Archive for ‘Artha Graha’

April 13, 2015

Tomy Winanta Soal Revitalisasi Teluk Benoa

Oleh : Arief Bayuaji | Senin, 13 April 2015 | 21:45 WIB

BERITA TERKAIT

INILAHCOM, Jakarta – Tomy Winata, pemilik Artha Graha dan investor PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) bicara soal penolakan revitalisasi Teluk Benoa, Bali, yang bertujuan membangun pariwisata Bali. Tomy Winata lantas meminta keadilan.

“Kalau proyek ini batal, silahkan. Tetapi, saya minta keadilan. Saya menantang masyarakat dan LSM untuk moratorium seluruh proyek yang belum memiliki izin perubahan peruntukkan kawasan di sekitar Bali, terutama di tanjung dan Teluk Benoa juga dimoratorium, atau yang sudah terlanjur dibangun dirobohkan,” jelas Tomy di Hotel Borobudur, Lapangan Banten, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Berdasarkan data TWBI, 61 bangunan salah perizinan kawasan. Dua diantaranya, Hotel Crystal dan pabrik semen PT Pioneer Beton yang membuang limbah di sekitar kawasan mangrove. “Ini termasuk rasa keadilan sebagai investor. Proyek saya ini belum apa-apa, tapi sudah terkendala opini seperti itu,” ujar dia.

Ia mengatakan saat harus moratorium, pihaknya siap asal semua pihak terkait juga dimoratorium, bukan cuma proyek revitalisasi Tanjung Benoa saja. “Kalau ujungnya proyek ini dimoratorium, saya siap. Saya nolkan semua dana yang sudah keluar.”

Tercatat, nilai total proyek Rp30 triliun dan perkiraannya PT TWBI sudah mengucurkan dana sekitar Rp1 triliun. Dana tersebut untuk ongkos konsultan, feasibility study dan uji lapangan.

Menurut dia, sejauh ini, Bali butuh pembangunan pariwisata demi bersaing dengan negara-negara tetangga, sekelas Singapura, Malaysia, Thailand, yang gencar mempromosikan pariwisatanya. Revitalisasi Teluk Benoa, papar dia, akan membantu meningkatkan kualitas pariwisata di Bali, karena akan menghadirkan pariwisata seperti Maladewa, Venesia, Singapura, Thailand, dengan tetap menonjolkan budaya dan keindahan Bali.

Ia lantas mengatakan ada dugaan munculnya penolakan tersebut karena ada campur tangan asing yang tak ingin pariwisata Bali maju. “Ya, karena kemajuan Bali akan menarik wisatawan untuk berkunjung dan menjadi pesaing bagi dunia pariwisata di negara lain,” kata pria, yang pernah menggarap proyek reklamasi di Pantai Kuta, Bali, seluas 4,5 hektare untuk dikembangkan menjadi hotel. [aji]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2195456/tomy-winanta-soal-revitalisasi-teluk-benoa#sthash.mcZSU4XG.dpuf

March 4, 2015

EKSKLUSIF: Susi Bikin Kapal Tomy Winata Dicacah, Yorrys Rugi

Bertahun tahun yang jadi maling ikan ya dua dia lagi rupanya

Bu Susi cocok untuk jadi R1

RABU, 04 MARET 2015 |  TEMPO/Dhemas ReviyantoTEMPO.CO, Jakarta 

-Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, mengaku merugi akibat kebijakan moratorium perizinan kapal eks-asing yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menurut dia, sekitar 40 kapal buatan Cina yang beroperasi di bawah empat perusahaan miliknya kini menganggur di Timika, Papua.”Bayangkan itu sejak November tidak jalan. Ini kan merugikan,” kata Yorrys kepada Tempo, Selasa malam, 3 Maret 2015.Sebelumnya, dalam rapat dengan Badan Anggaran pada Januari lalu, Menteri Susi sempat menyebut nama Yorrys sebagai salah satu pengusaha kapal perikanan. Kala itu dia mengeluhkan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perusahaan-perusahaan perikanan yang hanya sekitar Rp 300 miliar per tahun.Yorrys membenarkan selama ini dia ikut berbisnis perikanan. Empat perusahaannya berpangkalan di Sorong, Papua, yakni PT Minatama Mutiara, PT Ombre Lines, PT Anugrah Bahari Berkat Abadi, dan PT Chindo Zhengyang Mina Anugerah. “Chindo ini perusahaan penanaman modal asing,” kata Yorrys yang juga membenarkan seluruh armadanya adalah eks-Cina.Yorrys mengaku mendukung kebijakan moratorium perizinan kapal eks-asing yang diterbitkan Menteri Susi. Namun, dia mengingatkan agar Kementerian tak hanya memberikan shock therapy, tapi juga menyiapkan solusi. “Terutama pasca moratorium, ini mau bagaimana?” kata Yorrys yang mengaku telah bertemu Susi pertengahan bulan lalu.Kapal ikan milik Tomy Winata di Tual, Maluku Tenggara kini  juga tak beroperasi lagi karena moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sebagian dari kapal – kapal itu, bahkan kini sudah dipotong – potong menjadi besi tua.“Ada sembilan kapal yang di-scrap,” Kata Tomy saat ditemui Tempo Ahad pekan lalu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Setelah dipotong – potong, kapal itu akan ditimbang lalu dijual ke pengolahan besi di pelabuhan sekitar Pulau Jawa. Sementara mesin – mesinnya akan dijual ke nelayan – nelayan di Afrika.Tomy, 56 tahun, pernah memiliki armada kapal penangkap ikan terbanyak di Tual, Maluku Tenggara, lewat PT Maritim Timur Jaya (MTJ) dan PT Binar Surya Buana (Binar). Ia memperoleh kapal – kapal itu setelah bekerjasama dengan nelayan Cina. Ia bahkan memiliki tempat pengolahan ikan terbesar di Tual.Setelah Susi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56/2014, Susi memoratorium izin kapal – kapal eks asing yang selama ini mencari ikan di Indonesia. Khususnya kapal asal Thailand dan Cina. Tomy kemudian tiarap dan memerintahkan semua kapal berlabuh. “Saya ingin membantu pemerintah,” kata Tomy.Kepada Tempo, Menteri Susi berulang kali menegaskan niatnya untuk membersihkan perairan Indonesia dari armada perikanan eks-asing. Susi hakulyakin kapal-kapal buatan luar negeri selama ini menjadi kedok pencurian ikan. Sebab, kata dia, sebagian besar kapal tersebut masih milik juragan di luar negeri meski telah berbendera Merah Putih dan tercatat sebagai milik pengusaha Indonesia.Laporan investigasi Majalah Tempo edisi Senin, 23 Februari 2015, menguatkan dugaan tersebut. Sejak berlakunya moratorium, sedikitnya 262 kapal eks-asing dari total 700-an kapal yang selama ini beroperasi di ZEE Arafura dan Natuna lenyap, pergi tak kembali.AGOENG WIJAYA | TIM INVESTIGASI TEMPO

