Archive for ‘Ecology’

April 6, 2017

Negosiasi Dengan Pemerintah, Ini 3 Poin Yang Tak Bisa Ditawar Oleh Freeport…

ngeyel perusahan asing yang satu ini.. laganya masih harimau padahal kucing garong !

Thursday, April 06, 2017       16:21 WIB
Ipotnews – Pemerintah menegaskan tiga poin yang tak bisa ditawar atau dinegosiasikan, terkait keberadaan dan keberlanjutan operasi Freeport McMoRan di lahan tambang emas dan tembaga Grasberg, Papua.

Penegasan itu diungkapkan Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid, Kamis (6/4), merespons kritik yang berkembang bahwa pemerintah tidak konsisten, melunak, bahkan dipercundangi raksasa tambang Amerika Serikat itu. Seperti diketahui, setelah terjadi sengketa tersengit antara pemerintah dan Freeport dalam beberapa bulan terakhir, beberapa hari lalu lalu pemerintah merilis izin ekspor bagi Freeport Indonesia untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga untuk delapan bulan ke depan.

Menurut Djuraid, ketiga hal yang tak bisa ditawar dalam negosiasi ulang pemerintah dan Freeport adalah terkait peralihan Kontrak Karya (KK) ke Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pembangunan smelter, dan divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia.

Dipaparkannya, dalam berunding dengan Freeport, Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada UU No 4 tahun 2009 dan PP No 1 tahun 2017. Atas dasar itu, posisi dan sikap pemerintah adalah menggunakan perundingan untuk memastikan Freeport mengubah KK menjadi IUPK Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%.

“Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya,” tegas Djuraid.

Sebelumnya, dalam konferensi pers 10 Februari 2017, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson tegas menolak perubahan KK menjadi IUPK, menolak membayar bea keluar ekspor konsentrat, dan menolak divestasi saham 51%. Ditambah penegasan akan membawa ke arbitrase internasional jika dalam 120 hari tidak tercapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, ketika mengawali perundingan pada Februari 2017, standing position kedua belah pihak sangat jelas. Kedua belah pihak sepakat membagi perundingan dalam dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Jangka waktu perundingan adalah enam bulan, terhitung sejak Februari 2017.

Fokus perundingan jangka pendek, papar Djuraid, adalah perubahan KK menjadi IUPK. Perubahan KK menjadi IUPK menjadi prioritas karena akan menjadi dasar bagi perundingan tahap berikutnya. Di samping itu, IUPK memungkinkan operasi Freeport di Timika, Papua, kembali normal sehingga tidak timbul ekses ekonomi dan sosial berkepanjangan bagi masyarakat Timika khususnya dan Papua umumnya.

Setelah empat pekan berunding, Freeport sepakat menerima IUPK. Meski demikian Freeport meminta perpanjangan waktu perundingan dari enam bulan sejak Februari menjadi delapan bulan sejak Februari. Kementerian ESDM menyepakati permintaan tersebut, sehingga waktu tersisa terhitung sejak April ini adalah enam bulan.

Enam bulan adalah waktu tersisa untuk perundingan  jangka panjang, meliputi pokok bahasan stabilitas investasi yang dituntut Freeport sebagai syarat menerima IUPK, kelangsungan operasi Freeport, dan divestasi saham 51%.

Sesuai PP 1/2017, pemegang IUPK bisa  mengajukan rekomendasi ekspor konsentrat untuk enam bulan, dengan syarat menyampaikan komitmen pembangunan smelter dalam lima tahun, membayar bea keluar yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan divestasi saham hingga 51%. Poin tentang divestasi akan masuk dalam pembahasan jangka panjang.

Progres pembangunan smelter akan diverifikasi oleh verifikator independen setelah enam bulan. Jika hasil verifikasi menunjukkan progres pembangunan smelter tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui Kementerian ESDM, maka rekomendasi ekspor akan dicabut.

Ketentuan tersebut berlaku untuk semua pemegang IUPK, tanpa kecuali. Prosedur ini telah ditempuh pemegang KK lainnya yang telah beralih ke IUPK, yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (d/h Newmont).

Dengan demikian jelas bahwa landasan operasi Freeport dalam enam bulan ke depan adalah IUPK.

Alhasil target perundingan jangka pendek telah tercapai, termasuk kembali normalnya operasi Freeport di Timika sehingga ekses sosial dan ekonomi yang terjadi sejak pelarangan ekspor Freeport pada 12 Januari 2017 tidak meluas dan berkepanjangan.

Perundingan tahap kedua akan dimulai pekan kedua April, dengan landasan yang kokoh, yaitu IUPK. Perundingan melibatkan instansi/lembaga terkait, di antaranya Kemenkeu, BKPM, Kemendagri, Pemrov Papua -termasuk di dalamnya Pemkab Timika dan wakil masyarakat adat di Timika.

Apabila setelah enam bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan terkait poin-poin perundingan jangka panjang di atas, Freeport bisa kembali ke KK dengan konsekwensi *tidak bisa melakukan ekspor konsentrat*.

Dengan demikian cukup jelas dan gamblang bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM konsisten pada komitmen mewujudkan hilirisasi mineral, serta memperkuat  kedaulatan nasional melalui kepemilikan 51% saham.(Sigit)

Advertisements
March 29, 2017

TNI Gelar Patroli di Hutan Tesso Nilo Riau

Pembalak liar biasanya punya backing aparat ( militer atau polisi). Edan para pembalak liar telah menghacurkan lebih dari setengah kawasan Tesso Nillo .. Tidak ada yang ditangkap dan dihukum.. luar biasa !

