurunan terbesar jika dibandingkan mata uang Asia lain.

Di pasar obligasi, investor ternyata juga berbalik arah. Hal ini terlihat dari lelang obligasi dengan target Rp10 triliun pada 28 April lalu, pemerintah hanya mendapatkan kurang dari separuh target. Ini adalah penjualan terlemah sejak Juni 2013, di saat pasar juga dikhawatirkan oleh berakhirnya program stimulus moneter di AS.

“Orang-orang (investor) sedikit terlalu optimistis tahun lalu,” ujar Divya Devesh, pakar strategi valuta asing di Standard Chartered Plc di Singapura. “Sejumlah optimisme yang tampaknya kini harus diturunkan.”(Bloomberg/ha)

Bawas MA Telusuri Penyebab PK Tereksekusi Mati Zainal Terselip 10 Tahun

Sudah sistem peradilan korup dan administrasinya juga brengsek.. tapi sang presiden masih sok menerapkan hukuman mati (biar kelihatan gagah oleh si Nyonyah ?)

Kamis, 30/04/2015 10:33 WIB

Rivki – detikNews

Ridwan Mansyur (ari saputra/detikcom)

8 Terpidana Narkoba Dieksekusi

Jakarta – Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan menyelidiki kasus terselipnya berkas peninjauan kembali (PK) terpidana mati Zainal Abidin yang sudah dieksekusi mati. Berkas PK Zainal rupanya terselip 10 tahun di PN Palembang.

“Tentu Bawas akan turun tangan menyelidiki kenapa PK ini nyangkut selama 10 tahun,” ujar Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, saat dihubungi wartawan, Kamis (30/4/2015).

Menurut Ridwan, bisa saja PK itu terselip 10 tahun karena ada berkas yang belum lengkap. Dia memastikan, begitu PK itu sampai ke MA, proses peradilannya berlangsung cepat tidak sampai 1 bulan.

“Makanya ini diteliti dulu kesalahannya di mana,” ucap Ridwan.

Ridwan menegaskan, bila terjadi kelalaian yang menyebabkan PK itu terselip 10 tahun tentu akan ada sanksi. Namun dia tidak bisa menjabarkan bentuk sanksinya.

“Kita lihat dulu, atau bisa jadi berkas PK-nya belum lengkap makanya belum sampai ke MA,” ujar Ridwan.

Berkas permohonan PK telah dikirimkan Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada 5 Mei 2005. Tapi pihak PN Palembang baru mengirim ke MA 10 tahun setelahnya. PK ini dikirim PN Palembang dengan surat pengantar nomor W6.U1/188/Pid.01/2015. Perkara PK Zainal Abidin diregistrasi dengan nomor perkara 65 PK/Pid.Sus/2015 pada tanggal 8 April 2015 dan distribusi berkas ke majelis hakim PK dilakukan pada tanggal 21 April 2015 dan majelis hakim memutus perkara tersebut pada tanggal 27 April 2015.

Zainal sendiri telah dieksekusi mati pada Rabu (28/4) kemarin.

Terjadi Ketimpangan Bidang Pendidikan

Yep kalau kata Kompas sih kinerja pemerintahan Joko Dodo masih OK !

KINERJA PEMERINTAH

Cetak | 30 April 2015 145 dibaca 1 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama enam bulan pertama dalam bidang kesejahteraan sosial, terutama pendidikan, jauh lebih positif dibandingkan dengan bidang lain, seperti ekonomi dan politik. Hal itu terungkap dalam survei tatap muka dengan 1.200 responden di Indonesia oleh Litbang Kompas, awal April 2015.

Kepuasan masyarakat itu merupakan modal besar bagi Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memelihara dukungan masyarakat. Namun, agar dukungan langgeng, program nyata pendidikan mesti ditingkatkan dan dinikmati merata oleh masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

Apabila data survei dipilah berdasarkan daerah, masyarakat di Indonesia timur tidak puas dengan peningkatan pendidikan yang dalam survei itu indikatornya ialah “wajib” belajar 12 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan. Masyarakat di Maluku-Papua yang puas terhadap pelaksanaan “wajib” belajar 12 tahun hanya 33,3 persen, sedangkan di Sumatera 70,7 persen dan Jawa 61,5 persen.