February 24, 2015

Aksi Susi Bikin 9 Kapal Tomy Winata Jadi Besi Tua

Menteri yang memenuhi ekspektasi publik

EKSKLUSIF: Aksi Susi Bikin 9 Kapal Tomy Winata Jadi Besi Tua

Menteri Susi Pudjiastuti memotret dengan kamera kesayangan miliknya di Kediamannya, Komplek Menteri Widya Chandra V No.26, Jakarta, 14 Februari 2015. Kegemaran memotret ditularkan oleh Ayahnya yang merupakan juru foto sewaktu muda. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Kapal ikan milik Tomy Winata di Tual, Maluku Tenggara kini tak beroperasi lagi karena moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sebagian dari kapal – kapal itu, bahkan kini sudah dipotong – potong menjadi besi tua.

“Ada sembilan kapal yang di-scrap,” Kata Tomy saat ditemui Tempo Ahad pekan lalu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Setelah dipotong – potong, kapal itu akan ditimbang lalu dijual ke pengolahan besi di pelabuhan sekitar Pulau Jawa. Sementara mesin – mesinnya akan dijual ke nelayan – nelayan di Afrika.

Tomy, 56 tahun, pernah memiliki armada kapal penangkap ikan terbanyak di Tual, Maluku Tenggara, lewat PT Maritim Timur Jaya (MTJ) dan PT Binar Surya Buana (Binar). Ia memperoleh kapal – kapal itu setelah bekerjasama dengan nelayan Cina. Ia bahkan memiliki tempat pengolahan ikan terbesar di Tual.

Setelah Susi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56/2014, Susi memoratorium izin kapal – kapal eks asing yang selama ini mencari ikan di Indonesia. Khususnya kapal asal Thailand dan Cina. Tomy kemudian tiarap dan memerintahkan semua kapal berlabuh. “Saya ingin membantu pemerintah,” kata Tomy.

Bukan hanya Tomy, para pengusaha ikan lainnya ikut tiarap gara – gara Menteri Susi. Layar Vessel Monitoring System (VMS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kini laut Indonesia kosong. Hanya beberapa kapal yang berani melaut karena punya surat – surat yang lengkap. “Tidak boleh lagi ada kapal eks asing yang mencari ikan di Indonesia,” kata Susi.

Selama masa moratorium itu, ada sembilan kapal milik Tomy dengan nama lambung MTJ dan Binar yang tidak diketahui keberadaannya. Stasiun Pengawasan Tual tidak pernah lagi menemukan sinyal GPS kapal – kapal itu. Tempo mencari kapal -kapal itu ke Fuzhou, Cina, namun nihil. “Kami punya laporan dan pemberitahuan kapal – kapal itu akan dibesituakan,” kata Tomy.

Tim Investigasi Tempo

Komentar (0)

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Foto Terbaru

Kemeriahan Olahraga Sepeda Motor di Festival Winter VirageKemeriahan Olahraga Sepeda Motor di Festival Winter Virage

Mengenal Sosok Cantik Putri Indonesia 2015, Anindya Kusuma PutriMengenal Sosok Cantik Putri Indonesia 2015, Anindya Kusuma Putri

Museum Prasasti Batutulis Sepi PengunjungMuseum Prasasti Batutulis Sepi Pengunjung

Bambang Widjojanto Akan Jalani Pemeriksaan di Mabes PolriBambang Widjojanto Akan Jalani Pemeriksaan di Mabes Polri

Ahok Resmikan Rusun TamboraAhok Resmikan Rusun Tambora

Melihat Canggihnya Laboratorium Batu Akik di SurabayaMelihat Canggihnya Laboratorium Batu Akik di Surabaya

Top Stories

  • Kakak: Kalau Abraham Samad Harus Ditahan...Kakak: Kalau Abraham Samad Harus Ditahan…

  • Komisi Yudisial: Hakim Sarpin Bisa DipecatKomisi Yudisial: Hakim Sarpin Bisa Dipecat

  • Yunus Husein Terancam Jadi Tersangka, Apa Sebabnya?Yunus Husein Terancam Jadi Tersangka, Apa Sebabnya?