TNI AD dari Komando Rayon Militer 04/Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, melaksanakan operasi patroli gabungan dalam upaya pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo.

“Patroli gabungan akan dilakukan selama delapan hari dengan melibatkan dua tim berbeda,” kata Komandan Rayon Militer 0s/Pangkalan Kuras Kaptern Arh Diding Sukardi dalam keterangannya di Pekanbaru, Senin.

Diding menuturkan patroli gabungan yang terbagi dalam dua tim akan melaksanakan pengamanan secara bersama-sama. Hanya saja, kedua tim akan berpencar dan melalui patroli secara acak dari Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Baserah.

Menurutnya, patroli yang juga melibatkan lintas sektoral tersebut penting dilakukan guna menjaga kawasan TNTN dari aksi pembalakan dan perambahan hutan.

“Selain itu, kami juga bertekad melindungi satwa liar serta melindungi kawasan TNTN dari perburuan,” jelasnya.

Selain TNI, operasi gabungan juga akan melibatkan personel Polri serta petugas dari balai TNTN sendiri.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Mahfuds menjelaskan program patroli terpadu itu akan terus dilakukan selama setahun mendatang.

Dengan patroli terpadu itu, ia berharap dapat menjaga kawasan hutan seluas 80.000 hektare tersebut bebas dari aksi pembalakan liar.

“Semua upaya yang memungkinkan untuk dilakukan menjaga TNTN akan terus kita lakukan,” ujarnya.

Selain melakukan patroli terpadu, Mahfuds juga berjanji akan terus menegakkan hukum. Tugas itu diemban oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (BPPH) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Sumatera.

“Penegakan hukum jalan terus. Kemarin tim sudah memaparkan upaya penegakan hukum di Kementerian Polhukam,” ujarnya.

Selain itu, BBKSDA Riau juga mempertimbangkan konsep hutan sosial. Meski konsep itu belum sepenuhnya selesai, dia mengatakan upaya-upaya itu diharapkan dapat merevitalisasi kawasan TNTN yang sebagian besar di Rambah.

Supartono, kepala Balai TNTN menambahkan kawasan hutan yang tersisa saat ini hanya sekitar 25.000-30.000 hektare dari total luas awal 80.000 hetare.

TNTN menjadi salah satu dari sejumlah kawasan konservasi yang marak terjadi pembalakan, perambahan lahan. Akibatnya, setiap tahun kawasan hutan yang kaya akan flora dan fauna di Riau menjadi ajang berkumpulnya titik-titip api.

Sumber: harianriau.co

December 17, 2016

Benih cabai dan Bebek

para pelaku penyelundup impor bibit cabai dan bebek harus dihukum setimpal.. mereka menjalankan sabotase ketahanan pangan Indonesia !

Kementerian Dalami Pembawa Benih Cabai Petani Tiongkok

JUM’AT, 16 DESEMBER 2016 | 18:54 WIB

Kementerian Dalami Pembawa Benih Cabai Petani Tiongkok

Petugas Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Kementerian Pertanian memusnahkan 5000 batang pohon cabai dan 2 Kilogram bibit cabai ilegal asal Tiongkok yang juga mengandung bakteri berbahaya. TEMPO/Marifka Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pertanian masih mendalami asal benih cabai perusak tanaman yang ditemukan di Bogor. Benih ini dimusnahkan saat dilakukan penangkapan terhadap empat warga negara asing asal Tiongkok.

“Sekarang sedang didalami, karena itu pendalaman penegakan hukum,” kata Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian, Banun Harpini, saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat 16 Desember 2016.

Banun mengatakan Kementan terus berkoordinasi dengan penegak hukum dalam pengumpulan bahan-bahan dan keterangan dalam rangka penyelidikan. “Kalau terbukti yang membawa benih adalah mereka, bisa dikenakan hukuman berlapis,” ujarnya.

Pasal berlapis yang dimaksudkan oleh Banun adalah Undang-Undang Keimigrasian dan juga Undang-Undang Karantina. Namun hal ini, kata Banun, mesti harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang membawa benih ilegal tersebut.

Diketahui pihak Imigrasi menangkap empat warga negara asal Tiongkok karena menjadi petani ilegal dan menanam cabai di lahan seluas empat hektare. Lahan tersebut berada di Kampung Gunung Leutik, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat.

Empat orang itu membawa benih yang mengandung bakteri erwinia chrysantemi. Bakteri erwinia ini termasuk ke dalam golongan A1 yang merusak tanaman. Hal ini diketahui berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.

Penangkapan itu terjadi pada 8 November lalu, dan empat orang itu ditangkap saat sedang bertani. Pihak Badan Karantina menaruh perhatian dalam hal ini, karena dilaporkan keempat orang itu adalah petani cabai.

Banun menuturkan mereka fokus kepada asal benih yang dipakai untuk menanam. Dia juga  menurunkan tim pengawasan serta berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. “Kami dapati sisa benih yang 2 kilogram, dan yang sudah ditanam di lapangan,” ujar dia.