Untuk peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat yang puas di Sumatera 66 persen, Jawa 68 persen, dan Sulawesi 75 persen. Sebaliknya sikap puas masyarakat di Maluku-Papua terhadap isu serupa (29,2 persen).

Masyarakat juga puas dengan pengembangan budaya gotong royong. Namun, pembangunan pendidikan-lah yang jauh lebih peka terhadap kebijakan publik yang diambil pemimpin.

Pembangunan pendidikan di Jawa memang mulai dirasakan masyarakat, terlepas kinerja Jokowi yang baru menjabat enam bulan. Di Surabaya, Jawa Timur, biaya sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK gratis sejak 2010. Bahkan, baju seragam dan buku siswa miskin dibiayai Pemerintah Kota Surabaya.

“Tak ada lagi sekolah yang hanya untuk anak orang mampu,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (28/4).

Di Kota Malang, Jawa Timur, angka putus sekolah hanya 0,05-0,68 persen (SD-SMA). Hasan Aji (43), warga Kelurahan Bareng, mengatakan, mengakses pendidikan dasar cukup mudah. “Sekarang tak banyak tarikan memberatkan,” ujar wali murid siswa SMAN 9 Malang.

Perubahan UN

Perubahan ujian nasional (UN) yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan juga diapresiasi. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Baskara Aji, misalnya, berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti kebijakan itu dengan peningkatan kualitas guru. Di daerah itu, lama belajar 12 tahun juga tak terkendala. Persentase warga DI Yogyakarta yang menjalani pendidikan hingga jenjang SMA/SMK mencapai 96 persen.

BACA JUGA

Kebijakan Populis Menjadi PenopangCetak | 30 April 2015

Sedikit tersentuh

Sebaliknya, di kawasan Indonesia timur, seperti Maluku dan Papua, masyarakat masih merindukan perbaikan. Di sanalah Jokowi-Kalla dapat meningkatkan dukungan sekaligus memenuhi hak pendidikan masyarakat. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua, misalnya, menempati peringkat terakhir dari 33 provinsi selama satu dekade. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Protasius Lobya menuturkan telah menetapkan program wajib belajar 12 tahun. Namun, angka buta huruf di Papua masih 600.000 jiwa. Pemprov Papua mengucurkan dana otonomi khusus sekitar Rp 30 miliar ke setiap kabupaten untuk sektor pendidikan sejak 2014. “Kami harap pemda konsisten menggunakan dana itu untuk pendidikan,” katanya.

Di Papua, sentuhan kebijakan lamban. Protasius menyatakan, terkait Kurikulum 2013, hanya 6.000 dari target 16.094 tenaga guru yang dilatih. Hingga saat ini, dia juga belum mendapatkan sosialisasi program Kartu Indonesia Pintar, andalan Jokowi.

Di Maluku, guru dan masyarakat di Negeri (Desa) Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, kecewa dengan pemerintah yang belum juga membangun gedung untuk SDN 1 Negeri Lima, SDN 2 Negeri Lima, dan SD Inpres Negeri Lima. Ketiga SD itu terkena banjir bandang Juli 2013. Sebanyak 400 siswa telantar.

Siti Sarah Suneth, guru kelas I SDN 1 Negeri Lima, mengatakan, kondisi tenda darurat tak layak lagi. Ketika hujan, kegiatan belajar dihentikan.

Pengamat

Terlepas dari hasil survei, Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Mohammad Abduhzen menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih fokus pada “pemulihan” bagian-bagian dari sistem pendidikan, seperti Kurikulum 2013, UN, dan sertifikasi guru. “Pemulihan itu lebih bersifat simptomatik dan tidak mengatasi sumber penyakitnya. Belum terlihat ‘narasi besar’ masa depan pendidikan,” katanya.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Febri Hendri mengatakan, kepuasan masyarakat pada wajib belajar disebabkan, dengan bantuan pemerintah, sekolah tidak mengandalkan pembiayaan masyarakat. Namun, biaya operasional sekolah (BOS) belum optimal menutupi keseluruhan biaya. Sebagian sekolah masih menarik iuran. Wajar jika masih ada orangtua tidak puas.

Ketua Gerakan Indonesia Pintar Yanti Sriyulianti mengatakan, bisa dipahami jika masyarakat optimistis. UN yang tak lagi penentu kelulusan menunjukkan perbaikan sistem pendidikan. Namun, tetap perlu pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan anak dalam semua aspek.