  • Sanksi Lion Dianggap Ringan, Ini Alasan Kementerian JonanSanksi Lion Dianggap Ringan, Ini Alasan Kementerian Jonan

  • Dipicu Bali Nine, 7 Menteri Rancang Penggulingan Tony AbbottDipicu Bali Nine, 7 Menteri Rancang Penggulingan Tony Abbott

  • #KoinAustralia: Perdana Menteri Kami Memang Payah, Tapi...#KoinAustralia: Perdana Menteri Kami Memang Payah, Tapi…

  • EKSKLUSIF: Aksi Susi Bikin 9 Kapal Tomy Winata Jadi Besi TuaEKSKLUSIF: Aksi Susi Bikin 9 Kapal Tomy Winata Jadi Besi Tua

  • Tiga Fakta  Ledakan Bom di ITC DepokTiga Fakta Ledakan Bom di ITC Depok

  • EKSKLUSIF: Bisnis Ikan di Thailand Seret Karena Menteri SusiEKSKLUSIF: Bisnis Ikan di Thailand Seret Karena Menteri Susi

  • Samad Bakal Telat Diperiksa Polisi Hari IniSamad Bakal Telat Diperiksa Polisi Hari Ini

  • Warga Dubai Dikejutkan oleh Hujan UangWarga Dubai Dikejutkan oleh Hujan Uang

tempodotco

Pembeli Berkurang, Penjual Gas Elpiji 12 kg Batasi Pengisian
Financeroll Indonesia

USDJPY Merana
Financeroll – Berdasarkan grafik 30 menit untuk USDJPY mengindikasikan bahwa tekanan beli masih dominan menuju target terdekat di 119….

reksadana
reksadana
Mandiri Gandeng Pegadaian untuk Tangani Devisa TKI bit.ly/1aaEGkT
Warga Harapkan Cepat Atasi Banjir Bandung Selatan
Financeroll Indonesia

Emas Membidik Resisten Channel
  Financeroll-Channel menurun pada grafik H1, terdeteksi masih membingkai jejak Emas , meski candle saat ini menunjukkan Emas sedang me…

Tempo News Room
temponewsroom
Malam Hari Timor Leste Terang, Wilayah Indonesia Gelap bit.ly/1JG5kSw pic.twitter.com/nzS44bMw4p
Cahaya Dari Timur Dibuat Dari Hasil Patungan
Financeroll Indonesia

EURUSD rentan terkoreksi kembali
  Financeroll-EURUSD masih terperangkap dalam range yang terbatas, para pelaku pasar masih menunggu testimony dari Janet Yellen terkait…

TEMPO.CO
tempodotco
Malam Hari Timor Leste Terang, Wilayah Indonesia Gelap bit.ly/1JG5kSw pic.twitter.com/StbQducXPv
Financeroll Indonesia

Selasa Siang, Rupiah Menguat ke Posisi Rp 12.849 / USD
Laju nilai tukar Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa (24/2) pagi hingga siang bergerak menguat sebesar 17 poin menjadi R…

TEMPO.CO
tempodotco
Ganda Campuran Incar Final Jerman Terbuka: Para atlet bulutangkis ingin menimba pengalaman dari pemain unggulan. bit.ly/1w5WUIK
Suciwati Munir Bantah Suaminya Punya Dokumen Rahasia
Financeroll Indonesia

BTN Turunkan Uang Muka Kredit FLPP PNS Hanya 1%
Financeroll – Bank Tabungan Negara akan menurunkan uang muka kredit rumah berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ya…

BuatWEB PIN 519E6D71
kelasmarketing
November 30, 2014

Bareng Tomy Winata, Menteri Gobel Gelar Pasar Murah

Bareng Tomy Winata, Menteri Gobel Gelar Pasar Murah

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel saat melakukan sidak di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta, 6 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

  TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menggandeng Artha Graha Grup untuk menyelenggarakan pasar murah di lima daerah di Jakarta. Pasar murah bertajuk Artha Graha Peduli ini dibuka dengan pelepasan 21 truk pengangkut bahan pokok menuju lima daerah di Jakarta pada Ahad, 30 November 2014.

Menurut Rachmat, penjualan bahan pokok ini merupakan bentuk kepedulian dan realisasi komitmen Artha Graha dan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. “Kami ingin menyediakan bahan pokok dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat,” ujarnya di lapangan parkir Kementerian Perdagangan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. (Baca juga: Harga Beras Mulai Naik, Bulog Gelar Operasi Pasar)

Barang yang akan diedarkan adalah 1.300 paket bahan pokok, berisi 2 kilogram beras, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu kental manis, dan 3 mi instan. Paket itu akan dijual dengan harga yang sudah disubsidi lebih dari 50 persen. Masyarakat dapat memperoleh paket seharga Rp 60 ribu ini dengan hanya membayar Rp 25 ribu. (Baca juga: Di Bojonegoro Harga Cabai Tembus Rp 55 ribu)

Penjualan barang murah tersebut dilakukan di kawasan Hotel Borobudur, Jakarta Pusat; Tanjung Priok, Mal Artha Gading, dan Kelapa Gading, Jakarta Utara; Matraman, Jakarta Timur; kawasan SCBD dan Petogogan, Jakarta Selatan; serta Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pendiri Artha Graha Grup, Tomy Winata, berharap aksi ini dapat membantu mencukupi kebutuhan pokok masyarakat hingga akhir 2014. “Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kami dengan sesama. Semoga dapat membantu,” tuturnya.