Benih yang sudah ditanam di lapangan cukup banyak, yaitu 5.000 batang tanaman yang belum berbuah. Selain itu juga turut diamankan beberapa kaleng benih sawi. “Sudah kami musnahkan semua itu,” tutur Banun.

DIKO OKTARA

 

+++++++++++++

Realisasi Impor Bebek 3.600 Ton Seret

SABTU, 17 DESEMBER 2016 | 08:00 WIB

Realisasi Impor Bebek 3.600 Ton Seret

AP/Ng Han Guan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan kuota impor karkas bebek untuk tahun 2016 sebanyak 3.600 ton.

Kuota ini diberikan kepada tujuh importir, tapi sampai 15 Desember realisasi impornya belum mencapai setengah dari kuota. “Sampai saat ini berdasarkan laporan realisasi per tanggal 15 Desember 2016, sebanyak 1.289,8 ton,” kata I Ketut Diarmita kepada Tempo saat dihubungi, Jumat, 16 Desember 2016.

Ketut mengungkapkan berdasarkan rapat koordinasi terbatas pada April lalu, perhitungan suplai (supply) dan permintaan (demand) hanya untuk daging sapi saja. Sedangkan untuk komoditas lain, seperti karkas bebek tidak dibahas.

BacaBebek Impor Merembes ke Pasar Tradisional

Saat ini, kata Ketut, sedang dilakukan koordinasi dengan dinas daerah untuk memantau peredaran karkas bebek eks impor di pasar tradisional. Hal ini dilakukan karena impor karkas bebek penggunaannya dibatasi hanya untuk hotel, restoran, katering, industri, dan pasar yang memiliki fasilitas rantai dingin.

Nantinya, jika memang terbukti ada karkas bebek eks impor beredar di pasar tradisional berarti ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan, yang dipersyaratkan untuk memperoleh rekomendasi dan izin melakukan impor.

Hingga saat ini, Ketut mengaku belum mendapatkan laporan dari dinas yang membidangi peternakan di daerah, terkait dengan adanya peredaran daging bebek impor di pasar tradisional. Selain itu, dia melihat masyarakat Indonesia belum terbiasa membeli karkas bebek dingin atau beku, karena terbiasa membeli dalam bentuk hidup dan dipotong di pasar.

BacaImpor Unggas dari Cina dan Australia Dilarang

Adapun dari tujuh importir yang diberikan rekomendasi, terdapat satu importir yang tidak mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan. Dari tujuh importir tersebut, hanya tiga importir yang sudah melakukan realisasi impor karkas bebek.

Ketut menuturkan pengawasan barang beredar khususnya produk eks impor merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan, utamanya di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sedangkan operasional pengawasan barang beredar dilakukan oleh tim gabungan.

Tim gabungan ini terdiri atas perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan BPOM.

SimakPemerintah Stop Impor Bulu Bebek dari Cina

Sejak 2013, impor karkas bebek hanya diperbolehkan dari Malaysia, dan hanya diperbolehkan dari dua rumah potong unggas, yaitu Perak Duck Food dan Lean Hwa Trading. Sejak diterbitkan Permentan Nomor 84 Tahun 2013, maka mulai dilakukan pengendalian impor.

Pengendalian impor dilakukan melalui pengetatan persyaratan penyembelihan halal yang bertujuan mengurangi jumlah negara, beserta rumah potong unggas asal. Adapun impor karkas bebek sudah dilakukan jauh sebelum 2009, yaitu dari Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia.

DIKO OKTARA

 

Realisasi Impor Bebek 3.600 Ton Seret

SABTU, 17 DESEMBER 2016 | 08:00 WIB

Realisasi Impor Bebek 3.600 Ton Seret

AP/Ng Han Guan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan kuota impor karkas bebek untuk tahun 2016 sebanyak 3.600 ton.

Kuota ini diberikan kepada tujuh importir, tapi sampai 15 Desember realisasi impornya belum mencapai setengah dari kuota. “Sampai saat ini berdasarkan laporan realisasi per tanggal 15 Desember 2016, sebanyak 1.289,8 ton,” kata I Ketut Diarmita kepada Tempo saat dihubungi, Jumat, 16 Desember 2016.

Ketut mengungkapkan berdasarkan rapat koordinasi terbatas pada April lalu, perhitungan suplai (supply) dan permintaan (demand) hanya untuk daging sapi saja. Sedangkan untuk komoditas lain, seperti karkas bebek tidak dibahas.

BacaBebek Impor Merembes ke Pasar Tradisional

Saat ini, kata Ketut, sedang dilakukan koordinasi dengan dinas daerah untuk memantau peredaran karkas bebek eks impor di pasar tradisional. Hal ini dilakukan karena impor karkas bebek penggunaannya dibatasi hanya untuk hotel, restoran, katering, industri, dan pasar yang memiliki fasilitas rantai dingin.

Nantinya, jika memang terbukti ada karkas bebek eks impor beredar di pasar tradisional berarti ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan, yang dipersyaratkan untuk memperoleh rekomendasi dan izin melakukan impor.

Hingga saat ini, Ketut mengaku belum mendapatkan laporan dari dinas yang membidangi peternakan di daerah, terkait dengan adanya peredaran daging bebek impor di pasar tradisional. Selain itu, dia melihat masyarakat Indonesia belum terbiasa membeli karkas bebek dingin atau beku, karena terbiasa membeli dalam bentuk hidup dan dipotong di pasar.