(HRS/DIA/FLO/FRN/

ETA/ELN/LUK)

Terjun ke Politik, Sandiaga Uno Mundur dari Adaro

Selasa, 21 April 2015 19:54 WIB

Pengusaha nasional Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Ini alasan pria yang akrab disapa Sandi tersebut lepas jabatan direktur.

“Saya sudah bersama Adaro hampir 15 tahun. Melihat Adaro tumbuh, produksi hampir enam kali lipat. Karyawan bertambah empat kali lipat. Melewati puncak dan lembah harga batu bara,” ujarnya, Selasa (21/4/2015).

“Saya kagum dan bangga atas prestasi tim di Adaro, solid dan bersahaja. Pak Boy (Garibaldi Thohir) dan tim akan mampu bawa Adaro ke jenjang yang insya Allah lebih baik lagi. Saatnya saya mundur untuk fokus di tugas baru,” ujarnya.

Perusahaan tambang batu bara itu menerima surat pengunduran diri Sandiaga pada 16 April 2015. Emiten berkode ADRO itu menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) atas pengunduran diri Sandi.

Pria berumur 45 tahun itu awal bulan ini terjun ke panggung politik. Sandi dilantik menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya pimpinan Prabowo Subianto pada 8 April lalu.

“Harus ada ketegasan dan kejelasan agar tidak terjadi benturan kepentingan. Saya rasa itu tradisi yang baik antara pemisah antara korporasi dan soci-politik,” ujarnya.

(Detik)

---

KSAL: Tahun 2019 Tank Amfibi BMP-3F Bisa Terpenuhi 100 Persen

29 April 2015

Dalam program MEF, Korps Marinir TNI AL memproyeksikan untuk mempunyai 890 kendaraan tempur, termasuk diantaranya adalah Tank Amfibi yang berjumlah 264 unit (photo : Kaskus Militer)

RMOL. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan saat ini TNI AL berniat untuk menambah alat utama sistem pertahanan (Alutsista), salah satunya program penambahan Tank Amfibi BMP-3F yang diperlukan untuk Korps Marinir.

“Kita sedang berjalan dalam pemenuhan Alutsista. Di tahun 2015-2016 ini kita ada penambahan alutsista BMP-3F dan juga Tank Artileri serta beberapa senjata ringan untuk perlengkapan pasukan,” ungkap Laksamana seusai acara Sertijab Dankormar dari Mayjen TNI Achmad Faridz Washington kepada Brigjen TNI (Mar) Buyung Lalana, di Cilandak, Jakarta Selatan (Selasa, 28/04).

Lanjut Ade, penambahan alutsista ini merupakan program lima tahun TNI AL untuk memenuhi kebutuhan pertahanan TNI AL dalam menjaga perairan NKRI

“Tank Amfibi BMP-3F perlu ditambah lagi, diharapkan di tahun 2019 tank amfibi BMF-3F akan sudah terpenuhi 100 persen. Kita juga ada kebutuhan lagi untuk penggantian alutsista yang sudah tua,” pungkasnya

Tank Amfibi BMP-3F adalah kendaraan tempur lapis baja yang mampu bermanuver di air dan darat. Ia punya kemampuan paling unggul di kelas peralatan tempur amfibi saat ini. Tank produksi Rusia itu dirancang untuk menghadapi pertempuran dengan senjata utama meriam canon kaliber 100 milimeter yang mampu menembak sampai jarak 4 kilometer. Dengan berat 18 ton, panjang 7,14 meter, lebar 3,16 meter, dan tinggi 3,57 meter, tank ini mampu membawa tujuh pasukan dan tiga kru. Meriam Tank BMP 3F ini dirancang untuk menembakkan peluru/roket non-kendali (shell). Meriam jenis ini masuk dalam kategori balistik sedang, dengan kecepatan tembak berkisar 250m/detik.

Sistem persenjataan tank ini memadukan artileri, rudal, dan roket dengan kontrol otomatis, sehingga tembakan tetap akurat meski saat berenang. Kunggulan-keunggulan lainnya yang dimiliki Tank BMP-3F diantaranya, mampu beroperasi di laut selama 7 jam dan untuk menunjang kemampuan amfibinya, tank ini dapat dilengkapi snorkel.

(RMOL)