URSULA FLORENE SONIA

November 11, 2014

Dari menteri sampai wapres kompak hentikan proyek Tomy Winata

Reporter : Wisnoe Moerti | Kamis, 6 November 2014 06:02

Merdeka.com – Nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang kembali dihidupkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hampir dipastikan kandas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan baru yang mengusung visi kemaritiman tidak tertarik membangun jembatan sepanjang 27,4 kilometer yang menelan biaya hingga Rp 225 triliun tersebut.

Dilihat dari payung hukumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS), pemerintah yang kala itu dipimpin SBY menetapkan PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) selaku pemrakarsa dan diminta melakukan study kelayakan.

Di GBLS, Tomy Winata dengan bendera anak usahanya yakni PT Bangungraha Sejahtera Mulia menjadi pemegang saham terbesar 95 persen. Tomy duduk sebagai komisaris utama. Sedangkan Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung memiliki saham 2,5 persen.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, pemerintah akan mempertimbangkan nasib perpres tentang kawasan JSS. Apalagi, saat ini belum ada investasi dalam pembuatan Jembatan Selat Sunda. Batalnya pembangunan jembatan selat sunda justru membuat pemerintah semakin fokus memanfaatkan sektor maritim sebagai kekuatan bangsa. Sehingga ke depannya penyeberangan Jawa-Sumatera jadi lebih murah dan cepat.

“Cara bagaimana memperluas, membuat terminal penyeberangan dan dengan kapal yang lebih cepat, sehingga penyeberangan dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya itu bisa lebih cepat,” ungkap Sofyan, kemarin.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Dia menuturkan, pemerintah memprioritaskan pengembangan pelabuhan laut. Infrastruktur ini menjadi salah satu penunjang kegiatan ekonomi yang utama, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

“Pelabuhan itu salah satu penunjang kegiatan ekonomi. Kalau pelabuhannya tidak berkembang, dalam jangka panjang ekonominya juga terganggu,” ungkapnya.

PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) selaku pemrakarsa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) menyatakan akan mematuhi apapun yang diputuskan pemerintah tentang kelanjutan proyek infrastruktur raksasa ini.

Menurut Direktur Utama PT GBLS Agung Prabowo, pihaknya konsisten dengan surat disampaikan kepada pemerintah tanggal 24 Juli 2012. “Intinya kami tunduk dan loyal pada apapun putusan yang legal dan sah dari pemerintah, termasuk pemerintah sekarang,” tegasnya kepada pimpinan media di Jakarta, Selasa (4/11) malam.

“Proyek ini belum jalan. Sebagai pemrakarsa, tugas kami melakukan studi kelayakan, baik dari sisi teknis pembangunan jembatan, maupun dampak sosial ekonominya. Studi awal sudah kita lakukan. Kelanjutannya menunggu sikap pemerintah,” katanya.

Agung mengaku lupa soal dana yang dikeluarkan. Dia hanya menyebut PT GBLS sudah mengeluarkan dana setidaknya Rp 75 miliar. “Kami ini kan melaksanakan sebagian dari apa yang diamanatkan oleh Perpers No 86/2011. Perpers ini masih berlaku, dan kami menunggu apa yang akan diputuskan pemerintah,” tegasnya.

Meskipun Presiden Jokowi belum menyampaikan secara tegas perihal penghentian megaproyek ini, Wakil Presiden dan para menteri kabinet kerja sudah memberikan sinyal bahwa proyek ini tak dilanjutkan. Berikut paparannya.

1.Jusuf Kalla

Merdeka.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Meski tidak secara tegas menyatakan penghentian proyek JSS, wapres mengirimkan sinyal penolakan. Jusuf Kalla beralasan, visi misi pemerintahan membangun kedaulatan dan mengedepankan sektor kelautan.

“Yang dimaksud maritim itu bukan jembatan,” tegas Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu (5/11).

Jusuf Kalla menjelaskan, langkah konkret untuk mewujudkan visi kemaritiman adalah pembenahan sektor kelautan agar distribusi antar pulau lancar. Prioritas pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, proyek tol laut.

“Tentu prinsipnya kan dilaksanakan tol laut, kelancaran sistem perkapalan,” singkatnya.

2.Sofyan Djalil
  • Merdeka.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut proyek ini sejak awal sudah bermasalah.

    “Dari awal kan ini sudah kontroversial. Kemudian itu tidak sesuai dengan visi maritimnya presiden,” kata Sofyan di Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2014, Jakarta, Rabu (4/11).

    Namun dia tidak menjelaskan kontroversi yang dimaksud. Sofyan justru menegaskan, pemerintah sudah menutup rapat-rapat pengerjaan megaproyek ini. Bila ada pihak lain ngotot membangun jembatan itu, Sofyan menegaskan hal itu mustahil dilakukan.

    Keputusan ini diambil karena megaproyek tersebut tidak seirama dengan konsep pembangunan maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    “(Jembatan Selat Sunda) itu kan masih ide dan wacana. Ditambah sekarang tidak sejalan dengan konsep doktrin kemaritiman,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11).