BacaImpor Unggas dari Cina dan Australia Dilarang

Adapun dari tujuh importir yang diberikan rekomendasi, terdapat satu importir yang tidak mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan. Dari tujuh importir tersebut, hanya tiga importir yang sudah melakukan realisasi impor karkas bebek.

Ketut menuturkan pengawasan barang beredar khususnya produk eks impor merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan, utamanya di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sedangkan operasional pengawasan barang beredar dilakukan oleh tim gabungan.

Tim gabungan ini terdiri atas perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan BPOM.

SimakPemerintah Stop Impor Bulu Bebek dari Cina

Sejak 2013, impor karkas bebek hanya diperbolehkan dari Malaysia, dan hanya diperbolehkan dari dua rumah potong unggas, yaitu Perak Duck Food dan Lean Hwa Trading. Sejak diterbitkan Permentan Nomor 84 Tahun 2013, maka mulai dilakukan pengendalian impor.

Pengendalian impor dilakukan melalui pengetatan persyaratan penyembelihan halal yang bertujuan mengurangi jumlah negara, beserta rumah potong unggas asal. Adapun impor karkas bebek sudah dilakukan jauh sebelum 2009, yaitu dari Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia.

DIKO OKTARA

September 20, 2016

Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015

Bencana buatan manusia terkutuk. Biang bencana adalah pengusaha HTI ( hutan tanaman industri ! ) 

Pemerintah Joko juga hanya melonggo nelangsa.. sibuk tidak terarah.. walhasil para pelakunya masih nyaman bisa kongkow karaokean dgn polisi..

SELASA, 20 SEPTEMBER 2016 | 08:08 WIB

Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015

Warga muslim melaksanakan salat istisqa guna meminta diturunkannya hujan di Pekanbaru, Riau, 6 September 2015. Warga berharap hujan segera turun agar kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang tengah melanda kota Pekanbaru tidak semakin meluas. ANTARA/Rony Muharrman

TEMPO.COJakarta – Studi terbaru yang dilakukan oleh 12 peneliti asal Universitas Harvard dan Columbia menyatakan ada 100.300 kasus kematian yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia pada September-Oktober 2015. Dari jumlah itu diperkirakan 91.600 kematian ada di Indonesia, 2.200 kasus kematian di Singapura, dan 6.500 kasus kematian di Malaysia.

Penelitian itu dipublikasikan Jurnal Environmental Research Letters dengan judul “Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September-October 2015 : demonstration of a new framework for informaing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure”. 

Penelitian ini menggunakan observasi penyebaran asap yang dilihat melalui satelit. Kedua belas ilmuwan di bidang kesehatan masyarakat dan atmospheric modelling ini meneliti jumlah kematian orang dewasa karena menghirup partikel padat pada asap dengan ukuran 2,5 Particulate Matter (PM).

Direktur Kampanye dan Legal LSM Lingkungan Mighty, Etelle Higonnet mengatakan ukuran 2,5 PM itu sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dari kasat mata. “Saking kecilnya ukuran partikel 2,5 PM itu, bisa menembus masker umum yang digunakan serta bisa masuk ke aliran darah manusia bila terhirup,” katanya dalam diskusi di Jakarta Senin 19 September 2016.

Etelle pun mengatakan partikel kecil yang terhirup selama berbulan-bulan itu bisa memperparah kondisi kesehatan seseorang khusus yang sebelumnya sudah memiliki penyakit tertentu.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menginformasikan, perkiraan luas hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar mencapai 2.089.911 hektare (ha). Angka itu dihitung sejak 1 Juli hingga 20 Oktober 2015. Jumlah itu meliputi 618.574 ha lahan gambut dan 1.471.337 ha lahan non gambut.

Bank Dunia mencatat total kerugian yang dialami Indonesia dari bencana kabut asap itu mencapai Rp 221 triliun. Beberapa daerah bahkan mengalami perlambatan ekonomi pada triwulan III tahun 2015. Daerah tersebut antara lain; Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.

Jumlah kerugian yang dialami setara dengan dengan 1,9% PDB Indonesia atau tiga kali lipat lebih besar dibanding anggaran kesehatan pada APBN 2015. Menurut Bank Dunia, kebakaran hutan ini merupakan kerugian besar bagi Indonesia yang tengah berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%

Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi mengaku kaget membaca hasil laporan ilmuwan dari  Universitas Harvard dan Columbia. Menurutnya perkiraan kematian hasil penelitian itu sangat jauh di atas pernyataan resmi pemerintah Indonesia tahun lalu yang menyebutkan 19 orang meninggal karena asap.

Yuyun berharap pemerintah dan industri harus mengambil tindakan nyata untuk menghentikan pembukaan hutan dan pengeringan gambut untuk perkebunan.

Karena kedua hal itu lah yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan yang mengakibatkan paparan asap yang akhirnya dihirup masyarakat sekitar. “Jika tidak ada perbaikan, asap yang mematikan ini akan menyebabkan angka kematian yang lebih mengerikan dari tahun ke tahun,” katanya.



Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sandrayati Moniaga mengatakan kabut asap yang mengakibatkan kematian itu melanggar hak seseorang atas kesehatan. Sandra menilai pemerintah lalai dalam melindungi masyarakat. “Koordinasi antar lembaga masih kurang dalam tangani asap,” katanya.

Menurut Sandra, selama ini pemerintah biasanya baru melakukan tindakan evakuasi bila kondisi udara sudah berada di status bencana. Kondisi yang sudah berstatus bencana, kata Sandra, pasti kondisinya sudah parah. “Harusnya langsung dievakuasi bila sudah mencapai baku mutu udara tertentu,” katanya.

Ia pun berharap pemerintah tidak hanya fokus pada perusahaan atau pembakar hutan, namun juga upaya kesehatan yang dialami korban bencana kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat korban kebakaran hutan yang berada di pelosok kemungkinan tidak paham dalam membuat rumah sehat. “Kemungkinan mereka juga tidak paham berapa ukuran udara yang dianggap berbahaya bagi manusia,” katanya.

Anggota Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nursyam Ibrahim belum bisa memastikan hasil penelitian itu karena tidak tahu berapa orang yang meninggal setelah sepulang dari rumah sakit karena infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). 

Yang ia tahu terjadi lonjakan pasien penyakit ISPA di rumah sakit kawasan kebakaran hutan, khususnya Kalimantan Barat. “Lonjakan jumlah pasien ISPA bisa sampai 2-3 kali lipat dengan kondisi sedang dan parah karena menghirup asap kebakaran hutan,” katanya.

Menurut Nursyam, partikel 2,5 PM yang masuk ke tubuh dan menempel di paru paru akan hilang dalam 5-10 tahun. Bila selama 3 bulan secara masif seseorang terpapar zat itu dan tidak bisa menghindarinya, tentu akan memperparah kondisi seseorang khususnya golongan lansia, ibu hamil dan juga anak. 

Nursyam berharap penelitian itu bisa menjadi sentilan bagi pemerintah untuk mempercepat penanganan korban kebakaran hutan. “Sebaiknya penelitian itu dikembangkan dan didalami lagi oleh pemerintah sebagai perbandingan,” katanya.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengaku tidak yakin dengan hasil penelitian itu. Menurutnya hitunganan statistik saja tidak tepat untuk menyimpulkan kematian sedemikian besar. “Untuk data kematian, Indonesia sudah punya sistem pencatatan dan pelaporan dari tingkat RT, kelurahan, provinsi, hingga tingkat pusat,” katanya.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah menghargai hasil penelitian itu. Namun timnya sudah melakukan upaya pengendalian asap sesuai aturan yang berlaku pada kejadian kebakaran hutan tahun lalu.

Karliansyah menambahkan timnya tahun ini akan memasang sensor udara 2,5 PM di kawasan rawan kebakaran hutan Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. “Target kami akhir Oktober ini sensor udara itu sudah terpasang, sehingga masyarakat bisa terukur kadar kesehatan udaranya,” katanya.

MITRA TARIGAN

September 10, 2016

Wapres Canangkan Gerakan Menanam Bambu Nasional di Gowa Sulsel

Sabtu 10 Sep 2016, 12:28 WIB

Muhammad Nur Abdurrahman – detikNews

Wapres Canangkan Gerakan Menanam Bambu Nasional di Gowa SulselWapres Jusuf Kalla (Foto: Muhammad Nur Abdurahman/detikcom)

Gowa – Wapres Jusuf Kalla (JK) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menkominfo Rudiantara mencanangkan Gerakan Menanam Bambu Nasional. Kegiatan itu dilakukan di Desa Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam pidatonya, JK menyebutkan program penanaman bambu mempunyai banyak manfaat. Selain untuk menjaga lingkungan hidup, penanaman bambu di kawasan daerah aliran sungai dan lereng-lereng berbiaya murah, cepat pertumbuhannya dan mudah pengawasannya.

“Gerakan Nasional menanam bambu bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya, kita pikirkan bagaimana menjaga lingkungan dengan biaya murah, tidak gersang dan lebih tahan, menanam bambu adalah jawabannya, tiap sungai ada proyek talud bermiliar-miliar, tapi cepat hancur,” ujar JK, Sabtu (10/9/2016).

Menurut JK, menanam bambu merupakan tradisi nenek moyang. Bambu, menurut JK, memiliki banyak simbol seperti simbol perjuangan dan terdapat ratusan jenis bambu yang ada di Indonesia.

“Bambu melambangkan apa saja, ada rumah bambu, termasuk kepahlawanan ada di bambu, revolusi perjuangan kita menggunakan bambu runcing, bukan kayu runcing atau senjata M16,” tambah JK.

Selain itu, JK juga bercerita pengalamannya menyaksikan pembangunan gedung puluhan tingkat di Hongkong yang menggunakan scaffolding bambu.

Wapres Jusuf Kalla (Foto: Muhammad Nur Abdurahman/detikcom)

“Mengapa di Hongkong menggunakan scaffolding bambu, karena di sana banyak topan, kalau scaffolding besi bisa bengkok, bambu lebih fleksibel,” tandas JK.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyambut baik dukungan pemerintah pusat untuk gerakan penghijauan dengan tanaman bambu.

“Kami targetkan selama dua tahun kami dapat menanam 10 juta bambu di Sulsel, kami siap tanam di pinggir-pinggir sungai,” ujar Syahrul.