    .
    Andrinof Chaniago

    Merdeka.com – Pemerintahan Jokowi-JK memutuskan tak melanjutkan megaproyek Jembatan Selat Sunda karena tak selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

    “Alasannya, megaproyek senilai lebih 225 triliun itu dianggap tidak selaras dengan visi-misi Presiden Joko Widodo. Sampai sekarang tidak pernah ada pernyataan dari Presiden akan memasukkan JSS ke program infrastruktur pemerintah,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago, di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Jumat (31/10).

    Jembatan Selat Sunda justru dianggap dapat menghilangkan identitas maritim karena akan mengurangi aktivitas penyeberangan melalui laut di Selat Sunda.

    Andrinof yakin jembatan itu belum bisa dibangun. “Paling tidak untuk 10?15 tahun ke depan. ?Saya yakin JSS bukan pilihan, setidak-tidaknya untuk 10?15 tahun ke depan,?” kata Andrinof.

    Ignasius Jonan
  • Merdeka.com – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku tak keberatan jika megaproyek Jembatan Selat Sunda batal terlaksana. Sebagai menteri kabinet kerja, Jonan mengikuti kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Jonan mengatakan, sejauh ini proyek tersebut minim kemajuan. Karena itu Jonan sependapat dengan yang disampaikan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago bahwa JSS tidak akan menjadi prioritas pemerintah Joko Widodo.

    “Kan Menteri Bappenas sudah ngomong. Kalau kabinet kan suaranya satu,” ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

    Jonan menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pembangunan di sektor maritim seperti proyek tol laut atau pendulum nusantara. “Saya kira saya belum lihat ada atau tidak pengaruhnya,” jelas dia.

    November 1, 2014

    Tommy Winata Temui Susi di Pangandaran

    Yang jelas sih bukan urusan lingkungan hidup, tapi soal “illegal fishing”. Group Artha Graha punya divisi perikanan yang menguasai urusan penangkapan ikan. Kapal asing yang mau tangkap ikan bisa diurus ijin nya oleh group AG. Ingat kemarin ini bu Menteri ingin bersih bersih di kementrian dan menertibkan urusan kapal asing yang beredar di perairan Indonesia khan.

    Sabtu, 1 November 2014 | 21:34 WIB

    Tribunnews/Bian Harnansa Tommy Winata

    KOMPAS.com – Pengusaha nasional Tommy Winata menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di rumah Ibu Menteri Susi di Pangandaran, Sukabumi, Jabar, Sabtu (1/11/2014). Tommy mengatakan kedatangannya hanyalah untuk silaturahim dengan sahabat.”Apa salahnya sahabat datang ke rumah sahabatnya untuk silaturahmi dan ucapkan selamat,” kata Tommy dalam penjelasannya.

    Menurut Tommy, dia mendampingi Solichin GP berkunjung dan bersilaturahim dengan Susi yang juga disebutnya sebagai sahabat lama.

    “Kami sama-sama sangat peduli program kemandirian NKRI dalam kelautan dan pelestarian pantai, karang laut dan pelestarian biota laut, seperti yang kami lakukan di cagar alam laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC),” ujar Tommy.

    Susi dan Tommy diketahui sudah kenal dekat dan bersahabat sejak lama. Selain sama-sama pengusaha perikanan dan penyewaan pesawat terbang, Susi dan Tommy sama-sama anak asuh dari Solichin GP, mantan Pangdam Siliwangi dan mantan Gubernur Jawa Barat.

    “Mohon pertemuan itu jangan ditafsirkan lebih dari silaturahim antarsahabat dan antarkeluarga sesama anak asuh Bapak Solichin GP,” ucapnya.

    “Kami bersilaturahmi bersama-sama dengan Pak Solichin GP,” tambahnya lagi.

    ++++++++++

    Apa Persamaan antara Tomy Winata dan Susi Pudjiastuti?

    Minggu, 2 November 2014 | 10:52 WIB

    KOMPAS.com
     — Beberapa hari setelah pelantikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pulang kampung ke Pangandaran. Saat itu juga, terlihat sosok pengusaha nasional Tomy Winata hadir di antara tetamu. Kehadiran Tomy Winata ke Pangandaran hanya sebuah kebetulan?

    Mungkin belum banyak yang tahu, Susi Pudjiastuti dan Tomy Winata punya banyak kesamaan. Keduanya adalah pengusaha sukses yang benar-benar merangkak dari bawah. Kesamaan lainnya, Tomy dan Susi hanya lulus SMP. “Kontroversial”. Yang pasti, keduanya punya bisnis di sektor kelautan dan perikanan.

    Tomy Winata, sebagai pengusaha, memiliki portofolio bisnis yang sangat beragam. Di bawah naungan Grup Artha Graha, bisnis Tomy berserak, mulai dari sektor keuangan, properti, agribisnis, hingga perikanan. Tomi juga memberi banyak inspirasi bagi pengusaha lain lewat kegiatan filantropis yang digagas melalui Artha Graha Peduli.

    Selama ini, Tomy dikenal cukup dekat dengan para pejabat, petinggi aparat keamanan, bahkan hingga presiden sehingga di mana pun Tomy berada, dia selalu menjadi sorotan.

    Sementara itu, sosok Susi Pudjiastuti semenjak diberi amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan terus menyedot perhatian publik.