Setelah melakukan pencanangan Gerakan Menanam Bambu Nasional, JK dan rombongannya akan menghadiri acara Dies Natalis Universitas Hasanuddin ke-60, di Tamalanrea, Makassar. (mna/dhn)

http://polong.detik.com/api/datalayer/index.php?appid=93#group=105||appid=93||parent_url=http://m.detik.com/news/berita/3295520/wapres-canangkan-gerakan-menanam-bambu-nasional-di-gowa-sulsel

Share:

0 komentar

http://mood.detik.com/display/datalayer/mood.php#idkanal=605||idnews=3295520||title=Wapres%20Canangkan%20Gerakan%20Menanam%20Bambu%20Nasional%20di%20Gowa%20Sulsel||article_url=http%3A%2F%2Fm.detik.com%2Fnews%2Fberita%2F3295520%2Fwapres-canangkan-gerakan-menanam-bambu-nasional-di-gowa-sulsel||idsubkanal=10||idfokus=0||idmicrosite=0||appid=3||ismobile=0||date=10-09-2016

Baca Juga

News Feed

SELENGKAPNYA


By retailAds detikcom+

http://channelbox.iklanbaris.detik.com/chanel_boxs/7/10/1

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Ke Atas · Berita Lainnya · Search

Navigasi detiknews

HomeBeritaDaerahInternasionalKolomWawancaraLapsusTokohFoto NewsMost PopularPro KontraSuara PembacaOpini AndaInfografisVideoLIPUTAN HAJI

Indeks

Lihat Versi Desktop


Redaksi · Pedoman · Info Iklan · Privacy Policy


  

Copyright @ 2016 detikcom
All right reserved

Back To Top

March 12, 2016

Kebakaran Hutan, Darmin: Model Pencegahannya Lagi Disiapkan

Hutan alam Indonesia sudah tinggal 30 % . Anak cucu kita tidak akan bisa menikmati lagi.. Semua gara gara prilaku bandit dari pejabat Departemen (pembabat) Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan segelintir pengusaha elit (konglobikinmelarat). Rejim Joko(dok) yang diharapkan bisa menertibkan soal hutan.. ternyata masih jauh dari harapan. Urusan kebakaran hutan saja kelabakan apalagi urusan pembalakan liar dan pemberian ijin pinjam lahan!

 

SABTU, 12 MARET 2016 | 09:16 WIB

Kebakaran Hutan, Darmin: Model Pencegahannya Lagi Disiapkan

Asap kebakaran hutan membumbung tinggi di area sekitar kota Pekanbaru, Riau (19/6). BKMG menyatakan pantauan terakhir titik api mencapai 106 titik dan hembusan angin telah membawa asap ini hingga ke Singapura dan Malaysia. REUTERS/Azwar

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sedang membuat model kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan, menjelang musim kemarau yang diprediksi terjadi pada pertengahan April 2016.

“Kami sedang membuat model kerjanya, kelembagaannya bagaimana,” kata Darmin saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 11 Maret 2016.

Menurut Darmin, pemerintah merasa perlu memasukkan unsur pencegahan kebakaran dalam hal ini. Pemerintah mencoba mengubah paradigma dari memadamkan kebakaran menjadi mencegahnya. Hal itu lebih murah, meskipun ia menyadari bahwa pencegahan tak bisa menjamin 100 persen kebakaran tak terjadi. “Tetap ada kemungkinan kebakaran juga,” ujar dia

Ia juga menuturkan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan pastilah ada sistem di dalamnya. Menurut Darmin yang diperlukan adalah sejumlah standar dan early warning system standar peralatan bagi dunia investasi dan masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan.

Darmin mengungkapkan, filosofinya adalah tanggung jawab dunia investasi dan masyarakat untuk memadamkan api secepat mungkin jika muncul. Caranya, menurut Darmin, adalah dengan memiliki sejumlah peralatan. Peralatan yang bisa dipakai untuk cepat memadamkan api, kalau perkebunan besar ada canal blocking.

Canal blocking yang dimaksudkan Darmin bukan untuk mengalirkan air, melainkan untuk menjaga permukaan air di dalam kanal itu agar tetap tinggi. Sehingga kalau ada kebakaran, bisa dipakai untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

DIKO OKTARA

February 10, 2016

Menteri Siti Nurbaya: Jangan Ragukan Lagi Amdal Kereta Cepat

Eh bu Siti mendingan ente urus dulu soal kebakaran hutan deh.. Sekarang jualan AMDAL buat kereta api cepot made in China.. Sialan ..

SELASA, 09 FEBRUARI 2016 | 18:03 WIB

Menteri Siti Nurbaya: Jangan Ragukan Lagi Amdal Kereta Cepat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan keterangan pers terakit pengumuman nama perusahaan pembakar lahan dan hutan di Jakarta, 18 September 2015. Siti Nurbaya mengatakan 20 perusahaan nasional juga tengah diselidiki aparat kepolisian. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.COJakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan sudah tidak ada masalah dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek pembangunan kereta cepat Jakarta- Bandung. Memang ada beberapa catatan mengenai banjir dan gerakan tanah gempa.

Tapi, kata dia, masalah itu sudah bisa diatasi PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) selaku pemrakarsa.  “Semua sudah dirangkum dalam dokumen amdal. Jadi tidak ada yang diragukan lagi dalam dokumen amdal,” ujarnya saat memberikan keterangan pers mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Selasa, 9 Februari 2016.

Menurut Siti, amdal terdiri atas tiga dokumen. Pertama, environment impact assessment atau analisis dampak lingkungan. Kedua, analisis lingkungan yang bersifat strategis atau strategic environment assessment. Analisis ini, kata Siti, berkaitan dengan hal yang bersifat makro dan strategis, seperti perencanaan wilayah, bukan analisis kereta cepatnya. “Yang terjadi sering tercampur antara analisis kereta cepat dan wilayah tempat dibangun. Ini harus dipisahkan,” tuturnya. Dokumen terakhir adalah dokumen pemantauan lingkungan.

Siti mengatakan KCIC selaku pemrakarsa mengajukan dokumen formal ke Kementerian untuk analisis pada 4 November 2015. Dari periode November 2015 hingga Januari 2016, sudah terjadi beberapa kali revisi dan pembahasan di mana Kementerian meminta KCIC memperbaiki dokumen analisis lingkungan. Pembahasan lengkap, kata dia, baru dilakukan pada rapat teknis, 18 Januari 2016.

Akhirnya, pada 20 Januari 2016, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan surat keputusan mengenai kelayakan lingkungan dan izin lingkungan. Artinya, amdal sudah tidak bermasalah. Tapi Siti mengatakan, setelah proses penerbitan SK, memang ada masukan dari berbagai pihak mengenai amdal proyek kereta cepat. Salah satunya soal gerakan tanah gempa dan curah hujan.

“Karena berkaitan dengan izin kelayakan lingkungan, kami tugasi pemrakarsa melengkapi data fisik lapangan menyangkut tanah gempa dan curah hujan,” katanya. Setelah itu, KCIC selaku pemrakarsa menemukan adanya empat titik kritis.

Siti mengatakan, dari empat titik itu, satu memiliki titik kritis tinggi dan tiga memiliki titik kritis menengah. “Titik kritis itu ada di kilometer 87, 74, 79, dan 72. Lalu kami menugasi pemrakarsa melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Siti mengatakan catatan lain adalah soal kekhawatiran terhadap banjir di Tegal Alur. KCIC, ucap dia, sudah memberikan solusi bahwa masalah itu akan diatasi dengan teknologi drainase dengan bangunan air. “Jadi harus zero waste dan sudah dirangkum dalam dokumen amdal,” katanya.

ANANDA TERESIA

February 2, 2016

Emosionalnya Menteri Susi Cerita Kapal Asing ‘Menjarah’ Solar dan Curi Ikan

Menteri Kelautan kabinet SBY : mister Cicip S kok nggak pernah diperiksa ya. Mister Cicip yang mengeluarkan berbagai ijin buat asing menjarah ikan di negeri ini..
Selasa 02 Feb 2016, 10:08 WIB

Herianto Batubara – detikNews
Emosionalnya Menteri Susi Cerita Kapal Asing Menjarah Solar dan Curi IkanMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutu (Foto: Agung Pambudhy/detikFoto)
Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti marah. Dia menyebut, ada ribuan kapal asing yang memakai solar dari Indonesia untuk mencuri ikan-ikan dari Indonesia. Akibatnya, nelayan jadi sengsara dan anak-anaknya kurang gizi.

Dijelaskan Susi, dari 2003-2013 jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1.6 jutaan menjadi tinggal 800 ribuan. Eksportir hasil laut 103 perusahaan tutup.

“Hasil survey anak2 indonesia dr kurun waktu yg sama 39% kerdil/ kecil. Berarti 1 dr 3 anak yg lahir kuntet. Protein tidak cukup untk mereka,” cuit Susi lewat akun Twitter resminya @susipudjiastuti seperti dikutip detikcom, Selasa (2/2/2016).

Dikatakan Susi, rakyat dari waktu ke waktu bisa terlihat di berbagai media antre BBM dengan jeriken dan botol air mineral. Sementara BBM Indonesia disedot ke tengah laut untuk ribuan kapal asing. Ironisnya, nelayan dari Indonesia sendiri sering tidak kebagian solar.

(Baca juga: Izin Tangkap Ikan Diperketat, Ini Alasan Susi)

“Ribuan kapal asing pakai solar kita untuk mencuri ikan2 kita & nelayan2 kita sering tidak kebagian solar. Semua diambil solar & Ikan2 HABIS,” tulisnya.

Gara-gara ikan-ikan dari Indonesia di curi asing, anak-anak bangsa jadi kerdil karena kurang protein. Sementara ribuan kapal asing terus mencuri hasil laut Indonesia. Menurut Susi, ribuan kapal Tramper seperti SS2 masuk 8 sampai 10 kali per tahun ke perairan Tanah Air.

“Ribuan kapal membawa pergi ribuan ton( SS2 bawa 2000 ton ikan&udang dll) dari laut kita ke negeri mereka. Sementara kita diam??Tidak boleh!!,” tulis Susi.

“Hal2 seperti yg saya tweet tadi TIDAK BOLEH terjadi lagi. Negara mensubsidi solar pencuri ikan, anak2 bangsa kerdil TIDAK BOLEH LAGI TITIK!!.” sambungnya dengan nada penuh emosional.

Susi menegaskan, kedaulatan teritorial laut dan pangan bangsa Indonesia tidak boleh lagi diinjak-injak asing. Indonesia adalah bangsa yang besar yang sadar akan kedaulatan yang harus terus dijaga.