    Keberhasilannya membangun bisnis cum memberdayakan masyarakat pesisir terus menjadi obrolan. Meski di sela-sela itu, obrolan juga diselingi dengan kebiasaan Susi yang “nyleneh“. Dengan berbekal ijazah SMP, Susi berhasil mengembangkan bisnis aviasinya, yakni Susi Air. Karena itulah, Susi menjadi sosok yang sangat inspiratif.

    Maritim Timur Jaya

    Tribunnews/Bian HarnansaTommy Winata

    Tomy Winata bergerak di bisnis perikanan dan kelautan melalui PT Maritim Timur Jaya (MTJ). Perusahaan yang berada di Tual, Maluku Tenggara, itu didirikan pada 1995. Kemudian, pada 2008, perusahaan ini mulai melakukan pembenahan.

    Seperti dikutip dariAntara, berbagai  fasilitas pengolahan ikan didirikan Tomy Winata di atas lahan seluas 9 hektar dari total luas lahan 160 hektar. Fasilitas yang dimaksud antara lain dermaga dengan panjang 330 meter dan lebar 13 meter dengan kedalaman 12-15 meter.

    Kawasan industri perikanan terpadu itu juga memiliki tiga tangki penampungan bahan bakar dengan kapasitas masing-masing 500 kiloliter. Selain untuk kapal, bahan bakar yang ada juga untuk memasok empat pembangkit listrik yang memiliki daya 1,2 megawatt.

    Untuk menangani ikan-ikan yang diperoleh dari nelayan Tual dan sekitarnya, perusahaan ini memiliki unit pengolahan ikan berkapasitas 100 ton per hari dan tiga ruang penyimpanan ikan beku berkapasitas 300 ton, 500 ton, dan 900 ton.

    Maritim Timur Jaya juga memiliki pabrik es berkapasitas produksi 200 ton. Produksi es tersebut dijual kepada nelayan dengan harga yang terjangkau. Selain membeli ikan hasil tangkapan nelayan, MTJ juga memenuhi kebutuhan es balok nelayan untuk pengawetan ikan.

    MTJ memiliki pabrik surimi dan tepung ikan. Kawasan industri perikanan itu juga memproduksi dan menyediakan ikan beku, ikan kering, ikan asin, ikan asap, dan ikan rebus.

    Perusahaan ini juga ikut memberdayakan masyarakat sekitar dengan membeli rumput laut kering dari masyarakat. Petani mendapatkan jaminan harga yang tak akan turun saat pasokan rumput laut melimpah.

    Di samping itu, MTJ bersedia membeli ikan tembang yang selama ini tidak dikonsumsi masyarakat dan tidak bisa dijual karena banyak tulangnya. Ikan-ikan tersebut selanjutnya diolah menjadi tepung ikan.

    “Kami pasti membeli semua ikan tangkapan hasil nelayan, berapa pun jumlah dan bagaimana pun kualitasnya. Jadi, nelayan memiliki jaminan hasil tangkapannya pasti terjual,” tutur Direktur PT MTJ Dipa Tamtelahitu.

    Namun, usaha MTJ menjalankan bisnis perikanan tak selalu mulus. Pada 2007, perusahaan ini sempat dikait-kaitkan dengan kasus pengumpulan dana non-budgeter oleh Departemen Kelautan yang saat itu dipimpin Rokhmin Dahuri.

    ASI Pudjiastuti Marine Product

    Sementara itu, Susi Pudjiastuti melalui PT ASI Pudjiastuti Marine Product juga berhasil mengembangkan bisnisnya, berbarengan dengan pemberdayaan masyarakat Pangandaran. Dia berani membeli ikan dari nelayan dengan harga tinggi untuk kemudian dibawa langsung ke pembeli di luar negeri.

    Karena permintaan dari luar negeri sangat besar, Susi bekerja keras dengan berkeliling Indonesia mencari sumber suplai lobster. Masalah pun timbul, problem justru ada karena stok sangat banyak, tetapi transportasi, terutama udara, sangat terbatas. Untuk itu, dia menggagas membeli pesawat guna mengangkut pasokan tersebut.

    Di sisi lain, langkah Susi yang berani membeli hasil tangkapan nelayan di Pangandaran dengan harga tinggi itu berhasil membabat tengkulak yang selama ini merugikan nelayan.

    Tak dimungkiri, setiap pengusaha memang memiliki sisi-sisi yang terkadang kurang bisa diterima publik. Namun, terlepas dari itu, sudah waktunya para pengusaha lain untuk segera terjun memaksimalkan potensi kelautan Indonesia, tanpa harus menyampingkan aspek sosial nelayan.

    June 24, 2014

    Joint Production Propelan Dengan Prancis

    Sabtu, Juni 21, 2014

    1

    image
    BORDEAUX-(IDB) : PT Dahana menggandeng Indo Pacific Communication and Defence, anak perusahaan Artha Graha untuk membuat perusahaan patungan bagi industri propelan dengan dua perusahaan Prancis Roxel dan Eurinco. Perusahaan munisi yang akan dibangun di Subang itu akan menelan investasi US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 20 triliun.

    Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta agar pembangunan industri propelan di Subang bisa direalisasikan sebelum bulan Oktober 2014.