“Kita tidak bisa membagi uang tunai kpd semua rakyat kita untk mrk bisa beli ikan di supermarket.Tapi kt bisa jaga laut kita aman dr pencuri,” tulisnya.

“Jaga laut kita dr pencuri supaya ikan udang cumi dll tetap ada untk kita, anak cucu kita. Paling tidak itu sebuah awal dari banyak PR kita,” sambungnya menegaskan.
(hri/dra)

January 13, 2016

Jokowi Tunjuk Eks Bos WWF Pimpin Badan Restorasi Gambut

RABU, 13 JANUARI 2016 | 19:41 WIB

Jokowi Tunjuk Eks Bos WWF Pimpin Badan Restorasi Gambut

Presiden Joko Widodo. ANTARA/Kornelis Kaha

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 6 Januari 2016. Badan ini bertujuan agar hutan gambut di Indonesia yang terus menerus mengalami kebakaran, bisa kembali asri. Selain itu, Presiden Jokowi juga menunjuk Nazir Foead sebagai Kepala Badan ini.

Badan Restorasi Gambut adalah lembaga non struktural yang dibuat Jokowi untuk mengatasi kerusakan lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan. “Saya ingin memperkenalkan insinyur Nasir Foead yang saya minta untuk bantu saya sebagai pimpinan Badan Reformasi Gambut ini. Saya minta Nazir Foead untuk koordinasikan dan fasilitasi restorasi gambut yang ada di beberapa provinsi,” ujar Jokowi pada konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Januari 2016.

Provinsi yang dimaksud adalah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua. “Saya memandang Nasir Foead memiliki kompetensi, pengalaman dalam melakukan restorasi hutan dan gambut. Terutama kemampuan untuk koordinasikan dengan kementerian lembaga dan jejaring lembaga internasional,” kata Presiden Jokowi lagi.

Nazir Foead adalah mantan Direktur Konservasi organisasi World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia yang bergerak aktif pada pencarian dana untuk restorasi hutan. Ia juga pernah terjun langsung ke lapangan untuk meninjau hutan. Lulus UGM tahun 1995, Nazir banyak berkecimpung di bidang Konservasi Sumber Daya Manusia.

Ia bekerja di Climate and Land Use Alliance (CLUA) sebagai pimpinan program Indonesia sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia bekerja di WWF Indonesia sebagai Direktur Konservasi selama tiga tahun. Nazir juga bergabung dengan Kamar Dagang Indonesia dan menjadi Wakil Ketua Kontap Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim 2011-2013.

Jokowi mengaku memilih Nazir karena kompetensi dan pengalaman dalam melakukan restorasi hutan dan gambut. “Terutama juga kemampuan untuk berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan jejaring lembaga internasional,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi meminta agar Badan Restorasi Gambut segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya untuk membuktikan dan meyakninkan dunia bahwa Indonesia bersungguh-sungguh mengatasi kerusakan hutan dan lahan gambut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan BRG terdiri dari kepala, sekretaris badan, dan empat deputi. Badan ini, kata dia, akan didukung oleh tim pengarah teknis yang terdiri atas  para gubernur, dirjen dan deputi yang berjumlah sampai 26 orang. “Termasuk sekitar 30 unit dari kelompok eselon 1,” kata dia.

Lembaga ini, kata Siti, akan bertugas sampai 31 Desember 2020.

January 9, 2016

Lama Diincar, Jaringan Pemburu Harimau Sumatera di Bengkulu Dibekuk

Follow detikcom
Sabtu 09 Jan 2016, 11:36 WIB

Fajar Pratama – detikNews
Lama Diincar, Jaringan Pemburu Harimau Sumatera di Bengkulu DibekukFoto: Dokumentasi KLHK
Jakarta – Kerjasama penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan kepolisian membuahkan hasil. Jaringan perdagangan harimau sumatera di Bengkulu berhasil dibongkar.

Pada Jumat (8/1/2015) malam tadi, Tim Patroli Harimau Sumatera Taman Nasional Kerinci bekerjasama dengan Polres Mukomuko melakukan operasi tangkap tangan. Pemburu dan penampung kulit harimau sumatera yang ada di Kecamatan Penarik, Mukomuko, Bengkulu berhasil ditangkap.

“Kami baru saja menahan tiga tersangka,” kata Kepala  Balai Besar TN Kerinci Seblat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Toengkagie Arief dalam pernyataannya.

Arief mengatakan, aparat dalam operasi ini menyita barang bukti berupa  kulit dan tulang-tulang harimau sumatera. Kendaraan yang digunakan untuk mengantar kulti dan tulang itu juga turut disita.

“Saat ini ketiga tersangka sudah berada di Polres Mukomuko untuk dilakukan proses penyidikan,” kata Arief.

Kelompok pemburu dan penampung harimau ini, kata Arief, merupakan salah satu yang terbesar di Mukomuko. Wilayah perburuan dan perdagangan kelompok ini diperkirakan tersebar dari Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, hingga ke Riau.

“Sudah dua tahun yang lalu tim patroli harimau sumatera melakukan investigasi terhadap kelompok ini dan baru malam ini berhasil tertangkap tangan,” kata Arief.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengharapkan agar masyarakat dapat melaporkan apabila ada pihak-pihak yang memburu dan memperdagangkan secara illegal satwa yang dilindungi, seperti harimau yang saat ini terancam punah.

(faj/faj)