    Saat mengunjungi Industri Propelan Roxel di Bordeaux, Prancis, Jumat (20/6/2014), Sjafrie mengatakan perjanjian kerja sama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Prancis harus direalisasikan ke dalam kegiatan nyata. Ia mengapresiasi langkah yang ditempuh PT Dahana dan Roxel untuk membuat perusahaan patungan.
    “Saya sangat mengharapkan rencana pendirian perusahaan patungan antara Dahana dan Roxel di Subang bisa segera berjalan. Saya akan membantu agar produk industri propelan nanti tidak hanya dipakai oleh TNI, tetapi juga oleh negara-negara ASEAN,” kata Sjafrie.
    Presiden Direktur Roxel, Jacques Desclaux mengaku kaget atas semangat yang diperlihatkan Wamenhan. Ia akan berusaha dengan PT Dahana untuk bisa segera melaksanakan rencana pembangunan industri propelan di Subang.
    Investasi Rp 20 Triliun

    imageDirektur Utama PT Dahana F. Harry Sampurno melihat pembangunan industri propelan merupakan sesuatu yang harus dilakukan Indonesia. Masalahnya, sekarang ini hampir semua kebutuhan amunisi bagi TNI dipenuhi dari impor.

    “Pengadaan amunisi melalui impor sangatlah riskan. Pertama, pasokan kebutuhannya tergantung kepada pasokan pihak produsen. Kedua, jumlah impor amunisi mudah diketahui negara lain dan itu berkaitan dengan kemampuan pertahanan negara kita,” kata Harry
    Atas dasar itu PT Dahana mendukung langkah Kementerian Pertahanan untuk membangun industri propelan di dalam negeri. Kehadiran industri propelan akan memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia.
    Menurut Harry, PT Dahana sudah menyiapkan lahan bagi pembangunan industri propelan di Subang. Di sanalah diharapkan bisa dibangun industri propelan yang bukan hanya memasok kebutuhan TNI, tetapi juga untuk keperluan ekspor.
    Harry merasa bersyukur bisa bekerja sama dengan Roxel dan juga Eurinco. Sebab, Roxel sudah mengembangkan munisi dan industri propelan sejak tahun 1660. Investasi yang diperlukan untuk membangun industri propelan, menurut Harry, diperkirakan mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 20 triliun. Indonesia akan memiliki 51 persen saham, sementara Roxel dan Eurinco sebanyak 49 persen.
    Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Muhammad Said Didu mengatakan kerja sama yang dilakukan PT Dahana dan Roxel serta Eurinco sangat baik bagi Indonesia. Dengan model membentuk perusahaan patungan, maka Indonesia akan terlibat langsung dalam proses produksi, sehingga alih teknologi bisa terjadi.
    “Pihak Roxel akan menyerahkan seluruh kepemilikan saham kepada Indonesia apabila putra-putra Indonesia bisa mengerjakannya sendiri. Divestasi itu diperkirakan akan terjadi setelah enam tahun perusahaan berjalan,” kata Said Didu.
    Untuk memenuhi kebutuhan investasi, PT Dahana menggandeng anak perusahaan Kelompok Artha Graha untuk bergabung, Indo Pacific Communication and Defence. Apabila groundbreaking bisa dilaksanakan bulan Oktober, pembangunan industri propelan diharapkan bisa selesai dalam waktu 40 bulan.
    Produk munisi yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan peluru yang diperlukan TNI dan juga peluru kendali. Bahkan peluru kendali yang diproduksi bisa berbentuk peluru kendali dari darat ke darat, dari darat ke udara, dan dari udara ke udara.
    Sumber : Detik
    April 3, 2014

    Djoko: Artha Graha Cuma ‘Kepengin’ Proyek Tanggul  

    Djoko: Artha Graha Cuma 'Kepengin' Proyek Tanggul  

    Pengunjung menikmati suasana pantai dekat sebuah ekskavator untuk proyek reklamasi di Pantai Ancol, Jakarta Utara. TEMPO/Dasril Roszandi

     

    TEMPO.COJakarta – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan belum menerima kabar kelanjutan minat Artha Graha Grup untuk mengerjakan proyek tanggul raksasa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). “Dia (Artha Graha) pernah menyampaikan itu dan kepengin. Kalau cuma kepengin, tidak bisa ditanggapi apa-apa,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 2 April 2013. (baca: Pemerintah Seriusi Proyek Tanggul Raksasa)

    Djoko mencontohkan, niat Artha Graha atas proyek NCICD seperti rencana pembangunan jalan tol Pantai Utara Jawa di atas laut. “Seperti tadi yang kamu sampaikan jalan tol di atas laut. Wong cuma ngomong kok ditanggapi, gimana sih.”

    Dia mengatakan, jika ada yang meminati pembangunan proyek infrastruktur, pemrakarsa hendaknya menanggapi dan mempelajari syarat-syarat yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. (baca: Hatta: Jakarta Harus Bangun Tanggul Laut Raksasa)

    Pertengahan November 2013, Artha Graha Grup pernah menyampaikan minatnya untuk masuk dalam proyek tanggul laut raksasa kepada Kementerian Pekerjaan Umum. “Mereka bilang kami boleh membantu tidak. Membantu itu artinya, karena idenya sama, kenapa tidak dibuat bersama-sama, dan kami oke saja,” kata Djoko.

    Djoko mengaku didatangi Direktur Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera Agung R. Prabowo yang mewakili Artha Graha untuk membicarakan proyek giant sea wall pada Rabu, 14 November 2013. Saat perusahaan milik Tommy Winata itu mengajukan konsep, Djoko mendapati kesamaan ide dengan pemerintah. Namun proyek ini belum diputuskan lantaran menunggu skema pendanaan yang tepat. “Yang berwenang memutuskan pendanaannya adalah presiden,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Djoko mengatakan Artha Graha mengusulkan agar proyek itu tidak cuma didanai pemerintah. Pemerintah ditawari untuk menggarap skema kemitraan dengan swasta. “Supaya ada keuntungan bersama dari proyek tersebut,” katanya.

    Pembangunan tanggul raksasa di pantai utara Jakarta rencananya mulai dilakukan pada 2014. Proyek tersebut digagas pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo. Tanggul raksasa ini dibangun untuk menanggulangi banjir di sisi utara Jakarta hingga seribu tahun. Selain menahan banjir, tanggul ini berfungsi sebagai penyedia air bersih.

    ALI HIDAYAT

    November 16, 2013

    Artha Graha Bidik Proyek Giant Sea Wall

    HomeBisnisBisnis
    JUM’AT, 15 NOVEMBER 2013 | 20:11 WIB
    Artha Graha Bidik Proyek Giant Sea Wall

    Besar Kecil Normal
    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Artha Graha Grup berencana masuk dalam proyek tanggul laut (giant sea wall) Jakarta. “Mereka bilang kami boleh membantu tidak. Membantu itu artinya karena idenya sama, kenapa tidak dibuat bersama-sama dan kami oke saja,” kata dia saat ditemui di Hotel Atlet Century Park Senayan, Jumat, 15 November 2013.

    Djoko mengaku didatangi oleh Direktur Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera, Agung R. Prabowo, yang mewakili Artha Graha untuk membicarakan proyek giant sea wall pada Rabu, 14 November 2013.

    Saat perusahaan milik Tommy Winata itu mengajukan konsep, Djoko mendapati kesamaan ide dengan pemerintah. Namun proyek ini belum diputuskan lantaran menunggu skema pendanaan yang tepat. “Yang berwenang memutuskan pendanaannya adalah presiden,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Djoko mengatakan Artha Graha mengusulkan agar proyek itu tidak cuma didanai pemerintah. Pemerintah ditawari untuk menggarap skema kemitraan dengan swasta. “Supaya ada keuntungan bersama dari proyek tersebut,” katanya.

    Pembangunan giant sea wall di pantai utara Jakarta akan mulai dilakukan pada 2014. Proyek tersebut digagas pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo. Tanggul raksasa ini dibangun untuk menanggulangi banjir di sisi utara Jakarta hingga seribu tahun. Selain menahan banjir, tanggul ini berfungsi sebagai penyedia air bersih. Proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 280 triliun.

    ALI HIDAYAT

    August 27, 2012

    Tomy Winata: Konflik Paulus Bukan dengan Andi

    SENIN, 27 AGUSTUS 2012 | 18:56 WIB
    Tomy Winata: Konflik Paulus Bukan dengan Andi
    Besar Kecil Normal
    TEMPO.CO, Jakarta – Bos Grup Artha Graha, Tomy Winata, mengatakan konflik pemilik PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos terkait megaproyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bukan dengan anaknya, Andi Winata.

    “Paulus bermasalah dengan Oxel System Ltd. Anak saya bekerja di sana,” katanya kepada Tempo ketika dihubungi Ananda Badudu, Kamis pekan lalu. Saat dihubungi, sang taipan mengaku berada di Bangkok.

    Tomy mengatakan, sebenarnya ia tak mau ikut campur urusan anaknya dengan Paulus. “Anak saya sudah gede dan dewasa, bisa menangani masalah ini,” kata dia.

    Namun, Paulus suatu ketika pernah meminta dirinya menengahi konfliknya dengan Andi. Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, ia pun bertemu dengan Paulus di Hotel Conrad Hong Kong dan Hotel Borobudur.

    “Semua atas permintaan Paulus. Dia minta tolong kepada saya untuk menengahi persoalannya, melalui Jack Budiman,” kata dia. Jack merupakan teman kongsi Paulus yang lain, yang juga dekat dengan Tommy Winata.

    Ia menambahkan, “Saya ikut menengahi hanya karena ingin proyek ini berjalan baik, karena ini untuk kepentingan bangsa,” kata dia.

    Paulus adalah pemilik PT Sandipala Arthaputra, perusahaan pencetak surat berpengaman khusus yang kebagian proyek e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Ia tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia bersama empat perusahaan lain turut mengerjakan pembuatan 172 juta kartu senilai Rp 5,8 triliun.

    Paulus berkongsi dengan Andi Winata dalam hal penyediaan keping ST-Micro untuk proyek e-KTP. Perusahaan Oxel System Ltd, milik Andi, merupakan agen tunggal keping merek itu di Indonesia.

    Rupanya kerja sama proyek triliunan rupiah ini tak berjalan mulus. Bersama Jack, Andi melaporkan Paulus ke Mabes Polri atas tuduhan menipu dan menggelapkan dana pada Maret dan April lalu.

    Laporan Andi dan Jack ke Mabes Polri ini berakibat buruk bagi Paulus. Sejak 6 Juni, namanya dan putrinya, Catherine Tannos, terpajang dalam daftar buron di portal Interpol. Saat ini, Paulus dan keluarganya bersembunyi di Singapura.

    MUNAWWAROH | ANANDA BADUDU

    Follow

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Join 88 other followers